Dalam aksi yang berlangsung pada Senin (19/10), Hercules mempertanyakan kejelasan status lahan yang berlokasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ia mengklaim telah mengeluarkannya sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membebaskan lahan tersebut.

“Kamu tau nggak Ara Sirait, tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules, dikutip dari akun Instagram resmi GRIBJAYA.ID.

Menanggapi tuduhan dan klaim tersebut, Maruarar menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, area di Tanah Abang tersebut berstatus sebagai aset milik negara di bawah kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Saya sudah cek ke BPN ke Dirjen Tejo [Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono], cek ke Dirut KAI (Bobby Rasyidin), ke Kepala BP BUMN negara (Dony Oskaria), menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” ujar Maruarar, Rabu (21/10).

Ia melanjutkan, pemerintah sejatinya merencanakan area tersebut untuk mendirikan hunian vertikal berupa rumah susun (rusun) bagi warga.

Namun, rencana pembangunan belum bisa direalisasikan lantaran masih berada dalam jalur hukum.

“Kita akan bangun rusun untuk masyarakat. Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/107507/panas-tudingan-hercules-dibalas-maruarar-sirait-negara-harus-hadir-untuk-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/99400/permohonan-pengukuran-ditolak-kuasa-hukum-ahli-waris-ancam-gugat-bpn-depok https://daerah.eranasional.com/99400/permohonan-pengukuran-ditolak-kuasa-hukum-ahli-waris-ancam-gugat-bpn-depok#respond Sat, 07 Mar 2026 06:28:06 +0000 https://daerah.eranasional.com/99400/permohonan-pengukuran-ditolak-kuasa-hukum-ahli-waris-ancam-gugat-bpn-depok Depok, ERANASIONAL.COM – Praktisi Hukum yang juga Sekretaris DPC Peradi Kota Depok, Andi Tatang Supriyadi memberikan ultimatum akan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok jika permohonan pengukuran ulang atau pengembalian batas lahan tanah milik kliennya yang berlokasi di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Depok tak juga direspon.

“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Pernyataan tersebut disampaikan, Jamaludin selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa ATR/BPN kota Depok saat menjawab sesi diskusi kegiatan Afternoon Tea bersama jajaran BPN dengan awak media yang digelar, di Aula kanto BPN Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Rabu 18 Februari 2026.

“Mungkin kami sampaikan di sini, bahwa objek pertahanan tersebut sampai saat ini dan pada waktu proses persidangan itu belum terdaftar. Jadi bidang tanahnya juga belum bersertifikat, terus kenapa BPN dimintakan? Ya, karena kita sudah memasukkan sebagai turut tergugat 5 pada perkara persidangan tersebut. Mungkin pertimbangan penggugat, karena urusan lahan pasti kaitannya dengan BPN gitu,” ujar Jamaludin kepada eranasional, Rabu (18/2).

Kendati perkara sengketa lahan tersebut tengah tersandung permasalahan hukum karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang ada dan siap akan kooperatif jika dimintai keterangan guna kepentingan penyeledikan hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diketahui dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, KPK telah menetapkan lima orang tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di lokasi tersebut diantaranya Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Menanggapi kasus sengketa lahan tersebut yang dikaitkan adanya keterlibatan BPN. Jamaludin mengungkap bahwa pihaknya pada tahun 2022 memang menjadi turut tergugat 5 dalam perkara Perdata Nomor 335 di Pengadilan Negeri Depok.

“Saat itu penggugatnya PT Karabha Digdaya dengan lawan Ahli waris Inen bin Idin Sarmili. Memang pada saat itu BPN menjadi turut tergugat 5,” ungkapnya.

Terkait dimintanya BPN menjadi pihak turut tergugat 5 dalam perkara sengketa lahan tersebut. Dia menilai karena adanya pertimbangan tergugat terkait masalah lahan yang tentunya urusan itu melibatkan BPN.

