Adapun 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi dan bulan depan ditargetkan 165 Sekolah Rakyat dapat direalisasikan. Sementara itu, tahun depan ditargetkan akan ada 200 Sekolah Rakyat.

“Saya ucapkan terima kasih kepada tim lintas kementerian yang berhasil merencanakan, mendirikan, dan mengoperasikan Sekolah Rakyat sampai hari ini. 100 sekolah, terus terang saja ini di luar harapan saya,” kata Prabowo saat memberikan pembekalan langsung untuk para guru dan kepala Sekolah Rakyat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/8/2025).

Ia menceritakan awal mula memberi gagasan Sekolah Rakyat pada Februari. Saat itu para menteri menyanggupi Sekolah Rakyat dapat direalisasikan pada Juli 2025.

“Mereka laporan, saya bilang, sudahlah jangan dipaksakan. Saya mengerti bagaimana sulitnya merencanakan sesuatu yang baru,” kata Prabowo.

Ia menyebut tak mudah bagi jajarannya mewujudkan Sekolah Rakyat. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, mencari gedung, menyeleksi guru, kepala sekolah hingga rekrutmen siswa.

“Saya paham itu, saya katakan jangan dipaksa,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menuturkan saat itu para menteri masih optimistis Sekolah Rakyat dapat beroperasi pada Juli 2025. Padahal, ia berhitung realisasi sekolah baru dapat dibuka pada Juli 2026.

“Tapi, inilah Kabinet Merah Putih. Begitu dapat tugas, ya itu tadi, tidak ada hari Minggu, tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja. Semua bekerja,” ucap Prabowo.

Ia melanjutkan Menteri Sosial akhirnya melapor 100 Sekolah Rakyat sudah siap beroperasi pada Juli 2025. Lalu pada September 2025 juga akan menyusul, menjadi 165 sekolah.

“Luar biasa. Karena itu, saya harus ucapkan terima kasih sekali lagi para menteri, Menko, semuanya yang bekerja keras saling bantu supaya berdiri 165 Sekolah Rakyat,” ujar Kepala Negara.

Menurutnya, para menteri telah bekerja di luar perkiraannya. Mereka dianggap telah bekerja dengan baik, bekerja keras dan bekerja cerdas.

“Hasilnya 100 sekolah. Sebentar lagi 165. Kita harapkan tahun depan 200 sekolah,” kata Prabowo.

Ia bertekad untuk mengubah nasib rakyat yang belum kuat ekonominya. Ia mengajak semua menterinya bekerja keras menghilangkan kemiskinan absolut dari Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin serta memutus mata rantai kemiskinan.

Program sekolah berasrama ini juga menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu lantaran mengolaborasikan beragam program prioritas seperti cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, jaminan kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, sebanyak 2.512 siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) tercatat bersekolah di 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tergabung dalam program RSSG tahun ini.

“Dari target 3.000 siswa, Alhamdulillah sudah 2.512 siswa bersekolah di RSSG,” kata Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah dikutip dari berita.depok.go.id, Kamis (17/7/2025).

Meski kuota belum terpenuhi dan kegiatan belajar mengajar sudah berjalan, lanjut Siti, jika ada anak-anak yang belum terdaftar sekolah dapat mendaftar di sekolah yang masih tersedia kuotanya.

“Kalau ada pengaduan masyarakat ada anak belum sekolah, kita salurkan kesitu (sekolah yang belum terpenuhi kuota),” ucapnya.

Dia mengungkapkan untuk pembiayaan pendidikan siswa yang bersekolah di RSSG semuanya ditanggung Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Siswa tidak dipungut biaya uang pangkal, spp setiap bulan, dan seragam.

“Program ini upaya pemerintah untuk memastikan semua warga Depok mempunyai akses untuk mendapat pendidikan yang sama dan layak,” ungkap Siti.

Dari total 50 sekolah yang tergabung dalam program RSSG, satu sekolah mengundurkan diri karena kuota reguler di sekolah tersebut sudah terpenuhi sebelumnya.

“Ada di Kecamatan Tapos sekolahnya,” pungkasnya.

Semua siswa baru SD dan SMP akan menerima seragam sekolah gratis pada tahun ajaran ini. Siswa yang akan menerima seragam tersebut yakni kelas 1 SD dan kelas 7 SMP.

Hal itu sesuai janji kampanye pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham 2024 lalu yang menggratiskan seragam SD dan SMP.

Sekretaris Kota Makassar A Zulkifly Nanda mengatakan, proses tender pengadaan seragam sekolah itu sudah selesai dan hanya menyisakan pendampingan pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dinas Pendidikan bersama Bagian PBJ sudah bekerja. Tinggal tahapan penyelesaian dokumen kontrak dan koordinasi. Insya Allah, bulan ini mulai didistribusikan,” jelasnya, Kamis (10/7).

