Dia mengurus permohonan pengajuan surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Diketahui Surat Kelakuan Baik merupakan salah satu syarat maju sebagai calon kepala daerah.

“Kaesang sudah ngurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN. Persyaratan pencalonan sebagai Wagub Jateng,” ujar Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto pada wartawan, Jumat 23 Agustus 2024.

Dia menambahkan, permohonan pengajuan tersebut diajukan Kesang ke PN Jakarta Selatan pada Selasa, 20 Agustus 2024 lalu.

Ada tiga poin yang diajukan Kaesang ke PN Jakarta Selatan.

“Satu, surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa. Kedua, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dalam Daftar Pemilih. Ketiga, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang,” tuturnya.

Tiga poin tersebut kata dia, diajukan Kaesang Pangarep sabagai persyaratan untuk pencalonan Wagub Jawa Tengah sebagaimana tertera dalam surat permohonan.

PN Jakarta Selatan pun telah menerbitkan tiga surat tersebut sesuai permohonan dari Kaesang.

“Betul, surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus,” jelasnya. []

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024, Rabu (31/7/2024).

“Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut,” terang Rizzky.

Menurut Rizzky, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

“Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara, termasuk para pemohon penerbitan SKCK juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi,” imbuh Rizzky.

Dia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk.

“BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024,” jelas Rizzky.

Namun, uji coba implementasi BPJS sebagai syarat SKCK hanya akan berlangsung terlebih dulu di enam daerah seperti berikut, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat.

“Uji coba akan dilaksanakan 1 Maret sampai 31 Mei 2024, setelahnya kami akan melakukan evaluasi bersama jika diperlukan perbaikan,” tegas Rizzky, dikutip dari detikcom Senin (26/2/2024).

Adapun, kebijakan ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Menurut aturan ini, 30 kementerian atau lembaga termasuk Polri, mendukung terlaksananya implementasi Program JKN dan memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Jika pemohon SKCK belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, proses pendaftaran dengan penerbitan SKCK bisa dilakukan bersamaan.

Pemohon memerlukan dokumen ini untuk membuat SKCK:

• Dokumen cetak bukti nomor Virtual Account pendaftaran bagi pemohon yang belum terdaftar Program JKN;
• Dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon dengan status Non Aktif; atau
• Dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN (Program REHAB) bagi pemohon dengan status Non Aktif.

Namun, jika pemohon sudah menjadi peserta BPJS, tetapi kepesertaannya dinyatakan tidak aktif akibat tunggakan, berikut ini penjelasannya:

Menunggak iuran, pemohon SKCK dapat melakukan pengaktifan kepesertaan JKN dengan membayar tunggakan iuran melalui kanal pembayaran iuran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bakal calon wakil presiden (bacawapres) Gibran Rakabuming Raka, telah diterbitkan oleh Baintelkam Polri.

Hal itu dibenarkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan.

Kata dia, SKCK putra sulung Presiden Joko Widodo itu diterbitkan hari ini.

“SKCK atas nama Gibran sudah terbit dan ditandatangan Pak Kabaintelkam pagi ini jam 09.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 23 Oktober 2023.

Namun demikian, mantan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri ini tidak merinci apakah SKCK itu telah diambil oleh pihak Gibran atau belum. Adapun Gibran diketahui jadi bacawapres dari Prabowo Subianto.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka resmi dideklarasikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto untuk Pilpres.

Deklarasi langsung diumumkan Prabowo di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, 22 Oktober 2023 malam.

Deklarasi itu disampaikan Prabowo usai rapat dengan sejumlah Ketua Umum KIM, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden KIM untuk 2024-2029. Dan saudara Gibran Rakabumingraka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo, Minggu, 22 Oktober 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri BUMN Erick Thohir ketahuan membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang merupakan syarat menjadi capres-cawapres. Apakah Erick akan menjadi cawapres Prabowo?