“Kami sudah cek di data, memang objeknya belum terdaftar di kami. Dalam perkara itu, kami belum bisa memberikan jawaban apapun dalam proses persidangan, jadi hanya sebatas mengikuti saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT. Karabha Digdaya, Jokki saat dikonfirmasi enggan menjelaskan lebih banyak. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini dirinya tak diperkenankan memberikan pernyataan apapun. Karena harus adanya persetujuan dari pimpinan PT. Karabha Digdaya.

“No comment, kalau untuk kasih pernyataan nanti kita akan koordinasi dahulu ya dengan orang dalam kantor kami,” ujar Jokki saat ditemui di Pengadilan Negeri Depok, Kamis (19/2/2026). (**)

Pasalnya, tepat selang waktu satu pekan pasca eksekusi pengosongan lahan tanah oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok pada lokasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut pada Jumat (6/2/2026).

Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka diantaranya yaitu Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Selain itu, Ahli waris tanah mengungkap fakta baru terkait proses penetapan status tanah hingga berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut.

Idih Sarmili selaku ahli waris menyatakan bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dirasakan selama proses itu bergulir dari mulai awal sebelum, gugatan, penetapan hingga dilayangkannya surat eksekusi pengosongan lahan. Terlebih saat ini, kata dia masih terdapat proses hukum yang berlanjut dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.

“Awal gelagat kejanggalan itu sudah ada saya rasakan pertama, ketika sebelum kami digugat oleh pihak PT Karabha di PN Depok. Kami pernah diberikan surat somasi karena dituding menempati lahan milik PT Karabha yang diklaim pada tahun 1996 yang sudah diratakan, namun ditahun 2000 dibangun kembali rumah oleh orang tua saya, lalu kami dipanggil dimintai klarifikasi. Nah, padahal saya bilang kalau lokasi rumah yang saya tempati itu atas nama bapak saya yaitu Sarmili telah menempati sejak lama turun temurun keluarga dan belum pernah ada transaksi jual beli dengan PT Karabha,” ujar Idih dalam keterangannya pada awak media, Minggu (8/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dia menilai bahwa dugaan perampasan atau kepenguasaan lahan tanah secara paksa oleh pihak PT Karabha Digdaya itu semakin menguat dengan adanya pemanggilan dirinya oleh PT Karabha dan Kelurahan, untuk menghadiri pertemuan yang selanjutnya ada perintah agar mengosongkan lahan tersebut.

“Kalau panggilan di PT Karabha itu sudah dua kali, terus dari dua kali pertemuan itu pun kita belum ada titik temu. Kemudian pada saat itu kita belum sampai ada kesepakatan, saya dilaporkan ke Kelurahan Tapos didesak agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena akan ada kepentingan pembangunan kawasan perumahan mewah, dan kebetulan lokasinya itu terutama rumah yang saya tempati dekat sekali dengan lapangan Golf Hall 3 Ripper, jadi di sebelah utara rumah saya itu Hall 3 Ripper, lapangan Golf Emeralda,” kata Idih.

Selain itu, Idih membeberkan dirinya sempat diundang kembali dengan pihak PT Karabha di Kelurahan untuk melakukan mediasi, namun kembali tidak mencapai adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya, diirinya mendapatkan surat pemanggilan untuk memenuhi panggilan agenda sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan PT Karabha, di Pengadilan Negeri Depok.

“Sebelumnya kami juga sudah pernah tiga kali melakukan mediasi di Kelurahan Tapos pada 2023, tapi tidak juga menemui kesepakatan. Bahkan pada pertemuan ketiga kalinya ketika akan membuktikan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan tanah itu dari masing-masing pihak, Karabha tak bisa menunjukkannya, padahal kami sudah membawa. Hingga kemudian akhirnya kami mendapatkan surat pemanggilan sidang pertama gugatan PT Karabha dari PN Depok,” bebernya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan masih kata Idih, saat menjelang agenda sidang putusan gugatan pertama kalinya yang bergulir di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 335/Pdt.G/2022/PN. Dpk dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sidang putusan tersebut sempat dilakukan penundaan hingga tiga kali lamanya.

