Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.

“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (07/01/2026).

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 PP tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan.

Meski demikian, dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy Ardian.

Terkait biaya pengurusan sertipikat, Shamy Ardian menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya.

“Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh biaya pengurusan sertipikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan memberikan perlindungan hukum penuh di masa mendatang.

Untuk mengefisienkan layanan pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan fitur Antrian Online dalam aplikasi Sentuh Tanahku.

Manfaat fitur Antrian Online sudah dirasakan oleh Heri (47), salah satu warga di Kota Semarang. Mekanisme antrean terjadwal memudahkannya dalam proses pengurusan berkas dan mengurangi waktu tunggu di Kantah.

“Jadi lebih mudah, lebih cepat, ketika kita klik fitur Antrian Online langsung bisa keluar nomor antreannya dan sesuai jadwal tanpa harus menunggu lama di Kantah.” ungkapnya setelah selesai mengurus berkas permohonan di Kantah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Fitur Antrian Online pada aplikasi Sentuh Tanahku dirancang untuk memastikan proses pelayanan pertanahan berjalan lebih tertib, terukur, dan transparan.

Melalui sistem ini, masyarakat dapat menentukan Kantah tujuan, mengetahui lokasi kerja Kantah, serta memilih jenis loket informasi/loket pendaftaran yang dibutuhkan. Salah satu tujuan disediakannya fitur tersebut, yakni menurunkan kepadatan antrean pada jam pelayanan dan memberikan pengalaman layanan yang lebih efisien bagi pemohon.

Sebagai salah satu pengguna inovasi layanan digital pertanahan, warga asal Kelurahan Kalipancur di Kota Semarang, Novi (39), mengapresiasi kemudahan penggunaan Antrian Online.

Ia menceritakan, awal mengetahui bisa menggunakan Antrian Online untuk membuat jadwal ialah dari petugas loket di Kantah Kota Semarang.

“Lebih mudah Antrian Online karena tidak kayak dulu-dulu harus baris antre. Sekarang lewat HP langsung bisa dapat nomor antrean tanpa harus datang ke Kantah terlebih dahulu,” ungkap Novi.

Menurut Novi, antrean secara online memberikan banyak keuntungan, terutama bagi pekerja yang memiliki aktivitas padat. “Simple, dan lebih praktis. Lebih suka online,” tambahnya.

Masyarakat pemohon di Kantah Kota Semarang sudah mulai menggunakan Sentuh Tanahku untuk mendaftarkan antrean secara online, memilih waktu kunjungan yang sesuai, serta memperoleh nomor antrean sebelum datang ke Kantah. Dengan kedatangan yang telah terjadwal, proses administrasi di Kantah berlangsung lebih cepat, tertib, dan efisien.

Dadang Ramadhan Putranto, SEVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri menilai inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut memberi kemudahan nyata bagi sektor perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

“Dari sisi perbankan, ini sangat mempermudah verifikasi karena kami sangat bergantung pada sertipikat tanah sebagai jaminan (pinjaman). Kalau bentuknya sudah elektronik, bank dengan mudah bisa memastikan bahwa dokumen itu asli tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan,” ujar Dadang Ramadhan Putranto dalam pameran Livin Festival, PIK 2, Banten pada Kamis (16/10/2025).

Dadang Ramadhan Putranto menjelaskan, Sertifikat Elektronik tidak hanya mempercepat proses verifikasi, tapi juga memberikan keamanan lebih tinggi bagi pemilik tanah. Dokumen kepemilikan kini tersimpan dalam sistem pertanahan nasional yang terjaga sehingga risiko kehilangan akibat kebakaran, rayap, atau kerusakan fisik dapat dihindari.

Terobosan dari ATR/BPN

“Sertifikat Elektronik ini salah satu terobosan dari ATR/BPN yang bisa mempermudah pemegang sertifikat. Banyak keuntungannya, misalnya dalam proses jual beli atau verifikasi jadi lebih mudah. Dari sisi keamanan juga lebih terjamin karena tidak disimpan secara fisik,” lanjut Dadang Ramadhan Putranto.

Sertifikat Elektronik ini sudah terhubung langsung dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan begitu, memungkinkan masyarakat memeriksa status bidang tanah, melihat lokasi melalui peta digital, serta memverifikasi keaslian sertifikat dengan memindai QR Code. Fitur-fitur ini membuat proses administrasi pertanahan lebih efisien dan memperkuat kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap data pertanahan yang dipegang masyarakat.

Menurut Dadang Ramadhan Putranto, transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN merupakan langkah strategis untuk membuka akses masyarakat terhadap permodalan. Dengan data pertanahan yang valid dan mudah diverifikasi, proses pengajuan kredit berbasis agunan tanah dapat berjalan lebih cepat dan aman.

