Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP, kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan PT KAI dikerahkan untuk membongkar deretan kios serta lapak semipermanen yang berdiri di atas saluran air dan trotoar. Pembongkaran dilakukan dalam rangka menata kawasan sekitar stasiun agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pengamanan Pengawalan (Trantibum Pamwal) Satpol PP Kota Depok, R Agus Mohamad, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

“Penertiban ini untuk mengatasi kemacetan serta mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki,” ujarnya.

Namun, Aripin (57), pengontrak salah satu ruko di Jalan Kartini, mengaku kecewa terhadap pelaksanaan penertiban tersebut. Ia menilai Satpol PP tidak adil karena hanya menertibkan pedagang di sepanjang jalan menuju stasiun, sementara pelanggaran di area depan rukonya dibiarkan begitu saja.

“Saya lihat Satpol PP tebang pilih. Masa hanya pedagang di arah stasiun yang ditertibkan, sementara di depan ruko saya banyak PKL liar yang berjualan tapi tidak disentuh sama sekali. Ada apa ini?” keluhnya.

Aripin juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan lahan parkir di area rukonya. Menurutnya, lahan yang seharusnya digunakan untuk parkir justru disewakan oleh pihak pengelola kepada para pedagang kaki lima (PKL).

“Saya sudah bayar sewa ruko ratusan juta per tahun, tapi parkirannya malah disewakan lagi sama pengelola ke PKL. Ini sudah lama terjadi. Harusnya Pemkot dan Satpol PP lebih jeli, jangan tutup mata,” tegasnya.

Ia berharap Pemkot Depok menindak tegas pengelola yang menyalahgunakan fasilitas umum (fasum) di kawasan ruko tersebut. Aripin menilai, jika lahan parkir difungsikan sebagaimana mestinya, justru dapat menambah pendapatan daerah.

“Kalau dijadikan lahan parkir resmi, Pemkot bisa dapat pemasukan. Tapi kalau terus dibiarkan disewakan ke PKL, masyarakat dirugikan. Tolonglah ditertibkan juga area itu,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Penindakan Satpol PP Kota Depok, Teguh Santoso, mengatakan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal yang bersifat persuasif.

“Iya, ini masih tahap awal. Kita tindak secara persuasif dulu. Berikutnya, kalau tetap ada yang melanggar dan tidak patuh pada aturan, akan kita lakukan pembongkaran paksa,” jelas Teguh.

Saat ditanya mengenai keberadaan pedagang di area depan Ruko Kartini yang belum ditertibkan, Teguh menyebut pihaknya akan menelusuri lebih lanjut status kepemilikan lahan tersebut.

“Saya rasa itu masih ranah wilayahnya ruko. Saat ini kami memang tidak fokus ke situ, tapi nanti akan kami cek apakah lahan depan ruko itu sudah menjadi milik Pemkot atau belum. Kalau sudah milik Pemkot, seharusnya tidak boleh digunakan untuk jualan,” katanya.

Teguh juga mengakui adanya indikasi pelanggaran di area tersebut, terutama terkait dugaan penyewaan lahan parkir kepada pedagang kaki lima.

“Kami sudah mendeteksi ada dugaan pelanggaran karena ada praktik penyewaan lahan itu. Tarifnya pun berbeda antara pagi, siang, dan malam. Pokoknya nanti akan kami dalami lagi,” tandasnya. (**)

Laporan itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

Menurut Sugeng, ada oknum di MA yang diduga memperkaya diri dengan cara memotong honorarium penanganan perkara hakim agung.

“Ini yang mau kami laporkan setelah tindak lanjut diskusi kami. Apakah ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa. Kami laporkan biar ditangani oleh KPK,” ucap Sugeng, Rabu 2 Oktober 2024.

Sugeng menuturkan, selama dua tahun potongan honor yang diterima oleh hakim agung dipotong 40 persen.

“Dimana dari 100 persen honor yang harusnya diterima, hanya 60 persen yang diperoleh hakim agung. Sementara 14,05 persen dibagikan ke tim pendukung seperti asisten dan panitera yang mendukung proses penanganan perkara,” jelas Sugeng.

Kata dia, yang 25,95 persen enggak jelas menguap ke mana, dan digunakan oleh siapa.

“Ini ada potensi dugaan kami pemotongan ini dilakukan atas dasar kewenangan dari pimpinan (Mahkamah Agung atau MA) makanya kami minta (KPK) dalami,” pintanya.

Dalam keterangannya, Sugeng kemudian memastikan laporannya ke KPK disertai dengan bukti-bukti. []

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Bareskrim Polri untuk bersikap tegas tidak memperbolehkan tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra mengenakan masker dan topi saat ditampilkan ke publik.