“Saat sidang putusan gugatan kepada kami yang pertama kalinya oleh PT Karabhas, sidangnya itu ditunda sampai tiga kali. Ini ada apa, kami dan kuasa hukum bertanya-tanya padahal kami penasaran ingin menunggu hasil sidang putusan tersebut,” terangnya.

Setelah hasil putusan gugatan itu dimenangkan oleh PT Karabha. Idih menjelaskan dirinya melalui kuasa hukumnya kembali menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan banding hingga pada hasil putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Kalau di PN Depok itu memang sudah ada putusan. Terus putusan pengadilan tinggi Bandung pun sudah ada putusan, untuk putusan Kasasi di Makamah Agung pun sudah ada putusan. Namun kita kan ajukan kembali upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dimana hingga saat ini belum ada keputusan. Pengajuan PK itu kita ajukan saat kita terima putusan kasasi kalah, itu langsung kuasa hukum kami langsung mengajukan upaya PK,” jelas Idih.

Sambungnya, setelah adanya putusan kasasi, Idih mengatakan pihak PT Karabha juga sempat melakukan upaya pendekatan kembali terhadap dirinya dengan menawarkan sejumlah kompensasi penggantian rugi untuk pengosongan lahan tanah. Namun dia kembali menegaskan bahwa dirinya menolak penawaran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hak yang dimilikinya.

“Dia pernah menawarkan ke saya untuk menerima pemberian uang kerohiman sebesar Rp100 juta hingga Rp 300 juta dengan catatan, saya tidak melanjutkan upaya hukum, tapi saya menolaknya. Akhirnya dari situ, dia cuma menawarkan ke saya kompensasi ganti rugi uang sebesar Rp 300 juta atau satu unit rumah tipe 50 dengan luas tanah 70 meter dan itu pun lokasinya ada di gang, tapi itu tetap saya tolak. Nah dari kesepakatan itu lah sampai proses terakhir hingga eksekusi belum adanya kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya adanya sejumlah kejanggalan tersebut diduga kuat untuk mengusir dirinya dari lahan yang ditempatinya selama bertahun-tahun. Mulai dari sebelum adanya sidang gugatan, selama proses persidangan hingga menjelang eksekusi pengosongan lahan.

“Dari awal kita berproses di pengadilan ya, sampai rumah dan lahan kita kemarin itu dieksekusi, itu banyak sekali kejanggalannya. Apa lagi sampai tiba-tiba ada pemasangan plang status lahan tanah di lokasi lahan rumah kita, awalnya pakai plang kecil. Kemudian mereka setelah beberapa bulan atau tahun berikutnya pasang plang PT Karabha dengan plang yang besar. Kemudian dari BPN gitu kan, kok bisa-bisanya mereka main mengukur tanah (Constatering) tanpa adanya persetujuan dari kita gitu kan, apalagi di lokasi lahan yang belum jelas status kepemilikan tanah tersebut,” kata Idih.

Dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penetapan status tanah ini, terlebih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut. Pihaknya berharap aparat Penegak Hukum dapat menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan menggunakan hati nurani yang jujur, transparansi dan tanpa tebang pilih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada petugas KPK yang telah berhasil menangkap OTT terhadap para oknum aparat terkait pengurusan lahan tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keganjilan dan kejanggalan yang selama ini kami alami dalam berperkara hukum, bisa terus didalami, dibuka, dibedah. Sehingga kasus ini bisa terang-benderang diselesaikan sesuai dengan hukum berlaku,” pungkasnya. (**).

“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy dalam keterangan siaran pers yang diterima Eranasional di Jakarta, Minggu (3/11/2025).

Digitalisasi layanan pertanahan ini adalah langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, menutup celah praktik tumpang tindih lahan, serta memperkuat transparansi data kepemilikan tanah. Menurutnya, upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan pertanahan yang terkadang muncul karena masalah administrasi.

Wamen Ossy menambahkan, sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, modernisasi sistem jadi kebutuhan mendesak agar layanan pertanahan dan tata ruang dapat diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.

