Eranasional.com- Sebanyak 660 Calon Taruna/Taruni (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diserahterimakan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti pendidikan.

Para catar itu akan mengikuti pendidikan dasar selama sepekan ke depan di sekolah pendidikan calon taruna Lido, Sukabumi. Pasca pendidikan Lido, para Catar kelak akan ditasbihkan sebagai Taruna.

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Sudjonggo berpesan agar para catar tidak cengeng dalam pendidikan baik pendidikan calon taruna selama sepekan maupun pendidikan taruna empat tahun ke depan.

“Jadilah mandiri karena jauh dari keluarga. Jangan cengeng,” pesan Sudjonggo dalam upacara serah terima, Selasa (17/01/2023) pagi.

Lebih lanjut Sudjonggo berpesan kepada seluruh catar untuk mempersiapkan fisik dan mental, untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.

“Tidak perlu berkeluh kesah kesana kemari, karena itu bukan solusi. Laksanakan seluruh kewajiban kalian, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi jalan dan usaha kalian,” ujar Sudjonggo di lapangan upacara BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sudjonggo mengatakan pendidikan catar merupakan momen penting untuk pembentukan karakter, pengembangan diri, dan penajaman potensi peserta didik.

Tujuannya adalah menghasilkan kader Kemenkumham sesuai tata nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).

“Belajarlah sungguh-sungguh, ikuti segala aturan yang telah ditetapkan, dan selalu menjaga nama baik Kemenkumham,” kata Sudjonggo lagi.

Adapun 660 Catar Kemenkumham yang lulus seleksi terdiri atas 350 Catar Poltekip dan 310 Catar Poltekim. Status pendidikan catar baik Poltekip maupun Poltekim adalah Kedinasan di bawah Kemenkumham.

Setelah lolos masa pendidikan catar di Lido, mereka selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 4 (empat) tahun.

Setelah lulus, mereka akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III.

Untuk dapat mengikuti pendidikan kedinasan di bidang teknis pemasyarakatan melalui Poltekip dan teknis keimigrasian melalui Poltekim, dibutuhkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan tertentu yang disaring melalui berbagai tahapan seleksi.

Untuk tahun 2022, proses seleksi dimulai sejak 9 April 2022 hingga pengumuman akhir pada 14 Oktober 2022.

Tahapan meliputi seleksi administrasi;_

Seleksi kompetensi dasar;_

seleksi kesehatan;_

Seleksi kesamaptaan;_

Psikotes;_

Kemudian diakhiri dengan tes wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan.

Pada tahap pendaftaran, tercatat sebanyak 29.700 calon yang mendaftarkan diri. Pada akhirnya, hanya 660 orang yang dinyatakan diterima dan berhak menjalani pendidikan catar.

Bagi masyarakat yang berniat menjadi taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham, seluruh informasi pendaftaran dan tahapan seleksi hanya bersumber dari akun media sosial Instagram resmi Kemenkumham @kemenkumhamri serta website cpns.kemenkumham. go.id

CIBINONG, Eranasional.com- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong terus berupaya melaksanakan pola pembinaan narapidana yang integratif sebagai proses pengembalian hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan setiap WBP menjadi sebuah sistem yang sustainable (berkelanjutan).

Kehadiran UU No. 22 tahun 2022 telah mewarnai pola pembinaan yang dilakukan kepada para WBP dan tidak terlepas kepada para napiter yang ada. Instrumen SPPN sudah diluncurkan sehingga tidak perlu ragu dan khawatir akan objektivitas akan sebuah perjalanan proses pembinaan yang kita terapkan khususnya terhadap para napiter yang ada. Justru tantangan yang besar akan kita hadapi dan menjadi pekerjaan rumah kita justru datangnya internal Pemasyarakatan sendiri yakni bagaimana kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap regulasi yang baru tersebut.

Siang ini (Rabu, 14/09/2022) Direktur Pembinaan Narapidana, dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Thurman Saud Marojahan Hutapea didampingi Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo, Kepala Divisi Pemasyarakatan M. Hilal, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Usman Madjid dan para Stakeholder menyaksikan secara langsung proses Ikrar Setia Terhadap NKRI bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong. Dalam sambutannya, Thurman menyampaikan UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan mandatory kepada kami untuk bagaimana meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian WBP yang ada sehingga diharapkan nantinya mereka kelak untuk: 1. Menyadari kesalahan, 2. Berusaha untuk memperbaiki diri dan 3. Tidak mengulangi tindak pidana.

