Dalam aksinya tersebut mereka (Para siswa) menuntut para pelaku oknum guru yang terlibat segera diusut tuntas hingga proses hukum lebih lanjut.

Gariel Pravasta Mahardhika selaku rekan kelas korban pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial N, meminta agar aparat hukum berwenang segera bertindak dan memproses hukum terhadap perbuatan bejat yang diketahui dilakukan tenaga pendidik bernama inisial DA dan AFM yang merupakan guru PKN dan Bahasa Inggris di SMA Budhi Warman 2 Jakarta.

“Memang kasus ini pelecehan seksual verbal terhadap rekan sekelas saya. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tapi ini merasa tidak adil dengan penanganan kasus dugaan perbuatan pelecehan verbal oleh pihak pendidik di sekolah,” ujar Gariel Pravasta Mahardhika kepada awak media disela aksi unjuk rasa, di halaman SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Mengenai oknum pendidik yang melakukan pelecehan verbal terhadap rekannya, Gariel mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke tingkat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk bukti dari screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah,” ungkap Gariel.

Sementara itu, Ikhsan salah satu alumni angkatan 32 SMA Budhi Warman II yang ikut hadir mendatangi sekolah mengatakan, dirinya merasa terkejut saat mengetahui informasi tersebut dari beberapa temannya. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk pro ke sekolah maupun pihak yang dirugikan.

“Kami hanya ingin meminta kejelasan saja dari pihak sekolah, terkait status pendidik tersebut, karena belum ada tindakan secara fisik hanya verbal saja. Kalau kita sih, tidak memihak kemana-mana, kita hanya ingin tahu inti permasalahannya saja. Bagaimana penjelasan dari pihak kepala sekolah kalau sudah mengeluarkan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat, itu ada berapa orang,“ katanya.

“Kami hanya ingin kejelasan dari pihak sekolah tentang penanganan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” tambahnya.

Pertanyaan Ikhsan tentang tindakan yang sudah diambil oleh pihak sekolah sangat relevan, namun bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah.

Terpisah menanggapi hal itu, Kepala SMA Budhi Warman II, Supardi mengatakan bahwa pihak sekolah sudah mengambil tindakan terhadap oknum guru yang terlibat, yaitu dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Terkait masih adanya salah satu oknum guru lagi yang belum ditindak atau belum terdeteksi. Pihak sekolah enggak berkomentar lebih banyak, namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan akan segera mengambil tindakan jika memang itu terbukti terhadap oknum guru tersebut.

“Enggak bisa berbicara dulu ya, kalau yang masalah soal itu. Kan nanti itu sudah ada proses hukum berjalan, kalau memang itu terbukti sudah menjadi hal yang lain lagi pasti, Apakah pihak sekolah perlu memberikan catatan, itu pasti, karena kami juga memiliki buktinya nanti,” pungkas Supardi.

Sementara itu, Penasehat Hukum korban dugaan pelecehan seksual berinisial (N), Wanda Alfatih Akbar menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah serta didampingi aparat berwenang. Hal itu dilakukan guna memverifikasi laporan yang telah dibuat di Polresta Metro Jakarta Timur terkait dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa kliennya.

“Kami dengan pihak korban dan keluarga ingin memastikan, bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan oknum guru yang terlibat dihukum sesuai dengan peraturan. Mereka (keluarga) juga ingin memastikan bahwa korban agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” ujar Wanda Alfatih Akbar usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah di SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Lebih lanjut Wanda menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberhentikan dua oknum guru yang terlibat. Namun masih ada kemungkinan akan bertambahnya pelaku lain lagi, karena diketahui sejauh ini masih ada yang menjadi korban tapi memilih diam dan belum berani melapor.

“Kami, pihak korban dan keluarga ingin memastikan. Bahwa semua korban harus mendapatkan keadilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan,” tegasnya.

Menurut keterangan pihak korban (N), Wanda menceritakan bahwa kasus ini bermula dari orang tuanya yang baru mengetahui atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (N).

“Kejadiannya itu berawal dari masalah chat ujaran jorok dan tak senonoh di salah satu Group Komunitas WhatsApp bernama ZOORPSRDIE yang anggotanya terdiri dari 9 orang, ada siswa ada juga dari guru atas nama DA guru PKN dan AFM atau Mister Al, guru bahasa Inggris saat itu di bulan Maret 2025 dan pada Juli 2025 korban (N) berpindah sekolah,” ungkap Wanda.

