Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menyebut insiden tersebut berkaitan dengan ketidakdisiplinan dalam proses pendistribusian makanan.

Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Ketut menjelaskan, makanan MBG seharusnya segera didistribusikan setelah proses memasak dan tidak boleh melewati batas waktu empat jam.

Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan makanan sempat berada lebih dari empat jam sebelum dibagikan kepada penerima.

“Seharusnya itu loading empat jam selesai, dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari empat jam,” kata Ketut, dikutip dari detikcom, Kamis (3/9/2026).

Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi membuat makanan lebih cepat rusak.

Terlebih, menu MBG tidak menggunakan bahan pengawet sehingga bakteri dapat berkembang dengan cepat apabila makanan terlalu lama berada dalam kondisi yang tidak sesuai.

“MBG ini kan tidak menggunakan pengawet. Jadi mudah basi dan bakterinya cepat berkembang,” ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, BGN telah menerapkan sistem pengawasan dua kali dalam sehari.

Kegiatan sosialisasi kali ini digelar di Gedung Yayasan Ar Rahman Rahim, Kludan, Tanggulangin Timur, Sidoarjo, Senin (2/3).

Dalam pemaparannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menegaskan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Program pemenuhan gizi ini bukan hanya tentang makan gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak kita,” ujar Arzeti.

Ia menjelaskan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

Menurutnya, fondasi moral, semangat gotong royong, serta nilai kebersamaan menjadi kunci dalam menyukseskan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

Anak-Anak sebagai Prioritas Pembangunan

Arzeti menekankan bahwa anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Dengan asupan makanan sehat dan bergizi, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung maksimal, baik secara fisik maupun intelektual.

“Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita. Tugas kita hari ini adalah memastikan mereka mendapatkan hak dasarnya, termasuk makanan yang sehat dan bergizi agar kelak menjadi generasi unggul,” tegasnya.

Komitmen Negara dalam Menjamin Hak Dasar Kesehatan

Program MBG, lanjut Arzeti, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah

yang menaruh perhatian besar pada isu gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kerja, yaitu:

1.Kualitas Makanan, memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi.
2.Pengkondisian Lapangan, menjamin distribusi tepat sasaran dan sesuai perencanaan.
3.Kesesuaian Standar, memastikan seluruh proses mengikuti regulasi dan protokol yang berlaku.

“Program ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sasaran Program

Program MBG menyasar kelompok rentan dan prioritas, meliputi:

•Anak-anak sekolah
•Ibu hamil dan menyusui
•Balita
•Lansia

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami tujuan dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta turut berperan aktif dalam pengawasannya.

“Program ini harus segera dijalankan secara optimal demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat secara fisik dan cerdas dalam berpikir,” pungkasnya. []

Wacana pembangunan ulang ponpes tersebut menggunakan dana negara, yang dilontarkan pertama kali oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, menuai kritik tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Para wakil rakyat mendesak pemerintah untuk bersikap hati-hati dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa penggunaan APBN adalah langkah sementara, mengingat robohnya ponpes merupakan kondisi darurat yang menuntut penanganan cepat. Meskipun anggaran pembangunan ponpes pada umumnya berada di bawah Kementerian Agama, Dody menyebut Kementerian PU akan mengambil alih penanganan darurat ini.

“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” ujar Dody pada konferensi pers di kantor Kementerian PU, Selasa (7/10/2025).

Kekhawatiran DPR: Keadilan dan Proses Hukum

Rencana ini segera disoroti oleh DPR, terutama mengingat insiden tersebut saat ini masih dalam penyelidikan polisi terkait adanya dugaan unsur kelalaian hukum.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, mendesak pemerintah agar melakukan pengkajian ulang secara serius. Ia menekankan bahwa mekanisme penggunaan APBN harus jelas, transparan, dan tidak boleh menimbulkan kecemburuan sosial.

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan,” kata Atalia, Jumat (10/10/2025).

Atalia menyuarakan kegelisahan publik yang khawatir akan muncul kesan bahwa lembaga yang diduga lalai justru mendapat bantuan dana negara, sementara banyak pihak lain yang tertimpa musibah serupa—seperti sekolah atau rumah ibadah yang roboh—tidak mendapat perlakuan yang sama.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses hukum harus ditegakkan terlebih dahulu. “Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegasnya.

Risiko Kecemburuan Sosial

Kritik senada datang dari Anggota Komisi V DPR Fraksi PAN, Ahmad Bakri. Ia mengingatkan pemerintah bahwa dana APBN memiliki keterbatasan. Penggunaan anggaran negara untuk Ponpes Al Khoziny, menurutnya, harus diperhitungkan matang-matang agar tidak memicu masalah baru, yaitu kecemburuan sosial dari pondok-pondok pesantren lain.

“Ini yang menjadi permasalahan, saya pikir, anggarannya, kalau semuanya menggunakan APBN, tentu juga takut nanti kecemburuan dari pondok-pondok yang lain,” ujar Bakri.

Terlepas dari polemik ini, Atalia Praratya mengakui bahwa negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan menjamin keberlangsungan pendidikan keagamaan. Namun, ia mengingatkan bahwa kewajiban tersebut berlaku untuk ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua dan berisiko, bukan hanya untuk Ponpes Al Khoziny.

