Dalam agenda tersebut, Anies menghadiri silaturahmi bersama pengurus, kader, relawan, dan simpatisan Gerakan Rakyat. Ia juga meresmikan kantor Sekretariat DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar yang berlokasi di kawasan Paropo, Kecamatan Panakkukang.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Banyak wajah lama yang pernah menjadi bagian dari jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 kembali berkumpul. Kini, sebagian dari mereka berada dalam wadah organisasi yang berkembang menjadi partai politik dengan target jangka panjang menghadapi kontestasi nasional berikutnya.

Meski namanya terus dikaitkan dengan Pilpres 2029, Anies tidak secara eksplisit berbicara mengenai pencalonan dirinya dalam agenda tersebut. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih banyak menyoroti pentingnya memperkuat kerja-kerja sosial dan memperluas jangkauan Gerakan Rakyat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih teman-teman di Gerakan Rakyat yang sudah memfasilitasi sehingga niat-niat baik untuk kemasyarakatan ada wadahnya,” kata Anies.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan perubahan. Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.

Dari Relawan Menjadi Partai

Kunjungan Anies berlangsung di tengah proses transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi kendaraan politik formal melalui Partai Gerakan Rakyat. Partai tersebut dideklarasikan pada Januari 2026 dan saat ini tengah membangun struktur organisasi di berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Di Sulawesi Selatan, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda, mengatakan bahwa basis utama organisasi berasal dari jaringan relawan yang terbentuk selama Pilpres 2024. Menurutnya, proses konsolidasi saat ini diarahkan untuk membangun organisasi politik yang lebih permanen dengan akar yang kuat di masyarakat.

Asri menyebutkan bahwa kepengurusan PGR Sulsel telah terbentuk di 18 kabupaten/kota. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi. Di Kota Makassar sendiri, pembentukan struktur hingga tingkat kecamatan disebut telah rampung dan kini bergerak menuju tingkat kelurahan.

“Makassar adalah wajah Sulsel. Karena itu gaung perubahan harus kita menangkan dari kota ini,” ujar Ketua DPD PGR Kota Makassar, Firdaus Malie.

Firdaus menyebut kehadiran Anies menjadi energi baru bagi para relawan yang selama ini menunggu momentum untuk kembali berkonsolidasi. Ia menyatakan banyak kader dan simpatisan merasa rindu bertemu langsung dengan tokoh yang mereka dukung sejak Pilpres 2024.

Wacana Pilpres 2029

Di balik agenda konsolidasi tersebut, arah politik menuju Pemilu 2029 mulai terlihat. Sejumlah pengurus PGR Sulsel secara terbuka menyatakan harapan agar Anies kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Asri Tadda mengatakan bahwa semangat perjuangan yang dibangun sejak Pilpres 2024 masih tetap terjaga. Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjadi kendaraan politik yang mampu mengusung gagasan perubahan dalam kontestasi nasional berikutnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai arah politik partai, termasuk soal pencalonan presiden, akan dibahas melalui forum internal setelah seluruh proses legalitas partai selesai. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) disebut akan menjadi forum strategis untuk menentukan langkah politik PGR ke depan.

Politik dan Kerja Sosial

Menariknya, di tengah berbagai spekulasi politik menjelang 2029, pesan utama yang disampaikan Anies justru tidak berfokus pada perebutan kekuasaan.

Ia menilai Gerakan Rakyat harus tetap hadir sebagai wadah yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Anies, banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, organisasi tidak boleh hanya sibuk membangun struktur politik, tetapi juga harus aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sedang banyak masalah sosial hari ini dan saya berharap teman-teman di ormas Gerakan Rakyat bisa berbuat lebih banyak lagi supaya meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh kader dan simpatisan oleh pengurus daerah. Mereka diminta untuk merangkul lebih banyak masyarakat, menjaga kerukunan, dan memperluas jangkauan gerakan sosial yang selama ini telah dibangun.

Momentum Politik Sulsel

Kehadiran Anies di Makassar juga terjadi di tengah meningkatnya aktivitas politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda nasional, termasuk rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sulsel pada Oktober mendatang.

Situasi tersebut membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian berbagai kekuatan politik nasional. Di satu sisi, agenda pemerintahan berjalan dengan berbagai program pembangunan. Di sisi lain, jaringan politik yang lahir dari Pilpres 2024 mulai kembali mengonsolidasikan diri untuk menghadapi kontestasi berikutnya.

