Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa sejak tahap perencanaan hingga operasional, SPPG Bongoime dibangun dan dijalankan berdasarkan standar nasional yang ditetapkan BGN.

Hal ini menjadi penegasan bahwa program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan sistem pangan terkelola dengan prinsip keamanan, higienitas, dan tata kelola yang ketat.

“SPPG Bongoime menunjukkan bahwa dapur MBG tidak dibangun secara asal. Mulai dari bangunan baru, penggunaan lantai epoxy, sistem pengolahan limbah, hingga alur dapur dan SOP kerja, semuanya mengacu pada Juknis BGN. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” ujar Hida di Bone Bolango, Sabtu (20/12).

Secara fisik dan operasional,  menurut Hida, SPPG Bongoime dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung sesuai standar BGN. Bangunan dapur menggunakan material yang mudah dibersihkan dan anti jamur, seluruh peralatan dapur berbahan stainless steel, serta alur kerja dapur dirancang agar tidak saling bertabrakan antaraktivitas.

“Setiap ruang juga dilengkapi stiker SOP sebagai pengingat bagi relawan agar seluruh proses berjalan konsisten dan terkontrol,” ujar Hida.

Selain itu, dikatakan dia, SPPG Bongoime menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan grease trap, sehingga air buangan tidak mengandung limbah minyak atau lemak dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

“Untuk menjamin kualitas air, dapur juga dilengkapi dengan teknologi ultraviolet sebagai pembunuh bakteri,” tandas Hida.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawati, menilai pentingnya penyampaian informasi yang utuh kepada publik terkait standar tinggi yang diterapkan dalam program MBG.

Menurutnya, kehadiran SPPG seperti di Bongoime menjadi bukti konkret bahwa negara serius dalam membangun sistem pangan yang aman dan modern.

“Publik perlu mengetahui bahwa MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan. Ini adalah program negara yang dibangun dengan standar, diawasi, dan dijalankan secara profesional. SPPG Bongoime menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan secara utuh di lapangan,” kata Molly.

Hida mengatakan Chef yang bertugas di SPPG Bongoime telah mengantongi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

“Sertifikasi ini menjadi penanda bahwa pengolahan makanan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti prinsip keamanan pangan dan pengendalian risiko yang ketat,” ujar Hida dalam keterangan resminya, Sabtu (20/12/2025).

Hida menegaskan bahwa profesionalisme sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan MBG.

“Program Makan Bergizi Gratis dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi. Chef di SPPG tidak hanya memasak, tetapi bertanggung jawab menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi pangan yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Hida.

Menurutnya, kehadiran chef bersertifikat memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Mulai dari pemilihan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian, seluruhnya berada dalam pengawasan tenaga profesional yang memahami risiko dan cara pencegahannya.

Profesionalisme dapur juga tercermin dari sistem kerja yang tertib. Alur dapur disusun jelas, peralatan berbahan stainless steel mudah disterilkan, serta prosedur kerja tertempel di setiap ruang sebagai panduan operasional. Dengan sistem tersebut, kualitas makanan tidak bergantung pada individu semata, melainkan pada standar yang dijalankan secara konsisten.

“Negara ingin memastikan bahwa MBG bukan program coba-coba. Standar SDM menjadi perhatian utama, karena dari dapur inilah kualitas pangan anak negeri ditentukan,” pungkasnya

Dalam operasionalnya, SPPG Bongoime menyerap bahan pangan dari petani dan UMKM lokal, sehingga menciptakan rantai pasok pendek yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi desa. Pola ini sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal merupakan bagian tak terpisahkan dari desain Program MBG.

“Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi, tetapi juga memberi dampak ekonomi. Melibatkan UMKM dan petani lokal adalah strategi agar program ini memberi manfaat berlapis, baik bagi penerima manfaat maupun bagi masyarakat di sekitar SPPG,” ujar Hida di Bone Bolango, Sabtu (20/12).

Selain mendukung UMKM dan petani, keberadaan SPPG Bongoime juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Warga dilibatkan dalam berbagai peran operasional dapur, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pendukung layanan lainnya, sehingga memberikan sumber penghasilan tetap bagi keluarga di sekitar lokasi.

Akses jalan yang mudah menuju SPPG Bongoime turut mendukung kelancaran distribusi bahan pangan dan hasil olahan. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, proses pengiriman dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu, menjaga kualitas pangan sekaligus menekan biaya logistik.

Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Karantina Indonesia, Gladys Peuru, menilai model pengelolaan SPPG Bongoime menunjukkan sinergi yang baik antara program nasional dan penguatan ekonomi lokal.

“Ketika program nasional dijalankan dengan melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal, maka dampaknya akan terasa langsung di tingkat desa. Model seperti ini penting untuk menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat,” kata Gladys.