Capaian gemilang ini menempatkan Jember pada peringkat ketiga tertinggi di tingkat provinsi setelah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, perluasan wilayah panen yang masif turut mendorong kenaikan potensi produksi padi Jawa Timur hingga mencapai 7,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

“Tingginya serapan gabah sejalan dengan melimpahnya produksi padi dari petani Jember,” ujar Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada Perum Bulog Jember serta jajaran TNI dan Polri yang mengawal proses serapan gabah hingga mencetak rekor tertinggi di Jawa Timur. Sinergi lintas sektor ini terbukti ampuh dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengamankan kesejahteraan para petani lokal.

“Tingginya serapan gabah sejalan dengan melimpahnya produksi padi dari petani Jember,” lanjut Fawait.

Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi seiring meningkatnya alokasi dari pemerintah pusat. Langkah preventif tersebut sangat krusial untuk memastikan ketepatan sasaran kuota pupuk sekaligus mencegah potensi penyelewengan di tingkat agen penyalur.

Keberhasilan sektor pertanian Jember juga ditopang oleh program optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, serta penambahan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 373,59 hektare. Oleh karena itu, pasokan air dan nutrisi tanaman tetap terjaga dengan baik sepanjang musim tanam.

Selanjutnya, kerja sama taktis bersama pemerintah pusat berhasil mencairkan bantuan stimulan sektor pertanian senilai Rp312 miliar dalam bentuk alat mesin pertanian modern dan benih unggul. Dukungan teknologi mekanisasi ini secara langsung mempermudah jalannya transformasi pertanian modern yang ramah lingkungan di seluruh pelosok desa.

]]> https://daerah.eranasional.com/102766/jember-kokohkan-posisi-sebagai-lumbung-pangan-terbesar-di-kawasan-tapal-kuda/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/97789/tak-hanya-beras-titiek-soeharto-minta-swasembada-pangan-diperluas https://eranasional.com/97789/tak-hanya-beras-titiek-soeharto-minta-swasembada-pangan-diperluas#respond Mon, 09 Feb 2026 11:56:03 +0000 https://eranasional.com/97789/tak-hanya-beras-titiek-soeharto-minta-swasembada-pangan-diperluas Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mendorong pemerintah untuk memperluas agenda swasembada pangan nasional. Menurutnya, upaya kemandirian pangan tidak boleh berhenti hanya pada komoditas beras dan jagung, tetapi harus mencakup komoditas strategis lain yang selama ini masih sangat bergantung pada impor, seperti bawang putih dan kedelai.

Hal tersebut disampaikan Titiek saat menghadiri Talkshow Panen Fest 2026 yang digelar di Jakarta pada Sabtu. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penguatan produksi pangan dalam negeri sebagai langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan dari luar negeri. Ia menilai, selama impor masih tinggi, kedaulatan pangan nasional belum sepenuhnya terwujud.

Titiek menyebut bahwa selain beras dan jagung, terdapat sejumlah komoditas penting yang seharusnya bisa diproduksi secara mandiri oleh petani dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah gula, garam, kedelai, bawang putih, serta berbagai jenis bawang lain yang hingga kini masih didatangkan dari luar negeri dalam jumlah besar. Menurutnya, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia seharusnya mampu menopang produksi komoditas-komoditas tersebut.

Ia menyoroti secara khusus kedelai, yang merupakan bahan baku utama berbagai pangan rakyat seperti tempe dan tahu. Ketergantungan terhadap impor kedelai dinilai sangat berisiko, baik dari sisi ketahanan pangan maupun stabilitas harga. Oleh karena itu, Titiek menilai peningkatan produksi kedelai dalam negeri harus menjadi prioritas, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi oleh hasil panen petani Indonesia sendiri.

]]> https://eranasional.com/97789/tak-hanya-beras-titiek-soeharto-minta-swasembada-pangan-diperluas/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96517/nusron-terbitkan-hak-seluas-328-ribu-hektare-kawasan-swasembada-pangan https://eranasional.com/96517/nusron-terbitkan-hak-seluas-328-ribu-hektare-kawasan-swasembada-pangan#respond Mon, 12 Jan 2026 23:12:00 +0000 https://eranasional.com/96517/nusron-terbitkan-hak-seluas-328-ribu-hektare-kawasan-swasembada-pangan Jakarta , ERANASIONAL.COM –– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan ketersediaan lahan sekaligus kepastian hukum hak atas tanah bagi pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan. Kepastian tersebut ditunjukkan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) seluas kurang lebih 328 ribu hektare yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN.

