Ahmad menekankan pentingnya pengelola dapur mandiri memiliki organisasi untuk mendapatkan edukasi teknis. Melalui asosiasi ini, para mitra dapat menerapkan standar pengolahan makanan yang higienis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain aspek teknis, wadah ini berfungsi sebagai sarana advokasi agar seluruh pemilik dapur memahami regulasi secara seragam.

“Kami ingin dapur-dapur mitra bekerja secara profesional. Melalui wadah ini, para pengelola bisa saling berbagi ilmu agar kualitas masakan tetap terjaga dan higienis,” ujar Ahmad Sudiyono.

Mengenai sertifikasi halal, Ahmad mengingatkan bahwa SPPG wajib mematuhi standar hukum yang ketat. Berbeda dengan pelaku UMKM, sertifikasi tingkat lembaga menuntut pengawasan menyeluruh mulai dari pemilihan bahan hingga penyajian. Ia mendorong setiap pengelola dapur menggandeng tenaga ahli agar operasional mereka tetap sesuai aturan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Sertifikasi halal untuk lembaga jauh lebih kompleks karena prosedurnya sangat mendetail. Oleh karena itu, setiap dapur memerlukan pendampingan profesional guna menjalankan amanah undang-undang,” imbuhnya.

Nantinya, asosiasi ini juga akan memfasilitasi diskusi antar-mitra mengenai kendala infrastruktur, seperti pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Para pengelola dapat bertukar pengalaman dalam menciptakan dapur ramah lingkungan yang tetap efisien secara biaya.

Akhirnya, kehadiran organisasi resmi ini akan mempercepat penanganan berbagai hambatan teknis di lapangan. Sinergi kuat antar-mitra memastikan program pemenuhan gizi di Jember berjalan sukses dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan generasi muda.