Bagi Gerakan Rakyat dan PGR Sulsel, kunjungan Anies bukan sekadar silaturahmi. Agenda tersebut menjadi simbol bahwa jaringan relawan yang pernah terbentuk masih hidup dan kini sedang bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisir. Namun sebagaimana ditegaskan para pengurusnya, seluruh keputusan strategis tetap akan ditempuh melalui mekanisme resmi partai.

Sementara bagi Anies sendiri, pesan yang dibawanya dari Makassar tampak lebih luas dari sekadar politik elektoral.

“Jangkau semuanya,” pesannya. Sebuah kalimat singkat yang kini menjadi semangat baru bagi jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan dalam menatap perjalanan menuju 2029.

Korban ditemukan dalam kondisi mengapung. Saat dievakuasi, pria tersebut diketahui mengenakan kaus berwarna biru dengan tulisan angka 606 serta celana jeans berwarna biru.

Petugas juga menemukan sebuah dompet di sekitar lokasi jasad. Di dalamnya terdapat sejumlah kartu identitas dan kartu ATM yang diduga merupakan milik korban.

Dari KTP yang ditemukan, pria tersebut diketahui bernama Muhammad Rajif Achdiatsyah, kelahiran 1 Juni 1991.

Dalam dokumen tersebut, korban tercatat beralamat di Jerebusua, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate Selatan.

Sementara pada SIM C yang ditemukan, tercantum alamat korban di BTN Gowa Lestari, Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Meski demikian, kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan identitas korban.

Informasi awal yang diterima polisi menyebutkan bahwa korban bukan warga Kecamatan Manggala.

Kapolsek Manggala Kompol Semuel To’longan membenarkan adanya penemuan jasad pria tersebut.

Menurutnya, penyebab kematian korban masih dalam proses penyelidikan.

Polisi belum dapat memastikan apakah korban meninggal akibat tenggelam atau karena faktor lainnya.

“Untuk penyebabnya masih diselidiki,” ujar Semuel kepada wartawan.

Selain menyelidiki penyebab kematian, aparat juga tengah mengumpulkan keterangan dan informasi untuk mengungkap rangkaian kejadian sebelum korban ditemukan meninggal di kawasan waduk.

Semuel turut mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri yang sesuai agar segera mendatangi Polsek Manggala.

“Bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri tersebut bisa segera datang ke Polsek Manggala,” katanya.

Proses penanganan di lokasi melibatkan BPBD Kota Makassar, Dokpol, serta personel Polsek Manggala. Jasad korban selanjutnya dievakuasi untuk menjalani penanganan lebih lanjut.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan sejumlah pihak guna mengungkap kronologi kejadian dan memastikan penyebab kematian korban. []

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Sulsel Irjen. Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Wakapolda Sulsel, para pejabat utama Polda Sulsel, Wali Kota Parepare, Bupati Barru, Sekda Kota Makassar, Sekda Barru, serta jajaran Kapolres se-Sulsel.

Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengapresiasi para offroader yang tidak hanya menyalurkan hobi, tetapi juga membawa misi sosial sekaligus memperkenalkan potensi pariwisata di berbagai daerah di Sulsel.

“Terima kasih banyak. Saya dengar teman-teman dari offroader semuanya, sambil jalan, sambil camping, juga memperkenalkan potensi wisata serta menyalurkan bantuan sosial di daerah. Mulai dari membantu pembangunan masjid hingga kegiatan sosial lingkungan,” ujar Andi Sudirman.

Ia juga mengimbau para peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di pedesaan maupun kawasan terpencil yang dilintasi, khususnya mengenai pentingnya mencegah kebakaran lahan.

Gubernur Bagikan Dua Motor dan Gelar Kuis

Suasana kegiatan semakin meriah ketika Andi Sudirman memberikan kejutan berupa dua unit sepeda motor kepada peserta offroad.

Selain membagikan hadiah, Gubernur Sulsel juga menggelar kuis interaktif berhadiah bagi peserta yang datang dari wilayah terjauh.

Salah satu momen menarik terjadi ketika seorang peserta asal Surabaya yang memiliki garis keturunan Makassar dipanggil ke atas panggung.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, mempertanyakan kabar yang menyebut sekitar 200 kepala sekolah telah diminta mengundurkan diri.

