SULAWESI SELATAN, Eranasional.com – Pada kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/02/2023), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyampaikan pencapaiannya terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Pemprov Sulsel.

“Terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, yakni tahun ini Pemprov Sulsel berhasil melahirkan layanan perizinan usaha maupun investasi yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Andi mengungkapkan, Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini sudah tersedia di empat kota/kabupaten di Provinsi Sulsel, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Bantaeng, guna mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tidak hanya memberi kemudahan dan cepat, layanan di MPP juga mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah melaksanakan berbagi agenda tahapan untuk menguatkan koordinasi sebagai bentuk kesiapannya jelang Pemilu Tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel telah memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Badan Kesbangpol di 24 Kab/Kota di Sulsel,” pungkas Andi.

Adapun dukungan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel sampai dengan saat ini antara lain:
1. menerbitkan surat keterangan keberadaan bagi Partai Politik lingkup Provinsi Sulsel pada masa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli s.d. 13 Desember 2022);
2. melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/LSM dan Pengurus Organisasi Kepemudaan; dan
3. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota terkait dengan proses pelaksanaan tahapan (Perekrutan personel PPK, Panwascam dan PPS di 24 Kab/Kota di Sulsel, Fasilitasi penyediaan ruang sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (sedang berlangsung saat ini proses coklit)).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi II DPR ke Sulsel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, hingga pendataan tenaga honorer.

“Kami ingin mengetahui terkait dengan soal pendataan tenaga non-ASN [Aparatur Sipil Negara] karena ini menjadi persoalan klasik yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di DPR,” ujar Ihsan.

Para mitra kerja Komisi II DPR RI urut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabinet Troeno Marayoga.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Sekretariat Daerah terus sosialisasikan budaya hidup sehat kepada seluruh masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Salah satunya dengan mengajak pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur senam pagi bersama.

Jumat 10 Februari 2023 pagi kembali Pemkab Bartim meggelar senam bersama, kali ini tuan ruamahnya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.

Senam pagi bersama ini di pusatkan di halaman Kantor Bupati Barito Timur Tamiang Layang. Ikut juga dalam senam berasma Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh, Sekda Bartim Panahan Moetar, SE, M.Si, Kepla OPD, pejabat Eselon II, III dan IV, serta ASN/PHT/PHL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Senam bersama di Halaman Kantor Bupati Bartim pun berjalan sukses. Usai senam Sekda Bartim Panahan Moetar mengatakan kegiatan senam OPD ini akan dibagi menjadi empat kelompok.

Kelompok pertama OPD diseputaran Longkang Desa Jaar, kedua OPD yang ada di tengah-tengah kota (Jalan A.Yani), ketiga kelompok OPD jalur Jalan Nansarunai dan ke empat OPD yang berada di Simpang Badung. “Jadi ada empat titik lokasi senam.Silahkan OPD melaksanakannya secara bergiliran menjadi tuan rumah,” terang Sekda Bartim.

Selain menjaga kebugaran tubuh, ujar Sekda,  senam bersama OPD juga bisa menjadi ajang silaturahmi dan wadah komunikasi dan koordinasi langsung antar OPD dalam melaksanakan tugas sehari-hari. “Kegiatan senam bersama ini bisa dimanfaatkan untuk saling koordinasi antar OPD,” harapnya.

Lebih lanjut Sekda Bartim mengatakan dalam pelaksanaan senam bersama ini OPD yang menjadi tuan rumah tidak perlu mengeluarkan dana besar, menyediakan air mineral itu sudah cukup. “Jangan sampai senam bersama ini nantinya membebani OPD yang menjadi tuan rumah,”pungkas Sekda Bartim.

PALANGKARAYA, eranasional.com – Wali Kota Palangkaraya yang diwakili Sekda Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Aplikasi FMIS di Lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangkaraya.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Palangkaraya yang dibacakan oleh Sekda Kota Palangkaraya menyampaikan bahwa diselenggarakannya Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Aplikasi Financial Management Information System (FMIS) ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel .

“FMIS memberikan kemudahan pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan anggaran, dan pelaporan pengelolaan, serta pengelolaan pendapatan secara otomatis,” ujarnya.

Lebih lanjut atas nama Pemerintah Kota Palangkaraya, Sekda menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah atas sinergitas dan kerjasamanya dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut.

Pada kesempatan tersebut turut hadir yang mewakili Kepala BPKP Prov. Kalteng, Kepala BKPSDM Kota Palangkaraya, Narasumber dari BPKP Prov. Kalteng serta para peserta bimbingan teknis dari OPD dilingkup Pemerintah Kota Palangkaraya.

Eranasional.com – Sekda DKI Jakarta Saefullah dan Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dinyatakan positif terpapar Covid-19.

Informasi itu dibenarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami berharap mudah-mudahan cepat pulih. Tapi (mereka) tanpa gejala,” kata Anies Sabtu, 12 September 2020 malam.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka mengumumkan pejabat daerah yang positif terpapar virus Corona.

“Terpapar Covid-19 bukan aib untuk disembunyikan, tetapi penting untuk dilakukan penelusuran kontak,” kata Taufik.

Menurut Taufik Pemprov tidak perlu menutupi siapa saja pejabat yang terpapar Covid-19 demi kepentingan publik. (red)