“Saya sangat terkesan dengan apa yang ditampilkan oleh BPN di acara Livin Festival tahun 2025. Ini langkah maju yang nyata dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat serta dunia perbankan,” pungkas Dadang Ramadhan Putranto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Horison Mocodompis mengatakan semua peralihan hak perlu melalui proses balik nama dari pemilik awal ke pemilik baru di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

“Informasi mengenai syarat dan ketentuan proses balik nama itu, secara rinci bisa dicek masyarakat dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Masyarakat bisa cek alur balik nama dari Sentuh Tanahku. Mulai dari syarat dokumen yang perlu disiapkan hingga tarif layanan peralihan hak,” ujar Harison Mocodompis, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (12/09/2025)..

“Biaya untuk balik nama di BPN ditentukan dari nilai tanah dan luas tanahnya. Dalam Sentuh Tanahku ada fitur Simulasi Biaya yang bisa digunakan pemilik untuk mengetahui perkiraan biaya transaksi yang akan dilakukan,” lanjut Horison Mocodompis.

Sebagai panduan singkat untuk mengetahui syarat dan ketentuan peralihan hak, dari laman utama Sentuh Tanahku, pemilik tanah bisa memilih menu “Layanan” dan lanjut memilih submenu “Info Layanan”. Di dalam submenu itu, berbagai opsi layanan pertanahan bisa dipilih sesuai kebutuhan pemilik tanah, termasuk informasi “Peralihan Hak Pewarisan”.

Dalam proses balik nama peralihan hak pewarisan, ada sedikitnya delapan syarat, yaitu formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan; serta Akte Wasiat Notariel.

Syarat berikutnya adalah membawa bukti lunas pembayaran pajak untuk hak atas tanah waris yang dimiliki. Dalam konteks tanah waris, dokumen pajak yang disiapkan, yaitu fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan bukti lunas Surat Setoran BPHTB atau SSB. Khusus peralihan hak pewarisan, penerima objek warislah yang perlu membayarkan biaya BPHTB atas tanah waris tersebut.

Aplikasi Sentuh Tanahku tidak hanya menyediakan informasi soal peralihan hak. Aplikasi ini juga menyediakan fitur yang dapat diakses dari _gadget_ masyarakat, seperti pengecekan status tanah dan informasi legalitas tanah. Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui AppStore dan juga Playstore secara gratis.

“Kita akan launching pada tanggal 14 Juni 2024, dari kantor layanan analog menjadi kantor layanan elektronik. Untuk itu, hari ini kita lakukan sosialisasi kepada stakeholder kantor pertanahan Kota Pekalongan,” kata Kepala ATR/BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya.

Menurutnya, tujuan diadakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada para stakeholder dalam layanan pertanahan berbasis elektronik.

“Setelah tanggal 14 nanti sudah tidak ada layanan manual atau analog. Jadi, semuanya langsung dilayani secara elektronik. Sedangkan untuk penerapan sertifikat elektronik, akan kami laksanakan secara bertahap melalui proses alih media,” jelasnya.

Vevin menambahkan, jika semuanya sudah alih media, berarti sudah selesai. Tinggal pemeliharan data dan layanan seperti biasa. Perbedaan layanan ini adalah pada proses dan produknya yang dilakukan secara elektronik.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur TIK Kementerian ATR/BPN, Anis Sunarti mengatakan, bahwa Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan merupakan salah satu kantor Pertanahan yang ditunjuk untuk menerapkan dan meluncurkan layanan elektronik.

“Prosedur yang akan dilayani pada implementasi layanan elektronik ini ada alih media, pendaftaran pertama kali, dan juga ada pemeliharaan data. Pemeliharaan data itu, diantaranya terkait peralihan jual beli, balik nama waris dan sebagainya,” terangnya.

Menurutnya, untuk implementasi sertifikat elektronik, nantinya ada 2 skema yakni para pemilik sertifikat bisa melakukan pencetakan di Kantor Pertanahan melalui alat pencetakan sertifikat mandiri (KiosK) atau dapat mengunduh dan melihatnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Tapi, untuk KiosK ini memang belum dibeli karena sedang dilakukan pembahasan revisi anggaran. Harapan kedepan, masing-masing Kantor Pertanahan bisa disediakan KiosK ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, blangko sertifikat elektronik ini juga tidak menggunakan kertas sembarangan namun menggunakan security paper atau kertas khusus yang dilengkapi logo BPN, tanda tangan elektronik, barcode dan ada serat-serat seperti uang untuk menghindari tindakan pemalsuan.