“Kalau tugas saya (dalam program swasembada pangan, red) itu penyediaan lahan. Pelepasan kawasan hutan sudah, SK HGU-nya juga sudah kami terbitkan. Dari sekitar 486 ribu hektare, yang sudah kami terbitkan SK HGU dan HGB ada 328 ribu hektare,” ujar Menteri Nusron usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/01/2025).

Penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut dari pelepasan kawasan hutan di wilayah Papua Selatan, yakni di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel.

Dalam pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional, Kementerian ATR/BPN berperan memastikan ketersediaan lahan sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan penerbitan sertipikat. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi program nasional tersebut.

Terkait penyesuaian rencana tata ruang, Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Ia memastikan bahwa proses sinkronisasi tata ruang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“RDTR itu basisnya kecamatan dan harus menginduk pada RTRW kabupaten dan provinsi. Semua perencanaan tata ruang ini sinkron. Jika ada pelepasan kawasan hutan, itu berarti sudah tercantum dalam RTRW dan statusnya bukan lagi kawasan hutan,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat terwujudnya kawasan swasembada pangan nasional, khususnya di Papua Selatan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum hak atas tanah serta keterpaduan perencanaan tata ruang.

Kenaikan ini jauh di atas target inflasi nasional 2,5±1%, dan dipicu oleh percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan ikan meningkat tajam seiring implementasi program tersebut. Kondisi itu menyebabkan harga naik signifikan dalam waktu singkat.

“Kenaikan inflasi pangan ini karena percepatan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Permintaan meningkat cepat, sementara suplai belum siap,” ujar Zulhas usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan solusi jangka menengah, salah satunya mempercepat program swasembada pangan untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan.

“Tahun depan swasembada pangan harus dipercepat, baik telur, ayam, ikan, dan seterusnya. Membangun kapasitas ini memang butuh waktu,” tambah Zulhas.

Meski inflasi pangan meningkat, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa inflasi umum masih terkendali di level 2,65% YoY pada September 2025.

Ia mengatakan, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berjalan efektif menjaga stabilitas harga.

Namun, pemerintah tetap menyoroti tingginya inflasi pada komponen volatile foods.

Ferry menyebut pemerintah menargetkan penurunan inflasi pangan di bawah 5% melalui serangkaian kebijakan yang sedang disiapkan.

“Dengan berbagai langkah yang dilakukan, kami optimistis inflasi pangan bisa dijaga di bawah 5% sesuai arahan high level meeting TPIP,” ujarnya.

Dampak ke Masyarakat Miskin

Peneliti senior LPEM FEB UI Vid Adrison mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis berpotensi menekan pasokan pangan di pasar umum.

Menurutnya, lonjakan permintaan dari dapur MBG dapat mendorong harga pangan naik signifikan, dan dampaknya paling berat dirasakan kelompok miskin.

“Kenaikan harga akan dirasakan semua pihak, tapi paling berat bagi masyarakat miskin. Ketika harga makanan naik, biaya hidup mereka melonjak,” jelas Vid.

Dalam sambutannya saat menghadiri panen raya jagung serentak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis, 5 Juni 2025, Prabowo menyatakan tidak akan merasa tenang sebelum swasembada pangan benar-benar terwujud.

“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka kalau tidak bisa produksi makanannya sendiri,” kata Prabowo melalui siaran daring yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut bahwa swasembada pangan merupakan syarat utama bagi kemandirian dan kedaulatan negara.

Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun dari setiap daerah dan setiap pulau di Indonesia agar tidak bergantung pada pihak luar.

“Setiap provinsi, setiap pulau harus bisa berdiri sendiri. Ini adalah kunci dari kemerdekaan kita. Kita negara kepulauan, negara yang tidak lazim, dan itu berarti kita harus punya sistem logistik dan produksi pangan yang merata dan mandiri,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung swasembada pangan melalui Gerakan Tanam Jagung (Gertam) seluas satu juta hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Prabowo, peran aktif seluruh pihak, termasuk TNI-Polri, sangat penting untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.

Ia menilai keterlibatan institusi negara menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian bangsa di bidang pangan.

Selain menghadiri panen raya, Presiden Prabowo juga melakukan konferensi video dengan para kepala daerah dan Kapolda dari berbagai wilayah Indonesia yang juga menggelar panen jagung secara serentak.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen peresmian pembangunan 18 gudang logistik pertanian milik Polri yang tersebar di 12 Polda, serta peresmian fasilitas dryer jagung di Bengkayang.

