JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tetap netral menjelang Pilkada 2024.

“Sebagai komitmen untuk menjaga toleransi dan keharmonisan di Kota Jakarta dalam menyukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024,” kata Joko setelah melantik pejabat administrator dan pengawas di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Selain kepada seluruh PNS, dia juga mengingatkan para pejabat termasuk yang baru dilantik untuk menerapkan hal yang sama.

Di sisi lain, Sekda DKI juga meminta PNS mendukung Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang berupaya mewujudkan Jakarta yang lebih maju sebagai kota global.

Alasannya, kata dia, kesuksesan Jakarta turut membawa kemajuan Indonesia yang selaras dengan slogan “Sukses Jakarta untuk Indonesia”.

Joko berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat melaksanakan APBD sesuai dengan aturan, penuh kehati-hatian dan ketelitian. Pelaksanaan APBD harus cepat dan tepat sasaran sehingga warga Jakarta dapat merasakan manfaatnya.

Untuk itu, aspirasi dan masukan warga yang terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan serta penataan lingkungan perlu memperoleh perhatian yang tinggi.

“Setelah prosesi pelantikan ini, segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Selanjutnya susun rencana inovasi dan percepatan pembangunan terkait tugas dan jabatan yang baru,” ujar Joko.

Ia juga meminta PNS untuk meningkatkan kinerja guna mendukung tata kelola pemerintahan. “Jika terdapat indikasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan, maka harus segera diantisipasi dan ditangani secara cermat, cepat dan tepat,” katanya.

Pejabat administrator yang dilantik sebanyak 272 orang dan pejabat pengawas sebanyak 335 orang.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Joko Agus Setyono, terpilih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Saat ini Kemendagri masih menunggu salinan Keputusan Presiden (Keppres).

“Informasi yang kami terima seperti itu. Tadi pagi saya tanyakan, kami belum terima salinan Keppres,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan, Rabu (15/2/2023).

Benny menjelaskan, pelantikan Joko Agus Setyono nantinya akan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

Terpilihnya Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI sudah terdengar pada Selasa (14/2). Disebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keppres pengangkatan Pejabat Tinggi Madya DKI Jakarta, dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda).

Dalam Keppres itu disebutkan, Kepala BPK Provinsi Bali Joko Agus Setyono terpilih menjadi Sekda DKI Jakarta.

Keputusan Presiden RI tersebut tertulis Nomor 13/TPA Tahun 2023 dan ditetapkan oleh Jokowi pada 13 Februari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut nama-nama tiga calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga nama itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Sudah diserahkan Pak Mendagri ke Bapak Presiden,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2023).

Kata Heru lagi, nantinya Jokowi akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menunjuk langsung Sekda DKI terpilih.

“Nanti akan dibahas di Istana Presiden,” ujarnya.

Heru menyebutkan, siapa pun yang dipilih sebagai Sekda DKI Jakarta merupakan kewenangan Presiden Jokowi.

“Belum tahu siapa yang dipilih Bapak Presiden. Yang pasti namanya ada tiga Heru, Budi, Hartono,” ucap Heru berseloroh.

Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telahvmengumumkan hasil akhir seleksi terbuka untuk jabatan Sekda DKI Jakarta. Sebanyak tiga pelamar lolos tahapan tersebut.

Pengumuman itu disampaikan melalui dokumen Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 tentang hasil seleksi terbuka Jabatan pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta. Dokumen itu ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro selaku Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada 27 Januari 2023.

“Berdasarkan hasil seluruh tahapan pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Panitia Seleksi menetapkan hasil akhir sebagai berikut,” demikian dokumen pengumuman tersebut.

Ketiga peserta yang lolos adalah Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali Joko Agus Setyono, Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

JAKARTA, Eranasional.com –  Tiga nama calon Sekda DKI telah disetorkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi akan memilih salah satu dari ketiga pejabat ASN yang lolos seleksi tahap akhir setelah sebelumnya ke-tiga nama calon Sekda DKI terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya yang dilakukan panitia seleksi.

“Sudah ke Kemendagri, tanya ke kepegawaian (Badan Kepegawaian Daerah),” kata Heru kepada awak media di Jakarta Utara, Selasa, 31 Januari.

Ditargetkan, Sekda DKI akan terpilih pada tanggal 2 Februari mendatang dan dilantik oleh Heru. Namun, Heru mengaku tak tahu kapan pilihan Jokowi akan diputuskan.

“Saya belum tahu,” ujarnya.

Dalam Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro selaku ketua panitia seleksi terbuka sekda DKI, disebutkan tiga nama yang lolos lelang jabatan tersebut.