“Saat ditangkap kemarin kan dia (Dito Mahendra) mengenakan topi yang menutup sebagian wajahnya. Nanti saat konferensi pers, ditampilkan ke publik, jangan pakai topi apalagi masker,” kata Sugeng, kemarin.

Menurut dia hal itu harus dilakukan untuk menjawab bahwa polisi tidak memberikan privellege kepada kekasih Nindy Ayunda tersebut.

“Selama ini kan disebut-sebut Dito adalah orang kuat, dibekingi orang kuat. Untuk membantah itu, dia tidak boleh pakai topi dan kacamata,” ujarnya.

Terpenting, Sugeng mendorong Bareskrim Polri untuk segera menggelar konferensi pers pasca ditangkapnya Dito Mahendra. Dikhawatirkan, jika hal itu tidak dilakukan secepatnya akan menimbulkan kembali kecurigaan di masyarakat.

“Jangan berlama-lama, tampilkan dia ke publik. Beberkan apa saja kasusnya, dan pasal-pasal apa yang akan dijerat,” ucap Sugeng.

Dia menekankan, penting juga Bareskrim menjelaskan dugaan adanya keterlibatan perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus Dito Mahendra ini.

Bareskrim Polri berhasil menangkap Dito Mahendra di sebuah vila di Bali, Kamis (7/9). Saat ditangkap Dito tidak melakukan perlawanan.

Dito Mahendra terancam dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan adanya oknum anggota Polri menjadi beking tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra.

“Mengenai dugaan ada oknum Polri yang membekingi Dito Mahendra, Bareskrim harus memastikan apakah itu benar atau tidak,” kata Sugeng, Jumat (15/9/2023) malam.

Sugeng Teguh menilai transparansi penanganan kasus senpi ilegal kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut penting dilakukan karena beredar rumor Dito memiliki beking.

“Ini yang harus dijawab oleh Bareskrim Polri. Karena beredar di masyarakat ada jenderal polisi yang jadi bekingnya, ada pamen (Perwira Menengah) di Polda Metro Jaya disebut pemilik senpi di Dito. Ini harus dijawab secara transparan,” tegas Sugeng.

Meski begitu, Sugeng memberikan apresiasi kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang berhasil menangkap Dito Mahendra.

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Djuhandhani menangkap Dito Mahendra,” pungkas Sugeng Teguh.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke KPK terkait dugaan graifikasi sebesar Rp7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaan bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wakil Menteri dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng menyebutkan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukuman dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya (asisten pribadi), diterima melalui asprinya,” jelasnya.

“Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum,” sambungnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April-Oktober 2022.

“Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,” ungkapnya.

Respons Wakil Menkum HAM

Menanggapi itu, Eddy Hiariej menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

“Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut Ferdy Sambo memegang rahasia atau kartu truf sejumlah perwira tinggi dikepolisian.

Kartu truf inilah yang dimainkan Ferdy Sambo untuk melakukan proses tawar menawar dengan kata lain bargaining.

IPW menduga kartu truf sejumlah jenderal tersebut bisa dijadikan senjata oleh Ferdy Sambo agar kasusnya dapat dikompromikan.

“Ferdy Sambo pegang banyak data kesalahan polisi. Saya juga pegang datanya. Saya ada data jenderal yang di tangan Sambo,” ujar Sugeng dalam sebuah wawancara seperti dikutip dari channel Youtube Uya Kuya TV pada Rabu, (21/9/2022).

Menurutnya, ada banyak polisi yang takut kepada Ferdy Sambo. Hal Itu dikonfirmasi oleh pernyataan terbuka Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam wawancaranya di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu.

Kapolri menyebut para penyidik ketakutan memeriksa Ferdy Sambo.

“Pak Kapolri sendiri pernah ngomong penyidik itu takut awalnya sama FS. Kenapa takutnya? Takut apa? Takut ditempeleng, takut dipukul, atau takut jabatannya diturunkan? Bukan begitu,” imbuhnya.

Sugeng menambahkan tidak ditahannya Putri Candrawathi diduga bagian dari tawar-menawar yang dilakukan Ferdy Sambo.

Padahal, status Putri saat ini adalah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Mengapa PC tak ditahan? Bisa jadi atau diduga itu bargaining yang dimainkan. Karena Sambo punya kartunya,” tukas Sugeng.

IPW, lanjutnya, tengah mendalami upaya tawar-menawar antara Ferdy Sambo dengan penyidik yang menangani kasus Sambo.