Pemalsuan sertifikat tanah tersebut tidak hanya merugikan pemiliknya, tetapi juga merugikan negara.

“Bisa dibayangkan jika satu sertifikat saja potensi kerugiannya terhadap negara bisa mencapai Rp 5 Juta, maka jika benar ada 1.200 sertifikat yang dipalsukan, tinggal dikalikan saja. Jadi yang dirugikan tidak hanya masyarakat yang menjadi korban, tetapi juga negara,” kata AHY di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (16/3/2024).

Apabila dugaan tersebut bisa dibongkar oleh Satgas Antimafia Tanah bersama penegak hukum lainnya, AHY mengatakan hal itu bisa menyelamatkan kerugian masyarakat dan juga negara.

AHY mengimbau masyarakat untuk memastikan sertifikat tanah yang dimilikinya resmi dikeluarkan oleh negara.

Selain itu, AHY juga meminta masyarakat agar tidak sembarangan memberikan sertifikat tanah miliknya kepada orang lain. Langkah ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sertifikat yang dilakukan para mafia tanah.

Jakarta – Polisi melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan pasca penangkapan 4 pejabat BPN Jakarta dan Bekasi terkait kasus mafia tanah, Kamis (14/7/2022).

Dalam penggeledahan kantor yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut, polisi menemukan sertifikat tanah milik warga yang semestinya sudah diserahkan sejak tiga tahun lalu.

“Kita temukan sertifikat-sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan dari tiga tahun lalu, tetapi ternyata belum diserahkan. Ini kasihan masyarakat,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

Sejumlah sertifikat yang ditemukan itu diduga sengaja ditahan untuk diubah datanya, para pelaku sengaja menghambat proses permohonan PTSL warga dan tidak menyerahkan sertifikat mereka sebagaimana yang seharusnya dilakukan.

“Seharusnya sertifikat bisa jadi tapi ini tidak jadi-jadi dan ternyata justru diubah datanya. Diganti identitasnya, data yuridisnya menjadi milik orang lain dan luasannya lebih besar dan merebut tanah yang bukan haknya,” imbuhnya.

Akibat modus yang digunakan para mafia tanah itu, banyak orang yang tak menyadari bahwa dirinya menjadi korban mafia tanah.

“Yang menjadi catatan kita semua, sampai saat ini banyak masyarakat yang belum sadar kalau yang bersangkutan menjadi korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat BPN wilayah Jakarta dan Bekasi terkait kasus mafia tanah.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Petrus Silalahi mengatakan, salah satu pejabat BPN, PS, diduga terlibat dalam kasus penerbitan sertifikat hak milik (SHM) melalui program PTSL.

Saat itu, PS tengah menjabat sebagai Ketua Adjudikasi PTSL di Kantor Wilayah BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan.

“Saat tindak pidana terjadi, beliau menjabat sebagai Ketua Tim Ajudikasi PTSL pada Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan,” ungkap Petrus.

Badung – Percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak hanya untuk masyarakat, melainkan juga tanah-tanah aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendaftaran tanah terus dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan pertanahan di kemudian hari.

“Kami siap melakukan itu dan tentunya ke depan nanti ada suatu kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero),” kata Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero) di Grand Hyatt Hotel, Bali, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa tanah aset PT Pertamina (Persero) tersebar di 17 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota di Indonesia. Luasan tanah aset menurut data PT Pertamina (Persero) seluas 62 bidang tanah dengan luas 15.926.224 m2.

Menurut Sekretaris Jenderal, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk membantu PT Pertamina (Persero) dalam penyertipikatan aset-asetnya yang berupa tanah. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga membantu pendaftaran aset-aset tanah milik PT PLN (Persero).

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah milik PT Pertamina (Persero), Himawan Arief Sugoto berharap adanya suatu rencana aksi (action plan) yang lebih detail serta pembahasan secara intens. Selain itu, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini munculnya suatu benefit bagi kedua belah pihak.

“Selain itu, kita harus korelasi target-target yang kita akan dilaksanakan bersama sehingga program Kementerian ATR/BPN dapat terus berjalan dan semoga PT Pertamina (Persero) semakin baik dalam menata asetnya,” lanjut Sekretaris Jenderal.

Pada kesempatan itu, Dedi Sunardi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena selalu membantu PT. Pertamina (Persero), mulai dari pengadaan tanah, penyelesaian sengketa serta sertipikasi tanah.

“Melalui kegiatan hari ini, semoga dapat terjadi sinergi dan kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan PT. Pertamina (Persero),” kata Dedi Sunardi.

