Penggerebekan yang dilaksanakan pada Minggu (1/11/2026) dini hari ini berlokasi di Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.

Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan ribuan liter solar bersubsidi yang diduga didapatkan secara ilegal beserta satu unit truk modifikasi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat melalui layanan darurat Call Center 110 yang mencurigai adanya aktivitas penimbunan migas. Merespons aduan tersebut, tim gabungan Satreskrim dan SPKT Polres Pekalongan Kota langsung mendatangi gudang yang dimaksud.

Namun, saat petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP), para pelaku maupun penjaga gudang sudah tidak berada di lokasi.

Kasatreskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Husen Asnawi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih fokus mendalami kepemilikan barang bukti serta jaringan di baliknya.

“Begitu mendapatkan laporan dari masyarakat, tim bergerak ke TKP, namun di lokasi sudah tidak ada orang. Di sana kami menemukan ribuan liter solar yang diduga hasil pengoplosan minyak, tetapi kami masih harus menyelidikinya lebih lanjut,” jelasnya di Mako Satreskrim, Senin (2/11/2026).

Dalam operasi penindakan ini, polisi menyita total barang bukti solar mencapai 9.980 liter dari berbagai wadah penyimpanan. Rinciannya meliputi 5 kempu penuh, 2 kempu setengah terisi, 6 kempu kosong, serta 256 galon air mineral ukuran 15 liter.

Selain itu, turut disita 4 jerigen berkapasitas 35 liter, 2 mesin pompa air, hingga satu unit truk pengangkut. Terkait asal-usul pasokan solar subsidi tersebut, pihak kepolisian mengaku masih menghadapi kendala karena belum memeriksa pemilik aslinya.

“Kendalanya kami harus bersabar karena belum tahu solar ini diambil dari mana, apakah dari pom bensin atau sumber lain. Kami belum bisa memastikannya karena belum bertemu dengan pihak yang memiliki solar tersebut,” imbuh AKP Husen.

Meski demikian, pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini secara transparan tanpa ada yang ditutupi.

AKP Husen juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat agar jaringan mafia migas ini bisa segera terungkap secara terang-benderang.

“Jadi kita mohon doa dari masyarakat, yakinlah bahwa Polres Pekalongan Kota akan bekerja secara profesional dalam menangani setiap tindak pidana demi keadilan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

Pria bule itu bersitegang dengan petugas SPBU karena ditolak mengisi bahan bakar solar secara penuh.

Peristiwa tersebut terjadi di SPBU Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, pada Sabtu (1/11/2025) sekitar pukul 10.00 WITA.

Saat itu, bule berambut pirang tersebut datang bersama istrinya menggunakan mobil dan meminta tangki kendaraannya diisi penuh dengan solar.

Namun, permintaannya ditolak petugas karena ia tidak memiliki barcode sebagai syarat pembelian BBM bersubsidi. Penolakan itu memicu kemarahan bule tersebut yang merasa mampu membayar pengisian secara penuh.

“Bule itu marah karena ditolak mengisi solar. Ia tidak bisa menunjukkan barcode, sementara petugas hanya bisa melayani pembelian senilai Rp400 ribu,” ujar Kapolsek Kahu, Iptu Andi Muhammad Amir, kepada wartawan saat dihubungi, Minggu (2/11/2025).

Andi menjelaskan, ketegangan antara bule dan petugas SPBU dipicu kendala komunikasi. Petugas SPBU kesulitan memahami bahasa Inggris, sementara bule tersebut tak memahami bahasa Indonesia.

“Ini hanya kesalahpahaman saja antara bule dengan petugas SPBU. Tidak ada tindakan kekerasan, hanya bersitegang adu mulut karena miskomunikasi,” jelasnya.

Dalam video yang beredar, tampak bule berkacamata itu sempat turun dari mobilnya dengan wajah marah sambil menunjuk petugas SPBU.

Ia juga terlihat mengepalkan tangan dan berteriak dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menenangkan situasi.

Seorang wanita terdengar menyarankan agar petugas tetap mengisi BBM untuk kendaraan bule tersebut agar keributan tidak berlarut.

Setelah beberapa saat bersitegang, bule itu akhirnya meninggalkan lokasi SPBU. Polisi memastikan situasi sudah kondusif dan tidak ada insiden lanjutan setelah kejadian tersebut. (*)

Pertamina terus melakukan upaya terbaik untuk melayani kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat dengan terus bekerja sama dan melibatkan stakeholders terkait.

Sebagaimana diketahui, saat ini peningkatan aktifitas transportasi dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat hampir di seluruh wilayah terus terjadi.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan angka kendaraan bermotor untuk wilayah Sulawesi Selatan dari tahun ketahun terus meningkat.

