Proses pencocokan tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Petugas mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan untuk memastikan objek sengketa yang dimaksud dalam putusan pengadilan.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, kembali menegaskan pihaknya menolak rencana eksekusi tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan fakta di lapangan, terutama terkait luas dan batas objek sengketa.

Hamdan menjelaskan, kliennya saat ini memegang dua Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu pada bidang tanah seluas 57.120 meter persegi dan 83.666 meter persegi.

Namun dalam praktiknya, luas tersebut telah berkurang sekitar 4,5 hektare karena sebagian lahan telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan jalan.

“Dengan adanya penyerahan lahan itu, sebagian dari HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora kini menjadi milik Pemda DKI Jakarta,” ujar Hamdan.

Ia menilai kondisi tersebut membuat objek sengketa tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam putusan. Hamdan juga mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan setempat ditemukan ketidaksesuaian batas maupun luas tanah, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, pada 25 November 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa PT Indobuildco harus mengosongkan lahan dan bangunan The Sultan Hotel & Residence.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan sengketa berdasarkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.1/Gelora tahun 1989. Sementara HGB yang selama ini menjadi dasar pengelolaan hotel oleh PT Indobuildco dinilai telah berakhir masa berlakunya pada 2023.

Pengadilan juga menyatakan putusan tersebut bersifat serta-merta, sehingga eksekusi dapat dilakukan terlebih dahulu.

Namun Hamdan menilai eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa adanya jaminan dari pihak pemohon eksekusi, dalam hal ini negara melalui Sekretariat Negara, yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Selain itu, ia menyoroti bahwa dokumen HPL No.1/Gelora tidak menyebutkan batas-batas lahan secara rinci dan peta detailnya belum pernah ditunjukkan kepada pihaknya.

“Dalam dokumen perkara tersebut, HPL Nomor 1/Gelora tidak menyebutkan batas yang jelas dan peta detailnya tidak pernah ditunjukkan. Apakah termasuk HGB No.26 dan No.27 di dalamnya, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu,” kata Hamdan.

Ia juga mengungkapkan adanya dokumen keputusan rapat Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan tertanggal 31 Desember 1988, yakni keputusan Nomor 490/Kadir/XII/1988. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa batas tanah HPL Gelora berakhir pada titik batas tanah milik PT Indobuildco atau Hotel Hilton—yang kini dikenal sebagai The Sultan Hotel & Residence.

Tanah seluas sekitar 143.000 meter persegi itu disebut telah dilepaskan haknya dari Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan pada 21 Agustus 1971.

Berdasarkan hal tersebut, Hamdan menilai HGB No.26 dan No.27 tidak termasuk dalam wilayah HPL No.1/Gelora. Namun jika pun termasuk, menurutnya tetap terdapat perubahan luas wilayah karena sebagian tanah telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pastikan dulu tanah mana yang akan dieksekusi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa PT Indobuildco juga telah mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan dan meminta agar perkara tersebut diputus terlebih dahulu sebelum proses eksekusi dilakukan.

Hamdan juga menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih membuka ruang upaya hukum lanjutan hingga tingkat kasasi.

“Jika eksekusi dilakukan tanpa jaminan, lalu putusan di tingkat selanjutnya berubah, siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul?” ujarnya.

Sebelumnya, PT Indobuildco juga telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam permohonannya, pihak kuasa hukum meminta agar pengadilan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 3 Desember 2025 yang membatalkan surat perintah pengosongan lahan serta tagihan royalti sebesar 45 juta dolar AS.

GRIB mengaku keberadaan mereka di lokasi hanya sebatas sebagai pendamping hukum bagi ahli waris yang mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

“Kami menyampaikan klarifikasi tegas: GRIB Jaya tidak pernah menguasai lahan sebagaimana diberitakan. Kehadiran kami di lokasi semata-mata dalam kapasitas sebagai pendamping hukum dan advokasi atas permintaan resmi dari para ahli waris,” tulis pernyataan resmi Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (24/5/2025).

Colling mengatakan GRIB melakukan pendampingan sejak 2024, setelah perjuangan panjang ahli waris selama puluhan tahun melalui jalur hukum yang tak membuahkan hasil.

Ahli waris mengklaim memiliki bukti kepemilikan tanah berupa girik. Tidak dijelaskan rinci oleh pihak GRIB Jaya siapa ahli waris yang dimaksud.