Maka dengan itu, korban (N) melalui Penasehat Hukumnya, Wanda Wanda Alfatih Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan ujaran dengan tulisan tak senonoh di group pesan ini tak hanya sebatas pemecatan tidak hormat saja. Akan tetapi membawanya ke ranah hukum Kepolisian bahkan hingga ke meja hijau.

Sebagaimana diketahui pihaknya telah melaporkan pelaku oknum guru kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan laporan Polisi dengan Register Nomor : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, terhitung sejak Senin 2 Februari 2026 atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak.

“Jadi pasal yang kita laporkan di Polres itu ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan laporan Pasal 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 76 C dan 80 dua-duanya untuk perlindungan anak,” tegasnya.

“Yang mana untuk merincinya itu adalah terkait perlindungan anak ibaratnya, tindakan-tindakan yang mengarah ke verbal, yang dapat mengakibatkan Trauma Psikis terhadap anak, akan dapat diancam hukum pidana sesuai dengan jeratan pasal yang berlaku tersebut. Kalau untuk estimasi hukuman, nanti biar penyidik yang menentukan, karena proses hukum ini sudah kita serahkan semuanya ke aparat hukum,” pungkas Wanda. (**)

Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terduga pelaku penyebaran teror bom ke sekolah-sekolah.

Pemeriksaan dilakukan sejak Selasa (23/12/20225) malam hingga Rabu (24/12/2025) pagi.

“KLH mengaku tidak mengunggah di TikTok atau membuat tulisan ancaman yang ada di email,” tutur made

“Ada dugaan akun milik terduga itu diretas, saat ini masih kita selidiki,” imbuh Made.

Namun, kepolisian tetap mendalami kebenaran pengakuan tersebut. Polisi menelusuri kemungkinan apakah klaim peretasan itu benar atau justru upaya menghindari tanggung jawab hukum.

“Penyidik saat ini masih mencari dan mencocokkan no HP terduga pelaku lain,” kata Made.

Diketahui email tersebut dikirim dari sebuah akun dengan nama “KLH” ke 10 alamat email sekolah di Depok.
Isi email itu adalah teror bom, penculikan, pembunuhan, hingga tebar narkoba.

Menurut email itu, motif pengirimnya adalah membenci pendidikan di Depok, tidak terima polisi tidak adil lantaran tidak menanggapi laporan polisinya: Ia mengaku diperkosa, dan orang yang memperkosanya tidak bertanggung jawab menikahinya.

Ia menuliskan nama lengkapnya—diinisialkan KLH, alumni SMPIT-SMAIT Pesantren N dan universitas T.
Ia juga mengaku beralamat di Jalan Jati Ulin, Kecamatan Beji, Kota Depok.

“Gua gak takut sama apa yang akan gua lakukan dengan nama almamater gua,” ujarnya.

Polisi dari Polres Depok telah menerjunkan tim ke sejumlah lokasi, salah satunya adalah SMA Arrahman Depok.

Gegana termasuk teknisi bom Brimob pun ada di lokasi lengkap dengan mobil rantisnya.

“Alhamdulillah SPMB di Kota Pekalongan berjalan lancar, ketika ada beberapa kendala dapat tertangani dengan baik,” tutur Plt Kepala Dindik Kota Pekalongan, Mabruri usai meninjau pelaksanaan hari ketiga SPMB jenjang SMP di SMP Negeri 13 Pekalongan, Kamis (12/6/2025).

Disebutkan Mabruri ketika terjadi kendala misal internet ada bantuan dari Dinkominfo sehingga bandwidth stabil, sebelumnya sampai ada yang menunggu lebih satu hari baru terverifikasi. Kendati demikian proses SPMB lancar dan terkendali.

“Hasil dari pantauan kami beberapa sekolah kuota sudah terpenuhi, tetapi tidak hanya tertuju ke satu dua sekolah, banyak sekolah yang terpenuhi dan mayoritas diminati masyarakat. Tapi di dalam sistem terbuka untuk pindah sekolah atau jalur, jadi jika tidak masuk jurnal bisa pindah,” terangnya.

Disebutkan, yang terpenuhi sekitar 9 sekolah, kendala belum terisi karena persepsi masyarakat tentang sekolah favorit padahal sekarang sudah merata.

