Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Mendagri menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet.

Ajakan ini sebagai respon Pemkot Pekalongan terhadap surat edaran Mendagri yang berisi arahan untuk mengaktifkan kembali siskamling.

Menurut Aaf, sapaan akrab Wali Kota, bahwa sebelum adanya instruksi dari Mendagri, pihaknya beberapa kali pernah menyampaikan kepada ketua RW dan RT saat penyaluran bantuan transport (banpot) agar mengaktifkan kembali siskamling.

“Tapi, kami akui masih belum masif. Kondisi ini sebenarnya sama dengan beberapa kota besar, karena dulu dan sekarang kondisinya berbeda,” kata Aaf usai membuka acara Seminar DSA di RSUD Bendan, Kota Pekalongan, Sabtu (13/9/2025).

Wali Kota menambahkan, budaya kebersamaan masyarakat kini mulai berubah dibandingkan dulu yang rasa guyubnya itu sangat terasa.

“Karena rata-rata untuk di Kota Pekalongan sendiri kulturnya pengusaha atau pelaku UMKM yang jam kerjanya lebih fleksibel. Sekarang, banyak warga yang bekerja di kantor, sehingga siskamling hingga dini hari lalu harus berangkat kerja keesokan paginya agak susah,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menilai beberapa lingkungan yang sudah menjalankan siskamling layak diapresiasi.

“Luar biasa bagi yang sudah jalan. Tinggal diatur saja jadwalnya, misalnya warga yang bekerja di kantor bisa disesuaikan jam piketnya,” imbuhnya.

Pemkot bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan terus memberikan arahan pada momen penyaluran banpot berikutnya, agar RW dan RT menghidupkan kembali siskamling di wilayah masing-masing demi keamanan dan kondusifitas kota.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, meminta semua kepala daerah di Jateng untuk kembali mengaktifkan siskamling dan Jogo Tonggo di masing-masing wilayah.

Luthfi mengatakan, pihaknya juga melakukan sejumlah kegiatan untuk menjaga Jateng tetap kondusif.

Hal itu diungkapkan Luthfi usai menggelar rapat koordinasi kondusifitas wilayah yang dihadiri oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri, seluruh Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (11/9/2025).

“Seluruh Jawa Tengah kita efektifkan kembali terkait dengan Siskamling. Di Jawa Tengah sudah ada yang namanya Jogo tonggo, kita efektifkan kembali itu,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng No. 300.1/88/Setda/2025 tertanggal 8 September 2025. SE Gubernur Jateng itu menekankan peningkatan kewaspadaan dini di tingkat desa dan kelurahan.

Perintah tersebut juga sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025 yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

Dalam surat tersebut, Mendagri Tito Karnavian, menekankan pentingnya meningkatkan peran satlinmas dalam menjaga penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum (trantibum) tetap kondusif di daerah. (em-aha)

Surat edaran itu mengacu pada surat bernomor 440/07-Dinkes tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Kota Depok.

Surat edaran ini dikeluarkan juga menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/4815/2023 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor: 25902/KS.02.01/P2P tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Lonjakan Kasus Covid-19.

Surat edaran ini diterbitkan di tengah COVID-19 yang kembali merebak beberapa terakhir ini sejak pekan terakhir Desember 2023.

Wali Kota M Idris mengatakan surat edaran yang ia Keluarkan bertujuan memberikan imbauan kepada warga Depok agar waspada karena kasus COVID-19 kembali meningkat pada pekan terakhir Desember 2023.

Dalam surat edaran tersebut, Idris menyampaikan imbauan di antaranya warga Depok diharapkan tidak panik dan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam segala aktivitas.

“Memakai masker bagi yang sakit dan yang berada di kerumunan, serta masyarakat untuk saling mengingatkan jika mengetahui ada kondisi batuk pilek, tetapi tidak menggunakan masker,” imbau Idris dalam keterangannya, Senin, 8 Januari 2024.

Selain itu, warga Depok diminta menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer.

“Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (faskes) bila mengalami gejala demam, batuk, pilek dan atau sesak,” ujarnya.

Idris juga meminta warga Depok yang dinyatakan positif COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan agar melakukan isolasi mandiri selama 3 hingga 5 hari dan atau sesuai petunjuk tenaga kesehatan.

Lalu, dia mendorong masyarakat melakukan atau melengkapi tahapan vaksinasi COVID-19 bagi yang belum melakukan.

“Melengkapi vaksinasi COVID-19 sesuai jadwal yang ditentukan bagi lansia, remaja atau dewasa dengan komorbid atau immunocompromised (penurunan daya tahan tubuh) dan ibu hamil, dan bisa didapatkan di Puskesmas, RSUD dan fasilitas Kesehatan yang ditunjuk,” terang Idris.

Terakhir, Idris meminta seluruh camat dan lurah bersama Puskesmas di wilayah Kota Depok melakukan monitoring perkembangan kasus COVID-19 di wilayahnya. Dan, bagi masyarakat yang memerlukan layanan informasi COVID-19 Kota Depok dapat menghubungi hotline 119. (*)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Personel Satpol PP terus menyosialisasikan Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 556.3/809/DPKKO-Par/III/2023 tentang Pengaturan Usaha Hiburan Umum, Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kedai Makan dan Minum selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan memastikan hingga hari keenam Ramadan, semua pelaku usaha sudah menerima surat edaran dari walikota.