Lebih lanjut, Dedi Sunardi mengungkapkan bahwa aset PT Pertamina (Persero) yang berstatus free and clear sudah terdata sebesar 74 persen.

“Kami berkomitmen untuk menyertipikatkan setiap aset yang kami miliki dan untuk tahun ini kami menargetkan 9 juta m2 untuk disertipikatkan dan kami menyadari ini target yang ambisius tapi ini juga target yang achievable,” ucap Dedi Sunardi.

Penandatanganan Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan PT Pertamina (Persero) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana dan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), Dedi Sunardi dan merupakan rangkaian dari Focus Group Discussion (FGD) tentang Sertipikasi Prioritas Tanah PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh 17 Kakanwil BPN Provinsi dan beberapa Kepala Kantor Pertanahan.

Eranasional.com – Maksud hati mau menempati tempat tinggal yang baru dengan harapan lebih nyaman dan lebih aman, tetapi naas entah karena saking sibuknya mau pindahan rumah atau karena kurang hati-hati dan tidak teliti malah surat-surat rumah yang berupa barang penting justru hilang dan tidak ada saat sibuk mengangkut barang-barang untuk dibawa ke tempat tinggal yang baru.

Kejadian tersebut dilaporkan Wiyatno Darman.Adapun yang dilaporkan hilang adalah SHM dan atas nama R.Djouhari ( SHM No.399), Nunung (SHM No.389), Wiyatno Darman (SHM No.388) dan Dede Hery (SHM No.390).

Menurut Wiyatno kehilangan surat-surat SHM tersebut terjadi saat pindahan rumah dari Cipinang Indah Jakarta Timur ke Bukit Golf Hijau Sentul Bogor pada tanggal 8 Agustus 2020. (Hendro B L)

Eranas – Di tengah guyuran hujan deras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara penyerahan 6.000 sertifikat hak atas tanah kepada perwakilan warga, di Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) sore.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, percepatan penyelesaian sertifikat hak atas tanah dilakukan pemerintah karena banyaknya sengketa di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun di luar Puau Jawa.

“Tahun lalu, selesai 9 juta. tahun ini ditargetkan 9 juta, tahun depan tambah lagi karena sertifikat adalah bukti hukum kepemilikan tanah,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara menitipkan pesan agar sertifikat yang sudah diterima warga dimasukkan ke dalam plastik agar jika hujan tidak rusak. Yang kedua, agar difotokopi. Yang satu masuk lemari, yang satu masuk lemari lain. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasti terhadap kemungkinan sertifikat itu hilang.

Jika sertifikat itu ingin disekolahkan, Kepala Negara mengingatkan agar berhati-hati, dikalkulasi dahulu jangan sampai angsuran tidak bisa dibayar.

Uang yang diterima pun, menurut Kepala Negara, sebaiknya digunakan untuk modal usaha. Jika mendapat keuntungan, baru membeli kendaraan sehingga yang digunakan untuk membeli bukan modal pokok.

“Ini untuk kesejahteraan kita karena bisa diwariskan ke anak cucu,” tutur Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat kepada 12 orang perwakilan. Tujuh dari dua belas perwakilan penerima sertifikat yakni di antaranya:

1.Tutang Suryadi

2. Tizan
3. Udin syaifudin
4. Cucu
5. Juarsah
6. Ibu Paah; dan
7. Ibu Ndoy.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. (setkab)

Eranas – Walikota Depok, Mohammad Idris bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Sutanta secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah gratis kepada 26.799 warga Kota Depok, di Bojongsari, Kamis (17/1/2019)

Penyerahan sertifikat gratis itu merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pemerintah pusat.

Menurut Sutanta, sertifikat tanah sebanyak 26.799 itu akan didistribusikan sepanjang Januari hingga Februari 2019. dan akan diserahkan langsung di setiap kelurahan.

“Ini kegiatan tahun 2018, program PTSL tersebar di delapan kecamatan dan 20 kelurahan. Secara simbolis diberikan hari ini. Sisanya akan diberikan secara bertahap di tiap kelurahan,” kata Sutanta.

Menurut Sutanta, untuk tahun 2019 target penerbitan sebanyak 34 ribu sertifikat tanah dan 54 ribu peta bidang di 6 kecamatan dan 20 kelurahan.

“Pengusulan dimulai dari saat ini, akan ada penyuluhan dan sosialisasi oleh camat dan lurah terlebih dahulu. InsyaAllah semuanya gratis. Kewajiban peserta penerima hanya patok, materai, dan fotokopi berkas saja selebihnya tidak ada,” kata Sutanta.(drn)