Tiga nama calon Sekda DKI tersebut yakni Joko Agus Setyono yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali, Dhany Sukma yang saat ini menjabat Wali Kota Jakarta Pusat, dan Michael Rolandi Cesnanta Brata yang saat ini menjabat Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta.

Ketiga nama tersebut telah melewati tahapan seleksi administrasi, tes kompetensi bidang, tes manajerial dan sosiokultural, hingga wawancara dengan panitia seleksi.

Dalam tahap akhir seleksi, tersisih tiga nama lain yakni Kepala Inspektorat DKI Syaifullah Hidayat, Kepala Pelaksana Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Isnawa Adji, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Benni Aguscandra.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa Presiden memilih satu dari tiga nama calon untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya. **

Eranasional.com – Kabar duka datang dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Melalui pesan singkatnya Anies mengabarkan bahwa Saefullah, Sekda DKI Jakarta meninggal dunia pukul 12.55 wib di RSPAD-GS, Rabu 16 September 2020.

Pesan singkat Anies itu tertulis begini: Innalillahi Wa inna illaihi rojiun. Saudara kita, sahabat baik kita, pribadi shaleh yang amat baik itu, yang selama ini bekerja bersama kita…telah dipanggil pulang ke rahmatullah. Bapak Saefullah wafat pukul 12.55 wib di RSPAD-GS. Mohon doakan..Bagi semua segeralah ambil air wudhu dan siang ini kita semua selenggarakan sholat ghaib untuk almarhum. Anies Baswedan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Saefullah menjalani perawatan sejak beberapa hari terakhir, karena positif terpapar Covid-19, berbarengan dengan Walikota Jakarta Barat.

Sejak Rabu 16 September 2020 pagi sudah banyak beredar kabar kalau kondisi kesehatan Saefullah menurun dan makin kritis. Ternyata Rabu siang Saefullah dipanggil sang pencipta.

H. Saefullah, S.Pd., M.Pd. lebih dikenal dengan nama Bang Ipul, lahir di Sungai Kendal, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, 11 Februari 1964. Saefullah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak 11 Juli 2014. Sebelumnya, Saefullah pernah menjadi Walikota Jakarta Pusat dari tahun 2008 hingga 2014.

Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Saefullah bukanlah orang baru. Ia pernah menduduki posisi strategis di Pemprov DKI. Sampai akhirnya ia menjabat sebagai sekretaris daerah dari era Gubernur Jokowi sampai Anies Baswedan.

Saefullah mengawali karirnya menjadi seorang PNS di Pemprov DKI Jakarta sebagai pegawai biasa dengan golongan 2A dan mendaftar dengan ijazah SMA tahun 1984 dan langsung menjadi guru.

Kemudian ia menyelesaikan pendidikan SI tahun 1988 di IKIP Muhammadiyah Jakarta. Melanjutkan S2 di Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2000, kemudian menyelesaikan S3 tahun 2009 di Universitas Padjajaran Bandung.

Sebelum menjabat Walikota Jakarta Pusat, Saefullah pernah menjadi Kepala Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Barat tahun 2003-2004. Kemudian menjadi Kepala Subdinas SLTP DKI Jakarta 2004-2008.

Eranasional.com – Sekretaris Daerah DKI Saefullah meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif karena Covid-19.

“Saudara kita, sahabat baik kita, pribadi shaleh yang amat baik itu yang selama ini bekerja bersama kita, telah dipanggil pulang ke rahmatullah,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 16 September 2020.

“Bapak Saefullah wafat pukul 12.55 di RSPAD GS,” lanjut Anies.

Anies meminta masyarakat mendoakannya. “Segera ambil air wudhu dan siang ini kita semua selenggarakan salat ghaib untuk almarhum,” kata Anies.

Sri Haryati, Pelaksana Harian Sekda DKI, yang baru saja ditunjuk Anies Baswedan membenarkan kabar tersebut.

“Betul [meninggal], Pak,” kata Sri.

Selain Saifullah, ada 8 pejabat DKI yang positif terinfeksi Covid-19. Yakni, Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta Reswan W. Soewaryo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta Hendra Hidayat.

Kemudian Walikota jakarta Barat, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Suzy Marsitawati, Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah Idris, dan Ketua TGUPP Amin Subekti. (red/cnn)

Eranasional.com – Sekda DKI Jakarta Saefullah dan Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Informasi itu dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami berharap mudah-mudahan cepat pulih. Tapi (mereka) tanpa gejala,” kata Anies Sabtu, 12 September 2020 malam.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka mengumumkan pejabat daerah yang positif terpapar virus Corona.

“Terpapar Covid-19 bukan aib untuk disembunyikan, tetapi penting untuk dilakukan penelusuran kontak,” kata Taufik.

Menurut Taufik Pemprov tidak perlu menutupi siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19 demi kepentingan publik. (red)