“Tanah ini awalnya tanah turun-temurun milik ahli waris yang dibuktikan dengan girik, sehamparan tanah itu milik ahli waris yang sudah tinggal di situ,” lanjut dia.

Menurut Colling, sengketa kepemilikan lahan antara BMKG dan ahli waris telah berlangsung sejak 1980-an. BMKG mengklaim telah membeli lahan tersebut pada 1970-an, dan menggugat secara perdata untuk mengosongkannya.

Namun, menurut Colling, gugatan tersebut kalah di tiga tingkatan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Insiden bermula saat sekitar 20 orang dari satu pihak mendatangi sebuah bidang tanah dan berupaya memasuki lahan tersebut, namun dihalangi oleh kelompok yang mengaku sebagai ahli waris.

Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi saling lempar dan menimbulkan kemacetan. Berkat respons cepat dari aparat Polsek Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan, situasi berhasil dikendalikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, menyampaikan bahwa polisi langsung menurunkan tim gabungan dari Satreskrim Polres Jaksel dan Krimum Polda Metro Jaya untuk memburu para pihak yang memicu keributan.

“Kalau kita lihat sepotong video yang beredar tentu menimbulkan kekhawatiran. Namun kami tegaskan bahwa kami telah merespons cepat. Polda Metro Jaya, dalam hal ini Polres Jaksel bersama Krimum sedang mengejar dan mendalami peristiwa yang terjadi,” ujar Kabid Humas, dikutip Kamis, 1 Mei 2025.

Hingga saat ini, sebanyak 19 orang telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan untuk pendalaman. Polisi belum merinci apakah pelaku keributan berasal dari kelompok ormas, dan masih akan memberikan informasi lebih lanjut.

“Kami imbau kembali, apabila ada persoalan terkait peristiwa apapun tolong diselesaikan dengan baik. Jangan buat kegaduhan dan situasi jadi mencekam,” tegas Kabid Humas.

Ia juga menambahkan bahwa segala bentuk tindakan premanisme akan ditindak tegas dan diberantas oleh kepolisian. []

Eksekusi yang mendapat pengawalan ketat sebanyak 1.000 personel gabungan itu mendapat perlawanan ketat dari massa yang didatangkan pemilik lahan.

“Walau dapat perlawanan, eksekusi tetap berlangsung aman, walau sempat terjadi penutupan akses jalan utama oleh massa,”ujar Kapolrestabes makassar, Kombes Arya Perdana di TKP, Kamis (13/2).

Arya menambahkan, tiga orang yang diamankan sudah dimintai keterangan, dan kini ketiganya sudah dibebaskan.

“Sempat kita amankan tiga orang, namun sudah dikasi nasehat baru setelah itu dilepas kembali,”bebernya.

Sebagai informasi, eksekusi satu gedung dan 9 Ruko sempat terjadi kericuhan. Penghuni Ruko histeris lantaran saat akan dilakukan eksekusi masih terdapat barang milik mereka di dalam Ruko.

Ahli Waris Muh Ali Pamat Yusuf, yang mengaku sebagai pemilik lahan menentang keras eksekusi itu. Dia melayangkan protes atas putusan pengadilan. Menurutnya keputusan hakim tidak mempertimbangkan sejumlah bukti yang dia ajukan di persidangan.

Ia menegaskan telah menguasai lahan tersebut selama 84 tahun, dia juga mengklaim selalu membayar Pajak Bumu dan Bangunan (PBB), bahkan dia juga memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sementara pihak pemohon eksekusi, Andi Baso Matutu disebut tidak pernah menguasai lahan tersebut.

“Sudah 84 tahun saya kuasai ini lahan, saya juga bayar PPB dan saat mendirikan Ruko saya juga bayar IMB-nya. Baso Matutu tidak pernah menguasai ini, tidak ada tanahnya di sini,”tegasnya dengan nada emosi.

Muh Ali Pamat Yusuf juga mengaku sudah melayangkan surat kepada Pengadilan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini.

“Saya sudah ajukan surat ke Presiden, Wakil Presiden, BPN, Pengadilan, Kapolda, Kapolres. Dan petinggi-petinggi lainnya. Namun tidak digubris sama sekali,”ucapnya sambil menangis.

Sementara itu Ketua PN Makassar melalui Panitera, Sapta Putra mengatakan, eksekusi ini telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Kami hanya menjalankan perintah, berdasarkan surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Semua pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh jalur hukum, dan kini saatnya putusan tersebut dijalankan,” tegas Putra.

