Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengatakn pencabutan ini dilakukan berdasarkan hasil investigasi tim pengawasan BPJPH yang mengungkap berbagai pelanggaran regulasi Jaminan Produk Halal (JPH).

Langkah ini diambil sebagai tindakan tegas untuk menjaga kehalalan produk yang beredar di pasaran.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menargetkan  10 juta produk bisa mengantongi sertifikat halal pada 17 Oktober 2024 mendatang. Hal ini sebagai  bentuk upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen halal nomor satu dunia. Sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal.

Kepala Kantor Kemenag Kota Pekalongan, Kasiman Mahmud Desky melalui Pendamping Proses Produk Halal Kantor Kemenag setempat, Nur Kholis Rofi’i menyampaikan bahwa untuk mendukung pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal, Kemenag menyediakan 1 juta sertifikat halal gratis, dan saat ini sudah ada 80% yang memanfaatkannya.

“Meski begitu, belum banyak UMKM kuliner di wilayah Kota Pekalongan yang berminat mengurus sertifikasi halal,” ucap Kholis.

Kholis menyebutkan, saat ini Kota Pekalongan berada di urutan ke-2 terakhir se-Jawa Tengah mengenai sertifikasi halal. Walaupun sudah ada 500 UMKM yang mendaftar, 50 di antaranya dalam proses pengajuan, dan 7 yang lain sudah keluar sertifikasi halalnya.

“Untuk mempercepat program tersebut Kemenag bekerja sama dengan Disperinaker setempat agar dibuatkan google form melalui link s.id/halalpekalongan2023,” terangnya.

Kholis mengajak para pelaku UMKM di Kota Pekalongan yang ingin mengikuti program sertifikasi halal gratis ini bisa langsung menghubungi nomor 081-2293-9053.

Lanjutnya, untuk mendapatkan sertifikat halal ini harus dipastikan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi usaha makanan/minuman, proses pembuatan, packaging harus dilakukan secara halal.

“Proses penerbitan sertifikat selama tidak ada perbaikan-perbaikan Insya Allah tidak lama dan mudah. Sejauh ini, pelaku UMKM di Kota Pekalongan sudah ada beberapa yang sudah mengantongi sertifikat halal. Kami juga terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha agar segera mengurus sertifikat halal tersebut,” tandasnya. (emaha)

PALANGKA RAYA, Eranasonal.com – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya Samsul Rizal mengapresiasi kampanye mandatori sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang dilakukan jajaran Kementerian Agama Kota Palangka Raya pada Sabtu (18/3/2023).

Samsul menyebut dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pasar Kahayan dan Lapangan Sanaman Mantikei mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB itu terkumpul 200-an pelaku UMKM yang mengisi formulir pendaftaran untuk mengurus program SEHATI melalui petugas PPH.

“Kegiatan seperti ini bisa mempercepat program sertifikasi halal di Kota Cantik dan kita harapkan semua pelaku UMKM sudah memiliki sertifikat halal terhadap produknya,” sebut Samsul, Senin (20/3/2023).

Samsul mengatakan melalui program jemput bola yang dilakukan jajaran Kemenag yang juga berkolaborasi dengan DPKUKMP, kecamatan, dan kelurahan ini supaya masyarakat utamanya pelaku usaha cepat mengetahui program SEHATI.

“Dengan demikian UMKM segera mendaftarkan produknya kepada pendamping proses produk halal (P3H) melalui lembaga yang sudah ditunjuk oleh BPJPH,” sebutnya.

Dia menegaskan pihak DPKUKMP melalui bidang UMKM terus menginformasikan program SEHATI ini melalui kelompok UMKM binaan dengan harapan semuanya segera mendaftar, karena program ini gratis, baik pembuatan NIB maupun sertifikat halalnya. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu meminta agar para pelaku UMKM memiliki sertifikat halal dalam produknya. Menurut Hera, jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dalam produknya, akan meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi para pelaku usaha itu sendiri.

Selain itu, Hera juga menyebutkan bahwasanya kewajiban para pelaku UMKM untuk mengantongi sertifikat halal ini memang merupakan program dari Pemerintah Pusat.

“Oleh sebab itu, kepada pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat hal ini agar secepatnya mengurus ke instansi terkait,” ujar Hera, Kamis (16/3/2023).

Dijelaskannya bahwa jika pelaku usaha itu sudah memiliki sertifikat halal pada produknya, konsumen tidak akan ragu untuk membeli produk yang dipasarkan.

Sebaliknya, jika tidak memiliki sertifikat halal, maka pangsa pasarnya akan sulit berkembang karena kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan tersebut.

“Jadi saya minta kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya agar bersama menyukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, karena tahun 2023 ini kita targetkan UMKM di Kota Palangka Raya semua sudah mengantongi sertifikat halal,” tutup Hera. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kepemilikan label atau sertifikat halal akan sangat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palangka Raya untuk naik kelas. Begitu disampaikan Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat dikonfirmasi terkait fungsi strategis label atau sertifikat halal bagi UMKM, Selasa (14/3/2023) di Palangka Raya.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Cantik (julukkan Palangka Raya) ini menjelaskan, keterangan halal atau tidak menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk yang dihasilkan suatu UMKM maupun IKM.