“Tidak seperti periode sebelumnya  yang menumpuk di satu dua sekolah, sekolah yang belum terpenuhi karena lokasi jauh, ada juga sekolah yang lokasinya tidak dikelilingi jumlah penduduk yang berbatasan dengan sungai dan sawah,” bebernya.

Lanjut Mabruri menjelaskan, kondisi geografis sekolah tertentu terdampak banjir rob, meskipun  sudah teratasi terkadang jika hujan masih banjir, dan ini menjadi pertimbangan orang tua untuk daftar ke sekolah tertentu. (em-aha)

Dalam SE ditetapkan libur bagi para siswa pada awal dan akhir Ramadan.

Surat Edaran tersebut mengatur tentang kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, serta pada tanggal 6 sampai 25 Maret 2025 untuk melakukan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota, sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan/atau pihak terkait dalam rangka pembelajaran di sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadan.

Keputusan ini berdasarkan kesepakatan DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Dari anggaran sebesar ini, maka program prioritas yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.

Program sekolah gratis baik di sekolah negeri dan swasta ini disebut akan terealisasi mulai Juli 2025.

“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta,” ujar Ketua DPRD DKI Khoirudin, Sabtu 2 November 2024

Tidak hanya pendidikan, Khoirudin juga menjelaskan, program prioritas lainnya yang akan terealisasi yakni terkait sektor kesehatan dan infrastruktur.

“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” katanya.

Dia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, dirinya mengajak masyarakat terlibat memberikan masukan untuk pembangunan Kota Jakarta.

Dengan demikian, pembangunan Jakarta yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga dapat terwujud.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” pungkasnya. []

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungli dalam proses PPDB Tahun 2024. Ia tidak segan-segan menindak tegas pelaku pungli yang terbukti bersalah.

“Ditengah pendaftaran Peserta Didik Baru khususnya jenjang SMP Negeri di Kota Pekalongan gratis. Namun, jika kedapatan sekolah memungut liar kepada orang tua, Pemkot Pekalongan akan menindak tegas,” kata Wali Kota di Ruang Jlamprang Setda setempat, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurutnya, pihaknya akan memberikan sanksi berupa pencopotan jabatan oknum Kepala Sekolah ataupun panitia PPDB jika terbukti melakukan pungli dan titip menitip, serta tuntutan hukum apabila orang tua menuntut.

Mas Aaf, sapaan akrabnya menekankan bahwa, PPDB 2024 harus berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pihaknya juga meminta kepada seluruh pihak terkait, termasuk panitia PPDB, untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan.

“Bekerjalah profesional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jangan melenceng dan menyalahi hukum. Pungli merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat dan merusak integritas pendidikan,”

“Kita harus bersama-sama mencegahnya agar proses PPDB berjalan dengan lancar dan semua calon siswa mendapatkan kesempatan yang sama,”pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia mengungkapkan pihaknya sedang membahas terkait gugatan uji materi (judicial review) penerapan jalur zonasi dalam sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, hal itu telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kata Asep, meski telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya menyarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh aturan PPDB jalur zonasi.

“Tujuan diterapkannya jalur zonasi adalah menyetarakan status sekolah dengan sekolah favorit, tapi faktanya tidak dibarengi dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai,” ujar Asep, Jumat (16/6/2023).

Selain itu, evaluasi aturan zonasi bertujuan agar tidak ada lagi zonasi blank alias wilayah yang tidak terjangkau oleh area zonasi sekolah.

“Untuk tahun selanjutnya zonasi jangan sampai ada lagi zona blank spot. Kami juga tidak ingin mendengar lagi ada warga yang tidak bisa masuk sekolah manapun,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas rencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap aturan zonasi dalam PPDB. Asep menilai, aturan zonasi telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

“Kami sedang berdiskusi, bahwa penerapan jalur zonasi ini dianggap telah melanggar hak setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tinggal di mana saja,” tuturnya.

“Dengan sistem ini seolah-olah rumah kita diatur, harus berdekatan dengan sekolah. Masih kami diskusikan dengan berbagai pertimbangan,” sambung Asep menjelaskan.