Putra menambahkan, Sebelum eksekusi dilakukan, pihak pengadilan telah mengingatkan kepada para penghuni objek eksekusi agar mengosongkan lokasi secara sukarela. Namun, penghuni tetap bertahan hingga terjadi kericuhan.

Ia mengimbau kepada semua pihak agar memahami eksekusi ini karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Harus dipatuhi dan dihormati. []

“Ya benar, kami dari kantor hukum Hendropriyono dan Associates tengah menangani dan mendampingi klien kami yaitu PT SMA yang mana perusahaan diwakili oleh Marsekal Madya TNI (Purn) Wieko Syofyan selaku Direktur Utama, dalam hal ini kami melaporkan suatu perbuatan Pidana ke Bareskrim Polri, yang diduga dilakukan oleh PT. KBPC atau oknum yang mengaku sebagai Pemilik dari Perusahaan tersebut,” kata Joseph.

Sebagai Informasi, Joseph mengungkapkan bahwa laporannya ke Bareskrim polri dengan Nomor : LP/B/86/N /2023/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Tanggal 05 Mei 2023 sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi.

“Saat ini laporan kita sudah masuk tahapan pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan terbadap Saksi-Saksi yang berdomisili di Bungo, Jambi,” ungkap Joseph Pauner, Advokat senior di kantor hukum Hendropriyono & Associates.

JAKARTA, Eranasional.com- Puluhan orang menjadi tersangka usai terlibat bentrok di Mako Cafe, Kawasan Mampang Prapatan, tepatnya di Jalan Terusan Rasuna Said.

Bentrok dua kelompok itu dilatarbelakangi oleh adanya dua pengakuan atas kepemilikan lahan di lokasi itu

Fidel Angwarmasse sebagai salah satu kuasa hukum 25 tersangka melakukan pendaftran sidang praperadilan dengan nomor register: 109/PID.Pra/2022/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022)

Fidel menuturkan pendaftaran sidang praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh pihak kepolisian soal peristiwa bentrokan.

Menurut Fidel, penetapan tersangka terhadap 25 orang tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Sehingga, Fidel beranggapan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah

“Dalam jumpa pers polisi, mereka menyebut sebanyak 25 tersangka setelah gelar perkara 18 Oktober. Padahal, yang terjadi dalam BAP itu pada 17 Oktober sudah ditetapkan tersangka. Ini terbukti bahwa penetapan itu tidak melalui proses pemeriksaan saksi,” ungkap Fidel.

Apalagi, kata dia, kasus tersebut  bukan laporan model A melainkan laporan model B yang dilaporkan oleh masyarakat .

Eranasional.com – Kericuhan terjadi antara warga dengan aparat TNI-Polri terkait lahan yang disebut milik petani Wawoni di Ruko-ruko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara yang diduga dirampas paksa oleh perusahaan ilegal PT GKP.

Insiden kericuhan ini terjadi disampaikan langsung oleh akun Twitter Yayasan LBH Indonesia @YLBHI yang diunggah pada Kamis siang (3/3).

“Perusahaan ilegal PT GKP kembali merampas paksa lahan milik petani Wawoni di Ruko-ruko Raya, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pagi ini, Kamis 3 Maret 2022. Mereka juga dibantu dengan sejumlah aparat kepolisian dari Polda Kendari dan TNI AD,” bunyi twit YLBHI.

Sejumlah warga pemilik lahan kata YLBHI, mencoba mempertahankan lahan milik mereka dengan berbagai cara, salah satunya dengan aksi spontan dari ibu-ibu yang membuka pakaian sebagai bentuk usaha maksimal yang dapat dilakukan oleh perempuan petani Wawoni ini.

“Kejadian ini sudah terjadi berkali-kali sejak tahun 2019. Polisi, TNI dan beberapa orang dari perusahaan juga melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap petani Wawoni,” pungkasnya.

Akun Twitter YLBHI ini juga menampilkan dua video yang masing-masing berdurasi satu menit. Pada video pertama, memperlihatkan kericuhan antara warga dengan aparat keamanan. Warga terlihat memegang bambu atau kayu sebagai bentuk perlawanan. Teriakan dari warga baik bapak-bapak maupun ibu-ibu terdengar dari video tersebut.

Sementara pada video kedua, terlihat beberapa ibu-ibu membuka pakaiannya, yaitu baju dan hanya menyisakan pakaian dalam di badannya.