UMKM yang mengantongi sertifikat halal, tentu akan menjawab keraguan calon konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam membeli sebuah produk.

Sertifikasi halal ini tentu memberi manfaat baik untuk pelaku usaha. Uruslah sertifikat halal melalui pendamping produk halal (PPH) yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

“Kalau sudah punya label halal pemasaran produk akan mudah dan konsumen percaya serta UMKM menjadi naik kelas,” tambah Fairid.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka mendukung kepastian status halal dari produk yang beredar di Indonesia, pemerintah menerbitkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Undang-undang ini menyebutkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal akan dimulai dengan tiga kelompok produk.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. **

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengimbau para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengurus sertifikat halal gratis dari pemerintah melalui Kementerian Agama. “Program ini membantu UMKM karena produk mereka bisa mendapatkan label halal dari pemerintah. Jadi jangan sia-siakan peluang ini,” imbau Fairid, Senin (13/3/2023).

Fairid menegaskan untuk mendapatkan fasilitas sertifikat halal ini pelaku UMKM bisa mendaftkan melalui pendamping produk halal (PPH) yang sudah ditunjuk oleh lembaga.

Dia menyebut syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yakni usahanya minimal sudah berjalan 1 tahun, memiliki nomor izin berusaha (NIB), dan omzetnya minimal 500 juta setahun.

“Bagi UMKM yang belum memiliki NIB, maka akan dibuatkan gratis oleh PPH, karena syarat mengurus sertifikat halal yakni usahanya sudah terdata di dalam NIB,” sebutnya.

Fairid menambahkan jika produk UMKM sudah memiliki label halal, maka diharapkan nantinya lebih berkembang dan cakupan penjualannya lebih luas lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Amin AK mengatakan, pengaturan tentang pemberian sertifikat halal dalam Perpu Cipta Kerja itu berpotensi menurunkan kualitas dan jaminan kehalalan suatu produk. “PKS menyoroti adanya pengaturan ini,” kata Amin dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023.

Amin mengatakan PKS mempermasalahkan tentang adanya Komite Fatwa Produk Halal. Komite tersebut nantinya beranggotakan ulama dan akademisi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri.

Komite tersebut berwenang menetapkan kehalalan produk dalam kondisi yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja.

PKS, kata Amin, beranggapan keberadaan komite tersebut bakal mereduksi kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini berwenang penuh dalam dalam menetapkan kehalalan suatu produk.

Amin mengatakan partainya khawatir tidak ada sistem kontrol terhadap siapa saja ulama dan akademisi yang bisa masuk dalam komite tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas sertifikasi kehalalan suatu produk akan dipertanyakan.

Amin mengatakan Perpu Cipta Kerja juga memangkas waktu proses penerbitan sertifikat halal. Perpu Cipta Kerja mengatur waktu pengurusan sertifikat halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah adalah 12 hari.

Proses itu dihitung sejak pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan verifikasi validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja waktu pengurusan itu adalah 21 hari.

Dalam perpu omnibus itu, proses penetapan ketetapan halal yang dilakukan oleh MUI, MUI kab/kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh yang dilakukan melalui sidang fatwa halal paling lama tiga hari kerja sejak diterima laporan dari LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Menurut dia, aturan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pengurangan waktu itu bisa mempercepat proses mengurus sertifikat halal bagi usaha kecil.

Akan tetapi, dia khawatir waktu yang singkat itu membuat pemeriksaan kehalalan suatu produk tidak akan maksimal. “Nanti bisa sembarangan dan sembrono,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan ini diteken dalam rapat badan legislasi (baleg) DPR dan DPD RI bersama pemerintah yang digelar pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. Dua fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS. DPD RI juga menolak Perpu ini.

Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta pemerintah merevisi UU tersebut dalam waktu dua tahun. Bukannya merevisi aturan itu, pemerintah justru menerbitkan perpu.

JAKARTA – Produk-produk yang tidak mengantongi sertifikat halal bakal terkena sanksi pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut ditegaskan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

BPJH menegaskan bakal memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal untuk produk-produknya pada 2024.

“Oleh karena itu, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya,” ujar Kepala BPJPH Kemenag Aqil Irham di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Aqil mengatakan masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

“Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya,” kata dia.

Aqil menjelaskan sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. “Ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021,” ujarnya.

Saat ini, kata Aqil, BPJPH sedang membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk satu juta produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Sehati ini kita buka sepanjang tahun bagi UMK yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare),” ujarnya.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah meminta para pelaku usaha yang ingin mendaftar Sehati 2023 untuk segera mengakses ptsp.halal.go.id.

Syarat-syarat pendaftaran Sehati 2023 mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 Tahun 2022, antara lain produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.

Kemudian, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri, memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. **