Ditemukan Praktik Titip Menitip

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menemukan praktik titip menitip yang dilakukan orang tua siswa ke pihak sekolah. Meski jumlahnya tidak signifikan, namun praktik ilegal itu masih ada hingga sekarang.

“Dipastikan praktik titip menitip masih ada, meski ada tindakan bagi yang melanggar aturan PPDB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengklaim menyatakan siap membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk tahap dua melalui jalur zonasi.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Zurich Flood Resilience Alliance (ZFRA) Yayasan Mercy Corps Indonesia (MCI) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot)Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan OPD terkait lainnya melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Budidaya Bandeng (SLBB).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Pokja Perubahan Iklim Jawa Tengah, Nathan Setyawan, di Gedung Technopark Perikanan Kota Pekalongan, Selasa (24/1/2023).

Kepala DKP Kota Pekalongan, Sugiyo menyambut baik dan mengapresiasi adanya Sekolah Lapang Budidaya Bandeng (SLBB) yang diinisiasi oleh ZFRA Yayasan Mercy Corps Indonesia. Menurutnya, program yang nantinya berjalan sejak 24 Januari-15 Mei 2023 di 3 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan ini tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi para pembudidaya bandeng.

“Karena saat ini kondisi tambak mereka sering tergenang. Dalam program ini, Mercy Corps Indonesia akan mengadopsi teknologi budidaya yang dikembangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yaitu dengan memanfaatkan jaring apung yang disesuaikan dengan kondisi alam Kota Pekalongan yang saat ini tergenang lebih dari 2 meter,” ucapnya.

Sehingga, hal ini perlu disikapi bersama, dimana dirinya bersyukur adanya program SLBB sendiri sebenarnya sudah sejak lama disampaikan ke Mercy Corps dan akhirnya bisa langsung diimplementasikan di lapangan dari hulu hingga ke hilir.

“Dari hulu mulai dari proses persiapan lahan hingga pendadaran benih bandeng (nener), kemudian proses pembesaran, dilanjutkan produksi dan pasca produksi termasuk penjualan hasil budidaya bandeng ini akan didampingi oleh Mercy Corps Indonesia,” tegasnya.

Ia mencontohkan kondisi tambak di wilayah Degayu yang airnya tergolong payau sehingga memungkinkan budidaya bandeng.

“Sasaran selain Degayu, ada Kelurahan Bandengan dan Krapyak yang menjadi wilayah piloting project dan kami sarankan juga tadi hasil budidaya tidak hanya diolah menjadi produk yang sudah ada seperti bandeng presto,” katanya.

Namun, kata Sugiyo, bisa diolah lebih kreatif lagi berbahan dasar bandeng, misalnya nugget, pempek, bakso, dan sebagainya. Hal ini agar produk olahan dari pembudidaya yang disasar program ini bisa lebih tersalurkan dan meningkatkan pendapatan mereka.

Sementara itu, Manager Program ZFRA MCI, Denia Aulia Syam menjelaskan bahwa, latarbelakang diadakan SLBB ini adalah dibawah program ZRFA, Mercy Corps Indonesia selain bekerja di bidang penguatan kebijakan.

Pihaknya mencoba merecycle permodalan praktik-praktik percontohan dalam rangka meningkatkan ketahanan iklim dan banjir dari mata pencaharian yang diidentifikasi dari hasil kajian sangat terdampak dalam hal tersebut.

“Dibawah program ZRFA ini, kami mengembangkan model mata pencaharian berketahanan iklim dan banjir baik di wilayah hulu maupun wilayah pesisir,” tutur Denia.

Ia menambahkan, di wilayah pesisir ini, Mercy Corps Indonesia menyasar pembudidaya yang bekerja di komoditas bandeng mulai dari edukasi persiapan bibit (nener), budidaya bandeng, pasca produksi dengan skema nilai tambah pembuatan bandeng presto melalui pendampingan.

“Dan juga pelatihan kapasitas dari para pelaku menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas BMKG Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Kota Pekalongan, dan Bappeda Kabupaten dan Kota Pekalongan,” ujarnya.

Di dalam rangkaian mata pencaharian berketahanan ini, diawali dengan proses perencanaan guna lahan partisipatif yang menggandeng komunitas setempat di 10 kelurahan/desa yang ada di Kota dan Kabupaten Pekalongan mulai hulu hingga pesisir.

