Puluhan warga RT 01/RW 04, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam program pengurusan sertifikat tanah yang berlangsung sejak 2019.

Kasus yang sempat meredup itu kembali mencuat setelah Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses, baru-baru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga diduga tergiur tawaran program sertifikasi massal yang dilakukan dalam dua gelombang.

Pada 2019, program tersebut disebut-sebut mengatasnamakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Kemudian pada 2023, kembali muncul program lanjutan yang diklaim sebagai sertifikasi massal, namun tanpa kejelasan status.

“Ada dua gelombang penawaran. Masyarakat harus jeli membedakan mana program resmi pemerintah seperti PTSL dan mana yang sekadar jasa pengurusan biasa,” ujar Ade Supriyatna, Minggu (10/5/2026).

Ade mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan oknum pengurus lingkungan yang berperan sebagai perantara atau panitia dalam pengumpulan dana dari warga.

“Ini memprihatinkan. Dokumen asli milik warga memang sudah dikembalikan, tetapi uang yang telah disetorkan raib begitu saja. Panitia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap program resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selalu disertai pengumuman resmi dan transparan hingga tingkat kelurahan. Karena itu, apabila terdapat pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan, maka legalitasnya patut dipertanyakan.

Tak ingin persoalan ini menguap begitu saja, Ade Supriyatna menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Sejumlah langkah akan dilakukan, mulai dari pemanggilan panitia, koordinasi lintas sektoral, hingga mendorong warga menempuh jalur hukum.

“Kita akan pertanyakan, atas dasar apa uang itu diminta. Jangan sampai warga terus-menerus menjadi korban modus pengurusan tanah yang tidak jelas,” pungkasnya.

Sebagai langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang, Ade juga mengimbau masyarakat untuk selalu meminta bukti resmi pembayaran, mengecek tarif resmi program pertanahan, serta memantau pengumuman dari kelurahan maupun instansi terkait. [SF]

Capaian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Kita sudah bersama-sama berusaha keras untuk untuk menuntaskan target realisasi SHAT PTSL hingga mencapai 100 persen, termasuk capaian pendataan tanah ulayat yang juga terealisasi sepenuhnya. Sepanjang tahun 2025, seluruh program penetapan hak dan pendaftaran tanah terus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan target yang ditetapkan,” ujar Asnaedi.

Tembus 97,4 Juta Bidang

Dengan realisasi tersebut, jumlah bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertifikat secara nasional kini mencapai 97,4 juta bidang. Tidak hanya melalui PTSL, kinerja Kementerian ATR/BPN juga tercermin dari keberhasilan pendataan tanah ulayat yang melampaui target, dengan realisasi mencapai 2.623,44 hektare dari rencana awal seluas 600 hektare.

Capaian positif lainnya terlihat pada berbagai program sertipikasi tanah. Program Redistribusi Tanah berhasil menerbitkan 62.869 sertifikat, Konsolidasi Tanah sebanyak 2.394 sertifikat, non-sistematis sebanyak 13.209 sertifikat, serta sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) yang mencapai 3.299 sertifikat.

Asnaedi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung oleh perencanaan yang matang serta penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program.

“Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan yang terukur, pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antara pusat dan daerah mampu mendorong kinerja yang lebih efektif dan akuntabel,” tambahnya.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program pada tahun 2025 juga dinilai berjalan optimal. Tingkat penyerapan anggaran untuk rincian output utama mencapai 99,31 persen, sementara realisasi anggaran pada program prioritas tercatat sebesar 96,91 persen, yang mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Asnaedi menyoroti perlunya percepatan sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Ia menyampaikan bahwa masih terdapat jumlah tanah wakaf dan rumah ibadah yang belum bersertipikat dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk penyelesaiannya.

“Target sertipikasi tanah wakaf masih sangat besar. Kita fokus di situ supaya di tahun 2026 ini didapatkan lagi tambahan kekuatan untuk menyelesaikan sertipikat tanah wakaf atau rumah ibadah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa tanah milik masyarakat tetap menjadi hak masyarakat dan masih dapat diproses untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah.

“Masyarakat yang sampai hari ini masih memiliki girik tidak perlu khawatir atau termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Apabila tanahnya ditempati, dikuasai, tetap dapat dimohonkan sertifikat tanahnya melalui kantor pertanahan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (07/01/2026).