Lebih jauh Thurman mengatakan kegiatan hari ini merupakan salah satu bentuk kerja atas keberhasilan bersama dalam melakukan pembinaan kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong ini. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti saudara-saudara warga binaan kami telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan semata-mata hanya berkedudukan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Ideologi Nasional, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, dan tidak kalah pentingnya yakni sebagai Pemersatu Bangsa.

Semoga keberhasilan kita dalam pencapaian Tarja tahun ini bisa terus berkesinambungan dengan menjadikan prestasi besar serta pencapaian tarja kita pada tahun 2021 lalu, yaitu sebesar 250% (125 orang Napiter menyatakan ikrar setia kepada NKRI) untuk kita jadikan sebagai representasi maupun motivasi serta semangat untuk terus berkarya dalam bidang pembinaan napiter untuk menuju Pemasyarakatan PASTI MAJU. (Borneo).

BANDUNG, Eranasional.com– Kantor Wilayah ( Kanwil ) Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) Jawa Barat melaksanakan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di Lapangan Hitam Kanwil Kemenkumham Jabar, Jl. Jakarta No.27 Bandung, Rabu ( 17/8/2022 ).

Selaku Inspektur upacara Kakanwil Kemenkumham Jabar Sudjonggo dan diikuti Lengkap Forum Komunikasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat yakni, Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinan, Kadivpas Jabar, M. Hilal, Kadivim Jabar, Yayan, Kadivyankum Jabar, Heriyanto, JF PK Ahli Utama, Dewa. Adalah Plt. Kepala Bagian Umum.

Tak ketinggalan upacara juga diikuti oleh seluruh pegawai Kanwil sebagai peserta dengan Pakaian Tradisional Nusantara sebagai seragam.

Bertindak sebagai Perwira Upacara, Ferry Ferdiansyah serta Kasubbag Program dan Pelaporan, Erwin Wiryawan, bertindak sebagai Komandan Upacara.

Upacara Bendera ini sendiri dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan, serta harus dimaknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya.

Kakanwil Sudjonggo sebagai Inspektur Upacara dalam amanat nya memberikan Apresiasi kepada pegawai yang peroleh penghargaan Satyalancana Karya Satya.

Dalam Amanatnya, Kakanwil Sudjonggo menyampaikan bahwa, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi kepada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 166.191 orang narapidana mendapatkan remisi umum I dan 2.725 orang narapidana mendapatkan remisi umum II atau langsung bebas.

” Sebagai bentuk penghargaan kepada WBP yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, ” kata Sudjonggo.

5 Poin disampaikan Kembali oleh Kakanwil dalam amanatnya terkait dengan pidato Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin.

“Esensinya, kita harus ingat, waspada, serta selalu cermat dalam bertindak. Kita juga harus selalu hati-hati dalam melangkah. Beliau menegaskan bahwa agenda besar bangsa tidak boleh berhenti, langkah-langkah besar harus terus dilakukan dan ini perlu kita dukung bersama oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Berikut hal yang harus dilaksanakan antara lain:

1.Mendukung program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam;

2. Mendukung program optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau;

3. Mendukung program perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat;

4. Mendukung program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa segera naik kelas melalui digitalisasi, pendaftaran e-katalog pada pelaku UMKM, serta penggunaan Prociuk Dalam Negeri bagi lingkungan; dan

5. Mendukung sepenuhnya proses pembangunan lbu Kota Nusantara sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pemindahannya.

“Mengakhiri sambutan ini, mari kita semua mendoakan semoga negeri terindah Indonesia tercinta, wabil khusus keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran serta senantiasa berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melanjutkan pengabdian dan perjuangan mencapai tujuan negara.” Pungkas Kakanwil menutup sambutannya.

BANDUNG, Eranasional.com- Kakanwil Kemenkumham Jabar, Sudjonggo, didampingi oleh Kadivpas Kemenkumham Jabar, M. Hilal, hari ini, Rabu, 10 Agustus 2022, hadiri Kegiatan Harmonisasi ke -2 Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Pemasyarakatan, Bersama dengan Tim Pokja Pembentukan Permenkumham Intel PAS dari Ditjen Pemasyarakatan, Tim ICITAP, dan Kepala UPT Pemasyarakatan Bandung Raya, bertempat di El Royal Hotel Bandung.

Sebelum kegiatan dibuka oleh Direktur Keamanan dan Ketertiban (Dirkamtib) Ditjen PAS, Abdul Aris, Kakanwil Sudjonggo berkesempatan menyampaikan Sambutan dan Ucapan Selamat Datang, “Merupakan suatu kehormatan Kota Bandung dipilih sebagai tempat pelaksanaan Harmonisasi ke-2 Penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Intelijen Pemasyarakatan ini, selamat datang kami Kanwil Kemenkumham Jabar ucapkan kepada seluruh Tim yang telah hadir”.

