Dalam aksinya tersebut mereka (Para siswa) menuntut para pelaku oknum guru yang terlibat segera diusut tuntas hingga proses hukum lebih lanjut.

Gariel Pravasta Mahardhika selaku rekan kelas korban pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial N, meminta agar aparat hukum berwenang segera bertindak dan memproses hukum terhadap perbuatan bejat yang diketahui dilakukan tenaga pendidik bernama inisial DA dan AFM yang merupakan guru PKN dan Bahasa Inggris di SMA Budhi Warman 2 Jakarta.

“Memang kasus ini pelecehan seksual verbal terhadap rekan sekelas saya. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tapi ini merasa tidak adil dengan penanganan kasus dugaan perbuatan pelecehan verbal oleh pihak pendidik di sekolah,” ujar Gariel Pravasta Mahardhika kepada awak media disela aksi unjuk rasa, di halaman SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Mengenai oknum pendidik yang melakukan pelecehan verbal terhadap rekannya, Gariel mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke tingkat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk bukti dari screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah,” ungkap Gariel.

Sementara itu, Ikhsan salah satu alumni angkatan 32 SMA Budhi Warman II yang ikut hadir mendatangi sekolah mengatakan, dirinya merasa terkejut saat mengetahui informasi tersebut dari beberapa temannya. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk pro ke sekolah maupun pihak yang dirugikan.

“Kami hanya ingin meminta kejelasan saja dari pihak sekolah, terkait status pendidik tersebut, karena belum ada tindakan secara fisik hanya verbal saja. Kalau kita sih, tidak memihak kemana-mana, kita hanya ingin tahu inti permasalahannya saja. Bagaimana penjelasan dari pihak kepala sekolah kalau sudah mengeluarkan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat, itu ada berapa orang,“ katanya.

“Kami hanya ingin kejelasan dari pihak sekolah tentang penanganan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” tambahnya.

Pertanyaan Ikhsan tentang tindakan yang sudah diambil oleh pihak sekolah sangat relevan, namun bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah.

Terpisah menanggapi hal itu, Kepala SMA Budhi Warman II, Supardi mengatakan bahwa pihak sekolah sudah mengambil tindakan terhadap oknum guru yang terlibat, yaitu dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Terkait masih adanya salah satu oknum guru lagi yang belum ditindak atau belum terdeteksi. Pihak sekolah enggak berkomentar lebih banyak, namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan akan segera mengambil tindakan jika memang itu terbukti terhadap oknum guru tersebut.

“Enggak bisa berbicara dulu ya, kalau yang masalah soal itu. Kan nanti itu sudah ada proses hukum berjalan, kalau memang itu terbukti sudah menjadi hal yang lain lagi pasti, Apakah pihak sekolah perlu memberikan catatan, itu pasti, karena kami juga memiliki buktinya nanti,” pungkas Supardi.

Sementara itu, Penasehat Hukum korban dugaan pelecehan seksual berinisial (N), Wanda Alfatih Akbar menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah serta didampingi aparat berwenang. Hal itu dilakukan guna memverifikasi laporan yang telah dibuat di Polresta Metro Jakarta Timur terkait dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa kliennya.

“Kami dengan pihak korban dan keluarga ingin memastikan, bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan oknum guru yang terlibat dihukum sesuai dengan peraturan. Mereka (keluarga) juga ingin memastikan bahwa korban agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” ujar Wanda Alfatih Akbar usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah di SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Lebih lanjut Wanda menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberhentikan dua oknum guru yang terlibat. Namun masih ada kemungkinan akan bertambahnya pelaku lain lagi, karena diketahui sejauh ini masih ada yang menjadi korban tapi memilih diam dan belum berani melapor.

“Kami, pihak korban dan keluarga ingin memastikan. Bahwa semua korban harus mendapatkan keadilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan,” tegasnya.

Menurut keterangan pihak korban (N), Wanda menceritakan bahwa kasus ini bermula dari orang tuanya yang baru mengetahui atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (N).

“Kejadiannya itu berawal dari masalah chat ujaran jorok dan tak senonoh di salah satu Group Komunitas WhatsApp bernama ZOORPSRDIE yang anggotanya terdiri dari 9 orang, ada siswa ada juga dari guru atas nama DA guru PKN dan AFM atau Mister Al, guru bahasa Inggris saat itu di bulan Maret 2025 dan pada Juli 2025 korban (N) berpindah sekolah,” ungkap Wanda.

Maka dengan itu, korban (N) melalui Penasehat Hukumnya, Wanda Wanda Alfatih Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan ujaran dengan tulisan tak senonoh di group pesan ini tak hanya sebatas pemecatan tidak hormat saja. Akan tetapi membawanya ke ranah hukum Kepolisian bahkan hingga ke meja hijau.

Sebagaimana diketahui pihaknya telah melaporkan pelaku oknum guru kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan laporan Polisi dengan Register Nomor : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, terhitung sejak Senin 2 Februari 2026 atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak.

“Jadi pasal yang kita laporkan di Polres itu ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan laporan Pasal 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 76 C dan 80 dua-duanya untuk perlindungan anak,” tegasnya.

“Yang mana untuk merincinya itu adalah terkait perlindungan anak ibaratnya, tindakan-tindakan yang mengarah ke verbal, yang dapat mengakibatkan Trauma Psikis terhadap anak, akan dapat diancam hukum pidana sesuai dengan jeratan pasal yang berlaku tersebut. Kalau untuk estimasi hukuman, nanti biar penyidik yang menentukan, karena proses hukum ini sudah kita serahkan semuanya ke aparat hukum,” pungkas Wanda. (**)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sebanyak 280 pelajar dari seluruh SMA/MA/SMK di Kota Palangka Raya, antusias mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Palangka Raya tahun 2023. Membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya dalam kesempatan itu, Urianinu menyampaikan, program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

“Karena itu melalui Paskibraka, putra-putri terbaik Kota Palangka Raya dapat menjadi calon pemimpin yang memahami Pancasila, dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila serta menjadi teladan di kalangan generasi muda,” katanya.

Disampaikan pula, Paskibraka tidak hanya identik dengan performa fisik (jasmani) tetapi juga karakter dan mental. Melalui Paskibraka menjadi salah satu cara meningkatkan mental dan disiplin generasi muda.

Sementara itu dalam laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya, Boy Yepthanius, menyampaikan, jumlah kebutuhan Paskibraka Kota Palangka Raya Tahun 2023 yakni sebanyak 72 orang.

“Tahun ini rekrutmen Paskibraka mulai tingkat daerah sampai tingkat nasional, diwajibkan melalui tahapan seleksi. Salah satunya seleksi program Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP),” sebutnya.

Dikatakan pula, dalam rekrutmen Paskibraka dilakukan dengan lebih terstandar dan transparan dengan dukungan aplikasi berbasis teknologi yaitu aplikasi transparansi Paskibraka.

“Seleksi Paskibraka ini sesuai waktu dan tahapan yang sudah ditentukan. Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, kesamaptaan, seleksi PIP dan intelegensi umum serta kepribadian, seleksi kesehatan maupun pengumuman,” jelas Boy Yepthanius.

Hadir pada acara pembukaan seleksi tersebut antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulhikmah Ravieq, unsur Forkopimda dan Perangkat Daerah. Turut hadir Kabid Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Nining, Kabid Poldagri, Januardi, Ketua Forum Bela Negara (FBN) Kota Palangka Raya Mambang I Tubil dan undangan lainnya. **

Eranasional.com – Asep Sudarsono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III mengatakan sekitar 1250 calon siswa belum mendapatkan akun untuk masuk ke SMA/SMK negeri di wilayah kota dan kabupaten Bekasi.

Hal itu dikarenakan banyak calon siswa yang berasal dari DKI Jakarta yang ingin bersekolah di wilayah Bekasi, sehingga mereka belum memiliki akun sebagai syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah dimulai sejak 6 Juni hingga akhir Juni mendatang.

“Untuk mengakomodir keinginan calon siswa yang ingin mendaftar ke SMA/SMK di wilayah Bekasi, maka kami memfasilitasi dengan membuatkan akun untuk calon siswa yang berasal dari luar Jawa Barat yang sebagian besar berasal dari DKI Jakarta,”ujar Asep Sudarsono saat ditemui Eranasional.com di ruang kerjanya, Selasa (7/6).

Menurut Asep Sudarsono PPDB di Bekasi menerapkan dua gelombang yakni, gelombang pertama 6 Juni sampai 10 Juni yang diprioritaskan untuk calon siswa afirmasi atau yang kurang mampu secara ekonomi dan juga calon siswa yang berprestasi.

Sedangkan pada gelombang kedua 23 Juni sampai 30 Juni khusus untuk PPDB berdasarkan zonasi.

Di wilayah Bekasi yang meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III memiliki 96 SMA/SMK dan 2 SLB. Untuk penerimaan calon peserta didik SMA/SMK kursi yang tersedia sekitar 35.882.

Dengan diberlakukan zonasi pada PPDB di tahun 2022, maka status sekolah unggulan sudah tidak ada karena calon siswa yang masuk berdasarkan kedekatan lokasi rumah dan sekolah yang dituju.

Namun menurut Asep Sudarsono di wilayah Bekasi, SMA yang sebelumnya berpredikat unggulan sekian lama tapi sejak PPDB diterapkan berdasarkan zonasi ternyata SMA tersebut masih mampu berstatus sebagai SMA unggulan. (Prasetyo S)