Ketentuan mengenai tidak berlakunya surat tanah lama, seperti girik, verponding, dan bukti hak barat lainnya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Pasal 95 PP tersebut dijelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara apabila tidak didaftarkan.

Meski demikian, dokumen tanah lama tidak serta-merta diabaikan. Girik dan surat sejenis masih dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Untuk dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, masyarakat cukup membuat beberapa surat pernyataan terkait riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuatkan oleh sekurangnya 2 orang saksi dan diketahui pemerintah desa atau kelurahan setempat.

“Untuk dua orang saksi itu harus yang mengetahui dan bisa menguatkan riwayat kepemilikan serta penguasaan fisik tanah oleh pemohon, biasanya tetangga sekitar atau tokoh masyarakat yang mengetahui tanah tersebut sudah dikuasai secara fisik dalam jangka waktu lama,” ujar Shamy Ardian.

Terkait biaya pengurusan sertipikat, Shamy Ardian menuturkan bahwa hal tersebut bervariatif tergantung jenis penggunaan tanah, luasan, dan lokasinya.

“Untuk simulasi syarat dan biaya, masyarakat bisa lihat secara detail di aplikasi Sentuh Tanahku,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh biaya pengurusan sertipikat mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk menanyakan langsung rincian biaya ke kantor pertanahan agar memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

Pemerintah saat ini terus melakukan sosialisasi dan percepatan pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah menjadi satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui negara dan memberikan perlindungan hukum penuh di masa mendatang.

Perubahan mulai terasa ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beserta pihak terkait lainnya membuka akses jalan dan memasukkan kawasan pesisir Karangsari ke dalam program Konsolidasi Tanah. Langkah itu mengubah cara warga melihat tanah mereka, bukan lagi sekadar ruang bertahan dari rob, namun aset yang bisa tumbuh nilainya.

“Jadi adanya ini program (Konsolidasi Tanah) sangat membantu sekali untuk masyarakat, khususnya buat Kelurahan Karangsari,” ujar Ahmad Saiful, salah satu warga yang ditemui setelah menerima sertipikat dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Desa Bandengan, Kendal, Selasa (02/12/2025) kemaein.

Program Konsolidasi Tanah ini diinisiai Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sebagai bentuk penataan kawasan kumuh dan selalu terdampak rob. Kampung yang dulunya selalu terendam karena tak memiliki saluran air dan jalan yang layak, dengan kesukarelaan masyarakat melepaskan sebagian tanahnya dan kerja sama pemerintah akhirnya kondisi Karangsari ditata ulang lewat program Konsolidasi Tanah.

Penataan kembali Desa Karangsari berjalan bertahap. Di tanah seluas 40.568 m² tersebut dilakukan pembangunan rumah baru sebanyak 44 unit, peningkatan kualitas dan rehab rumah sebanyak 47 unit hingga perbaikan jalan lingkungan sepanjang 174 meter. Tak berhenti di akses jalan, dibangun pula sistem drainase lingkungan sepanjang 378 meter, tangki septik komunal sebanyak 18 unit, instalasi pengolahan air limbah sebanyak 91 sambungan rumah, dan jaringan air bersih PDAM. Secara total fasilitasi umum yang dibangun seluas 696 m².

Pembangunan itu membuat kualitas hidup warga membaik. Konsolidasi Tanah juga membawa ketenangan dan kenyamanan bagi warga Karangsari. Ahmad Junaidi, warga Karangsari yang juga menerima sertipikat dari Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan rasa syukurnya. “Semua berubah. Ada sanitasi, ada perumahan, ada sertipikat, alhamdulillah,” tuturnya.

Ahmad Junaidi benar merasakan perubahan setelah adanya program Konsolidasi Tanah. Sebelumnya, rob menjadi wajah keseharian Karangsari. Air datang tanpa hujan, langit cerah pun tak berarti aman.