Joko Purnomo, Asisten II Setda Kota Pekalongan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh ATR/BPN, menurutnya layanan elektronik ini akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sekaligus sebagai mitigasi resiko terhadap kehilangan, kerusakan dan manipulasi data kepemilikan tanah.

“Keunggulan transformasi digital ini bisa memperkuat keamanan arsip pertanahan. Kalau ada bencana banjir, kita tidak perlu khawatir sertifikat kita rusak dan hilang karena sudah diback up. Selain itu, juga lebih efisien dan bisa menghindari para mafia tanah,” pungkasnya. (em-aha)

Jakarta – Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2020-2024, menyatakan bahwa visi Kementerian ATR/BPN adalah Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia, dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Guna mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tujuh visi strategis dalam mendukung Kementerian ATR/BPN yang maju dan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan pembinaan terhadap tiap-tiap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN maupun Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, salah satunya Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

“Tim ini bisa dibilang tim visi strategis Kementerian ATR/BPN,” kata Virgo Eresta Jaya selaku Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, sekaligus Koordinator Pejabat Pembina, melalui keterangan pers, Jumat (8/10)

Dalam melakukan pembinaan, Koordinator Pejabat Pembina mengatakan bahwa ke depannya, para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN serta para Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan tidak hanya melihat realisasi pelaksanaan program strategis, melainkan juga indikator lain.

“Kakanwil maupun para Kakan harus melihat Gini Ratio di suatu provinsi. Jika Gini Ratio-nya tinggi, bisa ditargetkan agar turun di tahun berikutnya. Selain itu, Kakanwil dan Kakan dapat memiliki indikator untuk mewujudkan visi strategis Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, merupakan salah satu visi strategis Kementerian ATR/BPN. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Wisnubroto Sarosa, mengemukakan bahwa dalam urusan RDTR, DKI Jakarta seharusnya bisa menjadi yang terdepan.

“Terutama dengan implementasi Online Single Submission (OSS) dan adanya Portal Jakarta Satu. DKI Jakarta dapat menjadi leading karena pelayanan sudah berbasis RDTR,” ujarnya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati menekankan agar seluruh satuan kerja di Provinsi DKI Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan layanan digital yang telah ada antara lain Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik, Roya dan Informasi Zona Nilai Tanah, Sentuh Tanahku, Loketku, Gistaru, Informasi Publik Online, pengaduan masyarakat melalui Lapor.go.id dan melalui media sosial resmi Kementerian ATR/BPN dengan #TanyaATRBPN.

“Selain itu kami harap agar 6 satuan kerja dapat aktif menggunakan sosial media sebagai sarana menyosialisasikan seluruh program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN,” imbau Yulia Jaya Nirmawati.

Yulia Jaya Nirmawati menambahkan agar rekomendasi hasil evaluasi semester satu segera dapat ditindaklanjuti, demikian juga untuk tunggakan agar dapat diselesaikan dan serapan anggaran yang masih kecil agar dapat ditingkatkan mengingat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke 4. Ia juga berharap agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer layanan pertanahan, mengingat infrastrukturnya yang relatif lebih baik dibanding provinsi lain.

Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta paling banyak meminta informasi terkait pelayanan pertanahan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan tiap-tiap Kantor Pertanahan dapat ikut menyosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat memanfaatkan layanan informasi publik online yang diluncurkan baru-baru ini oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Kantor pelayanan berbasis Zona Integritas (ZI) guna mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), juga menjadi sorotan dalam pembinaan kali ini. Inspektur Bidang Investigasi, Yustan Alpiani, mengatakan bahwa saat ini, baru Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memiliki status WBK.

“Harapan saya, ke depan semua kantor pertanahan di DKI Jakarta berstatus WBK/WBBM,” tambahnya.

Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa Reformasi Birokrasi dimulai dari manajemen perubahan dan melalui agen perubahan di mana dimulai dari SDM di masing-masing satuan kerja. Pada pelaksanaannya pun, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada SDM.

“Jadi mohon dikuatkan lagi reformasi birokrasinya. Mulai dari managemen perubahan, penataan SDM dari segi moral, mental, perilaku juga dikuatkan. Termasuk juga penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena sangat penting menyangkut SDM-nya,” kata Adriani Sukmoro.

Pemberantasan mafia tanah juga terus diingatkan kepada tiap-tiap jajaran Kementerian ATR/BPN. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengungkapkan modus dari mafia tanah. Menurutnya, mafia tanah sangat tahu sekali prosedur perkara di pengadilan karena mereka terus mencari celah terhadap regulasi pertanahan yang ada.

“Selain itu, modus lainnya adalah melakukan pemalsuan dokumen pertanahan,” kata Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang.