Laporan tersebut disampaikan pada Jumat (25/9/2026), setelah Sitti Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya di Kabupaten Gowa.

Kuasa hukum Sitti Husniah, Adhi Bintang, mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi maupun kliennya.

“Pada hari ini juga kami sedang di Propam Polda Sulsel melaporkan beberapa dugaan pelanggaran penyidik terhadap para saksi-saksi maupun Ibu Bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Adhi dalam keterangan persnya, dikutip Jumat (25/9/2026).

Selain melaporkan ke Propam Polda Sulsel, kuasa hukum meminta pengawasan khusus terhadap penanganan perkara tersebut.

“Kami meminta Mabes Polri cq. Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR RI agar melakukan pengawasan khusus terhadap perkara tersebut,” ujarnya.

Adhi mengatakan pihaknya mencermati perjalanan penanganan perkara yang bermula dari penyelidikan di tingkat Reskrim Polresta Gowa, kemudian ditangani Tipidkor Polda Sulsel hingga akhirnya ditangani Kortas Tipidkor Mabes Polri.

Menurutnya, proses penanganan perkara yang berlangsung secara berjenjang dan relatif cepat terhadap seorang kepala daerah yang masih menjabat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun kalangan profesional.

“Pertanyaan yang tentu berhak dijawab secara terbuka dan proporsional oleh pihak-pihak yang berwenang,” katanya.

Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Namun, penghormatan terhadap proses hukum tersebut disebut tidak menghilangkan hak Sitti Husniah maupun tim kuasa hukum untuk mencermati setiap tahapan penanganan perkara, termasuk dasar dan kecukupan alat bukti yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kuasa hukum juga mengingatkan asas praduga tak bersalah sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Adhi, status tersangka yang kini disandang kliennya bukan merupakan kesimpulan akhir mengenai perkara tersebut.

“Status hukum yang disematkan kepada klien kami bukanlah kesimpulan akhir atas suatu perkara, melainkan awal dari sebuah proses yang masih terbuka untuk diuji kebenaran dan keabsahannya,” ujarnya.

Tim hukum juga menyatakan akan mencermati ruang hukum yang tersedia untuk menguji keabsahan tindakan hukum yang dilakukan terhadap kliennya.

Adhi menyebut pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan ruang bagi warga negara untuk menguji keabsahan upaya paksa yang dikenakan kepadanya.

“Ruang inilah yang akan kami cermati dan gunakan sebagaimana mestinya, sesuai kebutuhan dan perkembangan perkara,” katanya.

Di tengah proses hukum tersebut, kuasa hukum memastikan Sitti Husniah tetap kooperatif dan menghormati proses yang sedang berjalan.

“Kami selaku Kuasa Hukum akan terus mengawal jalannya perkara ini secara profesional, dengan tetap mengedepankan kepentingan keadilan bagi klien kami,” kata Adhi. []

Penggeledahan dilakukan Tim Gabungan Kortas Tipidkor Bareskrim Polri bersama Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel dan Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Gowa.

Kehadiran Kapolresta Gowa merupakan bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Penggeledahan dimulai sekitar pukul 15.58 WITA dengan melibatkan sekitar 100 personel gabungan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kabupaten Gowa.

Tim gabungan melakukan penggeledahan secara bersamaan di dua lokasi. Yakni Kantor Bupati Gowa, khususnya ruang kerja Bupati dan Bagian Umum, serta Rumah Jabatan Bupati Gowa.

Sejumlah pejabat kepolisian turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Isu pencopotan massal yang menyeret sejumlah nama pejabat senior, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa Andy Azis dan Inspektur Inspektorat Daerah Syahrul Syahrir, sempat menyebar luas dan memicu spekulasi publik pada Jumat (21/8/2026).

“Tidak benar ada yang dinonjobkan,” tegas Sitti Husniah saat memberikan klarifikasi kepada awak media, Jumat (21/8/2026).

Meski menampik isu pencopotan belasan pejabat, Pemkab Gowa membenarkan adanya tindakan disiplin terhadap satu pejabat daerah.

Bupati Gowa telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 800.1.6.2/1802/2026 yang menetapkan pembebasan sementara Syahrul Syahrir dari jabatannya sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

Sanksi pembebasan sementara bagi pegawai berpangkat Pembina Tingkat I (Golongan IV/b) ini didasari atas indikasi awal adanya pelanggaran disiplin tingkat berat.