Menurutnya, jika kebijakan tersebut benar dilakukan, maka perlu ada penjelasan yang transparan dan adil dari pihak terkait.

Ia mengungkapkan, jumlah kepala SMA dan SMK Negeri di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 500 orang. Karena itu, dirinya menilai tidak tepat apabila hanya sebagian kepala sekolah yang diminta membuat surat pengunduran diri tanpa alasan yang jelas.

“Kalau memang benar ada sekitar 200 kepala sekolah yang diminta mengundurkan diri, tentu harus dijelaskan dasar pertimbangannya. Jangan sampai menimbulkan kesan tidak adil,” ujar Indah, Senin (8/6/2026).

Politikus Gerindra itu menegaskan, pengunduran diri tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, terutama apabila kepala sekolah yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran hukum.

Menurutnya, jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah, maka pihak dinas seharusnya menyampaikan secara terbuka bentuk pelanggaran tersebut dan menempuh prosedur yang sesuai.

Indah juga menilai pergantian kepala sekolah merupakan hal yang wajar sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan kewenangan yang berlaku.

Namun, proses tersebut tidak perlu disertai permintaan untuk membuat surat pengunduran diri.

Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan empat lainnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kapolda Sulsel mengungkapkan, kasus ini berawal dari pengamanan tujuh unit truk tangki pada 26 Februari 2026.

Dari hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, petugas kemudian menelusuri pergerakan sebuah kapal tanker yang diduga terkait praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

“Awalnya kami mendapatkan invoice yang hanya mencantumkan muatan sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan, ditemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM subsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar,” kata Kapolda Sulsel saat rilis kasus.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita dua unit kapal SPOB, tujuh unit mobil truk pengangkut, dua unit mesin alkon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti Satu beserta dokumen kapal, serta 120 kiloliter BBM jenis biosolar.

Dari hasil penyidikan, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG.

Selain itu, empat orang lainnya yang diduga terlibat telah masuk dalam daftar pencarian orang, yakni AD, FA, RN, dan MB.

Kapolda juga memaparkan capaian penindakan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi yang dilakukan Polda Sulsel dan jajaran sepanjang Maret hingga Mei 2026.

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 37 laporan polisi berhasil ditangani dengan total 45 orang tersangka.

Barang bukti yang berhasil diamankan hingga 21 Mei 2026 meliputi satu unit kapal tanker, dua unit SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit kendaraan penumpang, enam unit dump truck, 332 jeriken solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG subsidi ukuran 3 kilogram.

Sementara itu, total BBM subsidi yang berhasil disita mencapai 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite.

Adapun rincian barang bukti BBM subsidi yang diamankan oleh Polda Sulsel dan jajaran antara lain 120 kiloliter solar oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel, 5.000 liter solar dan 250 tabung LPG 3 kilogram oleh Polres Luwu, 2.706 liter solar oleh Polres Toraja Utara, 1.900 liter solar oleh Polres Wajo, serta sejumlah barang bukti lainnya yang diamankan oleh polres di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.

Kapolda menegaskan, pihaknya selama ini terus menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi dari media terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi.

“Mungkin kami terlihat diam, tetapi kami tetap bekerja dan konsisten melakukan penindakan. Pengungkapan ini menjadi bukti komitmen Polda Sulawesi Selatan dalam memberantas penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi demi melindungi hak masyarakat,” tegasnya.

Polda Sulsel memastikan akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penyelewengan BBM maupun LPG subsidi yang merugikan negara dan masyarakat. []

Ekspor perdana tersebut dilakukan sebanyak 2 kontainer ukuran 40 feet dengan total muatan mencapai 44.000 kilogram (44 MT) dan nilai ekspor sebesar USD 29.920.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Krisna Wardhana,mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Trimitra Persada Globalindo atas capaian tersebut.

Menurutnya, ekspor perdana menjadi simbol keberanian pelaku usaha lokal untuk memasuki pasar global.

“Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha Sulawesi Selatan memiliki daya saing, kualitas produk, dan kapasitas untuk menembus pasar internasional. Produk berbasis sumber daya lokal Sulsel telah mampu memberi nilai tambah dan diterima pasar global,” ujar Krisna.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ekspor memberikan dampak luas bagi perekonomian, mulai dari membuka akses pasar internasional, meningkatkan devisa negara, mendorong pertumbuhan UMKM dan industri pengolahan, hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

“Hilirisasi komoditas lokal seperti kemiri menjadi arang bernilai ekspor merupakan contoh transformasi ekonomi yang perlu terus diperkuat,” ucapnya.

