Pengaman pantai ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pesisir yang tinggal dari gelombang laut dan abrasi yang terjadi.

“Pembangunan pengaman pantai akan melindungi pantai dari resiko abrasi dan erosi akibat terjangan ombak, sehingga akan melestarikan vegetasi dan kawasan permukiman di sekitar pantai,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Untuk mencegah abrasi di Pantai Gelora, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun infrastruktur pengaman di dua lokasi yakni Pantai Gelora dan Sungai Menini.

Untuk pengaman pantai, dibangun revetment beton sepanjang 181 meter dan dua buah bangunan jetty sepanjang 30 meter.

“Sementara untuk pekerjaan Sungai Menini kita melaksanakan konsep pengendalian banjir dengan perkuatan tebing masing-masing sepanjang 152 meter serta kegiatan normalisasi sepanjang 500 meter,” ucap Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air BWS Nusa Tenggara, I Andi Sulfikar.

Andi menambahkan pekerjaan di Sungai Menini bertujuan untuk melindungi kawasan penduduk dan kawasan perkebunan masyarakat dari banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Pengaman Pantai Gelora dan Sungai Menini dikerjakan dari Agustus 2023 sampai Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Ibnu Munsyir Dwi Guna dengan konsultan supervisi PT Geodinamik Konsultan KSO CV KMC.

Pengelola Pantai Gelora Ramlan mengapresiasi pembangunan pengaman pantai yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Kementerian PUPR dalam pembangunan pengaman pantai. Kami telah menyaksikan betapa pentingnya infrastruktur ini untuk melindungi Pantai Gelora dari abrasi,”ujarnya.

“Pembangunan ini tidak hanya menjadi benteng fisik yang kokoh tapi juga lambang komitmen untuk menjaga keindahan lingkungan, khususnya di tanah Sumbawa,” pungkas Andi Sulfikar. []

Sumbawa- Anggota DPR RI yang duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani bahkan pada Bulan April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, menurutnya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemik untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya. “Agar dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin,” ujar Legislator NTB 1 melalui keterangan resminya kepada Eranasional, Sumbawa Selasa (13/7/2021)

Hal ini diungkapkan Johan mengingat saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7%.

“Dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%,” urai Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

“Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemic ini,” ungkap Johan.

Politisi PKS itu menegaskan agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan.

“Bahwa pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras, maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP (gabah kering panen) sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil,” ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam.

Karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.

Ketua DPP PKS ini berpandangan saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

“Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemik ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” tutup Johan Rosihan.