“Jadi sebelum ini memang banjir terus setiap hari. Kini, setelah ada tanggul dan penataan kawasan, rob tidak lagi melumpuhkan seluruh lingkungan. Walaupun masih ada banjir, tapi sudah tidak seperti dulu,” tuturnya

Ketinggian rob masa lalu menjadi batas yang masih diingat warga. Dari gambaran pengalaman kolektif warga Karangsari, dulu setiap hari jalanan bisa banjir setinggi satu meter. Sejak penataan kawasan dilakukan sudah sangat berkurang. Konsolidasi Tanah jadi kesempatan untuk mengatur ulang hidup yang dulu hanya bertahan dari rob, kini mulai memiliki arah. “Moga-moga selanjutnya lebih bagus Karangsari,” harap Ahmad Junaidi.

Adapun dua sertifikat yang diterima Ahmad Junaidi dan Ahmad Saiful merupakan bagian dari 546 sertipikat yang diserahkan Menteri Nusron di Kabupaten Kendal. Sertifikat hasil program Konsolidasi Tanah ini terbukti memberikan nilai tambah pada permukiman warga yang sebelumnya terbilang kumuh. (

“Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam database sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertifikat bisa dikeluarkan,” jelas Menteri Nusron dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/11).

Tumpang tindih sertifikat atau munculnya sertifikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada sertipikat-sertipikat lama. Pada masa itu, infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi yang digunakan belum sebaik saat ini. Akibatnya, jika tanah tidak dijaga, tetangga tidak saling mengenal, atau pemerintah desa tidak diberi tahu, maka sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum.

Sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga aset tanahnya, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor pertanahan untuk pemutakhiran data.

Menteri Nusron menambahkan, digitalisasi layanan dan penguatan SDM yang dilakukan kementeriannya saat ini merupakan bentuk pihaknya sedang berbenah. Sehingga, masalah-masalah yang saat ini muncul ke permukaan adalah bentuk bahwa kita sedang berproses ke arah transformasi layanan.

Karena itu, Menteri Nusron meminta masyarakat pemegang sertifikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

“Masyarakat yang punya sertipikat yang terbit tahun 1961 ke sini sampai 1997, untuk segera didaftarkan ulang, dimutakhirkan,” tegasnya

“Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas,” tambah Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga meminta dukungan kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertipikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

“Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,” pungkas Menteri

Pada kesempatan ini, Menko AHY juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran yang telah menetap di kawasan tersebut selama lebih dari dua dekade.

“Tadi kami juga menyerahkan sertifikat hak milik bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Yang menarik adalah, ternyata sejak tahun 2000 masyarakat sudah tinggal di sini, tetapi baru sekarang bisa mendapatkan sertifikat hak milik. Artinya, menunggu selama 25 tahun,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menilai, pemberian SHM ini merupakan bentuk kepastian hukum atas lahan masyarakat, sekaligus menjadi penopang peningkatan nilai ekonomi bagi warga transmigran.

Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima laporan hasil riset dari tim Ekspedisi Patriot, yang selama tiga bulan melakukan penelitian di berbagai kawasan transmigrasi di NTT.

“Saya bisa mendengarkan secara langsung, selain dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, mengenai berbagai tantangan terbesar bagi pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sini,” kata Menko AHY.

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur masih menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah transmigrasi. Menko AHY menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan keterbatasan akses air bersih sebagai hambatan yang perlu segera ditangani.

“Di antara semua faktor yang menjadi tantangan selama ini adalah infrastruktur. Sudah pasti infrastruktur. Masih cukup banyak ruas jalan yang perlu perbaikan, termasuk juga kebutuhan air bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan, ketersediaan infrastruktur air seperti bendungan dan irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan masyarakat.

“Kita berharap pertanian kita bisa lebih baik lagi. Karena itu, dibutuhkan bendungan dan irigasi untuk mengairi sawah serta menyediakan suplai air bersih bagi semua,” tuturnya.

Menko AHY memastikan seluruh masukan masyarakat dan temuan lapangan akan dibawa ke tingkat kementerian untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif.

“Kami membawa hasil ini semua, dan pada saatnya akan saya sampaikan kepada kementerian terkait agar kita bisa bekerja bersama, fokus, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Menko AHY.

Menutup kunjungan, Menko AHY menegaskan pentingnya infrastruktur sebagai faktor penentu kemajuan ekonomi masyarakat transmigran.

“Kalau aksesnya semakin baik, seluruh potensi yang ada bisa dioptimalkan dan hasilnya kembali dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

“Kita orang Kementerian ATR/BPN tugasnya memastikan bahwa tanah rakyat itu aman. Karena, kita masuk kategori land tenure, yang berarti legalisasi aset. Aset itu harus dilegalisasi dan itu tugas kita,” ujar Menteri Nusron alam keterangan siaran pers seperti dikutip laman Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (07/10/2025).

Menurut Menteri Nusron, untuk memastikan seluruh tanah masyarakat bisa terdaftar, jajaran Kementerian ATR/BPN harus memiliki sikap proaktif dalam menjalankan tugas pelayanan.

“Jangan hanya menunggu. Kalau menunggu, belum tentu masyarakat paham. Siapa yang paling paham prosesnya? Kita. Jadi, kita yang harus proaktif,” tegasnya.

Menteri Nusron menginginkan hasil kerja jajarannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baginya, salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan pertanahan adalah meningkatnya tanah yang telah disertipikatkan.

Dengan pengarahan yang disampaikan, Menteri Nusron berharap jajarannya semakin memperkuat komitmen untuk memberikan layanan pertanahan yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat, dan berintegritas.

“Output yang bisa dilihat masyarakat itu adalah semakin banyak tanah masyarakat yang dilegalisasi atau sudah disertifikatkan tapi tetap prudent,” terangnya.

ATR/BPN Sepanjang 2024

Sebagai informasi, total layanan pertanahan yang diberikan Kementerian ATR/BPN sepanjang tahun 2024 mencapai 7.866.517 layanan. Sebanyak 35.714 layanan di antaranya diberikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hizkia Simarmata, melaporkan, hingga tahun berjalan, total bidang tanah terdaftar mencapai 715.039 bidang dan 552.667 bidang di antaranya telah bersertipikat.

Hizkia Simarmata juga melaporkan bahwa capaian sertifikasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2025 telah melampaui target. Dari target 100 bidang tanah aset provinsi, telah diterbitkan 241 sertifikat.

“Ini bentuk komitmen kami sekaligus menunjukkan sinergi kuat antara Kanwil BPN dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Dalam pengembangan, anggota Satreskrim Polres Siak menangkap dua orang pelaku lainnya berinisial OA dan FH seorang perempuan.

Modus yang dilakukan para tersangka yaitu dengan menawarkan kepada warga berupa jasa pengurusan sertifikat tanah secara cepat.

Tersangka SA mengaku telah memalsukan sebanyak 50 sertifikat tanah dan telah menyebarkannya ke berbagai desa di Kabupaten Siak. Untuk pembuatan sertifikat, tersangka memasang harga Rp7-Rp12 juta per sertifikat.

“Korban yang ingin membuat sertifikat dan ingin memecah surat sertifikat secara cepat dan praktis serta meminta jasa pembuatan sebanyak Rp7 juta-12 juta. Jadi ini variasi ada korbannya ruginya Rp8 juta, ada korban R10 juta dan sampai ada yang rugi 12 juta. (Polisi) mengamankan 166 surat sertifikat tanah palsu di komputer tersangka,” jelas Kepala Kepolisian Resor (Kapolred) Siak, AKBP Eka Ariandy Putra, dikutip dari Metrotvnews, Kamis (24/7/2025).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” kata Asnaedi dalam keterangannya pada Senin (30/6/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat.

“Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan, dan konversi sesuai peraturan,” terangnya.

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya.

“Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua
tanah-tanah bekas milik adat.

Dirjen PHPT berharap, masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

“Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertipikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” pungkas Asnaedi.

Penyerahan ratusan sertifikat yang merupakan hasil dari digelarnya program konsolidasi tanah ini dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, didampingi Kepala BPN Kota  Pekalongan, Joko Wiyono di Aula Kelurahan Panjang Wetan, Kamis sore, 6 Maret 2025.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Aaf mengaku bersyukur bahwa, kali ini telah dilakukan penyerahan sertifikat di Kampung Bugisan Panjang Wetan. Dimana, di wilayah tersebut sudah ditata  oleh pemerintah sebagai kawasan bebas kumuh.

“Alhamdulilah, semuanya berhasil. Kerja sama warga setempat juga sangat luar biasa yang telah bersedia menghibahkan tanahnya untuk fasilitas umum (fasum), dan fasilitas sosial (fasos). Seperti, akses jalan, saluran, dan sebagainya,” ucapnya.