Melalui program Export Assistance, Bea Cukai Makassar terus berkomitmen mendampingi para pelaku usaha agar mampu menembus pasar internasional melalui kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.

Bea Cukai hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai trade facilitator dan industrial assistance.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan ekspor yang cepat, mudah, dan transparan, memberikan asistensi kepada eksportir baru, serta mendukung pelaku usaha agar semakin siap memasuki pasar global,” jelas Krisna.

Seremonial pelepasan ekspor ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Krisna Wardhana, kepada pimpinan PT Trimitra Persada Globalindo sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan menembus pasar internasional.

Pelepasan ekspor perdana ini juga sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor nasional dan penguatan daya saing produk dalam negeri.

Krisna berharap keberhasilan ekspor perdana ini menjadi langkah awal kerja sama bisnis yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor Sulawesi Selatan bagi Indonesia.

“Kami berharap keberhasilan PT Trimitra Persada Globalindo dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di Sulawesi Selatan. Mari jadikan ekspor bukan lagi sesuatu yang eksklusif, tetapi peluang yang dapat diakses lebih luas oleh pelaku usaha daerah,” pungkasnya. []

Foto kedua pasangan tak biasa itu beredar luas di Media Sosial memicu sorotan publik karena perbedaan usia keduanya yag sangat mencolok.

Sejumlah foto dan video yang beredar memperlihatkan pasangan tersebut tampil dalam balutan busana adat khas Suku Bugis berwarna hijau.

Dalam salah satu video, mempelai wanita tampak bahagia di atas pelaminan. Ia terlihat berjoget dan tertawa sambil menggenggam tangan sang mempelai pria.

Dari informasih yang beredar pasangan dalam video tersebut adalah Bohari (71) dan Tiara (18). Keduanya melangsungkan pernikahan di Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, pada Minggu (5/4).

Seorang warga setempat, Irwansyah, membenarkan kabar pernikahan tersebut. Ia mengaku sempat menghadiri langsung rangkaian acara keduanya.

“Iya betul, yang laki-laki Haji Bohari, kalau yang perempuan namanya Tiara,” ujar Irwansyah, dikutip Selasa (14/4) malam.

Dia menambahkan, gadis remaja tersebut baru saja tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara Bohari sudah 71 tahun dan pengusaha kaya raya.

“Haji Bohari sudah 71 tahun, kalau Tiara baru lulus SMA, tinggal seremoni kelulusan saja yang belum,” ujarnya.

Respons Pemprov Sulsel

Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3ADaldukKB) merespons cepat dugaan perkawinan anak yang viral di media sosial.

Kepala DP3ADaldukKB Provinsi Sulawesi Selatan, Nursidah, mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi setelah menerima informasi terkait dugaan kasus tersebut.

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu perhatian. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan keluarga yang bersangkutan mendapatkan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berupa konseling guna memperkuat ketahanan keluarga serta meminimalkan potensi dampak sosial dan psikologis.

Sebagai infformasih, pernikahan tersebut disebut berlangsung tanpa unsur paksaan dan telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga perempuan.

Kedekatan emosional serta faktor ekonomi diduga menjadi salah satu latar belakang pernikahan tersebut.

Namun demikian, verifikasi lanjutan masih terus dilakukan oleh pihak terkait. []

Tim SAR Gabungan pun dikerahkan untuk melakukan pencarian. Dari informasih yang beredar, Lansia tersebut merupakan warga Dusun Lemoa, Kabupaten Gowa.

Berdasarkan laporan yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar dari Sekretaris Camat Bontolempangan, Al Ashar mengatakan, kejadian hilangnya Lansia tersebut bermula pada Selasa (4/3) sekitar pukul 07.00 WITA. Saat itu korban berangkat menuju sawahnya.

Namun hingga siang hari sekitar pukul 15.00 WITA, korban belum kembali ke rumah. Pihak keluarga kemudian menyusul ke lokasi sawah, namun korban tidak ditemukan.

“Saat dilakukan pencarian awal oleh warga, ditemukan barang milik korban di pinggir Sungai Bilareng,”ujar Al Ashar.

Pada saat kejadian kata dia, kondisi sungai sedang mengalami peningkatan debit air akibat hujan, sehingga korban diduga terseret arus sungai.

Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menjelaskan bahwa tim SAR gabungan terus mengoptimalkan upaya pencarian dengan membagi area pencarian menjadi beberapa sektor sejauh sekitar 2,5 kilometer ke arah hilir dari lokasi semula korban diduga terseret.

“Pada hari kedua operasi, Tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian dengan membagi beberapa Search and Rescue Unit (SRU) untuk memperluas area pencarian,”ujar Anwar, dikutip Minggu (8/3) petang.

Dia merinvi, SRU 1 melakukan penyelaman di beberapa titik sungai, SRU 2 menyisir tepi kiri dan kanan sungai dengan berjalan kaki.

“sedangkan SRU 3 menelusuri sungai menggunakan perahu rafting, dan SRU 4 mengoperasikan drone untuk pemantauan udara,” beber Arif.

Dia menambahkan, upaya pencarian sempat terhenti dikarenakan kendala faktor cuaca yang sedikit menyulitkan tim SAR gabungan.

“Pencarian sempat di hentikan, karena faktor cuaca yaitu hujan yang cukup deras, sehingga tim penyelam tidak mendapatkan visibilitas yang cukup untuk mencari korban di bawah air,” jelas Arif.

“Hingga petang korban belum ditemukan, sehingga pencarian akan dilanjutkan besok pagi dengan jangkauan area ditambah,”pungkasnya.

Sebagai informasih, operasi SAR ini melibatkan berbagai unsur di antaranya Tim Rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar, BPBD Gowa, MRB, FPL Lompobattang, Koramil, Polsek Bongaya, SAR Unhas, SAR UNM serta masyarakat setempat. []

Insiden berdarah itu terjadi saat aparat kepolisian membubarkan aksi perang-perangan menggunakan senjata mainan di Jalan Toddopuli Raya, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar Minggu (1/3).

Informasi yang berhasil dihimpun Holopis.com, korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara Makassar sebelum dinyatakan tewas.

Orang tua korban Desi Manutu (41) mengaku mendapat kabar saat berada di jakarta bahwa anaknya dilarikan ke rumah sakit

“Saya dapat kabar anak saya dilarikan ke rumah sakit Bhayangkara. Namun tidak diberi tau kalau dia meninggal,”jelas Desi, Jumat (6/3).

Namun satu jam kemudian, dia mendapat kabar bahwa anaknya meninggal dan didga ditembak polisi saat membubarkan konvoi remaja.

“Polisi memberi tahu bahwa anaknya ikut konvoi dan tawuran lalu kena tembakan. Saya kaget, kenapa anak saya ditembak, biasanya polisi kasi tembak peringatan ke atas,”geramnya.

Informasih keluarga kata Desi anaknya terkena tembak di bagian pantat. Namun saat itu Desi tidak melihat langsung jenazah anaknya karena sudah berada di dalam peti saat ia tiba di Makassar.

“Mereka bilang terkena tembakan di pantat, tapi saya tidak lihat langsung,”ucapnya dengan lirih.

Desi mengaku melihat wajah anaknya di dalam peti dengan kondisi bengkak, seperti ada benjolan.

Desi mendapat informasih kejadiannya di dekat PLN Jalan Toddipuli Makassar, saat itu anaknya sempat dibawa ke fasilitas kesehatan sebelum akhirnya dirujuk ke RS Bhayangkara Makassar.

“anak saya masih hidup saat dibawa. Dia sempat minta air minum. Tapi kondisinya sangat drop sekali, tidak lama kemudian dia meninggal,”tutur Desi.

Saat ini anaknya sudah dilakukan autopsi. Itu atas permintaan dirinya dan keluarga untuk mengetahui penyebab anaknya meninggal.

“Saya dan keluarga minta di autopsi saat masih di Jakarta. Dan itu sudah dilakukan sambil menunggu hasilnya,”jelsnya.

Desi diberi tau kronologi kejadian bahw awalnya polisi melepskan tembakan ke udara. Namun dalam proses pengamanan, senjata yang dipegang polisi meletus dan mengenai anaknya.

“Katanya mereka tembak ke udara satu kali dan saat memegang anak saya senjata kembali meletus dan mengenai dia. Mereka mengaku tidak sengaja. Sata tidak terima,”geramnya.

Dia berharap proses hukum berjalan dengan transparan dan tuntas.