Dimana, di wilayah pesisir, pihaknya telah mengidentifikasi sumber daya setempat yang berpotensial dikembangkan namun terdampak banjir dan rob serta dari aspirasi masyarakat yang mengusulkan Sekolah Lapang untuk menyasar ke pembudidaya bandeng.

“Terutama fokus kami pada komunitas yang berdekatan dengan keseharian nelayan kecil dari komunitas yang ada.  Akhirnya, kami memilih komunitas pembudidaya bandeng, mengingat untuk budidaya bandeng, nelayan kecil ini sebagai pelaku utama langsung dan lebih erat kaitannya dengan keseharian yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh mereka sendiri,” tandasnya.

Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan memutuskan jadwal hari pertama masuk sekolah atau tahun ajaran baru 2022/2023 usai libur Idul Adha 1443 H/ 2022 M pada Senin (11/7/2022).

Jadwal masuk sekolah tersebut diberlakukan untuk seluruh jenjang satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Para peserta didik baru pun langsung mengikuti Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk mengenal rumah baru mereka dalam menuntut ilmu.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengingatkan kepada seluruh sekolah di wilayahnya untuk mengawasi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) agar tidak ada kasus kekerasan fisik dan menimbulkan korban.

“Untuk penerapan prokes sudah diberikan sejumlah kebijakan kelonggaran dan sudah bisa dilakukan kegiatan secara offline ( tatap muka) untuk satuan pendidikan. Tinggal bagaimana para guru selaku pengajar ini, tetap menjaga agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) bisa terkontrol baik,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan.

Pihaknya telah memberikan imbauan supaya masa pengenalan sekolah tersebut lebih fokus pada program-program sekolah dan pembinaan-pembinaan ke peserta didik baru dalam pengenalan lingkungan sekolah, dan tidak melibatkan kekerasan fisik maupun verbal.

Disamping itu, untuk pembelajaran bersifat individual harus dialihkan kembali pada saat sebelum pandemi yakni dalam bentuk kerjasama (berkelompok) maupun berdiskusi. Hal ini dinilai penting untuk menumbuhkan rasa sosial antar sesama siswa dan membangkitkan semangat para siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan.

“Kami tekankan untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), jangan sampai ditemukan tindakan-tindakan kekerasan, namun lebih difokuskan pada pembinaan dan perkenalan sekolah. Bangun dan kuatkan mental anak peserta didik baru, namun jangan menjurus kekerasan,” tegas Aaf.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Zainul Hakim menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan tahun ajaran baru, Kota Pekalongan sudah menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di semua jenjang satuan pendidikan.

“Kendati demikian, kami himbau untuk penerapan protokol kesehatan tetap diperhatikan. Hal ini dilakukan mengingat selain virus Covid-19 itu masih ada, juga untuk mengantisipasi penyebaran virus lain,” tandas Hakim. (*)

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan bertekad untuk mewujudkan kota layak anak (KLA). Salah satu syaratnya ialah setiap sekolah harus ramah terhadap anak-anak.

Sekolah ramah anak ini sebagai upaya menciptakan lingkungan sekolah tanpa adanya kekerasan dan perundungan pada anak (bullying), memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama berada di sekolah.

Untuk saat ini sudah ada 28 lembaga pendidikan yang telah mencanangkan sebagai sekolah ramah anak di Kota Pekalongan.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DPMPPA Kota Pekalongan, Nur Agustina saat menghadiri deklarasi penggabungan sekolah ramah anak di lingkungan yayasan pendidikan bakti wanita islam kota Pekalongan, Rabu (16/03/2022).

“Saat ini sudah ada 28 sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak, dan itu akan terus bertambah. Kita targetkan sebanyak 511 lembaga pendidikan di Kota Pekalongan bisa menjadi sekolah ramah anak untuk mewujudkan kota layak anak” katanya.

“Kita akan melibatkan bunda paud, bunda literasi, pkk kita bergerak bersama untuk mendorong semua sekolah agar menjadi sekolah ramah anak,” lanjutnya.

Tak hanya itu, kata Agustina, proses mewujudkan sekolah ramah anak juga dibutuhkan dukungan serta sinergi dari berbagai pihak, khususnya seluruh stakeholder yang terkait dengan lembaga pendidikan tersebut.