Menanggapi itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay mengatakan tidak ada yang salah jika Erick Thohir membuat SKCK.

“Manfaat SKCK banyak. Jadi enggak ada salahnya membuat. Karena ada masa berlakunya, bisa juga untuk disimpan kalau sewaktu-waktu diperlukan, enggak repot ngurus lagi,” kata Saleh Daulay, Rabu (18/10/2023).

Soal SKCK Erick Thohir sebagai persiapan menjadi cawapres Prabowo, menurutnya tidak perlu dipersoalkan dan merupakan hal yang biasa.

Lagipula, kata Saleh, hingga kini peluang Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo masih terbuka. Dia berpendapat, lebih baik ‘sedia payung sebelum hujan’.

“Pak Erick masih memiliki peluang. Selama peluang jadi cawapres terbuka, ya tidak perlu kita pertanyakan soal mengurus SKCK dan kelengkapan berkas lainnya. Ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Kalau nanti diperlukan sudah ada,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri (PN) Jaksel telah mengeluarkan surat keterangan (suket) tidak pernah sebagai terpidana untuk beberapa elit politik, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, dan Yusril Ihza Mahendra.

“Kami sudah membuat surat yang dimaksud. Ada Pak Ganjar, Pak Anies, Pal Erick, Pak Yusril, Pak Muhaimin. Tidak ada biaya, gratis,” kata pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, Rabu (18/10/2023).

Eranasional.com – Pemerintah berencana tidak hanya mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat wajib dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli.

Selain jual beli, pemerintah juga jadikan BPJS Kesehatan satu syarat wajib saat masyarakat dalam mengurus SIM, SKCK, dan STNK.

Dalam beleid yang ditandatangani 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Kapolri untuk memastikan pemohon SIM, SKCK, dan STNK sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

“Melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, SKCK adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,” bunyi Inpres itu, dikutip dari Pikiran-Rakyat dalam artikel berjudul “Selain Jual Beli Tanah, Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Urus SIM hingga SKCK”.

Jokowi pun meminta Kapolri untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara guna patuh dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Sebagai informasi, rencana pemerintah jadikan BPJS Kesehatan satu syarat pengurusan administrasi tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kabarnya, keputusan BPJS Kesehatan jadi syarat ini merupakan upaya pemerintah guna memastikan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar pada program JKN 2024 nanti.

Diketahui bersama, pelaksanaan JKN diatur pada UU Nomor 40 Tahun 2024 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kini diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU tersebut menyebut, setiap penduduk wajib jadi peserta jaminan kesehatan, termasuk WNA yang kerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

BPJS Kesehatan jadi syarat pemohon mengurus SIM, STNK, dan SKCK, bahkan jual beli tanah ini akan mulai diberlakukan per 1 Maret 2022 nanti.(***/pikiran-rakyat)

Eranasional.com – Setelah lama di tutup polsek kalapanunggal kembali membuka layanan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Kapolsek AKP Djubaedi mengatakan dengan adanya pendistribusian Blanko pembuatan SKCK dari Polres Sukabumi dari semenjak senin sore kamren 08 juni 2020 layanan skck dibuka kembali karena sangat diperlukan oleh masyarakat.

Namun dalam melayani masyarakat yang mengurus skck itu harus tetap memperhatikan protokol kesehatan Standar Operasional Pelayanan (SOP) pelayanan dalam situasi pandemi pencegahan penyebaran virus covid 19.

“Intinya dalam memberikan pelayanan skck kita tetap menerapkan SOP dalam pencegahan, penyebaran virus dengan disiasati dengan tidak berkerumun dengan tidak mengisi blanko dikantor adapun pengisian bisa dimana saja, ketika sudah selesai baru dianter ke kantor.” Kata Kapolsek AKP Djubaedi

“Dengan diminta no tlp si pemohon skck besok atau lusanya bisa dikabarkan untuk pengambilan.”ujarnya. (dasep)