Penetapan tersebut mengacu pada Pasal 14 Tahun 2025 dan Pasal 160 UU No 10 yang menyatakan bahwa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi dasar keputusan.

Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pesta demokrasi di Depok.

“Kami berterima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan semua pihak yang telah memastikan Pilkada Kota Depok berjalan lancar dan demokratis,” kata dia dalam rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (6/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Supian Suri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Kota Depok, aparat TNI/Polri, serta semua pihak yang telah mendukung jalannya Pilkada Depok yang aman, damai dan demokratis.

“Saya minta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan visi misi dan harapan warga Kota Depok menuju pembangunan yang lebih baik,” ucap dia.

Untuk diketahui, setelah penetapan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali-Wakil Walikota Depok, selanjutnya tidak lama lagi akan dilakukan pelantikan resmi.

Demikian konfirmasi dari Ketua Panel Saldi Isra dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar pada Rabu (8/1/2025) di Ruang Sidang Panel 2 MK, Jakarta.

Baik Pasangan Imam-Ririn maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam persidangan.

“Depok mencabut Permohonan dan tidak hadir di Persidangan,” ucap Saldi dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya, Pasangan Imam-Ririn telah mendaftarkan Permohonan PHP Walkot Depok 2024 ke MK pada Jumat (6/12/2024) lalu. Bahkan Permohonan tersebut telah diregistrasi ke dalam Perkara Nomor 113/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa dengan Politisasi ASN/unsur Birokrasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Depok 2024.

Praktik kecurangan dan/atau pelanggaran berupa politisasi unsur ASN/unsur Birokrasi tersebut menurut pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sehingga tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenaranya dalam kontestasi Pilwalkot Depok 2024. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Kota Depok.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar MK memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS, yakni Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan Sukmajaya. (*)

Ketua Tim Advokasi Supian-Chandra, Andi Tatang Supriyadi, dalam konferensi pers di Cilodong, Selasa (26/11/2024), mengungkapkan langkah hukum yang tengah dilakukan pihaknya.

“Kami telah melaporkan dugaan money politik ini ke Bawaslu. Salah satu laporan kami berasal dari warga Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, inisial NUR, yang menerima amplop putih berisi uang Rp50.000 dan stiker pasangan calon nomor urut 1. Laporan itu sudah diterima Bawaslu, dan rekan-rekan media juga telah melihat buktinya,” ujar Andi Tatang.

Tatang mengungkapkan temuan serupa di Kecamatan Pancoran Mas. Bahkan, menurutnya, amplop tersebut masih dalam keadaan tersegel ketika disaksikan oleh tim advokasi.

“Saya membuka amplop itu sendiri, dan di dalamnya terdapat uang Rp50.000 beserta stiker pasangan nomor urut 1,” tambahnya.

Tak hanya itu, tim advokasi juga berencana melaporkan berita hoaks yang menyudutkan pasangan nomor urut 2. “Ada video yang beredar seolah-olah tim kami menyebarkan amplop berisi uang Rp25.000 dan stiker. Tuduhan ini sangat keji, karena kami tidak pernah melakukan praktik kotor seperti itu,” tegas Tatang.

Kampanye Supian-Chandra dihadiri ribuan massa pendukungnya. Juru Bicara Koalisi Perubahan Depok Maju, Babai Suhaimi merasa salut dengan militansi para pendukung Supian-Chandra.

“Mereka rela hujan-hujanan dan rela basah kuyup demi menyongsong perubahan di Kota Depok,” kataBabai.

Ketua PPP Kota Depok, Mazhab mengatakan merasa terharu melihat kekompakan dan keguyuban warga Kota Depok yang hadir di acara Kampanye Akbar Supian-Chandra.

Dari target yang mereka tetapkan, hingga kini baru satu madrasah negeri yang berhasil direalisasikan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Depok yang diresmikan pada April 2024.

Warga Kota Depok pun mempertanyakan kelanjutan dari janji tersebut. Dengan sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi, harapan untuk melihat madrasah negeri di kecamatan lainnya semakin menipis. Muncul pertanyaan mengenai nasib pembangunan madrasah di kecamatan-kecamatan lain.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PPP, Qonita Lutfiyah, menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa pembangunan madrasah negeri di Depok harus terus didorong dan diselesaikan.

“Ini bagian dari masukan. Artinya kita ingin perubahan Depok lebih maju lagi. Apa yang belum terealisasi, harus kita suport agar terealisasi,” ujarnya.

Menurut Qonita, pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa diabaikan. Meskipun ranah pembangunan madrasah memang berada di bawah Kementerian Agama, Qonita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan Kementerian Agama.

“Kita tidak bisa tergantung pada siapa dan siapa. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, kerja sama antara Pemerintah Kota Depok dan Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk mewujudkan janji tersebut.

“Tinggal bagaimana kita bekerjasama, bersinergi antara pemerintah kota dengan Kementerian Agama,” kata Qonita.

Mengenai isu keterbatasan lahan yang sering menjadi kendala, Qonita menilai hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, justru solusi yang harus dicari agar pembangunan madrasah bisa terwujud.

“Kalau kita selalu mencari alasan, itu gak akan selesai,” ujarnya tegas.

Qonita juga yakin bahwa pembangunan madrasah negeri di Depok bisa terwujud jika ada kemauan yang kuat.

Dia optimis, jika ada keinginan yang jelas, lahan bisa ditemukan dan pembangunan bisa dilaksanakan.

Ia berharap ke depannya, siapapun yang memimpin Depok selanjutnya tidak mencari pembenaran atau alasan, tetapi lebih fokus pada solusi.

“Ini adalah ide-ide kita, gagasan kita, pikiran kita, yang kita tumpahkan untuk Kota Depok yang kita cintai,” ungkapnya.

Qonita menyatakan keyakinannya bahwa jika pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, pembangunan madrasah negeri di Depok akan terwujud sesuai harapan masyarakat.

“Kami sangat yakin (bila Supian Suri dan Chandra Rahmansyah terpilih menjadi wali kota), akan terwujud,” pungkas Qonita.

Pasukan Hercules itu siap mengerahkan ribuan anggota demi memenangkan Supian Chandra pada perhelatan pemilihan kepala Daerah Kota Depok.

Ketua Satgasus GRIB Jaya Korwil Depok Gen Asmit menjelaskan, setidaknya ada 2.100 anggotanya yang siap dikerahkan untuk memenangkan Supian Chandra.

“Anggota GRIB yang tercatat sebagai anggota aktif mencapai sekitar 2.100. Dari 2.100 anggota yang dimiliki, nantinya setiap anggota diberikan tugas setidaknya untuk merekrut tiga orang agar memilih Supian Chandra pada pencobelasan Pilkada nanti,” kata Gen Asmit saat Deklarasi Satgasus dukung Supian Chandra, Kamis (10/10/2024).

Gen menegaskan bahwa GRIB selalu satu komando untuk perjuangan perubahan dengan arahan pimpinan tertinggi.

“Untuk pejuangan kami satu komando dan satu arahan sudah dapat restu dari pak Hasyim dan pak Haji Hercules, Karena beliau yang kita usung ini merupakan dari Partai Gerinda, kemudian GRIB ini Dewan Pembinaannya adalah Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.