“Kita harapkan pelaku usaha patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di wilayah Kota Cantik dan tetap bersama mengedepankan toleransi beragama di bulan suci Ramadan,” pesan Benhur, Senin (27/3/2023).

Benhur menegaskan selama Ramadan ini personel Satpol PP terus melakukan patroli guna memantau terhadap implementasi surat edaran walikota tersebut.

Dalam patroli tersebut mereka sekaligus memeriksa status perizinan dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh pelaku usaha.

Petugas juga meminta kepada pelaku usaha untuk menyediakan salinan dokumen perizinan di lokasi kegiatan usaha dan agar dokumen perizinan ditempatkan pada tempat atau sudut yang mudah dilihat oleh semua orang, khususnya oleh petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pengawasan kembali. **

Eranasional.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). SE yang ditandatangani Ketua Satgas Suharyanto pada tanggal 2 April ini berlaku mulai 2 April 2022.

“Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 2 April 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian/lembaga,” ujar Suharyanto dalam SE.

Berikut ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam SE:

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

2. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
a. Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu;
b. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
c. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
d. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan;
e. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara;
f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari dua jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing- masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;b. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.c. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. PPDN Vaksin Dosis 3 (Booster) : tidak wajib PCR / Antigen

2. PPDN Vaksin Dosis 2 : wajib antigen 1 X 24 jam / PCR 3 X 24 Jam

3. PPDN Vaksin Dosis 1 : wajib PCR 3 X 24 Jam

4. PPDN Khusus (Komorbid) : wajib PCR 3 X 24 Jam + Surat Dokter

5. PPDN dibawah 6 Tahun : tidak wajib Vaksin dan Antigen / PCR, tetapi wajib didampingi

6. Poin 1-5 dikecualikan untuk daerah 3T

7. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi

8. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari SE ini.

“Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surar Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tandas Suharyanto

Eranasional.com – Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan pengurus dan pengelola tempat ibadah memberlakukan jarak maksimal satu meter antarjemaah dalam peribadatan salat.

Hal ini seiring dengan melonjaknya penularan virus corona varian baru Omicron.

“Mengatur jarak antarjemaah paling dekat satu meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi,” demikian bunyiSurat Edaran Nomor SE 04/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di DKI Jakarta pada 4 Februari 2022.

Kemenag juga meminta agar kegiatan peribadatan atau keagamaan paling lama dilaksanakan selama satu jam.

Eranasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

SE yang ditandatangani Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo pada Kamis, 13 Januari 2022, No. 03/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri Bagi Pegawai ASN Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia

Isinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya diminta membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19.

Hal tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang disebabkan varian baru maupun varian yang akan datang.

“SE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai ASN pada instansi pemerintah untuk menerapkan kebijakan mengenai pembatasan kegiatan bepergian keluar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia,” tertulis dalam SE.

Namun, ASN tetap dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan. Ketentuannya adalah setelah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya. Oleh karenanya, PPK diminta agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Hal yang sama juga diberlakukan bagi pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN. Terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari PPK atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.

Bagi ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri pada masa pandemi, harus memperhatikan protokol kesehatan perjalanan luar negeri seperti yang ditetapkan satgas penanganan Covid-19.

Selain itu ASN juga diminta untuk memperhatikan petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Pegawai juga diharap mematuhi kebijakan pintu masuk atau entry point, tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri, seperti yang telah diatur satgas Covid-19.

Tertulis pada SE, PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada SE ini.

Selain itu PPK juga dapat memberikan hukuman disiplin pada ASN yang melanggar ketentuan sesuai dengan PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS, serta PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Mendagri No.910/4350 SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tertanggal 16 Agustus 2021.

SE Mendagri tersebut untuk menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Agustus 2021 tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022. Selain itu, ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

“Bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, sebagai berikut: APBD TA 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah,” ungkap Mendagri dalam SE-nya, Senin (16/8/2021).

Selain itu, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk mengubah budaya kerja, seperti melaksanakan kerja digital dalam menggelar pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor, serta belanja aparatur. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Mendagri dalam SE-nya juga mengarahkan agar pemerintah daerah dalam menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran dalam APBD TA 2022 dilakukan secara efisien, efektif, dan tidak bersifat rutinitas. Tak hanya itu, penyusunan juga diarahkan untuk tidak monoton, tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.

“Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sesuai PAD yang sah,” tambah Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri dalam SE-nya juga menginstruksikan agar Pemda menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 sebagai berikut: Dana Transfer Umum itu untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Selain itu, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor publik.

“Kemudian Pemda juga diminta mengalokasikan Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik; dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah,” tulis Mendagri.

Masih menurut SE Mendagri, guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022. Alokasi tersebut sebesar 5 persen hingga 10 persen dari APBD TA 2021.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Bachril Bakri mengatakan, kebijakan Mendagri dengan Surat Edarannya ini hendak mendorong daerah agar tetap melanjutkan kebijakan pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif. Hal itu dilakukan dengan meneruskan kebijakan yang telah dikembangkan saat ini dalam suasana Covid-19, seperti melakukan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi digital, mengurangi perjalanan dinas, dan pengadaan barang

“Selain itu, pemerintah daerah diminta agar mengantisipasi anggaran dalam APBD untuk bencana dan kondisi yang tidak dapat diprediksi, sebesar 5-10 persen,” pungkas Bachril.