“Penting dapat dukungan dari semua pihak, seperti lurah, camat, bunda dan pihak yang lain. Jadi kalau ada masalah-masalah di sekolah itu bisa dibantu, karena memang harus seperti itu agar dapat segera berbenah,” sambungnya.

Terkait indikator sekolah ramah anak, Agustin menerangkan beberapa indikator yang harus dipenuhi lembaga pendidikan.

“Diantaranya kebijakan ramah anak, sarpras ramah anak, proses pembelajaran ramah anak, tenaga pendidik yang terlatih konvensi hak anak, partisipasi anak, peran serta masyarakat,” pungkasnya. (*)

Eranasional.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan usulan penghentian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Jakarta yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan pada Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan akan didiskusikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

“Ini baru usulan. Kami masih melihat fakta dan data hari ini. Nanti kami akan diskusikan dan bahas bersama dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemenristekdikti),” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu malam.

Riza menekankan bahwa meski mengusulkan untuk menghentikan PTM 100 persen di Jakarta, keputusan akan hal tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

“DKI tidak pernah memutuskan sendiri, kecuali itu menjadi kewenangan kami,” ucapnya.

Riza meyakini usulan yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang terbaik di tengah situasi meningkatnya COVID-19 di Jakarta.

“Pemerintah (pusat) juga mempertimbangkan masukan, rekomendasi, dari semua pihak termasuk Pemprov DKI, para pakar dan yang lainnya,” ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pada Ketua Satgas COVID-19 Jawa-Bali sekaligus Menkomarinvest Luhut Binsar Pandjaitan agar pelaksanaan PTM dihentikan selama satu bulan ke depan.

“Jadi, selama satu bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja, sambil kita pantau kondisi COVID-19 seperti apa,” kata Anies di Taman Benyamin Suaeb, Rabu.

Anies menuturkan bahwa keputusan PTM kali ini berbeda dengan masa pembatasan masyarakat sebelumnya. Saat pembatasan mobilitas masyarakat dengan penggunaan istilah PSBB, kewenangan PTM ada pada kepala daerah.

Namun, saat pembatasan masyarakat menggunakan istilah PPKM khususnya di Jawa-Bali, kewenangan keputusan PTM ada di pemerintah pusat.

“Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas COVID-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta, PTM ditiadakan selama satu bulan ke depan,” ujarnya.

Usulan yang disampaikan hari ini masih belum mendapatkan keputusan dari pemerintah pusat.

Anies menyampaikan usulan agar PTM ditiadakan mempertimbangkan risiko dan kondisi Jakarta saat ini dengan tingkat kasus positif COVID-19 cukup tinggi.

“Nanti hasilnya seperti apa, kami update kemudian,” ucapnya.

(Antara)

Eranasional.com – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda setuju dengan usulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka harus dievaluasi karena pandemi Covid-19 tengah melonjak akibat varian Omicron.

Huda mengatakan setiap pemerintah daerah bisa menghentikan PTM dan kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh atau sekolah online jika perkembangan pandemi terus memburuk di wilayahnya.

“Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” kata Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2022).

Pemda khususnya Satgas Covid-19 di daerah juga wajib mengikuti pedoman mitigasi pelaksanaan PTM sesuai Surat Keputusan Bersama 4 Menteri jika ada kasus Covid-19 di sekolah.

“Ssetelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan setelah dinilai aman maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” jelasnya.

Dalam SKB 4 Menteri tersebut, lanjut Huda, juga sudah jelas disebutkan bahwa daerah yang bisa melaksanakan PTM hanya daerah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2.

“Nah selama PPKM masih di level I dan II maka maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protocol ksehatan serta skema pengendalian COVID-19 secara ketat,” tegasnya.

Menurutnya, PTM tetap harus dilaksanakan baik hybrid maupun 100 persen karena ancaman ketertinggalan pelajaran atau learning loss akibat keterbatasan PJJ sudah sangat memprihatinkan.

“Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan,” tutup Huda.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dievaluasi karena banyak warga sekolah yang terpapar Covid-19.

“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” kata Jokowi saat rapat terbatas, Selasa (1/2/2022).

JAKARTA – Pemerintah memastikan persyaratan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki minimal 60 peserta didik, tidak berlaku di tahun 2022.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak pandemi Covid-19.

Kepastian itu disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Rabu (8/9/2021).

“Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan (persyaratan) ini pada tahun 2022,” katanya.

