Terbaru, Dedy menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok dari jabatannya karena dianggap melanggar surat edaran gubernur terkait larangan study tour ke luar provinsi.

Dia menegaskan bukan hanya Kepsek 6 yang dicopot namun akan mencopot semua kepsek lainnya yang melanggar surat edaran tersebut.

Diketahui SMAN 6 Depok mengadakan study tour ke luar provinsi yang bertentangan dengan surat edaran gubernur.

Bahkan siswa juga diharuskan membayar Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Dedi, SMAN 6 Depok melanggar surat edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/Kesra yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin sebelumnya.

“Kalau pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat Pak Bey, Pj Gubernur lama. Surat itu dibuat ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater Subang,” tegas Dedi, dikutip Minggu 23 Februari 2025.

Selain mencopot kepala sekolah SMAN 6 Depok, Dedy pastikan sekolah juga bakal diaudit oleh Inspektorat Jabar untuk menyimpulkan sanksi apa yang akan diberikan.

“Kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit. Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” tegasnya.

Bukan hanya SMAN 6 Depok, Dedi menegaskan sanksi tersebut berlaku untuk sekolah lainnya di Jabar.

Dedi bahkan meminta Sekda Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.

“Pokoknya berlaku seluruh bukan hanya SMAN 6 Depok saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua,” tegas Dedi.

“Pak Sekda identifikasi sekolah yang seluruhnya memberangkatkan pergi ke luar provinsi, yang bertentangan dengan edaran gubernur. Jadi bukan melanggar ketentuan yang saya buat, tapi edaran Pj Gubernur Jabar,” sambungnya.

Sementara Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, seluruh ASN diwajibkan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Hal itu bahkan diatur dasar hukumnya.

“Yang jadi dasar hukum PP 94 2021 dan Peraturan BKN 6 2022 menegaskan bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang,” ucap Herman. []

Dalam surat edaran Nomor 420/278-Huk Tentang Kegiatan Study Tour Pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani Wali Kota Depok, pemerintah Depok mengimbau kegiatan study tour untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat,” tulis edaran bertanggal 13 Mei tersebut.

Pembatasan ini diKecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan.

Dalam SE itu juga, Pemkot Depok mengimbau kegiatan study tour harus memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.

“Dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan terkait kelayakan teknis kendaraan,” lanjut SE tersebut.

Pihak satuan pendidikan negeri atau swasta yang akan menyelenggarakan study tour, agar berkoordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan dan Kepolisian.

“Surat pemberitahuan dimaksud agar diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan dilengkapi bebrapa syarat.”

“Selain itu, tersedianya jaminan asuransi untuk peserta study tour dan surat pernyataan kompensasi dari pihak penyelenggara layanan study tour apabila terjadi kendala teknis.” lanjut SE tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, rombongan pelajar dan guru SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di wilayah Subang, akhir pekan lalu. Ada 64 orang dalam bus tersebut.

“Total seluruhnya dari korban yang terlibat kecelakaan itu ada 64. 64 korban ini terdiri dari 11 yang meninggal dunia, 13 luka berat, dan 40 luka ringan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Jules Abraham Abast di RSUD Subang, Jawa Barat, Minggu (12/5/2024).