Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Penyampaian nota keuangan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026,” terang Aaf sapaan akrab Wali Kota, Senin (15/9/2025).

Ia menyebut, anggaran ini menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Pekalongan.

“Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.032.375.837.000 atau naik tipis 0,15% dibandingkan target pada Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1.030.825.525.000,” katanya.

Sumber pendapatan tersebut terbagi menjadi dua, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD Kota Pekalongan direncanakan sebesar Rp298,54 miliar, meningkat sekitar Rp90 juta atau 0,03% dari target Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp298,449 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp733,83 miliar, mengalami penurunan tipis 0,31% dibandingkan perubahan APBD 2025.

“Komposisi pendapatan daerah kita masih didominasi transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yakni sekitar 71,08%, sementara kontribusi PAD baru mencapai 28,92%,” jelas Wali Kota Aaf.

Lebih rinci, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp681,82 miliar atau naik 0,72% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak provinsi ditargetkan Rp52,01 miliar, turun 4,81% dibandingkan tahun 2025.

“Adapun belanja daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.045.375.837.000, mengalami penurunan 4,17% dibandingkan pagu belanja pada Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1.090.810.373.000,” tuturnya.

Belanja tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos utama, yakni Belanja Operasi Rp949,29 miliar, Belanja Modal Rp92,59 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp3,48 miliar.

Menurutnya, arah kebijakan belanja daerah akan mendukung target prioritas nasional sekaligus program unggulan daerah, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan dengan layanan cukup menggunakan KTP.

“Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, serta pengelolaan persampahan,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa adanya peristiwa aksi massa yang menyebabkan kerusakan fasilitas perkantoran Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025 lalu, membuat pemerintah juga harus menambahkan prioritas anggaran untuk pemulihan pelayanan publik.

“Selain pendapatan dan belanja, RAPBD 2026 juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025,” kata Aaf.

Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5 miliar, yang akan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal daerah. Ia berharap, RAPBD 2026 dapat dibahas secara mendalam agar nantinya disepakati dan ditetapkan menjadi Perda.

“Kami berharap rancangan ini bisa diterima dan dibahas bersama secara konstruktif, sehingga dapat segera disetujui menjadi Perda dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD, Pemerintah Kota, serta semua pihak yang telah berperan aktif dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Menurutnya, pembahasan kali ini telah memuat sejumlah prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Dalam KUA-PPAS Tahun 2026, ada beberapa hal yang menjadi fokus prioritas. Pertama, persoalan penanganan sampah yang tidak bisa lagi hanya bergantung pada TPA Degayu,” katanya usai Paripurna.

Ke depan, lanjut dia, harus dibangun sentra-sentra pengolahan seperti TPS-3R atau TPST yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Ini penting agar persoalan lingkungan dapat teratasi secara berkelanjutan.

Selain itu, ia juga menyoroti kelanjutan penataan kawasan pasca relokasi pedagang Pasar Banjarsari. Area Sorogenen dan Jalan Patiunus yang sebelumnya menjadi pasar darurat akan kembali difungsikan sesuai peruntukannya.

“Hal ini akan kami bahas lebih detail lagi pada pembahasan APBD agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tata ruang kota,” tambahnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Azmi menegaskan bahwa, DPRD bersama Pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat.

“Kita ingin PAD tetap stabil secara fiskal, tetapi masyarakat juga tetap bisa menjalankan aktivitasnya dengan nyaman tanpa terbebani kewajiban yang berat. DPRD akan mengawal kebijakan ini agar berimbang dan berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap disapa Aaf, dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa, penyusunan KUA-PPAS merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kemudian ditetapkan menjadi APBD 2026.

“Alhamdulillah, DPRD bersama Pemkot Pekalongan telah menyelesaikan salah satu tahapan penting dalam penyusunan APBD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja sama yang baik,” ucap Aaf.

Lebih lanjut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, secara garis besar, KUA-PPAS 2026 telah mencakup program-program unggulan yang pro rakyat. Di antaranya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan bagi warga Kota Pekalongan cukup dengan KTP.

Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan bantuan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan dan guru, penyediaan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta program pengelolaan persampahan.

“Seluruh program ini nantinya akan dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Harapan kami, program-program ini benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD setempat, Kamis siang (10/07/2025).

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun dan mengajukan Raperda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama serta ditetapkan sebagai pedoman pembangunan daerah.

Menurutnya, RPJMD berisi arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan lima tahun ke depan dan menjadi pedoman seluruh perangkat daerah.

Dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan visi Kota Pekalongan, yaitu Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah.

“RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali kota dan Wakil Wali kota dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,” kata Aaf, sapaan Wali Kota Pekalongan.

