Gempa tersebut terjadi di darat 5,7 Km Barat Daya Kolono, Kabupaten Konawe Selatan.

“#Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 02-Mar-24 15:27:35 WIB, Lok:4.33 LS, 122.65 BT (Pusat gempa berada didarat 5,7 km BaratDaya Kolono, Kab. Konawe Selatan), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II Kendari #BMKG,”tulis BMKG dikutip dari akun X @BMKG yang dikutip Eranasional, Sabtu 2 Maret 2024.

#Gempa (UPDATE) Mag:3.1, 02-Mar-24 15:27:35 WIB, Lok:4.33 LS, 122.65 BT (Pusat gempa berada didarat 5,7 km BaratDaya Kolono, Kab. Konawe Selatan), Kedlmn:5 Km Dirasakan (MMI) II Kendari #BMKG pic.twitter.com/y8FOhAIcOv

— BMKG (@infoBMKG) March 2, 2024

BMKG juga merilis gempat tersebut berada di kedalaman 5 Km. Getaran gempa dirasakan hingga di Kota Kendari.

Hingga kini belum ada laporan kerusakan yang ditimbulkan akibat genpa tersebut.

Namun BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi tenggara (Sultra) menahan anggota polisi Aipda AL usai membakar baliho Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dalam kondisi mabuk di Butong Tengah, Sultra.

AL bersama rekannya seorang warga sipil berinisial AL telah ditetapkan sebagai tersangkasetelah membakar Baliho bergambar Capres 2024.

Mereka membakar Baliho usai menggelar pesta Minunam Keras (Miras) Selasa, (5/9/2023).

“Sudah ditahan di Propam Polda Sultra. Kemungkinan baru kali ini diantar dari Buteng,”jelas Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Moch Soleh, Jumat (8/9/2023).

Tak hanya menahan Aipda AL, salah satu anggota polisi dari Polsek di wilayah Hukum Polres Butong Tengah juga turut diperiksa.

“Masih dalam pemeriksaan dan Propam Polda Sultra hanya menangani kasus kode etiknya. Pelanggaran kode etik,” jelasnya.

Baca juga:

Hingga kini Saleh tidak mengetahui sanksi apa yang diterima Aipda AL atas perbuatannya membakar Baliho Capres tersebut.

“Kita tidak bisa mengira-ngira, karena harus sesuai fakta persidangan kode etik nantinya,” tutupnya.

Sebelumnya, Aipda AL bersama seorang warga sipil inisial LA ditetapkan sebagai tersangka pembakaran baliho bergambar calon presiden, Ganjar Pranowo di Kabupaten Butong Tengah, Sulawesi Tenggara.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal perusakan milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama pasal 170 ayat 1 KUHP juncto pasal 406 ayat 1 KUHP.

Hingga saat ini masih belum mengetahui motif oknum polisi dan warga tersebut membakar baliho bergambar capres, Ganjar Pranowo.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lingkar Demokrat Rakyat (Lider) Sulawesi Tenggara, Syamsul Alam, menyoroti adanya dugaan Ore Nikel yang diangkut dari Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako. Diketahui, bahwa Ore Nikel yang ada di Pulau Maniang merupakan areal Antam Kolaka.

Menurut Syamsul, yang diangkut dari Pulau Maniang ke kapal tongkang sekitar 4.000 metrik ton Ore Nikel memakai dokumen milik PT SLG yang notabenenya tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah itu.

“Ini yang lazim dinamakan ‘dokumen terbang’, karena mengeluarkan dokumen bukan wilayah IUP SLG,” kata Syamsul melalui siaran persnya secara tertulis, Kamis (15/6/2023).

Selain itu, lanjut Syamsul, dokumen yang dikeluarkan oleh Direktur SLG berinisial S, atas perintah AB bersama KUR yang merupakan legal SLG untuk mengambil dan mengangkut Ore Nikel tersebut ke Jety (pelabuhan).

“Jadi menurut penilaian kami, ini adalah perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masih. Dugaan kami, tidak mungkin SLG berani mengeluarkan dokumen tersebut tanpa adanya sinyal dari aparat penegak hukum,” ujar Syamsul.

Sementara, Roembe, salah seorang yang mengaku pemilik stok file Ore Nikel yang diambil dari Pulau Maniang tanpa sepengetahuan dirinya, menilai bahwa itu merupakan perbuatan tindak pidana pencurian.

“Kami menduga pelakunya adalah Sutomo, Direktur SLG, mengeluarkan dokumen, dibantu legalnya yaitu Kurnia dan atas perintah Andi Baso,” terangnya.

“Ketiga orang itu harus bertanggung jawab, karena mengambil ore Nikel bulan di wilayah IUP-nya,” sambung Roembe.

KENDARI, Eranasional.com – Beredar video di Media Sosial (Medsos) di Sulawesi Tenggara (Sultra) digrebek sedang mesum dengan istri orang.