Mereka dikerumuni oleh banyak pria berbadan tegap yang berusaha mengusir para ibu-ibu. Terlihat pula kendaraan berat yaitu Buldozer yang berusaha maju mendekat para ibu-ibu yang duduk di tanah sebagai bentuk perlawanan.

Indramayu | Kepolisian Polres Indramayu telah menetapkan 7 orang tersangka pelaku pembunuhan terhadap dua petani penggarapan tebu (PG) Jatitujuh. Termasuk TI oknum anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Konflik penggarapan lahan tebu (PG) Jatitujuh, yang menewaskan dua warga Majalengka petani penggarapan tebu yang terjadi pada beberapa hari lalu. Polres Indramayu telah Memeriksa 26 orang anggota F-Kamis.

“Kami sudah memeriksa sebanyak 26 anggota F-Kamis dan menetapkan sebanyak 7 orang tersangka, termasuk ketua F-Kamis yaitu Taryadi, “kata, Kapolres Indramayu AKBP M Lukman Syarif. Rabu (06/10/2021)

Peran dari ketua F-Kamis, lanjut Kapolres. Ketua F-Kamis termasuk juga anggota DPRD Indramayu ini, berperan sebagai penggerak dan menghasut untuk melakukan perlawanan baim kepada petani maupun masyarakat yang bermitra dengan PG Jatitujuh.

“Konflik ini terjadi adanya provokator dari F-Kamis, mereka ini mempengaruhi Atau menghasut masyarakat untuk melakukan perlawanan, “katanya.

Menurutnya, ketua F-Kamis ini juga sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, saat aparat melakukan penindakan terhadap mereka pada beberapa waktu lalu.

“Beberapa waktu lalu, saat kami melakukan upaya penindakan kepada mereka. Tapi mendapat perlawanan dari masyarakat dengan membawa senjata tajam, “katanya.

Selain mengamankan puluhan orang dan menetapkan 7 orang tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti diantaranya, 4 buah senjata tajam, kartu keanggotaan F-Kamsi dan satu buah handphone.

“Sebagian barang bukti yang kami sita ini, untuk dijadikan bukti, terkait kasus penganiayaan terhadap dua orang petani tebu hingga meninggal dunia, “katanya.

Hingga saat ini, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap dua orang yang diduga kuat terlibat dalam konflik yang menewaskan dua orang petani tebu asal warga Kabupaten Majalengka.

“Kami akan terus melakukan pengejaran kepada dua orang yang melakukan penganiayaan kepada dua petani hingga tewas, “katanya.

Sementara itu, pihaknya bersama dandim telah sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka. Agar tidak lagi terjadi konflik.

“Kami sepakat untuk melakukan tindakan secara tegas kepada mereka yang melakukan konflik, “katanya.

Sampang – Meski panas matahari pagi mulai menyengat namun tidak surutkan Semangat para guru untuk tetap memberikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kepada muridnya di halaman sekolah meski hanya beralaskan tikar seadanya.

Rela tak rela mungkin itulah yang harus diterima para murid dan gurunya untuk tetap belajar dan mengajar meski di halaman sekolah.

Pasalnya, sengketa lahan setelah sekian tahun tak kunjung menemukan titik terang menyebabkan terganggunya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah SDN Gulbung 4 Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Pantuan Media ini, nampak seorang ibu guru yang tengah memberikan pelajaran kepada muridnya dengan penuhkesabaran dan telaten, walaupun sesekali salah satu muridnya ada yang kurang mengerti apa yang diterangkan oleh gurunya, ya mungkin saja ini pengaruh situasi yang kurang nyaman maklum namanya saja belajar di halaman sekolah.

Kepala Sekolah SDN Gulbung 4 Akhmad Muhtadin mengatakan kami dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sudah melakukan berbagai usaha dan upaya Agar bagaimana persoalan sengketa lahan dimaksut agar segera teratasi, Namun sejak awal sengketa lahan pada tahun 2010 sampai saat ini tak kunjung menemukan titik terang.

“Ya mungkin saja ini belum saatnya mas, dari awal apa yang menjadi keinginan dari pihak penggugat saya sampaikan kepada Dinas terkait, bahkan pernah mulai ada rembuk jalan kesepakatan namun setelah diresponnya, ke esokan harinya berubah. harapan saya semoga pemerintah setempat bersama dinas terkait dapat memberikan solusi yang terbaik sehingga sengketa lahan ini menemukan jalan keluarnya,” ucap Akhmad Muhtadin berharap.