Usai diserahkan sertifikat ini, Aaf berharap, setidaknya bisa menambah aset warga setempat yang dulunya tempat tinggal mereka kumuh, masuk gang sempit dan tidak tertata kini lingkungan tempat tinggalnya sudah tertata baik dan tidak kumuh lagi.

“Yang lebih penting lagi, setelah 8 tahun banjir sekarang kampung Bugisan tidak banjir lagi walaupun terjadi hujan lebat. Alhamdulilah berkah untuk kita semua,” katanya.

Pihaknya mendorong warga agar bersama-sama ikut memelihara program yang telah dijalankan dengan baik ini. Sebab, banyak fasum dan fasos yang digunakan oleh warga.

Ia menambahkan, pada tahun 2025 ini, Pemkot Pekalongan juga akan kembali menata Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan yang memiliki permasalahan yang sama yakni sudah 8 tahun terendam banjir rob sehingga tampak kumuh.

“Tinggal kita minta doanya untuk penataan selanjutnya di Kampung Clumprit Degayu yang kondisinya hampir sama dengan Kampung Bugisan yang sudah 8 tahun juga terendam banjir rob,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono memaparkan, kegiatan penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini merupakan upaya mewujudkan tata ruang yang tertata rapi dan legalitas hak atas tanah bagi masyarakat.

Sertifikat hasil konsolidasi tanah ini sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Menteri ATR/BPN pada tanggal 27 Februari 2025 lalu. Hal Ini merupakan pencapaian besar yang menandai keberhasilan dalam pelaksanaan program konsolidasi tanah yang dijalankan.

“Untuk penyerahan sertifikat hasil konsolidasi tanah ini totalnya ada 237 bidang terdiri dari 177 sertifikat hak milik masyarakat Kampung Bugisan, hak pakai Pemkot Pekalongan sebanyak 40 bidang, dan 20 sertifikat hak guna bangunan dengan total luasan yang diserahkan sekitar 1,5 hektar,” ujarnya.

Joko menegaskan, keberhasilan kegiatan konsolidasi tanah ini tentu tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stake holder terkait, serta masyarakat peserta konsolidasi tanah.

Sinergi dan komitmen yang kuat dari semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan  program ini dengan sukses.

Oleh karena itu, dirinya mengucapkan terima kasih apresiasi dan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah ini.

Pihaknya berharap sertifikat yang telah diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendukung pengembangan berkelanjutan

“Rencananya setelah ini akan dilakukan penataan kawasan bebas kumuh di Kampung Clumprit, Degayu,”

“Harapannya setelah ditata kampungnya akan lebih baik, bersih dan bebas dari banjir maupun rob dan masyarakat akan memperoleh akses yang lebih mudah terkait dengan jalan dan sarana dan prasarana lainnya,” tukasnya.

Seperti diketahui, Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan menjadi lokasi sasaran program Konsolidasi Tanah dari Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam proses konsolidasi tanah, akan dilakukan penataan ulang pada wilayah pemukiman di Kampung Bugisan agar sarana dan prasarana yang ada di sana lebih layak. (em-aha)

Sertifikat tersebut merupakan legalisasi aset pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan tanah yang lebih akuntabel dan transparan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono kepada Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa siang, 21 Januari 2025.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Mas Aaf ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPN Kota Pekalongan atas kerja sama yang baik dalam penyelesaian dokumen legal aset pemerintah daerah.

Menurutnya, penyerahan sertifikat ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Pekalongan untuk mengamankan dan memanfaatkan aset daerah secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Sertifikasi tanah ini akan mendukung pembangunan dan mencegah potensi sengketa tanah di masa depan,” ujar Mas Aaf.

Ditambahkan Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini bahwa, setiap tahun BPKAD rutin melakukan penertiban atas aset Pemkot Pekalongan terutama yang belum bersertifikat agar bisa segera disertifikatkan.

Pada Tahun 2024 lalu, Pemkot menargetkan 250 bidang tanah yang disertifikatkan. Namun, setelah bekerja sama dengan BPN setempat meneliti kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat, sampai akhir Tahun 2024 baru bisa 125 bidang tanah yang bisa disertifikatkan.