“Saya harap pelaku diproses hukum. Masa anak saya ditembak kaya teroris. Agar anak saya tenang di alam saya,”harapnya. []

Dari engungkapan kasus tersebut polisi mengamankan 4 pelaku dan 35 unit sepeda motor.

Kasus ini diungkap oleh Unit Resmob Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bantaeng dan Satreskrim Polres Bulukumba.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol Benny Pornika mengatakan, pengungkapan sindikat tersebut berdasarkan 11 laporan polisi yang diterima di Polres Bantaeng, Polres Bulukumba, dan Polda Sulsel.

“Empat tersangka yang berhasil kami amankan yakni, ABD (31), warga Kota Makassar, SL (38), SA (34), dan SS (32), warga Kabupaten Bantaeng. Para pelaku diketahui berprofesi sebagai sopir dan petani,”jelas saat rilis kasus di Posko Resmob Polda Sulsel, Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar, Selasa (3/2/2026) siang.

Dia menambahkan, saat ini tim sedang memburu empat pelaku lainnya yang diketahui sudah melarikan diri.

“Mereka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),”tuturnya

Kasus ini berhasil diungkap bermula dari penyelidikan di wilayah Kabupaten Pangkep. Dari lokasi tersebut, petugas berhasil menangkap satu pelaku berinisial ABD.

Setelah ABD diamankan polisi kemudian mengembangkan kasusnya ke Kabupaten Bantaeng. Di Bantaeng, polisi menangkap tiga pelaku lainnya berinisial SL, SA, dan SS.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avanza, satu unit kunci T, serta 35 unit sepeda motor berbagai jenis.

Adapun rincian sepeda motor yang diamankan terdiri atas 14 unit Yamaha Mio, 12 unit Yamaha NMAX, 4 unit Yamaha Jupiter, 4 unit Yamaha Vega, 2 unit Honda Beat, 2 unit Suzuki Satria, 2 unit Kawasaki Ninja, serta masing-masing satu unit Yamaha Vixion, Honda Vario, dan Honda Supra.

“35 motor ini merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku SL, SA, SS, dan rekan-rekannya yang kini diburu polisi,” jelas Kompol Benny.

Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat Pasal 477 dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muhammad Ali, menambahkan dari total 35 unit sepeda motor yang disita, sembilan unit di antaranya ditemukan di wilayah hukum Polres Bulukumba.

“Untuk sementara ada sembilan barang bukti yang ditemukan di wilayah Bulukumba, namun baru tiga yang teridentifikasi,” jelasnya.

Sementara enam unit lainnya masih dalam pendalaman karena sebagian besar sepeda motor sudah dipereteli, baik dari segi warna maupun identitas kendaraan.

Satu pelaku yang diamankan di Bulukumba berinisial SA merupakan residivis kasus yang sama.

“Mereka ini sindikat yang sudah lama beraksi. Sejak tahun 2017, Komplotannya sudah masuk dalam daftar pelaku pencurian khususnya di wilayah Bulukumba,” bebernya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Iptu Gunawan Amin, menyebutkan dari 35 unit sepeda motor yang diamankan, sebanyak 27 unit ditemukan di wilayah Kabupaten Bantaeng.

“Sebanyak 27 unit kami amankan di Polres Bantaeng, dan tujuh di antaranya sudah ada yang melapor terkait kehilangan kendaraannya,” tutupnya.

Sebagai informasih, rilis kasus ini juga dihadiri Kaur Penum Subbid Penmas Bidhumas Polda Sulsel, Kompol Andi Huseng, Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Iptu Gunawan Amin, dan Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muhammad Ali. []

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan sejumlah pihak terkait, yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (18/12/2025).

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, secara terbuka menyatakan keheranannya karena kerja sama sewa lahan dengan pihak swasta tidak melibatkan lembaga legislatif daerah, padahal menurutnya praktik tersebut tidak lazim dalam tata kelola pemerintahan.

“Terus terang kami kaget. Sepanjang saya empat periode di DPRD Provinsi Sulsel, tidak pernah ada kerja sama dengan pihak swasta yang tidak melibatkan DPRD,” tegas Kadir Halid.

Ia menegaskan, meski bentuk kerja sama disebut sebagai sewa lahan dan bukan pelepasan aset, DPRD tetap seharusnya dilibatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

“Contoh kerja sama hotel Rinra, kebun binatang di Benteng Somba Opu, semuanya melibatkan DPRD. Jadi ini kami nilai janggal,” ujarnya.