Selain digitalisasi, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. Kedua program ini Wamen Ossy nyatakan memiliki dampak besar terhadap pemerataan kepemilikan lahan dan pemberian kepastian hukum bagi masyarakat.

“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.

Ia berharap, dukungan dari masyarakat serta kolaborasi dengan lembaga terkait dapat terus diperkuat untuk mendorong suksesnya program Kementerian ATR/BPN.

“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.

Kasus tersebut mencuat setelah Ashanty merasa dirugikan atas kepemilikan lahan yang ia klaim sah secara hukum.

Namun, belakangan muncul pihak lain yang turut mengklaim tanah tersebut. Kondisi ini membuat Ashanty geram dan menegaskan siap membawa masalah itu ke ranah hukum.

“Kalau memang sudah keterlaluan dan merugikan saya, ya tidak ada pilihan lain selain menempuh jalur hukum,” ujar Ashanty kepasa awak media, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, permasalahan serupa tidak hanya bisa menimpa dirinya saja, bahkan masyarakat lain bisa saja terjadi. seharusnya peroaalan ini bisa dicegah jika ada ketegasan dari aparat dalam memberantas.

“Ini bukan cuma bisa merugikan saya saja, tapi juga bisa terjadi kepada masyarakat lain. Aparat harus ada tindakan nyata,” tegasnya.

Sejumlah pengamat hukum menilai, kasus yang menimpa Ashanty dapat menjadi contoh bagaimana praktik mafia tanah masih marak terjadi di Indonesia.

Pemerintah pun sebelumnya telah berulang kali menegaskan komitmen untuk memberantas praktik tersebut, mengingat dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Ashanty berharap, masalah yang menimpanya segera mendapatkan titik terang. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam urusan kepemilikan lahan, termasuk memastikan semua dokumen hukum lengkap dan terdaftar secara resmi.

Hingga saat ini, pihak kuasa hukum Ashanti tengah mengumpulkan berbagai bukti untuk memperkuat langkah hukum yang akan diambil nantinya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta diguncang kasus dugaan pembelian lahan sendiri. Setelah kasus pembelian lahan Rusun Cengkareng, kini  lahan di pemukiman Puri Gardenia II  RT 007 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan Pemprov DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp54.573.800.000. merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp131.182.150.000.

Kuasa hukum keluarga ahli waris, Achmad Benny Mutiara, Madsanih Manong, SH, MH, mengatakan ditemukan keanehan dalam pembelian lahan yang diduga cacat administrasi ini. Dia melihat terkesan dipaksakan oleh pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI.

Berdasarkan  surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI disebutkan bahwa berdasarkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI diketahui bahwa sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden, yang Mana pihak pengembang dalam hal ini PT Tamara Green Garden harus menyerahkan lahan fasos fasumnya kepada Pemprov DKI.

Selain itu, kondisi lahan yang dibeli Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI masih dalam klaim atau sengketa antara pihak pengembang perumahan Puri Gardenia II dengan beberapa ahli waris dilahan tersebut, salah satunya Achmad Benny Mutiara.

“Hal itu sesuai dengan Surat Kelurahan Pegadungan nomor U39/-1 711 yang ditandatangani Lurah Pegadungan Sulastri tanggal 18 Agustus 2017,” kata Madsanih usai persidangan gugatan perdata kepada Pemprov DKI di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan turut serta mensukseskan pencanangan Gema Patas ( Gerakan Masyarakat Pemasangan Tapal Batas) 1 juta Patok Batas Serentak seluruh Indonesia di Kelurahan Krapyak, Jumat (4/2/2023).

Kepala BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya mengatakan, Pemkot Pekalongan mendapatkan 68 tanda batas yang dipasang di Kelurahan Krapyak dan Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan.

“Pemasangan tanda batas itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan disaksikan tetangga dan juga kami dari BPN supaya tidak terjadi cekcok, sehingga bisa disepakati secara bersama dimana tanda batasnya itu,” katanya kepada eranasional.

Vevin menambahkan, tanda batas yang dipakai dalam kegiatan tersebut untuk kelurahan Krapyak yakni berupa paralon yang diisi semen dan diberi warna merah, lalu dipasang dengan ketinggian 60cm.

