Dengan adanya layanan secara digital ini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas (konvensional), melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat El yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono mengatakan, sertifikat elektronik ini sebagai wujud digitalisasi dan inovasi baru yang menjadi kunci dalam transformasi digital sektor pertanahan.

Dimana keunggulannya, selain menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara tapi juga mewujudkan layanan yang lebih mudah, cepat dan akuntabel.

“Untuk di Kota Pekalongan ini, data sampai tanggal 24 September 2024 kemarin, kami sudah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 681 bidang,” terangnya saat ditemui di Kantor BPN setempat, Kamis, 25 September 2024.

Menurutnya, dari 681 bidang tanah itu terdiri dari 650 hak milik yang dimiliki masyarakat. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ada 17 bidang, 8 bidang hak pakai, dan tanah wakaf ada 6 bidang. Sehingga, sudah ada 681 bidang tanah yang sudah bersertifikat elektronik.

“Kami terus mendorong agar seluruh sertifikat di Kota Pekalongan bisa alih media dari semula konvensional menjadi sertifikat elektronik,” ujarnya.

Lanjut Joko menambahkan, sertifikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan akibat musibah, bencana, pencurian, atau upaya oknum lain untuk merampas tanah, serta mempermudah pengelolaan data.

Sebab, sertifikat elektronik secara utuh akan disimpan dalam database elektronik Kantor Pertanahan.

“Untuk sertifikat elektronik, yang pasti dari segi keamanan lebih terjamin dan lebih mudah disimpan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

“Kita akan launching pada tanggal 14 Juni 2024, dari kantor layanan analog menjadi kantor layanan elektronik. Untuk itu, hari ini kita lakukan sosialisasi kepada stakeholder kantor pertanahan Kota Pekalongan,” kata Kepala ATR/BPN Kota Pekalongan, Vevin Syoviawati Ardiwijaya.

Menurutnya, tujuan diadakan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada para stakeholder dalam layanan pertanahan berbasis elektronik.

“Setelah tanggal 14 nanti sudah tidak ada layanan manual atau analog. Jadi, semuanya langsung dilayani secara elektronik. Sedangkan untuk penerapan sertifikat elektronik, akan kami laksanakan secara bertahap melalui proses alih media,” jelasnya.

Vevin menambahkan, jika semuanya sudah alih media, berarti sudah selesai. Tinggal pemeliharan data dan layanan seperti biasa. Perbedaan layanan ini adalah pada proses dan produknya yang dilakukan secara elektronik.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kelola dan Infrastruktur TIK Kementerian ATR/BPN, Anis Sunarti mengatakan, bahwa Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan merupakan salah satu kantor Pertanahan yang ditunjuk untuk menerapkan dan meluncurkan layanan elektronik.

“Prosedur yang akan dilayani pada implementasi layanan elektronik ini ada alih media, pendaftaran pertama kali, dan juga ada pemeliharaan data. Pemeliharaan data itu, diantaranya terkait peralihan jual beli, balik nama waris dan sebagainya,” terangnya.

Menurutnya, untuk implementasi sertifikat elektronik, nantinya ada 2 skema yakni para pemilik sertifikat bisa melakukan pencetakan di Kantor Pertanahan melalui alat pencetakan sertifikat mandiri (KiosK) atau dapat mengunduh dan melihatnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku.

“Tapi, untuk KiosK ini memang belum dibeli karena sedang dilakukan pembahasan revisi anggaran. Harapan kedepan, masing-masing Kantor Pertanahan bisa disediakan KiosK ini,” tuturnya.

Ia menambahkan, blangko sertifikat elektronik ini juga tidak menggunakan kertas sembarangan namun menggunakan security paper atau kertas khusus yang dilengkapi logo BPN, tanda tangan elektronik, barcode dan ada serat-serat seperti uang untuk menghindari tindakan pemalsuan.

Joko Purnomo, Asisten II Setda Kota Pekalongan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh ATR/BPN, menurutnya layanan elektronik ini akan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sekaligus sebagai mitigasi resiko terhadap kehilangan, kerusakan dan manipulasi data kepemilikan tanah.

“Keunggulan transformasi digital ini bisa memperkuat keamanan arsip pertanahan. Kalau ada bencana banjir, kita tidak perlu khawatir sertifikat kita rusak dan hilang karena sudah diback up. Selain itu, juga lebih efisien dan bisa menghindari para mafia tanah,” pungkasnya. (em-aha)