Dengan pengusutan hukum yang masih berjalan dan desakan DPR yang semakin kuat, pemerintah kini dituntut untuk meninjau kembali rencananya dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Keuangan membeberkan dana talangan Lumpur Lapindo kepada negara.

Hingga tahun 2022, PT Lapindo Minarak Jaya (LMJ sebagai penanggung jawab utang dana talangan bencana Lumpur Lapindo masih utang kepada negara sebesar Rp 2 triliun.

Dari jumlah tersebut, PT Lapindo baru membayar Rp 5 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, saat ini pihaknya menyerahkan urusan penagihan utang tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) cabang Jakarta.

Kata dia, pihaknya sudah berapa kali menagih sekaligus mengirim surat.

Rionald mengatakan LMJ pn telah menyampaikan dalilnya.

Namun hingga kini PT Lapindo tidak mau membocorkan apa alasannya tidak membayar utang.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Puncak Resepsi 1 Abad NU di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Terpilihnya Sidoarjo sebagai lokasi perhelatan karena daerah tersebut menjadi tempat para pendiri NU menempa diri memperdalam ilmu agama.

Juru Bicara Puncak Resepsi 1 Abad NU Rahmat Hidayat Pulungan mengungkapkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan pernah mengenyam pendidikan di daerah yang memiliki nama asal Sidokare ini.

Karenanya, tutur Rahmat, peringatan 1 Abad NU digelar di Sidoarjo dalam rangka menjemput limpahan berkah yang ada padanya.

“Dengan penyelenggaraan di Sidoarjo, kita ingin meraup berkah dari para muassis (pendiri) NU dan guru-guru dari beliau-beliau semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/2/2023).

Rahmat menyebut hal ini sesuai dengan semangat yang digelorakan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam menyambut 1 Abad NU ini, yaitu mengambil berkah sebanyak-banyaknya.

“Kita tahu, Gus Yahya selalu menyampaikan dalam berbagai pidato sambutannya bahwa Resepsi Satu Abad NU ini harus diniatkan untuk mengambil berkah,” imbuhnya.

Rahmat pun mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk bersama-sama memperbaharui niat menghadiri Resepsi 1 Abad NU dalam rangka mengambil berkah.

“Ayo, kita hadiri 1 Abad NU ini dengan niat memperoleh berkah,” ucapnya.

“Momentum yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup ini harus kita manfaatkan dan maksimalkan sebaik-baiknya,” sambung Rahmat.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Resepsi 1 Abad NU H Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan saat ini persiapan acara sudah mencapai 80%.

“Kita tinggal tunggu tanggal 7 Februari 2023 saja,” ujarnya.

Diketahui, Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan dan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Bahkan, Kiai Hasyim diangkat sebagai menantu oleh kiainya, yaitu KH Ya’qub.

SIDOARJO, Eranasional.com- Nasib Nahas dialami D, warga Kelurahan, Kecamatan Magersari, Sidoarjo. Sabtu (10/9), Seorang kakek berusia 81 tahun itu ditemukan tewas di sebuah villa kawasan Pelembon, Kecamatan Prigen, pasuruan. Diduga, korban meninggal setelah menenggak pil kuat.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, saat datang malam itu, D masih terlihat sehat-sehat saja. Dia lantas menyewa kamar bersama seorang teman wanitanya. Namun, setelah dua jam kemudian D ditemukan tewas di atas ranjang. Warga sekitar pun geger. Mereka langsung melapor ke petugas Polsek Prigen.

“Meninggalnya korban diduga karena Minum Obat Kuat di TKP. Dia minum dua pil obat kuat sekaligus,” terang Kapolsek Prigen AKP Sugiyanto, kepada wartawan Senin (12/9).

Menurut Sugiyanto, korban datang sekitar pukul 19.00 WIB bersama teman wanitanya. Yaitu, AML, 34, asal Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya datang berboncengan naik motor matik Yamaha Mio 125. Saat datang, kondisi korban sehat dan bugar.

Mereka kemudian menyewa sebuah kamar. Sekitar pukul 19.30 WIB, korban Minum Obat Kuat dua pil sekaligus. “Setelah Minum Obat Kuat itu, korban mengeluh ke teman wanitanya bahwa dadanya nyeri dan sesak. Juga panas. Korban lantas meminta diantar pulang. Sekitar pukul 21.00 WIB, korban meninggal di atas ranjang,” bebernya.

Petugas pun langsung ke TKP, setelah mendapat laporan warga. Petugas datang bersama tim medis dari Puskesmas Prigen. Tim medis kemudian memeriksa jasad korban. Di kamar yang disewa korban bersama teman wanitanya, ditemukan bungkus obat kuat. Dua pilnya sudah kosong atau diminum oleh korban.

“Tidak ditemukan tanda atau bekas kekerasan dan penganiayaan pada tubuh korban. Meninggalnya diduga kuat efek samping obat kuat yang diminum korban dua pil langsung,” terang Kapolsek.

Polsek Prigen menghubungi keluarga korban. Malam itu juga, keluarga diwakili salah satu anak dan menantunya tiba di TKP. Pada petugas, keluarga menerima kematian korban dan menolak otopsi pada jasad korban.

“Kami evakuasi jasad korban sekitar pukul 23.15 WIB. Kemudian, langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Sidoarjo dengan mobil ambulans,” tuturnya.