Langkah hukum kepegawaian tersebut diambil guna memastikan tim pemeriksa dapat bekerja optimal, mencegah potensi hambatan selama proses penegakan disiplin, serta menjaga keberlangsungan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Gowa.

Keputusan ini berlaku efektif sejak ditetapkan di Sungguminasa pada 21 Agustus 2026 hingga seluruh rangkaian pemeriksaan usai.

Meskipun status jabatannya dibebaskan sementara, Syahrul Syahrir dipastikan tetap menerima hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, mengenai kabar penonaktifan pejabat daerah lainnya yang masih membias di tengah masyarakat, Sekda Gowa Andy Azis Peter meminta semua pihak untuk menunggu informasi resmi.

“Belum saya lihat SK-nya yang lain. Sebentar diinfokan,” kata Andy Azis singkat melalui pesan instan saat dikonfirmasi wartawan. []

Foto tersebut beredar di media sosial dan memunculkan beragam komentar.

Sorotan semakin kuat karena momen tersebut berlangsung ketika hubungan politik antara Bupati Gowa dan DPRD Kabupaten Gowa tengah menjadi perhatian setelah dewan menyepakati usulan pemberhentian atau pemakzulan terhadap Husniah.

Upacara peringatan HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Gowa digelar pada Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung di Taman Sultan Hasanuddin, Sungguminasa, dan berjalan lancar. Bupati Sitti Husniah Talenrang hadir dan memimpin upacara tersebut.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 70 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Gowa menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih.

Husniah memberikan apresiasi kepada para anggota Paskibraka yang sebelumnya menjalani latihan sekitar satu bulan.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, semuanya berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah, seluruh Paskibraka berhasil menaikkan bendera dengan bagus. Mereka telah berlatih sekitar satu bulan dan kita lihat tidak ada kendala satupun,” kata Husniah.

Husniah juga mengajak masyarakat Gowa menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan menjaga hubungan baik di tengah masyarakat.

“Saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga momen kemerdekaan ini dengan menjalin silaturahmi satu dengan lainnya. Hindari segala sesuatu yang menyebabkan kita terpecah belah, karena ini adalah momen bersama dalam kemerdekaan,” ujarnya.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan SKPD, serta para camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Dari dua laporan tersebut, satu perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara satu lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan laporan yang diajukan oleh MKA (Muhammad Khaerul Aco) saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

“Yang dilaporkan oleh saudara MKA ini, sudah proses penyidikan. Dia melaporkan mantan istrinya SHT,” kata Didik, Selasa (11/8/2026).

Menurut Didik, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut, termasuk pelapor dan terlapor.

“Yang terlapor sudah diperiksa. Ya, semuanya sudah,” ujarnya.

Sementara itu, laporan lain yang diajukan oleh Sitti Husniah Talenrang (SHT) masih berada pada tahap penyelidikan.

Perkara tersebut sebelumnya merupakan pelimpahan dari Bareskrim Polri kepada Polda Sulsel.

“Yang dilaporkan oleh saudara SHT sekarang masih dalam proses penyelidikan. Salah satunya yang kemarin pelimpahan dari Bareskrim, jadi masih proses penyelidikan,” jelas Didik.

Didik memastikan hingga saat ini penyidik belum menemukan kendala dalam penanganan kedua laporan tersebut. Proses hukum masih berjalan sesuai dengan tahapan masing-masing perkara.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan pada Jumat lalu. Salah satunya adalah Basri Kajang (BK).

Namun, penyidik masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut, termasuk penetapan tersangka.

“Hasil audit dari BPK akan menjadi acuan utama untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini,” ungkap Didik saat ditemui di Mapolda Sulsel, Selasa (11/8/2026).

“Setelah hasil audit diterima, barulah kita dapat menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.

Didik menuturkan, sebanyak 30 orang saksi telah dipanggil dan diperiksa dalam kasus tersebut.

Para saksi yang diperiksa meliputi kepala dinas beserta jajarannya, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, juga telah diperiksa sebagai saksi.

“Kita lihat nanti, apakah pemeriksaan yang telah dilakukan sudah dianggap cukup oleh penyidik atau masih diperlukan pemeriksaan tambahan. Jika dirasa perlu, penyidik tentu akan memanggil kembali para saksi yang telah diperiksa,” ujarnya.

Penyidik memperkirakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah hasil audit BPK diterima dan dievaluasi.