DEPOK, Eranasional.com – Bagi siswa yang akan mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Depok, bisa cek 22 SMA Negeri dan Swasta terbaiknya sebagai referensi. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah memiliki daftar sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK tertinggi tahun 2022 lalu. Termasuk 22 sekolah di antaranya ada di Kota Depok.

Berikut daftar 22 SMA Negeri dan Swasta terbaik di Kota Depok yang bisa dijadikan sekolah tujuan di PPDB 2023.

22 Sekolah SMA Negeri & Swasta Terbaik di Kota Depok:

1. SMAS Islam Terpadu Nurul Fikri
Nilai total : 572,332
Ranking nasional: 123
Ranking provinsi: 18

2. SMA Budi Cendekia Islamic School
Nilai total : 561,491
Ranking nasional: 189
Ranking provinsi: 25

3. SMAS Islam Dian Didaktika
Nilai total : 561,296
Ranking nasional: 192
Ranking provinsi: 26

4. SMAN 1 Kota Depok
Nilai total : 560,653
Ranking nasional: 197
Ranking provinsi: 28

5. SMA Ibnu Hajar Boarding School
Nilai total : 553,583
Ranking nasional: 255
Ranking provinsi: 34

6. SMAN 3 Kota Depok
Nilai total : 548,737
Ranking nasional: 284
Ranking provinsi: 36

7. SMAS Mardi Yuana Pancoran Mas
Nilai total : 547,685
Ranking nasional: 294
Ranking provinsi: 40

8. SMAN 2 Kota Depok
Nilai total : 536,735
Ranking nasional: 423
Ranking provinsi: 68

9. SMAS Avicena Cinere
Nilai total : 533,544
Ranking nasional: 478
Ranking provinsi: 77

10. SMAS IT Nururrahman
Nilai total : 532,756
Ranking nasional: 488
Ranking provinsi: 78

11. SMAN 4 Kota Depok
Nilai total : 528,221
Ranking nasional: 587
Ranking provinsi: 97

12. SMAS Yaspen Tugu Ibu
Nilai total : 527,374
Ranking nasional: 622
Ranking provinsi: 104

13. SMAN 12 Kota Depok
Nilai total : 525,962
Ranking nasional: 645
Ranking provinsi: 108

14. SMAN 6 Kota Depok
Nilai total : 525,637
Ranking nasional: 653
Ranking provinsi: 112

15. SMAN 5 Kota Depok
Nilai total : 525,231
Ranking nasional: 659
Ranking provinsi: 113

16. SMAN 8 Depok
Nilai total : 524,833
Ranking nasional: 669
Ranking provinsi: 116

17. SMAS Bintara Depok
Nilai total : 523,197
Ranking nasional: 703
Ranking provinsi: 120

18. SMAS Cakra Buana
Nilai total : 521,650
Ranking nasional: 743
Ranking provinsi: 129

19. SMAS Sejahtera 1 Depok
Nilai total : 518,602
Ranking nasional: 821
Ranking provinsi: 144

20. SMA Putra bangsa
Nilai total : 517,352
Ranking nasional: 862
Ranking provinsi: 155

21. SMA Negeri 10 Depok
Nilai total : 516,257
Ranking nasional: 898
Ranking provinsi: 163

22. SMA Muhammadiyah 04 Depok
Nilai total : 516,040
Ranking nasional: 903
Ranking provinsi: 165

Nah, itulah daftar 22 SMA Negeri & Swasta di Kota Depok berdasarkan nilai UTBK yang dirilis LTMPT. Sebelum mendaftar pastikan kamu untuk memenuhi dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam PPDB 2023.

Pertama, calon siswa kelas 10 SMA atau SMK harus berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kedua, calon siswa harus sudah menyelesaikan kelas 9 SMP atau yang sederajat.

Bila sudah, detikers bisa melanjutkan pendaftaran di PPDB 2023 yang akan dibuka nanti. Ada sekolah incaranmu warga Kota Depok? Semoga berhasil dan bisa masuk sekolah impianmu ya detikers!

BEKASI – penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sekolah SMAN dan SMK di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, DPP NGO TOPAN AD mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk melaporkan Kepala Sekolah terkait karena telah diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Sebanyak enam sekolah yang dilaporkan ke Kejari Kota Bekasi yakni SMAN 10, SMAN 14, SMAN 4, SMKN 11, SMKN 5, dan SMKS Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi.

Ketua Umum TOPAN AD, Muara Sianturi SE mengatakan pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Bekasi karena dari Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah tidak melaksanakan Pergub Provinsi Jawa Barat dan dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap dana BOS pada tahun 2020.

“Dari hasil observasi kami dilapangan, kami temukan adanya penyimpangan yaitu adanya pungutan awal tahun dan iuaran bulanan masih berlaku di Kota Bekasi”, kata Muara Sianturi saat diwawancarai wartawan seusai pelaporan dugaan korupsi di Kejari Kota Bekasi.

Muara Sianturi juga menjelaskan dugaan korupsi pada sekolah SMAN dan SMK tersebut berkisaran puluhan miliar rupiah. Serta iuran pendidikan senilai 150 ribu hingga 300 ribu per bulan.

“Pungutan iuran dilakukan mulai Juli 2020 hingga sekarang. Maka dari itu dengan adanya pelaporan ke Kejari agar tahun ajaran baru iuran itu dihilangkan”, terangnya.

Muara Sianturi juga melanjutkan, bahwa Kejari Kota Bekasi dalam hal ini harus responsif terhadap laporan yang terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan pihak terlapor, yakni oknum terkait dalam laporan tersebut.

“Ya, kita sebagai LSM akan mengawal perkembangan kasus ini sesuai porsi dan tupoksi kita, jika laporan tersebut tidak di gubris oleh Kejari Kota Bekasi, saya akan melaporkan ke Jaksaan Pengawasan (Jamwas), Kejati dan Kejagung,” tegasnya.

Ketum TOPAN AD juga berharap semoga kedepanya pendidikan di kota Bekasi bersih dari pungutan kepada siswa yang memberatkan orang tua siswa apalagi dalam kondisi pandemi covid-19.

Sementara itu dari Sekjen TOPAN AD, Tuani Saut Siagian SH berharap agar semoga ini tidak terjadi lagi di pendidikan di Kota Bekasi terkait penyelewengan anggaran yang sudah disebutkan tadi dan jelas.

“Dan berharap bisa hilang iuran pendidikan agar tidak memberatkan para orang tua siswa,” tukasnya.

Pewarta: Agung Nugroho