Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono yang ikut meninjau secara langsung di SPBE tersebut mengatakan, bahwa sejauh ini distribusi gas melon menjelang Hari Raya Idul Adha lancar sesuai jatah yang dibutuhkan.

Menurutnya, setiap tahun Kota Pekalongan mendapat jatah sekitar 4 jutaan lebih tabung gas. Akan tetapi, distribusi setiap bulan jumlahnya tidak sama, bervariasi sesuai dengan momentum.

“Kami  sudah konfirmasi dengan pihak pertamina, selama ini distribusi lancar sesuai jatah yang diberikan dan tidak ada pengurangan,” terangnya, Jumat, 14 Juni 2024.

Bahkan, kata Supriono, menjelang Idul Adha Pertamina akan menambah kuota 2 persen dan akan didistribusikan pada tanggal 15 dan 18 Juni 2024. Secara data suplai tidak ada pengurangan, jumlahnya tetap sehingga tidak dimungkinkan terjadi kelangkaan.

“Mungkin karena volume penggunaan masyarakat ini lebih tinggi. Misal, 3 hari hanya butuh 1 tabung gas saja. Namun saat ini 1 hari 1 tabung sudah habis, sedangkan waktu distribusi ini konstan atau tetap, hal inilah yang membuat masyarakat mungkin merasa langka,” ujarnya.

Jadi, lanjut dia, frekuensi pembelian masyarakat meningkat untuk waktu distribusi konstan. Selain itu, jumlah pangkalan ini juga lebih banyak di Pekalongan Timur. Jadi, butuh waktu untuk sampai ke wilayah Pekalongan Selatan yang kemarin sempat muncul aduan dari masyarakat.

Dikatakan Supriono, pihaknya juga memastikan bahwa pasokan gas untuk Kota Pekalongan tidak memungkinkan untuk diperjualbelikan atau didistribusikan di luar daerah.

“Karena sudah ada ciri fisiknya khas Kota Pekalongan, tabungnya memiliki tutup berwarna pink. Pangkalan atau agen tidak berani ambil resiko dengan melakukan penjualan untuk luar kota karena sanksinya berat, kerjasamanya akan langsung diputus,” tegasnya.

Lebih lanjut, disampaikan Supriono, setiap pangkalan diwajibkan menjual stok gas melon 80 persen di pangkalan tersebut dan 20 persennya diperuntukkan pengecer.

“Jadi pangkalan harus menjual 80 persen stok di pangkalan, di pengecer tidak boleh lebih dari 20 persen karena pengecer ini masuk ke pasar bebas di luar jangkauan pengawasan Pertamina,” katanya.

Menurut dia, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat lebih aman, baik harga dan kelengkapan, karena pangkalan itu dapat langsung dari agen.

“Untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) di agen yaitu Rp14.250, sedangkan pangkalan Rp15.500. Kalau untuk pengecer, Pertamina tidak dapat mekanismenya. Namun, berdasarkan pantauan harga gas sekitar Rp18.000 sampai Rp20.000,” tandasnya. (em-aha)

DEPOK, Eranasional.com – Tindak lanjut evaluasi persiapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Depok melakukan pertemuan dengan Perangkat Daerah (PD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas rencana target indeks SPBE yang akan naik pada tahun ini.

“Menurut informasi ada rencana kenaikan indeks SPBE dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi 3,45. Tentunya harus ada upaya lebih agar di tahun ini SPBE kita benar-benar bisa naik, sehingga tercapai targetnya. Pada tahun 2022 indeks SPBE Kota Depok yaitu 3,42,” ujar Koordinator Tata Kelola Teknologi Informatika Diskominfo Kota Depok Tri Uvi Fauziah, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan SPBE Tahun 2023, di Aula Badan Keuangan Daerah (BKD) Gedung Dibaleka I, Balai Kota Depok, Rabu (17/05/23).

Sebagai bahan lanjutan, lanjut Tri, pihaknya bersama narasumber yang ahli di bidangnya juga melakukan evaluasi terhadap SPBE di tahun 2022. Apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan akan menjadi catatan khusus untuk ke depannya.

“Pada pertemuan ini juga dibahas perubahan peraturan dari pemerintah pusat terkait metode evaluasi yang nantinya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bersama. Ke depan, kami ingin empat domain yang tertuang bisa dibahas lebih detail, satu per satu,” ungkapnya.

“Seperti, domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen dan domain pelayanan. Akan kami bahas secara bertahap,” paparnya.

Sementara itu, Evaluator Eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Mohammad Iqbal mengatakan, nilai SPBE di Kota Depok dalam posisi baik dan termasuk tinggi di Jawa Barat. Dirinya yakin, tahun 2023 masih bisa ditingkatkan lagi.

“Bagian tata kelola dan bagian manajeman yang harus ditingkatkan serta dioptimalkan,” ujarnya.

“Untuk kebijakan dan layanan software bagus. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa meningkat. Karena indikator SPBE adalah menunjukan layanan berbasis elektronik yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya meningkatkan dan membenahi diri, untuk mendukung upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Ekektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Salah satu langkahnya yaitu mengintegrasikan sejumlah aplikasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di Hotel Grand Preanger, Senin 15 Mei 2023.

Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Diskominfo Kota Bandung, Ayi Mamat Rochmat mengatakan, saat ini Kota Bandung tengah berbenah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk pengintegrasian sistem informasi.

Ayi mengungkapkan, jumlah aplikasi di Kota Bandung yang aktif sebanyak 236 aplikasi, terdiri dari 148 aplikasi layanan publik dan 88 aplikasi administrasi pemerintahan.

Dari 148 aplikasi layanan publik telah diintegrasikan 50 aplikasi. Sedangkan dari 88 aplikasi administrasi pemerintahan telah terintegrasi 36 aplikasi.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 integrasi manajemen pertukaran data dengan menggunakan tools aplikasi Mantra. Namun, sejak tahun 2023, pertukaran data yang semula menggunakan Mantra harus beralih ke sistem yang baru yaitu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang masih dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sistem ini telah menggunakan teknologi terbaru, dan server dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Infomatika Republik Indonesia.

“Dengan beralihnya teknologi dari Mantra ke SPLP maka seluruh integrasi sistem yang ada di Kota Bandung baik internal perangkat daerah, antar perangkat daerah maupun dengan lembaga vertikal wajib menggunakan Sistem Layanan Penghubung Pemerintah (SPLP),” kata Ayi.

Menurutnya, pemanfaatan SPLP ini sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Untuk itu, ia berharap seluruh aplikasi di perangkat daerah dapat segera diintegrasikan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat salah satunya melalui superapps yang dikembangkan Diskominfo.

“Ke depan tantangan kita yakni pengembangan data warehouse dan aplikasi superapps yang sedang dikerjakan oleh Diskominfo menjadi tanggung jawab bersama terutama dalam penyediaan data yang dibutuhkan dari seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat. Penerapan SPBE yang maksimal bisa jadi jalan untuk mengangkat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot empat poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.

“Kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, indeks SPBE dengan indeks-indeks pengukuran yang lain itu punya keterkaitan. Kita cek Denmark dan Finlandia, mereka punya indeks pembangunan e-government yang sangat baik dan faktanya indeks persepsi korupsinya juga menunjukan rapor gemilang,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Ditambahkannya, penerapan SPBE di Indonesia telah diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Aturan ini jadi komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tentu ada urgensi penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, memudahkan warga untuk mengakses layanan publik, yang kedua untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain,” imbuhnya.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan KemenPAN-RB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di berbagai tingkatan dari pusat hingga pelayanan di daerah hanya dalam satu platform.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyakini kemampuan SPBE untuk menekan korupsi di Indonesia. Menurutnya, layanan elektronik yang dibarengi dengan integritas pelayan publik bisa meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa mencegah terjadinya pungli, suap, dsb.

“Namun demikian, sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun tapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma,”ujar Alexander.

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 Fokus 3 diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari kementerian dan lembaga pelaksana aksi. Mereka menandatangani komitmen untuk melaksakan empat aksi pencegahan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksi tersebut sesuai dengan amanat fokus ketiga yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Aksi pada fokus ketiga mencakup penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan; penguatan integritas penanganan perkara pidana; penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD), serta penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit.

Penandatanganan fokus ketiga ini menjadi penutup rangkaian penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 yang digelar sejak 8 Maret 2023.

DEPOK, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masuk dalam 10 besar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terbaik Tahun 2022 kategori Pemerintah Daerah di Indonesia. Capaian ini pertama kalinya di raih setelah penilaian berlangsung setiap tahun, selama tiga tahun terakhir.

“Alhamdulillah Pemkot Depok mendapat predikat ‘baik’ dalam penilaian penerapan SPBE Tahun 2022 dan masuk dalam 10 besar dengan nilai 3,42. Penilaian ini objektif dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto, di ruang kerjanya, Selasa (14/02/23).

Dikatakannya, terdapat peningkatkan nilai jika dilihat dari tahun 2021. Pada tahun tersebut, Pemkot Depok meraih nilai 2,99.