Semoga melalui Kegiatan ini diperoleh bekal bagi jajaran Pemasyarakatan untuk memperkuat jajaran pengamanan. Kegiatan-kegiatan Intelijen ini memanang belum nampak pada UPT, semoga setelah ini terkait Intelijen Pemasyarakatan terus berlanjut dan terpolakan di UPT hingga menjadi penggerak bagi Organisasi ke arah yang semakin baik.” Ungkap Kakanwil.

Dirkamtib Abdul Aris Ketika resmi membuka Harmonisasi ke-2 Penyusunan Permenkumham tentang Intelijen Pemasyarakatan ini menyampaikan bahwa, “Dengan menempuh beberapa kali rangkaian dimulai dari 4 kali FGD dan 2 kali Harmonisasi termasuk saat ini yang akan kita lakukan, semoga Permenkumham tentang Intelijen Pemasyrakatan dapat terbentuk dan akurat serta berguna bagi Pemasyarakatan agar semakin baik lagi.” Ungkap Dirkamtib yang mewakili Dirjen Pemasyarakatan ini.

Demi mencapai hasil terbaik kegiatan Harmonisasi ke-2 ikut mengundang Narasumber dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, dan pihak Akademisi Universitas Indonesia.

BANDUNG, Eranasional.com- Dalam rangka mendukung pemahaman Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) serta mensosialisasikan Pendaftaran Merek dan Perseroan Perseorangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri acara kegiatan Diseminasi P2HAM dan Pendaftaran Merek & Perseroan Perorangan yang bertempat pada Hotel Savoy Homan, Bandung (Kamis, 04/08/2022).

Acara yang diselenggarakan oleh Biro Humas Hukum dan Kerja Sama (Hukerma) Kemenkumham dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) secara hybrid (luring dan daring) ini, hadir secara langsung Kepala Biro Hukerma Hantor Situmorang, Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Koordinator Kerja Sama Luar Negeri Youngest Non Itah, serta para tamu undangan peserta kegiatan. Dan tentunya kali ini Wakil Direktur RWI Tuti Alawiyah juga turut hadir secara daring melalui Zoom Meeting menyampaikan sambutannya.

Dalam laporan oleh Youngest disampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk menginformasikan hak – hak warga negara di dalam hukum, selain itu juga disampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkumham Jabar, UMKM, Notaris, Akademisi, perwakilan Kelompok Rentan, Direktorat Merek & IG, serta perwakilan lembaga lainnya.

Kakanwil Sudjonggo menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar telah berkomitmen dalam memberi pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, salah satunya melalui aplikasi pelayanan satu pintu yaitu Kabayan Pasti yang mencakup pelayanan hukum, pemasyarakatan, keimigrasian, dan administrasi.

Sudjonggo juga berharap agar acara Diseminasi ini memberi manfaat besar bagi para perwakilan UMKM yang hadir, terutama dalam bidang merek dan perseroan perseorangan, selain itu juga diharap hadirnya pelayanan lebih luas yang tidak membeda-bedakan dan berbasis HAM.

“Kami berharap agar kegiatan diseminasi ini bisa memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pendaftaran merek dan perseroan perseorangan, dan juga diharapkan agar semakkin majunya pelayanan berbasis HAM terutama di wilayah Jawa Barat ini” tutup Sudjonggo dalam sambutannya. (Borneo)

BANDUNG, Eranasional.com- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 4 (empat) orang Notaris Pengganti Wilayah Jawa Barat pada Rabu siang , 29 Juni 2022 dilaksanakan Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo di Ruang Sahardjo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat JL. Jakarta No. 27 Lt. II Bandung, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Administrasi Anggiat Ferdinan.

Sudjonggo dalam sambutannya menyampaikan “Notaris Pengganti dalam melaksanakan jabatannya wajib bertindak objektif dan tidak memihak yang direfleksikan dengan sikap dan perilaku baik ke dalam maupun ke luar demi menjamin otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya”. Menurutnya, Integritas pribadi dan kecakapan profesi merupakan sikap yang harus dijadikan landasan oleh notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya. Integritas pribadi berarti memegang teguh standar profesional notaris yang tidak memihak dan jujur, sementara kecakapan profesi berarti kemampuan untuk tanggap terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum, dan mampu menerjemahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berkewajiban membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium/fee kepada notaris. Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, juga berlaku terhadap notaris pengganti, termasuk Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

“Untuk menjadi renungan kita semua bahwa hasil pekerjaan yang kita laksanakan dengan baik, merupakan kontribusi yang berharga bagi pembangunan bangsa dan negara” Terang Sudjonggo .