Debat dengan tema “Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Teknologi”, digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Sabtu malam, 26 Oktober 2024.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan debat pertama yang baru saja usai itu berjalan kondusif dan sesuai dengan aturan. Para pasangan calon (Paslon) beserta masing-masing pendukungnya pun juga mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia.

“Alhamdulillah debat terbuka secara perdana ini berjalan lancar. Kami mengapresiasi kedewasaan dari para Paslon beserta tim kampanyenya,” kata Fajar.

Menurutnya, meski berjalan lancar dan kondusif, KPU akan tetap mengevaluasi pelaksanaan debat pertama dengan harapan pada pelaksanaan debat putaran kedua yang dijadwalkan digelar pada 8 November 2024 bisa berjalan lebih baik dan maksimal.

“Pada debat ini, peran panelis hanya merumuskan pertanyaan yang lebih berfokus pada studi kasus, sehingga diharapkan masing-masing paslon bisa memberikan jawaban yang konkret terhadap studi kasus yang disampaikan,” ucapnya.

Hingga debat berakhir, ia mengaku tidak ditemukan pelanggaran seperti adanya isu sara dan sebagainya dari masing-masing paslon debat perdana ini.

Dalam debat ini, kedua paslon saling menyampaikan ide-ide visioner mereka, demi menarik simpatisan dan masyarakat Kota Pekalongan selaku calon pemilih.

“Harapannya, lewat debat ini, KPU bisa membuktikan salah satu perannya untuk melakukan pendidikan pemilih. Sehingga, pemilih bisa teredukasi, mendapatkan gambaran informasi tentang calon kepala daerah yang nanti akan mereka milih pada Rabu, 27 November 2024,” harapnya.

Diketahui, debat publik pertama yang digelar KPU Kota Pekalongan ini disiarkan KPU melalui live streaming, sehingga masyarakat yang tidak bisa melihat langsung di lokasi debat, bisa menyaksikannya melalui tayangan online.

Pada debat ini, juga menjadi momen penting bagi kedua paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat yang akan memilihnya saat pencoblosan. Salah satunya paslon nomor urut 1, Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama).

“Visi dan misi kami adalah melayani umat, membangun Kota Pekalongan lebih baik dan makmur. Kenapa melayani, karena kami berbasis melayani (khoodim), sehingga khidmat kami perluas untuk masyarakat Kota Pekalongan,” kata Ji Tarom, sapaan akrab Muhtarom saat ditemui usai debat.

Ia mengaku bersyukur pelaksanaan debat pertama berjalan lancar dan sesuai harapan, dimana tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini terwujud dari komitmen bersama antar kedua paslon dan masing-masing pendukungnya dari awal, saat, hingga berakhirnya debat.

“Alhamdulillah, kami cukup puas dengan penampilan kami di debat pertama ini,” katanya.

Sementara itu, paslon nomor urut 2, A Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Ajib) menerangkan, dalam debat kali ini, pihaknya menyampaikan visi, misi, dan rencana program-program kerja, serta prestasi Kota Pekalongan yang sudah diraih berlandaskan pada data-data di lapangan.

“Data ini menurut saya menjadi penting, karena dari data menjadi pedoman apa yang akan diprogramkan dan sudah diraih, termasuk penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, penanganan banjir dan rob,” kata Aaf, sapaan akrab A Afzan Arslan Djunaid.

Termasuk pembangunan Pasar Banjarsari, lanjut dia, peningkatan literasi masyarakat, reformasi birokrasi, dan sebagainya.

“Masyarakat yang akan menilai, kami optimis dan puas dengan penampilan debat kali ini di angka 8 sampai 9, karena tidak ada manusia yang sempurna,” pungkas Aaf.

Diketahui, pada debat pertama, KPU menghadirkan 5 orang panelis yakni Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Mokhamad Arifin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, Mahirun.

Paminto Agung Christianto, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan, Achmad Muchsin, Dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Maghfiroh, Ketua Program Studi Kriya Batik, Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. (em-aha)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah dan melakukan perbaikan melalui Reformasi Birokrasi (RB), serta tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM). Guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas, Kementerian ATR/BPN mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pengukuran Budaya Organisasi secara daring, Senin (18/10/2021).

Sosialisasi ini untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana penerapan budaya organisasi di Kementerian ATR/BPN.

“Sosialisasi ini guna melihat penerapan budaya organisasi serta implementasi nilai-nilai kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya, dalam budaya organisasi yang ditunjukkan dalam perilaku kerja ASN di Kementerian ATR/BPN,” jelas Deni Santo, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian saat membuka rapat Survei Pengukuran Budaya Organisasi.

Senada dengan hal itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad, mengatakan bahwa semakin kuatnya budaya organisasi akan menumbuhkan semangat kebanggaan dalam diri masing-masing pegawai di Kementerian ATR/BPN.

“Tumbuhnya rasa kebanggaan selaras dengan tumbuhnya komitmen pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sehingga akan ada dorongan untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan organisasi, yaitu instansi pemerintah yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya,” ungkapnya.

Ia mengatakan lahirnya nilai dasar ASN BerAKHLAK selaras dan saling melengkapi dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Nilai-nilai ini yang harus dimiliki sebagai fondasi dasar bagi setiap ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa pengukuran budaya organisasi menjadi penting untuk rutin dilaksanakan karena hakikatnya, budaya organisasi merupakan penentu perilaku dan sikap mental setiap individu.

“Budaya organisasi penting karena menentukan semua aspek organisasi dan bagaimana perilaku anggota organisasi dalam bertindak. Budaya organisasi yang kuat mampu menjadi suatu ciri dan membedakan dengan organisasi lain,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dalam proses penerapan budaya organisasi, mindset atau pola berpikir setiap ASN perlu ditingkatkan sehingga mampu menciptakan culture set.

“Pola pikir ini perlu ditingkatkan sehingga menciptakan budaya kerja yang mendukung terbentuknya budaya organisasi. Jadi, ASN dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh nilai dasar serta semboyan yang sama sehingga dapat memunculkan orientasi yang juga sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” tutur Adriani Sukmoro.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengingatkan dalam rangka perbaikan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya mengingatkan khususnya untuk Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia bahwa tunggakan harus cepat diselesaikan karena hal tersebut menjadi tolak ukur, baik atau tidaknya pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya.

“Kemudian, peningkatan kepercayaan masyarakat harus diciptakan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu merespons dengan cepat pengaduan-pengaduan yang masuk sehingga masyarakat merasa didengar dan dilayani, lalu menimbulkan rasa percaya terhadap instansi kita, sebelum kita selesaikan masalah yang ada,”