“Untuk daerah Bugisan, karena terendam banjir jadi harus lebih tinggi. Makanya, sementara kita menggunakan bambu,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung program kedepan yang akan dilakukan oleh BPN Kota Pekalongan yakni pencanangan ganti kelurahan dan cek plot.

“Banyak masyarakat mempunyai sertifikat tapi kelurahannya masih yang lama. Dan sebenarnya itu sudah tidak berlaku. Untuk itu, kami mengajak masyarakat supaya datang ke kantor pertanahan pada minggu depan, agar sertifikat tersebut bisa diganti dengan kelurahan yang baru dan itu gratis,” ujarnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang turut hadir dalam kegiatan itu berharap dengan Gema Patas maka cekcok dan sengketa tanah tidak terjadi lagi.

“Alhamdulillah, hari ini di Kota Pekalongan ada sekitar 68 patok yang dipasang di daerah Krapyak dan Bugisan. Mudah-mudahan semuanya lancar, dan tidak ada lagi cekcok saling caplok antar tetangga atau saudara terkait batas tanahnya,”  kata Aaf, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, bahwa di Kota Pekalongan masih ada permasalahan terkait tanah, terutama didaerah utara yang tanahnya terkena rob dan abrasi sehingga sekarang sudah tidak lagi berbentuk tanah.

“Selain itu, ada juga penggabungan kelurahan dan penggantian nama jalan. Itu semuanya bisa diurus dengan gratis. Mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi sengketa tanah,” pungkasnya. (em-aha)

Bandar Lampung – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan Reforma Agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam hal ini, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung mengadakan Rapat Koordinasi sekaligus Seminar Nasional di Hotel Radisson Lampung pada Selasa (02/11/2021). Kegiatan ini mengusung tema “Penyelesaian Masalah Pertanahan sebagai Instrumen Penataan Aset yang Berkeadilan”, khususnya dalam penyelesaian permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria.

“Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung pada hari ini, akan berupaya menyelesaikan permasalahan dan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Lampung dengan cara yang berkeadilan,” ujarnya.

Surya Tjandra mengatakan, sering sekali terjadi kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan kehutanan, dan masyarakat dengan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung.

“Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan konflik tersebut. Terkhusus terkait tanah transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan, serta sertipikat transmigrasi yang administrasinya perlu dilakukan pembenahan di Provinsi Lampung,” tuturnya.

Lebih lanjut terkait pembenahan administrasi dalam area transmigrasi di Provinsi Lampung, Surya Tjandra mengatakan bahwa pemerintah harus secepat mungkin mengambil keputusan penyelesaian.

“Ini merupakan tugas Pemerintah, tugas bersama semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan permasalahan maupun isu seputar agraria. Diharapkan agar lebih tanggap dalam menyikapi, bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang terkait dengan pengelolaan agraria di Provinsi Lampung dengan langkah penyelesaian administrasi yang asertif,” tambahnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, berkata bahwa adanya titik terang penyelesaian masalah pertanahan di area transmigrasi di Provinsi Lampung, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta turunannya menyatakan perlunya penyelesaian terkait persoalan sumber daya agraria.

“Merujuk ke turunan UUCK, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan Hak Atas Tanah, di mana salah satu norma yang diatur dalam PP ini pendekatan historical, kita melihat siapa dulu yang ditetapkan. Dalam kasus ini apabila peta penunjukan, pengukuhan kawasan hutan terlebih dahulu kita harus pertahankan. Namun, jika penguasaannya terlebih dahulu, kita harus melakukan pelepasan dengan cara dan ketetapan yang ditentukan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menjelaskan beberapa solusi permasalahan tanah bekas transmigrasi secara umum.