Serta, lanjut dia, program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Ia menyebut, RPJMD Tahun 2025-2029 mengarah pada 9 misi pembangunan utama, termasuk tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur ramah lingkungan, serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Ketua dan segenap anggota DPRD Kota Pekalongan atas kerjasamanya dalam pembahasan Raperda RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Sehingga, dapat bersama-sama menandatangani persetujuan Raperda RPJMD tersebut. Beberapa catatan selama pembahasan akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

“RPJMD ini diharapkan menjadi pijakan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang saling bersinergi,” ujarnya.

Berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu mengatasi berbagai persoalan strategis daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik,” bebernya.

Lebih lanjut, Mas Aaf menjelaskan, Kota Pekalongan saat ini sedang menghadapi tantangan selain banjir rob khususnya wilayah barat, penurunan muka tanah, penyediaan air bersih juga dalam pengelolaan sampah.

Terlebih pasca penutupan TPA Degayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 20 Maret 2025, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik kota. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh
elemen masyarakat, untuk bersama-sama berupaya mengatasi permasalahan ini.

Bersatu dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah yang dihasilkan, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah secara bijaksana.

“Kami harap setiap langkah yang diambil dapat membawa perubahan positif bagi Kota Pekalongan tercinta ini,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD setempat, M. Azmi Basyir menyambut baik visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.

Ada beberapa point penting dalam Raperda RPJMD yang perlu didorong yakni pembangunan pelabuhan On-Shore, program tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang digagas Presiden Prabowo dapat segera terlaksana dan melewati Kota Pekalongan.

Mendorong kembali jalan lingkar utara supaya akses pantura tidak mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekalongan.

“Sebab, seperti diketahui bersama, wilayah Pantura di sekitar Bendan dan jalur masuk kota sudah semakin padat kendaraan terutama kendaraan berat yang cukup membuat ketidaknyamanan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” bebernya.

Yang terakhir, kami juga mendorong terwujudnya Pekalongan Baru sebagai sentra ekonomi baru di Kota Pekalongan. Dimana, harapannya semua aktivitas ekonomi dapat tumbuh dengan maksimal.

Azmi berharap, apa yang direncanakan dalam RPJMD harus terus dikawal bersama dalam program-program yang nanti akan diterjemahkan dari Perda ini dan setiap tahun akan dibahas dalam rapat-rapat anggaran bersama eksekutif.

“Diharapkan, program-program ini dapat dukungan masyarakat dan dalam pelaksanaan penyusunan Perda ini juga melibatkan unsur masyarakat untuk memberikan saran, kritikan dan masukan terhadap apa yang telah disusun,” pungkasnya. (em-aha)

Ketiga raperda yang disampaikan itu yakni Raperda terkait  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah.

“Perda tentang RPJMD ini sangat penting sebagai rencana induk dan pijakan Saya sebagai Wakil Wali Kota dan Bapak Aaf selaku Wali Kota Pekalongan serta Pemerintah Kota Pekalongan untuk membangun Kota Pekalongan lima tahun ke depan sesuai visi dan misi,” ucap Balgis.

Disampaikan, Perda tentang RPJMD ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 akan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”.

“Diantaranya, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata, meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

“Melalui perencanaan yang matang dan terarah, serta kerja sama, koordinasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Kota Pekalongan menjadi sebuah kota yang Lebih Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah,” paparnya.

Lanjutnya, Raperda kedua tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dimana, raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal.

Ekonomi kreatif (Ekraf) dinilai memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat citra Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif UNESCO untuk bidang kerajinan dan kesenian rakyat, serta sebagai KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif Indonesia untuk bidang kerajinan.

“Dalam rangka menaik-kelaskan UMKM di Kota Pekalongan, kami berharap Raperda Pengembangan Ekraf ini bisa mendukung percepatan para UMKM disini. Sehingga, hal ini bisa menambah pendapatan, meningkatkan daya kreativitas dan inovasinya,” ujarnya.

Ketiga, Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

“Raperda ini disusun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020,” ujarnya.

Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Perubahan yang diajukan meliputi penyesuaian ketentuan mengenai Perolehan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta pemindahtanganan Barang Milik Daerah, guna meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, dan akuntabel.

“Saat ini memang sedang dilakukan penyesuaian. Dengan Raperda ini menjamin agar semua barang milik daerah Kota Pekalongan bisa sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik kepemilikannya maupun pemindah tanganannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” bebernya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengapresiasi bahwa, Pemerintah Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan telah menyampaikan pengantar 3 Raperda Kota Pekalongan Masa Sidang Tahun 2025.

“Ada 9 misi yang tercantum dalam RPJMD dan akan menjadi program yang dibahas bersama DPRD berdasarkan evaluasi indikator-indikator di dalamnya. Kami harap, RPJMD ini bisa menjadi patokan atau acuan dalam rangka menyusun kegiatan maupun program selama 5 tahun ke depan,” katanya.