“Jika dilihat pencapaian SPBE di Kota Depok cukup mengalami percepatan yang signifikan. Indeks SPBE Kota Depok pada tahun 2021 sebesar 2,99 selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,42,” terangnya.

Hal itu, lanjut Manto, tidak terlepas dari kerja kolaborasi dan niat yang tulus dari semua Perangkat Daerah, baik Tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Tingkat Kota.

Termasuk dukungan dari Kepala Daerah baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Depok dan seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan, indeks SPBE Kota Depok dapat meningkat lagi. Utamanya, terhadap domain SPBE yang nilainya masih rendah. Antara lain, domain tata kelola SPBE terdiri dari perencanaan strategi SPBE, teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

“Kemudian, penyelenggaraan SPBE, domain manajemen SPBE terdiri dari perencanaan SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi,” jelasnya.

Untuk diketahui, SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Penerapan SPBE ini tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk melaksanakan Perpres tersebut Wali Kota Depok menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

JAKARTA, Eranasionanl.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengawal berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna percepatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Sistem yang menjadi kunci transformasi digital ini butuh dikawal ketat agar tidak ada penyelewengan dalam konteks pengelolaan keuangannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kerap menyebut bahwa optimalisasi SPBE harus bisa menyentuh program strategis pemerintah.

“Digitalisasi Pemerintahan ini menjadi salah satu jalan kita untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia, tata kelola pemerintahan berbasis digital akan memastikan layanan kepada masyarakat menjadi terintegrasi, cepat, tepat dan aman” jelas Menteri Anas, usai pertemuan dengan Anggota III BPK Achsanul Qosasi, di Jakarta, Kamis (02/02).

Percepatan implementasi SPBE ke seluruh sektor tentu perlu diawasi, termasuk dari sisi anggaran. Berkaitan dengan laporan keuangan, Kementerian PANRB memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Menteri Anas menegaskan prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.

Persentase tindak lanjut BPK dari tahun ke tahun relatif baik sampai dengan tahun 2022. Peningkatan Presentase penyelesaian tindak lanjut 2021-2022, Kementerian PANRB masuk peringkat lima besar pada Auditor Utama Keuangan Negara III atau AKN III.

Dari sisi lain, Penggunaan Aplikasi Tindak Lanjut (SiPTL), Kementerian PANRB menduduki peringkat 4 besar pada AKN III.

Dalam kesempatan itu, Achsanul Qosasi mengapresiasi Menteri Anas atas terobosan yang sudah diciptakan. Ia menilai SPBE akan mengurai benang kusut birokrasi yang selama ini menyulitkan masyarakat.

“BPK nanti secara eksplisit akan turun membantu program ini, efektivitas program ini dalam hal pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” tegas Achsanul dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini; Auditor Utama Ahmad Adib Susilo; Kepala Auditorat Poegoeh Yoedo Roesmanto; Inspektur Kementerian PANRB Aan Syaiful Ambia; serta jajaran terkait.

Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot ) Pekalongan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terintegrasi Kelurahan-Kecamatan (SIMPATIKK) versi ketiga atau terbaru untuk mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan peluncuran yang digelar di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Rabu (16/11/2022) ini sekaligus untuk menyosialisasikan pemanfaatan SPBE.

Simpatikk ini merupakan sistem informasi manajemen yang dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan surat keterangan atau pengantar bagi kelurahan yang terintegrasi dengan kecamatan.

Dengan Simpatikk tentunya ada penyederhanaan proses, persyaratan dapat dikirim lewat surel, adanya Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta adanya integrasi dengan data kepegawaian.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan rasa syukurnya, hari ini para lurah dan camat se-Kota Pekalongan hadir dalam rangka peluncuran Simpatikk versi terbaru.

“Mudah-mudahan dapat diimplementasikan dan dipraktikkan di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pekalongan. Saat ini indeks SPBE Kota Pekalongan mencapai 2,82. Ini peringkat bagus semoga semakin baik ke depannya,” tutur Aaf.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan, Arif Karyadi menjelaskan bahwa Simpatikkk ini versi baru penyempurnaan sebelumnya. SOP tingkat kecamatan sudah disederhanakan sampai kelurahan.

“Tanda tangan di dokumen, versi lama masih pakai dokumen manual kalau ini TTE,” jelas Arif.

Terkait peningkatan SPBE, memang untuk meningkatkan indeks SPBE ada indikator yang harus dipenuhi. Begitu pula syarat administrasi dan aturan yang berlaku, SOP Kota atau OPD.

“Kita akan ajukan ke Walikota jika ingin SPBE yang ideal. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola Pemerintah Kota Pekalongan agar lebih efisien dan terintegrasi,” tukas Arif. (*)