Menurut Zulkifli Nanda, program seragam gratis itu akan diterapkan secara bertahap. Hal ini untuk menepis keraguan masyarakat yang pesimistis terhadap realisasi program tersebut.

“Ini untuk meluruskan isu berkembang soal ketersediaan produksi seragam gratis bagi siswa baru tahun ini. Karena hingga saat ini banyak yang menanyakannya,” tuturnya.

Menurut Zulkifli, pendistribusian diupayakan sebelum hari pertama masuk sekolah pada 14 Juli 2025. Meskipun demikian, pembagian seragam tidak akan dilakukan secara serentak di seluruh sekolah.

“Proses ini memang tidak bisa sekaligus karena produksi dan distribusi ke puluhan ribu siswa butuh waktu,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa 31 penyedia sudah terverifikasi dalam etalase pengadaan, tinggal menunggu finalisasi seleksi dari Dinas Pendidikan.

“Sebanyak 31 penyedia, jika tidak ada kendala, kapasitas produksinya mencukupi untuk seragam SD dan SMP,” ungkap Zulkifly.

Dia pun membeberkan sumber dana untuk seragam geratis ini yakni dari anggaran hasil efisiensi belanja pemerintah daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 dan surat edaran efisiensi tahun 2025.

“Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 miliar lebih. Proses pengadaan sudah melalui tahapan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk tender, kontrak, dan penetapan harga beserta spesifikasi teknis,” tuturnya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melaporkan, sebanyak 749 masyarakat memanfaatkan program tersebut di hari pertama.

Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya melalui program RSSG.

“Untuk hari pertama ada 749 pendaftar. Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata dia dikutip dari berita.depok.go.id, Rabu (2/7/2025).

Dari total 749 pendaftar, lanjutnya, data yang berhasil terinput sebanyak 681 orang. Sementara 68 lainnya tidak ditemukan datanya dalam sistem, kemungkinan besar karena tidak memenuhi persyaratan.

“Bisa jadi sudah ambil nomor, tetapi ada persyaratan yang tidak sesuai, sehingga tidak bisa diinput,” terangnya.

Siti menjelaskan, pendaftaran masih akan berlangsung selama empat hari ke depan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 50 sekolah telah bergabung dalam program RSSG melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

“Calon peserta didik dapat mendaftar langsung dengan membawa sejumlah persyaratan, antara lain mengisi formulir pendaftaran, melampirkan Kartu Keluarga (KK) Kota Depok, dan Surat Keterangan Lulus, baik asli maupun fotokopi,” jelasnya.

Dia menambahkan, calon siswa dapat langsung datang ke stan pendaftaran yang telah disiapkan. Pelayanan dibuka setiap hari selama masa pendaftaran, pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

“Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui narahubung, Safrudin, di nomor 0821-1739-919,” pungkasnya.

Salah satu yang dikabulkan oleh MK yakni soal negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis baik untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta untuk pendidikan dasar.

Untuk pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yakni SD hingga SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Hakim Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

“Menyatakan pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat,” sambungnya.

Hal tersebut mengubah bunyi dalam pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 itu yang sebelumnya:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun demikian, penerapan putusan ini tidak serta merta langsung merata kepada seluruh sekolah swasta. Mahkamah menekankan pemilihan sekolah secara selektif dan bertahap.

“Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Pembahasan terkait sekolah gratis sebelumnya disampaikan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan dengan program sekolah gratis, maka anak-anak Jakarta bisa menuntaskan pendidikan 12 tahun, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa beban biaya.

Bila program tersebut terealisasi, Elva meyakini tidak ada lagi anak putus sekolah di Jakarta karena alasan tak mampu membayar biaya pendidikan.

“Komisi E berharap program ini dapat diterapkan secepatnya, namun memang masih banyak hambatan seperti regulasi, anggaran dan ‘political will’ yang perlu kita sama-sama kerjakan,” ucap Elva.

Nantinya, imbuh dia, program sekolah gratis berlaku pada sekolah negeri dan swasta yang telah memenuhi Standard Pelayanan Minimal (SPM) untuk peserta didik.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menyebut semua

“Kita semua, fraksi di DPRD semuanya sudah setuju. Sudah setuju, karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita Laksanakan melalui sekolah gratis ini,” kata Jhonny, Rabu (17/7/2024).

Bahkan, menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Pemprov DKI pun kini tengah mengkaji mekanismenya.

“Pj gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif,” ungkap Jhonny.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu ihwal banyaknya kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

“Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu,” tegas Jhonny.

Penerapan sekolah gratis ini diusulkan Komisi E DPRD DKI dengan tujuan pemerataan pendidikan. Rencananya, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bisa dialihkan untuk menjalankan program sekolah gratis.