“Terdapat dua permasalahan tanah, yaitu secara fisik dan yuridis. Kami dari Ditjen PHPT telah memberikan solusi dengan catatan tanah tersebut sudah clear and clean. Permasalahan bidang fisik dengan solusi dilakukan penataan batas dan reposisi bidang tanah, serta pemetaan penyelesaian K4, sedangkan dalam bidang yuridis dilakukan penertiban sertipikat pengganti dan pendaftaran peralihan hak,” jelasnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program-program pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyat, khususnya terkait permasalahan Agraria.

“Saya yakin, Pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian ATR/BPN dapat berkolaborasi dan bekerja sama, saling membantu untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik. Kemudian ke depannya, akan didapat hasil yang baik serta sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung, untuk mendapatkan keadilan hak atas tanah,” pungkasnya.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kasus sengketa pertanahan dan mafia tanah masih terus terjadi. Meski demikian, agenda pemberantasan mafia tanah terus dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mengurangi konflik agraria serta perbaikan administrasi pertanahan, juga memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

“Saya sampaikan bahwa ini bukan komitmen saya, tetapi komitmen pemerintah. Bapak Presiden sangat serius dalam pemberantasan mafia tanah ini, kami menafsirkan dan menerapkan hal tersebut yang merupakan upaya kita memperbaiki administrasi pertanahan dan kepastian hukum sehingga hak masyarakat dapat terjamin dan dipertahankan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan resminya, Kamis (21/10).

Maraknya persoalan yang melibatkan mafia tanah, Sofyan A. Djalil mengimbau masyarakat agar waspada dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku.

“Mafia tanah ini terorganisir, modus kerjanya begitu rupa. Mereka beroperasi dengan menggunakan bukti-bukti lama, meminta validasi ke pengadilan, menggugat dengan bukti palsu bahkan melibatkan berbagai pihak termasuk oknum-oknum BPN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sofyan A.Djalil menjelaskan, sengketa dan konflik pertanahan bisa bersumber dari internal dan eksternal Kementerian ATR/BPN.

“Saya akan lakukan tindakan disiplin kepada oknum-oknum BPN yang secara sengaja membantu mafia tanah yang menyebabkan terjadi sengketa dan konflik pertanahan. Kita juga terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti kepolisian hingga kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah, khususnya mafia tanah,” tuturnya.

Sofyan A. Djalil juga mengingatkan pentingnya peran aktif semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk peduli dalam menjaga tanahnya.

“Saya imbau kepada masyarakat untuk peduli, untuk menjaga dan merawat tanahnya. Jangan ditelantarkan, itu bisa menjadi pemicu dan peluang bagi para mafia tanah. Nanti kita akan monitor dan tetapkan dengan ketentuan tanah telantar. Dengan demikian, tanah itu benar-benar memberikan manfaat,” tambahnya.

Menanggapi dialog tersebut, Direktur Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam memerangi kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia.

“Patut diapresiasi keseriusan Kementerian ATR/BPN selama ini yang sangat serius memberantas kasus pertanahan. Mulai dari penertiban dari internal BPN sendiri dengan menghukum para oknum yang bekerja sama dengan para mafia tanah, hingga upaya menggandeng aparat penegak hukum dalam penertiban mafia tanah ini,” ungkap Iwan Nurdin.

Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi, Bambang Setiadi, mengatakan bahwa sebagai dukungan dalam pencegahan masalah pertanahan serta mendukung terciptanya tertib administrasi, Apersi sudah memberikan sosialisasi kepada para pengusaha pengembang.

“Terkait keamanan pertanahan sesuai arahan Pak Menteri, kami sudah sosialisasikan kepada para teman pengusaha untuk selalu melampirkan tanda bukti dari setiap transaksi, dari penyerahan berkas hingga pembayaran PNBP sehingga diharapkan semua upaya ini, bisa mempersempit ruang gerak para mafia tanah,” katanya.

Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dorong agar penyelesaian kasus sengketa lahan antara PT Sentul City Tbk dengan Warga Bojong Koneng, Bogor dilakukan melalui mediasi

Sofyan mengatakan pihaknya melalui BPN Kabupaten Bogor telah mengusulkan dan merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa lahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

Ia mengatakan, sengketa atau konflik pertanahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi guna mempersingkat waktu dan memudahkan kedua belah pihak.