Kegiatan ditutup dengan pelepasan ekspor perdana jagung ke Kuching, Malaysia.

Ekspor ini disebut sebagai bukti bahwa produk pertanian Indonesia mulai menunjukkan daya saing tinggi di pasar regional Asia Tenggara.[]

“Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu (28/12/2024).

Dia mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

“Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

Sebab, pemerintah pusat saat ini sedang fokus pada ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.

“Menjamin ketahanan pangan kita. Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman kalau negara itu tidak bisa menjamin makan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo Subianto saat pidato penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

Kemudian, Prabowo juga berharap semua desa di Indonesia menjadi lumbung pangan.

Sebab ini adalah cara klasik yang diajarkan oleh para nenek moyang Indonesia untuk bisa bertahan dan mencukupi kebutuhan pokok mereka selama ribuan tahun lalu.

“Kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional, provinsi, kabupaten, desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun,” ujarnya.

Dengan keberadaan lumbung pangan di setiap desa, ia beraharap nantinya Indonesia tidak lagi perlu impor bahan pokok, karena sudah terpenuhi dari dalam negeri.

“Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Setiap desa harus punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Setiap lereng, setiap bukit, setiap bukit di desa harus kita manfaatkan secara baik,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Prabowo berkeyakinan Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat di tengah situasi global yang sangat tidak menentu saat ini.

“Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” tutup Prabowo. []

Hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan yang diprogramkan oleh Pemerintah Pusat, serta menjaga stabilitas harga agar inflasi mampu dikendalikan.

“Keberadaan lahan seluas 105 ha ini sangat menjanjikan dan sudah ada teknologi baru untuk tanah yang salinitasnya tinggi. Bisa ditangani dengan pupuk dan bibit khusus,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, Marwadi saat meninjau lokasi, Jumat, 29 November 2024.

Pihaknya akan mendorong kelompok tani untuk memanfaatkan lahan tidur eks rob. Pada tahap awal, akan dilakukan uji coba penanaman di lahan seluas 1,5 ha. Adapun peran BI yakni, mendukung penyediaan pupuk.

“Tadi juga sudah diikuti kegiatan pelatihan berupa Capacity Building dengan teknologi-teknologi baru tersebut. Diharapkan ke depannya, pertanian di tanah eks rob ini bisa berkembang,” tutur Marwadi.

Menurutnya, jika penggarapan padi di lahan 1,5 ha tersebut berhasil, kegiatan akan ditingkatkan di 15 ha. Nantinya, proses penanaman akan menggunakan bibit khusus biosalin dan pupuk bio tasnim. Sebelumnya, kegiatan penanaman ini juga pernah dilakukan di Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara. Dimana, 1 ha lahan mampu menghasilkan 7 hingga 7,5 ton padi.

“Jadi, tahap awal merupakan contoh. Kalau berhasil, kami juga akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan yang lebih baik lagi kepada para petani.  Untuk menggarap di tanah eks rob ini, dibutuhkan traktor sehingga tidak perlu menggunakan cangkul secara manual,” paparnya.

Selain itu, lanjut dia, juga dibutuhkan diesel untuk memompa air yang berposisi lebih rendah dari lahan pertanian tersebut. Kegiatan ini juga pernah dilakukan di daerah Krapyak, BI diajak ke lokasi penanaman dan disitu padi dapat tumbuh dengan baik. Bahkan, dua minggu lalu sudah panen.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, program tersebut selaras dengan program ketahanan pangan dari pemerintah pusat maupun program makan siang gratis yang tengah digagas Presiden Prabowo.

Menurutnya, jika dari 105 ha ini, minimal 90 ha bisa ditanami padi kembali. Tentunya, akan mampu menunjang program ketahanan pangan di Kota Pekalongan. Karena di Kota Pekalongan luas wilayahnya kecil, lahan sawahnya semakin lama juga semakin menyusut.

“Ada yang dibuat perumahan, gedung dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ternyata penanganan banjir dan robnya bisa berhasil, sehingga ada potensi lahan yang bisa ditanami kembali seluas 105 ha. Kami yakin pasti bisa. Tapi butuh waktu, proses dan pendampingan bagi para petani,” katanya.

Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lily Sulistyawati menambahkan, 105 ha lahan pertanian di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, terendam rob selama 8 tahun.

Dari luasan tersebut, 95 ha sawah saat ini sudah kering dan akan dijadikan sawah lagi. Namun, kondisi lahan perlu perbaikan dan diolah lebih spesifik. Program ini optimistis menjadi solusi bagi petani pesisir yang terdampak rob.