Di tahun 2023, untuk kendaraan roda dua bertambah 3 juta dari 3,7 juta kendaraan sebelumnya ditahun 2022.

Sedangkan kendaraan roda empat mobil penumpang bertambah sebanyak 48 ribu ditahun 2023 dari sebelumnya 559 ribu ditahun 2022.

Pertamina berupaya menjamin ketersediaan BBM di wilayah Sulsel yang mana dipenuhi dari unit bisnis Pertamina yaitu di Integrated Terminal Makassar, Fuel Terminal Parepare dan Fuel Terminal Palopo.

Untuk kondisi hari ini, Selasa 15 Oktober 2024 stok Solar sebanyak 17,1 ribu Kilo Liter (KL), Pertalite 32 ribu KL, Pertamax 2,6 ribu KL, Pertadex 200 KL dan Pertamax Turbo 32 KL. Kondisi stok tersebut dalam kondisi stok yang relatif aman.

Masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan, Pertamina mengupayakan stok BBM di SPBU tercukupi, Pertamina menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

“Feeling saya belum 1 Oktober 2024,” kata Bahlil, Jumat 20 September 2024.

Kata dia, saat ini pihaknya masih membahas aturannya secara detail agar aturan tersebut benar-benar mencerminkan keadailan.

“Apa yang saya maksudkan keadilan, targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran Jangan sampai tidak tepat sasaran Formulasinya seperti apa. Harus sampai tingkat petani, nelayan,”jelasnya.

“Nah karena itu sekarang kita lagi godok Yang insha Allah kalau sudah selesai saya kabarin,” ucap dia.

Sebagai informasi, pernyataan Bahlil ini berbeda dengan yang sebelumnya diungkapkan Bahlil bahwa rencana pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

Ia juga menekankan bahwa rencana itu akan diimplementasikan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

“Rencananya begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan keluar, permennya keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” jelas Bahlil Raker bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024 lalu.

Kendati demikian Bahlil mengaku belum dapat memastikan soal skema pembatasan tersebut.

Termasuk mengenai kendaraan apa saja yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi.

“Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail,” tambahnya.

Sebab menurutnya, yang terpenting ialah BBM bersubsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, yakni golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Kalau seperti kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos,” tegasnya. []

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Iptu Johannes Sihombing mengatakan, pelaku berinisial SR (54) adalah warga Kecamatan Matatam Baru.

Diketahui, SR membeli solar seharga Rp6.800 dan dijual kembali ke nelayan seharga Rp8.200 per liter.

“Pelaku sudah kita amankan hari Rabu kemarin. Pelaku penimbunan BBM jenis solar,” kata Johannes, Jumat, 19 Januari 2024.

Diceritakannya, kasus ini terungkap berawal dari seorang pengendara sepeda motor yang tertangkap tangan mengangkut enam jerigen solar.

“Pengendara sepeda motor tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kegiatan pengangkutan BBM itu,” ujarnya.

Kepada polisi, pengendara sepeda motor tersebut mengaku hanya diperintahkan oleh SR untuk mengantarkan enam jerigen tersebut ke seseorang.

“Total isi jerigen tersebut 200 liter akan diantarkan ke daerah Kuala Penet, Kecamatan Labuhan Maringgai,” tutur Johannes.

Dari pengakuan pengendara tersebut, polisi menangkap SR saat sedang membeli solar di salah satu SPBU menggunakan satu unit truk.

Johannes mengatakan, BBM bersubsidi ini dijual kembali seharga Rp8.200 per liter atau lebih tinggi dari harga normal sebesar Rp6.800 per liter.

Johannes mengatakan, pihak tengah menyelidiki lebih dalam untuk mengetahui keterlibatan pihak-pihak lainnya.

“Kita masih kembangkan kasus ini,” jelas Johannes. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mulai Kamis (1/6/2023) Pertamina menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dikutib situs resmi Pertamina, BBM jenis Pertamax di Banten, Aceh, Jateng Yogyakarta, Jatim, Bali NTT, NTB turun menjadi Rp 12.500 per liter.

Pertamina juga menurunkan harga BBM di wilayah, Sumbar, Jambi, Sumut, Sumsel, Bangka Belitung Lampung.

Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalut, Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat, yaitu Rp 12.800 per liter.

Sementara untuk Riau, Kepri, Bengkulu seharga Rp 13.100. Sementara untuk Batam lebih murah yakni Rp 11.900.

Untuk Pertamax Turbo, harga di wilayah Aceh, Banten, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, dan NTT seharga Rp 13.600 per liternya.

Untuk wilayah Riau, Kepri dan Bengkulu seharga Rp 14.200. Untuk Batam seharga Rp 12.900.