Pasangan mesum itu digrebek di sebuah hotel dalam kondisi telanjang.

“Ada penggrebekan oleh Provos, pelaku sudah diamankan,”kata Kabid Propam Polda Sultra, AKBP Muhammad Sholeh, Sabtu (6/5/2023).

Dia belum menjelaskan secara detail terkait penggrebekan itu. Dia minta konfirmasi langsung ke Kabid Humas Polda Sultra.

“Satu pintu saja infonya ya, silahkan ke Kabid Humas,”jelasnya.

Penggerebekan itu berlangsung di sebuah hotel di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kendari pada Jumat (5/5/2023).

Penggerebekan itu dilakukan oleh sang suami berinisial D. Dia menggrebek istrinya sedang ngamar dan tanpa busana di kamar hotel.

Oknum polisi itu diketahui berinisial DM, sedangkan si wanita berinisial NH.

Saat digrebek, si oknum polisi sedang dalam kamar mandi dan si wanita berada di atas ranjang hotel.

Oknum polisi itu tak berbusana. Beberapa orang yang ikut dalam penggrebekan itu emosi, merekapun melayangkan pukulan ke oknum polisi sehingga darah bercucuran di lantai.

Sementara NH yang berada di atas kasur terus menangis dan menutupi badannya dengan selimut.

Tampak seorang wanita menginterogasi si perempuan apakah sudah lama melakukan hal terlarang itu.

“Bisanya ko begitu kesian, sa tanyako sudah lama ko selingkuh?,” tanya perempuan dalam video itu.

Sementara terdengar suara bahwa oknum polisi itu merupakan anggota Provos Polda Sultra.

“Polisi ini bertugas di Polda, sebagai Provos,”jelas salah seorang dalam video.

Tak berapa lama, datang beberapa anggota Provos polda Sultra berakian lengkap mengamankan pelaku.

Mereka membawa oknum polisi itu ke Mapolda Sultra.

Eranasional.com – Polres Kolaka melalui Kasubsi Penmas Humas Aipda Riswadi memberikan tanggapan terkait adanya penambangan ilegal di Pulau Maniang, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Riswadi mengatakan tambang ilegal di Pulau Maniang kasusnya sudah masuk ketahap penyidikan.

“Saat ini kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Kolaka,” Katanya kepada Eranasional.com, Rabu 14 Desember 2022.

Ia juga menyampaikan dalam penyelidikan terus berkordinasi dengan Sat Reskrim dan Propam Polres Kolaka terkait adanya dugaan oknum instansi yang terlibat.

“Terkait keterlibatan adanya oknum instansi, yang dapat kami sampaikan bahwa utk polri, dari Reskrim telah berkoordinasi dgn Propam Polres Kolaka utk melakukan penyelidikan”, lanjutnya.

Dirinya berharap agar tidak ada lagi aksi penambangan ilegal dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan ilegal.

“Utk kedepannya diharapkan tdk terjadi lagi aksi penambangan ilegal, diharapkan kpd masyarakat utk tdk melakukan penambangan ilegal.” Tutupnya

Sebelumnya, Rendi Tabara Ketua LPPH melaporkan PT Suriah Lintas Gemilang (SLG) ke Polres Kolaka  Dikarenakan pihak perusahaan tersebut tidak memiliki izin penambangan dari PT SLG yang dipimpin oleh Saudara S.

Sebagai informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusungkan pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum).

Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberantas pertambangan ilegal yang saat ini menjadi buah bibir publik.

Rendi Tabara juga mengatakan aktivitas penambangan tanpa izin di pulau Maniang, kepolisian di harap mampu menangani kasus tambang tanpan izin tersebut sampai tuntas.

“Kemarin kan yang melakukan penertiban di Pulau Maniang Polres Kolaka, untuk itu kami meminta agar kasus ini di selidiki secara tuntas karena melihat akses ke pulau Maniang ini susah di jangkau dan kami ingin melihat apakah kegiatan ini berakhir hanya sekedar penyegelan ataukah sampai di meja sidang,” katanya Rabu (16/11/2022).

Selain itu, Rendi juga meminta agar semua pihak-pihak yang terlibat agar segera di periksa karena menurutnya aktivitas tambang nikel diduga tanpa izin di pulau Maniang melibatkan beberapa instansi.

“Sebanyak 7.500 MT sudah berhasil close untuk di kirim ke smelter, tentunya untuk mengeluarkan barang rampasan tersebut melibatkan banyak orang, di antaranya adalah mulai dari syahbandarnya yang memberikan izin olah gerkanya dan berlayarnya kemudian fasilitator penyedia dokumen agar barang tersebut bisa keluar dan yang paling penting adalah ownernya dan penadah nikelnya, karena merekalah otak di balik ilegal mining ini,” bebernya.