Selain soal prosedur, DPRD Sulsel juga menyoroti nilai sewa lahan yang dinilai terlalu rendah dibandingkan besarnya investasi yang masuk. Isu ini sebelumnya dipertanyakan oleh anggota DPRD Sulsel asal Luwu Timur, Esra Lamban.

Rakor ini melibatkan Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

Kasatgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan Rakor ini merupakan tindak lanjut pengawasan nasional untuk memastikan harga beras tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mencegah praktik kecurangan di pasaran.

“ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras. Pemerintah sudah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras,” jelasnya, dikutib Jumat (24/10/2025).

Dia menyebut kehadiran Satgas pangan di Sulsel adalah untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan HET yang dikeluarkan oleh Bapanas.

“Selanjutnya memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang, misalnya re-packing dengan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” beber Dirkrimsus Polda Sulsel ini.

Dalam pemaparan Satgas Pangan, berdasarkan hasil pemantauan sementara terdapat dua daerah di Sulawesi Selatan yang menjual beras premium di atas HET.

Kedua daerah itu yakni, Kabupaten Enrekang dan Kota Palopo.

“Di Enrekang dan Palopo memang ada sedikit harga yang di atas HET. Hanya dua dari 24 kabupaten/kota,” jelasnya.

Meski ditemukan selisih, Dedi memastikan kenaikannya masih cenderung tipis, yakni sekitar Rp100–Rp2 00.

Saat ini kata dia, Satgas tengah mengkaji apakah lonjakan itu disebabkan penimbunan atau kekurangan suplai.

“Jika suplai kurang, maka Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” katanya.

Dedi menambahkan, kondisi stok beras di Sulsel terbilang aman. Bahkan ia mengatakan Sulsel saat ini berada pada peringkat kedua stok beras terbanyak secara nasional.

“Pasokan stok beras di Bulog Sulsel saat ini nomor dua terbanyak di Indonesia, yakni 512 ribu ton,” pungkasnya. []

Gugatan sebesar Rp 700 miliar yang diajukan oleh lima mantan Staf Khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman resmi kandas di Mahkamah Agung (MA).

Upaya kasasi yang diajukan oleh pihak penggugat secara resmi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat kemenangan para tergugat yang sebelumnya juga telah dimenangkan di tingkat Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan secara tegas menolak kasasi yang diajukan penggugat.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dari penggugat. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,” kata Majelis Hakim dikutip dari putusan.mahkamah.go.id, Rabu 27 Juni 2025.

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 9 April 2025.

Majelis hakim yang memutus perkara tersebut dipimpin oleh Dr. Pri Pambudi Teguh sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Nani Indrawati dan Agus Subroto sebagai Hakim Anggota.

Sidang pembacaan putusan turut didampingi oleh Panitera Pengganti, Harika Nova Yeri.

Meski para pihak tidak hadir dalam persidangan, putusan tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

Salinan putusan juga ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, Ennid Hasanuddin.

Kuasa hukum tergugat dari LBH Pers, Firmansyah, mengapresiasi penuh hasil putusan tersebut.

Ia menilai bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan dan kebebasan pers.

“Pertama, tentunya kami sangat mengapresiasi putusan tersebut. Karena putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang demokratis,” kata Firmansyah yang akrab disapa Charlie, Rabu 25 Juni 2025.

Menurutnya, konsistensi para hakim di semua tingkatan memperlihatkan paradigma hukum yang tegas dan terang.

Ia menyebut hukum pers dijadikan alat ukur yang tepat dalam penyelesaian perkara ini.

“Paradigma hakim dalam perkara ini terlihat konsisten, di mana hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi dan Kasasi pada pertimbangan hukumnya begitu tegas dan terang menggunakan hukum pers sebagai alat uji dalam putusannya,” imbuhnya.

Charlie mengaku, kemenangan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum pers ke depan.

Ia menyebut perkara ini sebagai pengingat akan bahaya feodalisme dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Perkara ini juga menjadi peringatan serius bagi kita, terkhusus publik, sebab sekalipun infrastruktur demokrasi sekian masif ada, namun sifat feodal dan anti kritik bagi yang punya kekuasaan atau pejabat publik masih bersemanyam dengan nyaman,” imbuhnya.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, dan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu.

“Ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu tapi bagaimana mengawasi kekuasaan terus menerus,” ucapnya.

Charlie mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung proses advokasi, termasuk rekan-rekan jurnalis dan ahli pers yang berperan besar dalam kasus ini.

“Kepada semua pihak, kawan KAJ dan ahli pers, Mas Herlambang serta kawan-kawan lainnya yang mendukung advokasi ini adalah kemenangan publik atas kekuasaan yang tak mau diawasi,” tegasnya.

Dalam menghadapi gugatan ini, turut didampingi dari Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan (KAJ Sulsel), yang terdiri dari empat organisasi pers yakni AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, dan PJI Sulsel. []

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti mengatakan, pelaku narkoba sebanyak itu diamankan dalam operasi dari Januari hingga Mei 2025.

“Jajaran Polres Pelabuhan Makassar mengamankan ratusan orang dalam operasi penindakan pelaku narkotika sejak Januari hingga Mei 2025,”jelas Rise, dalam konferensi pers di Mapolres Pelabuhan Makassar, Rabu 28 Mei 2025.

Menurut Rise, dari pengungkapan sebanyak itu, 64 laporan terkait narkotika berhasil ditangani jajarannya.

“Dari 111 tersangka yang diamankan, 102 di antaranya adalah laki-laki, sementara 9 lainnya perempuan,”ucapnya.

“Barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 22,7362 gram. Narkotika jenis sintek 9,9087 gram. Ganja 1,7607 gram. Obat daftar G jenis THD sebanyak 100 butir,” tambahnya.

Dari 111 tersangka kata Rise, lima orang diantaranya merupakan bandar, sementara 23 lainnya pengedar dan 83 orang pengguna.

Untuk mengelabui petugas, para pelaku kata dia menjual barang haram itu dengan metode penjualan terputus.

“Dari lima bandar, polisi mengamankan 20 saset narkoba jenis sabu dengan modus penjualan terputus tanpa melalui perantara,”bebernya.

Menurutnya, jaringan para pelaku sebagian besar beroperasi di wilayah Makassar. Adapun latar belakang pekerjaan mereka didominasi oleh buruh dan pekerja swasta.

“Tidak ada dari luar. Yang kami ketahui jaringannya sekitar Makassar,” ucap Rise.

Dari keseluruhan tersangka yang diamankan, terdapat empat orang di bawah umur dan menjadi perhatian khusus bagi penyidik, terutama dalam proses hukum dan rehabilitasi.

“Pasal yang disangkakan Pasal 114 ayat 1 subs Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal seumur hidup atau pidana mati,” pungkas AKBP Rise. []

Penangkapan dilakukan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu Malam 25 Mei 2025 pukul 17.20 Wita.

Terduga teroris berinisial AM (19), diketahui aktif dalam sebuah kanal komunikasi digital yang menyebarkan konten-konten berkaitan dengan ideologi ISIS, termasuk ajakan melakukan aksi pengeboman terhadap tempat ibadah.

Warga yang tinggal dekat rumah terduga pelaku mengaku kaget saat Densus 88 mendatangi rumahnya.

“Kami kaget karena setau kami dia guru mengaji,”ujar warga yang enggan disebutkan namanya dan tinggal dekat rumah terduga pelaku.

Menurutnya tidak ada gelagat mencurikan dari pemuda tersebut selama ini.

“Dia kelihatan baik dan taat beribadah,”jelasnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, MS diketahui mengelola dan aktif mengirimkan berbagai postingan berupa gambar, video, rekaman suara, dan tulisan yang berisi propaganda Daulah Islamiyah (ISIS) di sebuah grup WhatsApp bernama Daulah Islamiah yang dibuat sejak Desember 2024.

Dalam kanal tersebut, terdapat diskusi terkait hukum penggunaan bom bunuh diri dalam konteks perang yang mencerminkan ajaran ekstremis ISIS.

Nomor telepon yang digunakan oleh MS teridentifikasi sebagai pengelola utama kanal tersebut.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan satu unit ponsel yang diduga digunakan untuk aktivitas komunikasi dan penyebaran konten terorisme.

Saat ini, MS telah diamankan untuk proses interogasi lebih lanjut serta pengembangan penyidikan.

Tim Densus 88 berkomitmen untuk terus memberantas jaringan terorisme, termasuk yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana penyebaran ideologi radikal.

Densus 88 mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. []