Sementara Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Nur Alam saat dikonfirmasi membenarkan adanya sengketa lahan SDN Gulbung 4.

Menurutnya, sengketa lahan itu bukan saja di SDN Gulbung 4, namun masih banyak sekolah yang lainnya.

“Saya ikut menghadiri rapat beberapa tahun yang lalu tepatnya di kantor Kecamatan bersama dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan juga dari pihak penggugat untuk duduk bersama mencarikan jalan solusi terbaik namun nyatanya sampai sekarang tak kunjung ada jalan penyelesaian. jumlah murid yang ada hanya berjumlah kurang dari 50 murid jadi tidak menutup kemungkinan sekolah SDN Gulbung 4 Kecamatan Pangarengan terancam akan di pindah ke sekolah yang lain,” ungkap Nur Alam saat ditemui ruang kerjanya.

Reporter : Ali Usman

ERANASIONAL.COM | Permasalahan Antara PT. SKU, PT. KBPC dan Masyarakat Dusun (Desa) Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo menuntut kontribusi / Kompensasi kepada PT. SKU yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan perusahaan, sepertinya tak berujung penyelesaian.

Sebelumnya dikutip dari pemberitaan Suarabutersarko.com (24/2/2021), Jalan sepanjang 4 KM milik masyarakat digunakan setiap hari oleh mobil tronton milik PT. SKU untuk mengangkut sawit. Tapi tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat setempat.

“masyarakat setempat telah melakukan pemblokiran jalan dan menahan laju 2 mobil Truck milik perusahaan PT. SKU,” Pada Rabu (24/2) lalu.

Saat ditemui warga, Manager PT. SKU mengakui sudah membayar royalti 1,4 miliar kepada PT. KBPC untuk penggunaan jalan yang dilalui-nya tersebut.

Bahwa Pemilik PT. KBPC Group telah menerima uang dari PT. SKU sehingga mobil yang melewati jalan tersebut, otomatis jadi tanggung jawabnya.

Diduga imbas dari aksi masyarakat melakukan pemblokiran jalan tersebut, Rio (kades) Dusun baru pusat kalo, mendapat ancaman dari Pemilik PT. KBPC Group dan akan berujung penjemputan oleh pihak kepolisian.

Tak hanya Rio, Ketua lembaga Adat juga diduga mendapatkan intimidasi dari Pemilik Perusahaan besar itu.

Kali ini team eranasional.com mencoba melakukan penelusuran informasi tersebut melalui narasumber, memang benar kejadian tersebut seharusnya Pihak PT. KSU melakukan pembayaran atas jalan yang dilalui kepada PT. KBPC, yang mana belum jelas secara legalitasnya bagaimana dan seperti apa. ‘ujarnya.

Sedangkan ada beberapa pihak yang sebenarnya memiliki Hak secara legalitas atas kompensasi jalan tersebut, termasuk warga setempat. ‘Pungkas R (inisial) kepada eranasional.com, Selasa (2/02) melalui pesan singkat.

Anggota DPRD Bungo, Marhoni Suganda angkat bicara, Ia sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Ia berharap hal ini bisa segera selesai dengan baik tanpa harus ada yang menjadi korban dan dapat diterima oleh semua pihak.

“Saya sangat kecewa dengan H. Samsudin pemilik perusahaan (PT. KPBC). PT. SKU sudah baik, cuma H. Samsudin ini yang cari masalah,” kesal Anggota DPRD Dapil 4 itu.

Sementara itu, Advokat muda asal Dusun Baru Pusat Jalo, Marwan Saputra, SH juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan berkewajiban memberikan kontribusi kepada masyarakat / warga setempat.

Apabila hal itu tidak dilakukan, tentu perusahaan telah melanggar undang-undang dan harus dikenakan sanksi tegas.

“Secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (PT) didukung Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Kewajiban Perusahaan memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosialnya,” ujar Marwan.

Marwan juga menjelaskan bahwa jalan yang dilewati oleh PT. SKU adalah milik desa dan tidak ada sejarah yang menyebut jalan tersebut milik PT. KBPC.

Ia berharap semua pihak yang ikut campur dalam menyelesaikan konflik antara desa dan perusahaan agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar lagi.

“Kami sangat berharap pihak eksekutif dan legislatif ikut campur menyelesaikan permasalahan ini, demi kepentingan masyarakat banyak bukan segelintir orang,” tutup Marwan Saputra.

(Red).