“Ada teknologi varietas padi biosalin. Kami bersama Kodim Pekalongan sudah melaksanakan percontohan di Krapyak. Namun, panennya belum optimal karena kondisinya sangat ekstrem, airnya sedikit,” terang Lily.

Selanjutnya akan dilakukan perluasan lahan bekas terendam rob untuk pertanian di Dukuh Klidangan seluas 15 ha. Namun pada tahap awal akan dibuat  Demonstration Plot (demplot) percontohan seluas 1,5 ha yang akan difasilitas BI Tegal.

“Kelompok Tani Harapan Jaya dan Kelompok Tani Degayu Tiga dengan anggota 20 petani akan mengolah lahan tersebut. Semoga ini jadi langkah awal untuk menjadi lahan produktif, berhasil dan berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan para petani,” harapnya.

Dahmat (59), salah seorang petani di daerah Degayu menyambut gembira kegiatan tersebut. Ia mengaku sudah bekerja menjadi seorang petani selama 20 tahun. Namun, karena terjadi rob ia sempat berhenti dan bekerja disalah satu usaha batik.

“Sekitar 8 tahunan saya berhenti menjadi petani, karena waktu itu lahan kami terkena rob. Alhamdulillah senang, lahan sudah kering dan sekarang didukung oleh Pemkot maupun BI untuk kembali bertani. Semoga nantinya bisa bermanfaat, terutama bagi keluarga kami,” pungkasnya. (em-aha)

Jika itu tercapai artinya bisa lebih cepat dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni 2029.

Proyeksi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Dia mengaku, swasembada pangan bisa diimplementasikan di 2029, namun dipercepat di 2028, dan terakhir dimajukan pada 2027.

“Yang tadinya di 2029 maju di 2028, maju lagi 2027, tapi Insya Allah karena Presiden sudah menyampaikan di G20, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dan di depan MPR/DPR, ini tim semua ini siap, mudah-mudahan kita 2027 itu bisa swasembada,” ujar Zulhas, Jumat 29 November 2024, dikutip dari Kompas TV.

Berbagai inisiatif ditempuh pemerintah untuk mempercepat implementasi program unggulan Presiden.

Salah satunya mengubah sistem kelembagaan Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan khusus di bawah naungan Presiden.

“Semua ini dalam rangka untuk mencapai program unggulan atau program prioritas yang disampaikan Bapak Presiden,” paparnya.

Swasembada juga merupakan syarat agar Indonesia menjadi negara maju, lantaran punya kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya, di samping dapat menjaga ketahanan pangan.

“Kita harus swasembada pangan, sebagian negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan ini,” ucap dia. []

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara Penutupan BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu 9 Oktober 2024.

“Saudara-saudara tidak ada pilihan, kita harus swasembada pangan, dan saya yakin dan percaya, kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober 2024,” ucap Prabowo. Dikutip dari siaran Kompas TV.

Tidak hanya swasembada pangan, Prabowo menginginkan Indonesia juga melakukan swasembada energi.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada import bahan bakar.

“Kalau terjadi krisis sama lagi, sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran, Iran mengatakan, kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas, menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika,” kata Prabowo.

“Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, ini sekutu Amerika semua, karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika, kita bisa bayangkan harga minyak berapa,” tambahnya.

Prabowo menambahkan pentingnya melakukan hilirisasi selain swasembada pangan dan energi.

Mengingat, Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel dan bauksit terbesar di dunia.

“Ini mutlak, kunci terhadap kebangkitan kita, kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi,” tegas Prabowo Subianto. []

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini ada 22 negara yang menghentikan aktivitas ekspor bahan pangan, sehingga mengakibatkan melambungnya harga pangan di banyak negara.

“Kondisi ini menyebabkan harga pangan semakin naik. 22 negara sudah tidak mengekspor pangan,” kata Jokowi saat berpidato dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Dia sebutkan, salah satu komoditas pangan yang dihentikan ekspornya adalah beras.

Jokowi pun menyebutkan negara-negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan, antara lain Rusia, India, Myanmar, Uganda, Bangladesh, dan Pakistan.

“Kalau kondisi ini diteruskan, maka semua harga bahan pangan akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyebutkan, perubahan iklim serta situasi geopolitik dunia menjadi penyebab naiknya harga pangan beberapa terakhir ini. Berdasarkan itu, dia berpesan kepada bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, untuk memprioritaskan program kedaulatan pangan jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

“Perencanaan disiapkan sekarang. Begitu dilantik, langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan, sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, betul-betul kita miliki,” ucap Jokowi.