Kepastian penangkapan Sudewo disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Senin (19/1/2026).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, usai diamankan, Sudewo langsung dibawa untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan tersebut dilakukan di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Polres Kudus.

“Saat ini yang bersangkutan sedang diperiksa secara intensif oleh tim KPK di Polres Kudus,” katanya.

Ia menegaskan bahwa lokasi pemeriksaan Sudewo berada di Kudus, bukan di Kabupaten Pati, untuk kepentingan teknis penyidikan.

“Kudus,” ujar Budi singkat saat menekankan lokasi pemeriksaan.

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Dalam kurun waktu itu, penyidik akan mendalami peran masing-masing pihak, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan gelar perkara guna menentukan apakah yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT di Pati.

OTT di Pati ini merupakan operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, dalam operasi terpisah di Jawa Timur.

Rangkaian OTT ini menunjukkan bahwa KPK langsung tancap gas melakukan penindakan sejak awal tahun, terutama terhadap dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.

Sebelumnya, KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan OTT pertama pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang.

Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkap bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Sementara itu, OTT kedua pada 2026 dilakukan pada 19 Januari 2026, dengan target Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Maidi bersama 14 orang lainnya.

OTT di Madiun diduga berkaitan dengan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Penangkapan Sudewo menjadi sorotan publik karena yang bersangkutan dikenal luas di daerahnya dan sempat menjadi perhatian nasional setelah viral didemo oleh warganya sendiri dalam beberapa kesempatan sebelumnya.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan murni berdasarkan proses hukum dan alat bukti, bukan atas tekanan publik atau isu yang berkembang di media sosial.

Hingga saat ini, KPK masih menutup rapat detail konstruksi perkara OTT di Pati. Juru bicara KPK menyatakan bahwa penjelasan lengkap mengenai dugaan tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat, serta barang bukti yang diamankan akan disampaikan dalam konferensi pers resmi.

Biasanya, KPK akan mengumumkan secara terbuka hasil OTT bersamaan dengan penetapan tersangka, termasuk pasal-pasal yang disangkakan.

Serangkaian OTT yang dilakukan KPK sejak awal 2026 menunjukkan komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam menindak praktik korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik dan kepala daerah.

Penindakan terhadap kepala daerah kembali menjadi pengingat bahwa sektor pemerintahan daerah masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dengan diamankannya Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga tahun 2026, KPK kembali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk penetapan status hukum Sudewo dan pihak-pihak lain yang terjaring dalam operasi tersebut.

KPK memastikan seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, penjadwalan ulang tersebut merupakan permintaan dari pihak Sudewo, usai yang bersangkutan sempat tak hadir dalam pemeriksaan sebelumnya.

“Dari pemanggilan sebelumnya, yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah teragendakan, sehingga meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang pada tanggal 27 Agustus (2025),” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).

“Sampai saat ini masih terjadwal sesuai dengan tanggal tersebut (27 Agustus 2025), jadi kita bersabar, kita sama-sama tunggu,” bebernya.

KPK, lanjutnya, optimistis politikus Partai Gerindra tersebut akan memenuhi panggilan penyidik.

“Kami meyakini yang bersangkutan, terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW (Sudewo) sendiri, maka kami meyakini saudara SDW juga akan hadir dalam pemeriksaan tersebut,” tegasnya.

Sudewo sejatinya diperiksa sebagai saksi pada Jumat (22/8) pekan lalu, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Meski begitu, Politikus Partai Gerindra tersebut tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang sudah teragendakan sebelumnya dan meminta untuk penjadwalan ulang.

Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, KPK menduga Bupati Pati Sudewo menjadi salah satu pihak yang menerima aliran uang kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub.

“Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” kata Budi, Rabu (13/8).

Dia menyebutkan pihaknya akan mendalami terkait commitment fee tersebut kepada Sudewo.

Di sisi lain, nama Sudewo beberapa waktu terakhir menjadi sorotan karena menaikkan 250 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menuai protes dari warga Pati.

Sudewo kemudian menganulir kebijakan itu dan menyampaikan minta maaf atas pernyataannya.

Meski begitu, warga menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati.

Tuntutan tersebut disampaikan massa dalam demo beberapa waktu lalu di Pati. []

Meskipun, DPRD Kabupaten Pati telah memutuskan menggulirkan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Sudewo.

“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan Undang-Undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” kata Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025) dikutip dari Antara.

Tito mencontohkan pemerintahan di Jember sebelumnya sempat mengalami kasus pemakzulan serupa dengan di Pati.

Saat itu proses pemakzulan terhadap Bupati Jember diproses oleh DPRD. Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Tito pun menambahkan Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat selama menjalankan tugas pemerintahan saat ini.

Tito juga bicara mengenai rencana aksi demo lanjutan warga Pati yang disebut akan digelar pada 25 Agustus mendatang.

Tito mengatakan penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang. Namun, dia mengingatkan kepada warga Pati untuk tidak anarkis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Seperti diketahui, beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

Adapun aksi unjuk rasa masyarakat di Pati sebelumnya terjadi pada 13 Agustus 2025. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Menanggapi tuntutan warganya, Sudewo menolak mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Ia menegaskan tidak bersedia melepaskan jabatannya karena dirinya dipilih masyarakat Pati secara konstitusional.

“Tuntutan kan sudah disampaikan tadi, kalau saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi, tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” tegas Sudewo.

Ia pun menilai demo tersebut menjadi pembelajaran untuk dirinya sebagai bupati dan masyarakat Kabupaten Pati. Sudewo pun mengimbau agar warga menjaga soliditas dan kekompakan.

“Jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati adalah milik semua warga Kabupaten Pati, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati,” ujar Sudewo. []