“Jadi itu yang Anda sebutkan tadi ada edaran dari Kakan (Kepala Kantor) BPN Bogor, supaya dapat diselesaikan secara baik-baik. Sehingga masalah ini bisa selesai dengan baik,” jelasnya dalam acara diskusi virtual, Kamis (7/10).

Apabila upaya musyawarah tersebut masih tidak membuahkan hasil, Sofyan mengatakan langkah yang tersisa hanyalah lewat persidangan. Ia pun berharap kasus sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Kepemilikan lahan di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor saat ini dalam sengketa.

Sentul City mengaku pihaknya merupakan pemilik sah atas lahan yang berada di Desa Bojong Koneng. Klaim tersebut berdasarkan SHGB untuk tanah di Desa Bojong Koneng dengan nomor 2411 dan 2412 yang diterbitkan Pemkab Bogor pada 1994.

Head of Corporate Communication Sentul City David Rizar Nugroho mengatakan proses penerbitan SHGB pun telah dilakukan secara legal serta sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, warga Desa Bojong Koneng termasuk Rocky Gerung, mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut berdasarkan penguasaan lahan secara fisik dan surat pernyataan oper alih garapan.

Terbaru, sejumlah warga Desa Bojong Koneng dikabarkan meminta perlindungan kepada aparat desa guna menghentikan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Sentul City pada Sabtu (2/10) siang.

Namun, aparat desa setempat justru kabur ketika dimintai bantuan. Hal tersebut kemudian diduga menyulut emosi warga yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas kantor Pemerintah Desa.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi menanggapi kasus sengketa lahan antara pengamat politik Rocky Gerung dan PT Sentul City dalam acara Kabar Petang Pilihan TV One, Minggu (12/09/2021).

Ia menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan mengkaji terlebih dahulu terkait permasalahan sengketa tersebut.

“Untuk kedua kasus ini nantinya Kementerian ATR/BPN baik Pusat maupun Kantor Pertanahan akan melihat terlebih dahulu koordinatnya di mana, apakah titik koordinatnya tumpang tindih di lahan yang diklaim oleh kedua belah pihak atau tidak. Serta nantinya harus mengecek seluruh dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) baik data fisik maupun data yuridis serta dokumen yang juga dimiliki oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah sengketa yang salah satunya yaitu Rocky Gerung,” ujarnya melalui keterangan pers, Senin (14/9)

Lebih lanjut Teuku Taufiqulhadi mengungkapkan jika ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam aturan main soal kepemilikan tanah. Pertama, mengantongi bukti kepemilikan berupa surat atau sertipikat tanah. Kedua, penguasaan secara fisik.

Jika dalam kasus ini PT Sentul City mengklaim sebagai pemegang sertipikat HGB, maka perusahaan harus meminta ke pengadilan untuk mengosongkan tanah sengketa terlebih dahulu.

“Nantinya pengadilan yang akan mengeksekusi dan eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak maupun dilakukan paksa dengan mengarahkan Satpol PP ataupun preman,” tuturnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari kasus sengketa lahan ketika akan membeli tanah. Saat ingin membeli tanah harus lebih teliti, apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak sehingga tanah tersebut harus benar-benar clean and clear sehingga ke depannya tidak akan terjadi permasalahan sengketa yang tidak diinginkan.

“Di beberapa wilayah memang banyak permasalahan sengketa yang melibatkan mafia tanah dan tiba-tiba tanah sudah berpindah tangan ke pihak lain, maka di sini masyarakat harus lebih selektif lagi dalam membeli tanah,” tegasnya.

Untuk diketahui, adu klaim kepemilikan terjadi antara salah satu warga yaitu Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk. atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. PT Sentul City Tbk., mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertipikat tersebut yang saat ini ditempati oleh Rocky Gerung. Sedangkan, Rocky membantah menyerobot tanah Sentul City karena telah membeli tanah dan bangunan di lokasi itu secara sah dan dicatat lembaga negara sejak 12 tahun lalu, atau di tahun 2009.