“Di Tahun 2025 ini nanti kami akan menata lagi terkait tanah-tanah aset Pemkot yang bisa diusulkan untuk disertifikatkan, termasuk yang kemarin belum bisa karena berkasnya belum lengkap, ini masih kami telusuri bersama dengan dinas terkait untuk kelengkapan berkasnya,” terang Anita.

Anita menilai, ada beberapa kemungkinan faktor penyebab belum lengkapnya berkas tersebut, diantaranya berkasnya masih tertinggal di dinas terkait, atau memang prosesnya karena dikejar waktu, sehingga ada yang belum sempat dicukupi kelengkapan berkasnya.

“Dengan diserahkan sertifikat 125 bidang tanah milik Pemkot ini, maka secara legalitas sudah jelas tanah milik Pemkot yang nantinya bisa ditandai dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” katanya.

Dengan begitu, Pemkot akan lebih mantap lagi dalam menata dan menginventarisir aset-aset yang ada di Pemkot.

“Harapannya, dengan penertiban aset ini, maka tidak ada lagi aset Pemkot yang dimanfaatkan maupun dikuasai pihak lain tanpa seizin Pemkot,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono menjelaskan, kali ini BPN menyerahkan sertifikat 125 bidang tanah aset milik Pemkot (barang milik daerah) yang merupakan kegiatan hasil sertifikasi Tahun 2024 lalu kepada Pemkot Pekalongan.

Adapun penyerahan sertifikat ini penggunaannya berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), jalan, mushola, interchange Tol.

“Dari kegiatan penyerahan sertifikat ini, maka ke depannya aset milik Pemkot bisa lebih aman karena sudah bersertifikat,” beber Joko Wiyono.

Joko Wiyono menyebutkan, dari 125 bidang tanah aset Pemkot yang disertifikatkan oleh BPN ini tersebar di 12 kelurahan dengan total luasan 6,5 hektar tanah.

“Harapannya, di Tahun 2025, kami bisa berkolaborasi lagi lebih baik dengan Pemkot Pekalongan, sehingga aset-aset milik Pemkot bisa disertifikatkan lebih banyak lagi dan asetnya bisa lebih aman dari mafia tanah, sengketa maupun konflik pertanahan,” tuturnya.

Berdasarkan data terakhir, ada 900 bidang tanah yang belum di sertifikat. Pihaknya juga menargetkan pada tahun 2025 ini ada 250 bidang tanah yang bakal disertifikat. (em-aha)

Dengan adanya layanan secara digital ini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas (konvensional), melainkan sertifikat tanah elektronik atau Sertifikat El yang datanya masuk dalam sistem pertanahan.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono mengatakan, sertifikat elektronik ini sebagai wujud digitalisasi dan inovasi baru yang menjadi kunci dalam transformasi digital sektor pertanahan.

Dimana keunggulannya, selain menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara tapi juga mewujudkan layanan yang lebih mudah, cepat dan akuntabel.

“Untuk di Kota Pekalongan ini, data sampai tanggal 24 September 2024 kemarin, kami sudah menerbitkan sertifikat elektronik sebanyak 681 bidang,” terangnya saat ditemui di Kantor BPN setempat, Kamis, 25 September 2024.

Menurutnya, dari 681 bidang tanah itu terdiri dari 650 hak milik yang dimiliki masyarakat. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ada 17 bidang, 8 bidang hak pakai, dan tanah wakaf ada 6 bidang. Sehingga, sudah ada 681 bidang tanah yang sudah bersertifikat elektronik.

“Kami terus mendorong agar seluruh sertifikat di Kota Pekalongan bisa alih media dari semula konvensional menjadi sertifikat elektronik,” ujarnya.

Lanjut Joko menambahkan, sertifikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan akibat musibah, bencana, pencurian, atau upaya oknum lain untuk merampas tanah, serta mempermudah pengelolaan data.

Sebab, sertifikat elektronik secara utuh akan disimpan dalam database elektronik Kantor Pertanahan.

“Untuk sertifikat elektronik, yang pasti dari segi keamanan lebih terjamin dan lebih mudah disimpan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

“Ulah mafia tanah bisa merugikan banyak pihak, mulai masyarakat hingga merugikan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dikutip Minggu (28/4/2024).