Menteri Nadiem mengapresiasi masukan dari Komisi X dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS.

Ia menjelaskan, program tersebut sudah ada sejak 2019, dan ada waktu tiga tahun untuk menyosialisasikan kebijakan.

“Jadi, program ini sudah dari 2019, tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk tiga tahun. Itu ada tenggang waktunya,” tuturnya.

Menurut Menteri Nadiem, situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrim. Ia menyebut, untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar.

Mendikbudristek juga mengatakan, Kemendikbudristek sangat sensitif terhadap situasi masyarakat, dan dirinya akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakukannya setelah tahun 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikbudristek mengungkapkan, pemanfaatan BOS regular tidak hanya mengakomodasi operasional di sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

JAKARTA – Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga selama sepekan hingga 13 September 2021 mendatang.

Dalam perpanjangan pemberlakuan ini sejumlah daerah yang berstatus Level 2, Level 3, dan Level 4 diberlakukan aturan untuk menekan laju Covid-19.

Seperti diberitakan sebelumnya aturan ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 39 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali.

Berikut poin lengkap perbedaan aturan selama PPKM Level 3 dan 4 hingga 13 September yang mencakup aktivitas mulai sekolah sampai resepsi pernikahan.

1. Sekolah

Pembelajaran di sekolah untuk wilayah yang masih terdampak PPKM Level 4 dilakukan secara jarak jauh.

Sementara untuk PPKM Level 3 pembelajaran dapat dilakukan melalui tatap muka, tetapi secara terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

Tatap muka terbatas dilakukan dengan kapasitas siswa maksimal 50 persen. Aturan ini dikecualikan untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 persen sampai 100 persen. PAUD maksimal 33 persen.

Kegiatan makan/minum di warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajan, dan sejenisnya di wilayah PPKM Level 4 diizinkan membuka usahanya sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Pengunjung yang makan di tempat maksimal 3 orang dan dikenai waktu 30 menit.

Sementara pada wilayah yang terdampak PPKM Level 3 usaha diizinkan dibuka hingga pukul 21.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Pengunjung diperbolehkan maksimal 50 persen dari kapasitas dengan waktu makan 60 menit.

3. Makan dan minum di restoran, rumah makan, kafe

Bagi restoran, rumah makan, kafe dengan area terbuka yang berada di wilayah PPKM Level 4 diizinkan dibuka hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan protokol kesehatan ketat.

Kapasitas maksimal dalam setiap meja yakni 2 orang dan waktu makan maksimal 30 menit.

Untuk restoran, rumah makan, kafe di wilayah PPKM Level 3, waktu makan maksimal 60 menit dengan kapasitas meja 2 orang.

Usaha yang dibuka di wilayah ini maksimal buka sampai pukul 21.00 waktu setempat.

Pengunjung disyaratkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Aturan ini merupakan rencana uji coba pembukaan tempat makan yang ada di gedung atau toko tertutup di DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Surabaya dalam PPKM Level 3 dan 4.

Selain mensyaratkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, kapasitas maksimal dibatasi sebanyak 50 persen, satu meja maksimal 60 menit.

5. Tempat wisata

Terkait tempat wisata pada wilayah PPKM Level 3 mulai dilakukan uji coba pembukaan tempat wisata dengan ketentuan di antaranya menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Untuk PPKM Level 4 tak ada ketentuan mengenai ini.

6. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan

Kegiatan kesenian, kebudayaan, olahraga dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara dalam wilayah yang terdampak PPKM Level 4.

Sementara untuk wilayah dengan PPKM Level 3, aktivitas tersebut ditutup namun dikecualikan untuk kegiatan olahraga di ruang terbuka dengan maksimal 4 orang dengan fasilitas ruang terbuka dan kapasitas 50 persen.

7. Transportasi umum

Pada PPKM Level 3 pengaturan maksimal kapasitas adalah 70 persen.

Adapun aturan pada PPKM Level 4 transportasi umum diberlakukan pengaturan maksimal 50 persen kapasitas.

8. Resepsi pernikahan

Resepsi pernikahan ditiadakan pada wilayah yang menerapkan PPKM Level 4.

Sedangkan pada PPKM Level 3 resepsi pernikahan diadakan maksimal 20 undangan, tidak mengadakan makan di tempat dan wajib menerapkan protokol kesehatan.