Lanjut Azami, Raperda kedua terkait Pengembangan Ekraf. Dimana, Ekraf ini diharapkan menjadi salah satu sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Mengingat Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia yang diakui UNESCO, maka diharapkan atas predikat tersebut Kota Pekalongan bisa semakin baik dan memunculkan ide-ide kreativitas baru,”tuturnya.

Terakhir, Raperda terkait Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Milik Daerah. Seperti diketahui bersama, Pengelolaan Milik Daerah ini sangat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Maka, diharapkan Pengelolaan Milik Daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel bisa semakin menarik minat investor.

“Dengan sudah diatur oleh Peraturan Menteri dan turunannya berbasis Perda maka bisa semakin menarik para investor yang akan berinvestasi di aset-aset milik Pemerintah Kota Pekalongan dan penatausahaan administrasi bisa lebih tertib,” pungkasnya. (em-aha)

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, pada hari ini.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

Awalnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto menjelaskan, laporan hasil revisi UU Wantimpres.

Setidaknya, ada delapan perubahan dalam UU Wantimpres tersebut.

Delapan poin perubahan UU Wantimpres itu yakni; Perubahan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada presiden dan Dewan Pertimbangan Republik Indonesia merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UU ini.

Perubahan pasal 7 ayat 1 terkait komposisi dewan pertimbangan presiden republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kemudian, Syarat untuk menjadi anggota Wantimpres ditambahkan dengan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Hal itu diungkapkan Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto.

“Implementasi program makan siang dan susu gratis akan dilakukan secara bertahap,” kata Airlangga di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Februari 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, TKN mengestimasi program makan siang gratis akan menelan anggaran sebesar Rp400 triliun. Meski begitu, pemerintah tidak akan langsung menganggarkan dana sebesar itu untuk mewujudkan program makan siang gratis.

Katanya, Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sedang dibahas sebagai landasan APBN 2025.

Dibahas di Sidang Paripurna Kabinet

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pada sidang paripurna, Senin ini belum dibahas secara detail program makan siang gratis dan susu gratis.

“Tadi, ada pembahasan soal program makan siang gratis. Karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail,” kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut dia, program unggulan Prabowo-Gibran itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik.

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis. Oleh karena itu, secara nominal diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

DEPOK, Eranasional.com – Rapat paripurna masa sidang pertama Tahun Anggaran 2023 penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Depok tahun 2022 yang digelar, Jumat (31/3/2023) dihadiri hanya sebagian anggotanya secara fisik.

Informasi yang didapat menyebutkan, banyak anggota DPRD Kota Depok lebih memilih mengikuti rapat paripurna secara virtual daripada harus hadir secara fisik.

Berdasarkan pantauan eranasionalcom, banyak kursi yang kosong. Meski begitu, rapat tetap digelar karena telah memenuhi korum.

Seorang anggota DPRD Kota Depok yang hadir, namun meminta identitasnya tidak disebutkan menyatakan sangat menyayangkan sikap rekan-rekannya sesama anggota dewan yang tidak hadir.

“Alasannya apa? Apa karena bulan puasa dijadikan alasan? Seharusnya, justru di bulan suci yang penuh rahmat ini para wakil rakyat bekerja lebih keras sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya,” kata anggota dewan tersebut.

“Namun, hal itu tidak tercermin pada sidang rapat paripurna hari ini,” sambungnya.

Dia berharap, ke depannya hal ini seperti ini tidak terjadi lagi.

“Ingat loh, kita telah diberi kepercayaan untuk memperjuangkan nasib rakyat di parlemen. Jangan kecewa rakyat yang sudah menaruh kepercayaan di pundak kita,” pungkasnya.

DEPOK, Eranasional.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna hasil reses masa sidang Pertama di tahun 2023, rapat paripurna DPRD Depok tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra didampingi Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari dan juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono pada Kamis (9/2/2023).

Ada sebanyak tujuh fraksi yang sudah menyampaikan laporan hasil reses. Fraksi tersebut diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.

Salah satunya Fraksi Golkar  yang diketuai  Hj Juanah Sarnili menjelaskan, seluruh anggota Fraksi Golkar telah menjalankan reses untuk mengawal program pemerintah daerah di dapil masing-masing. Serta mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan reses yang dilakukan.

“Kemacetan di Jalan Raya Muchtar, Sawangan menjadi keluhan warga masyarakat dan mohon menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Depok karena aktifitas terhambat serta memakan waktu yang sangat lama diruas jalan raya tersebut,” kata Hj Juanah.

Selanjutnya Hj.Juanah memaparkan beberapa aspirasi dan permasalahan yang telah disampaikan masyarakat. Yaitu terkait bidang infrastruktur, pemerintahan, administrasi pemerintahan dan kependudukan, bidang kesehatan, bidang kebersihan, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pendidikan, dan bidang keamanan.