Di hadapan masyarakat Kabupaten Gowa, AHY mengajak agar tidak takut kepada mafia tanah.

“Sudah tinggal puluhan tahun tidak punya sertifikat, tiba-tiba ada yang menyerobot. Tiba-tiba ada mafia tanah yang palsukan hukumnya (sertipikat tanah, red) seperti asli, padahal palsu. Kita yang merawat semuanya di sini tiba-tiba serobot, adil atau tidak? Sama sekali tidak. Kita harus lawan,” tegas AHY.

Upaya mempersempit gerakan mafia tanah juga telah dilakukan dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta masyarakat pemilik tanah itu sendiri.

Peran masyarakat bisa dimulai dari memasang patok tanah, menyertipikatkan bidang tanah, hingga melaporkan apabila ada mafia tanah yang berulah. Dalam hal ini, peran masyarakat untuk ikut menggebuk mafia tanah sangat diperlukan.

“Jangan ragu-ragu. Rakyat yang berhadapan dengan mafia tanah pasti kita bela. Dan kita akan cari solusi yang terbaik, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi. Termasuk jangan sampai keuangan negara dirugikan,” tandasnya.

Yoga Gumilar, kuasa hukum Mursito mengatakan, kliennya telah melakukan upaya hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

“Yang pertama melakukan gugatan perdata ke PN Jaktim. Dan, kedua, menindaklanjuti laporan ke Polres Jaktim dengan tuduhan tindak pidana penggelapan,” kata Yoga saat ditemui di Bantargebang, Selasa, 27 Februari 2024.

Meski begitu, lanjut Yoga, kliennya masih menunggu itikad baik dari pihak bank untuk mengembalikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Mursito yang pernah digadaikan di bank tersebut.

“Sampai dengan hari ini, pihak bank tidak menyerahkan Kembali sertifikat HGB milik Pak Tito (panggilan Wahyu Mursito Adi),” ujar dia.

Yoga menuturkan, akibat sertifikat HGB itu tidak kunjung dikembalikan, Mursito mengalami kerugian materiil dan immaterial karena jatuh sakit.

“Pak Tito mengalami sakit cukup parah, dan beberapa kali masuk rumah sakit dikarenakan stroke. Saat ini masih melakukan rawat jalan,” ungkap Yoga.

Dengan laporan ini, Yoga berharap ada itikad baik dari pihak bank untuk mengembalikan sertifikat yang menjadi hak kliennya.

Yoga menceritakan, kasus ini berawal pada 2020 silam, Mursito membeli tanah senilai Rp245 juta dengan legalitas SHGB dari pemilik sebelumnya, Muslim Suparno.

Karena kurang Rp60 juta, Mursito menggadaikan sertifikat tanah rumahnya untuk meminjam kredit di salah satu bank di Jakarta Timur.

Program itu untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat dan pelaku UMKM, serta akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian ATR/BPN RI yang turun langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada warga secara door to door di Kota Pekalongan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya atas perhatiannya kepada warga Kota Pekalongan. Mereka mau jemput bola ke lokasi-lokasi masyarakat, mereka menanyakan langsung, mendapatkan data di lapangan,” ucapnya di sela-sela acara di Gang Piala, Kelurahan Krapyak, Kecamatan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Senin, 15 Januari 2024.

Hadir juga di acara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan Vevin Syoviawati Ardiwijaya, dan sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Pekalongan, serta Forkopimda lainnya.

Lanjut Azmi, dari hasil pendataan di lapangan tersebut, kemudian BPN akan memproses untuk penerbitan kepemilikan sertifikat masyarakat.

Selain menyerahkan sertifikat PTSL, Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto juga membagikan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk memberikan legalitas aset tanah masyarakat dan pelaku UMKM serta akses pembiayaan untuk pengembangan usaha secara gratis kepada warga.

“Kami berharap, penyerahan sertifikat lintas sektor yang dilakukan secara door to door oleh jajaran Kementerian ATR/BPN ini bisa membantu masyarakat Kota Pekalongan untuk meningkatkan  ekonominya, karena mereka sudah menerima sertifikat. Insya Allah bisa untuk modal mereka dan tanah tempat tinggal mereka sudah mendapatkan kepastian hukum yang jelas,” pungkasnya. (*)