Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri kegiatan di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Ia menekankan bahwa Ramadhan harus menjadi momentum memperkuat nilai toleransi dan persaudaraan, bukan justru memicu tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Saya sebagai gubernur bertanggung jawab menjaga ketertiban dan kedamaian di Jakarta. Saya tidak mengizinkan ada sweeping dalam bentuk apa pun,” ujar Pramono.

Menurutnya, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial memerlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hukum. Ia mengingatkan bahwa penegakan aturan bukanlah kewenangan kelompok tertentu, melainkan tugas aparat resmi yang bekerja berdasarkan regulasi.

Pramono menilai, setiap bentuk tindakan sepihak yang berpotensi memicu keributan akan merugikan semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang menggantungkan penghasilan harian dari aktivitas perdagangan makanan. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada aksi sweeping selama Ramadhan.

“Hal-hal yang menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan saya izinkan. Tetapi jika itu menciptakan kenyamanan dan ketertiban, tentu akan kami dukung,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98114/pemprov-dki-tegaskan-larangan-sweeping-rumah-makan/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/87219/sweeping-tak-resmi-dikeluhkan-warga https://daerah.eranasional.com/87219/sweeping-tak-resmi-dikeluhkan-warga#respond Sun, 20 Apr 2025 13:25:02 +0000 https://daerah.eranasional.com/87219/sweeping-tak-resmi-dikeluhkan-warga Gowa, ERANASIONAL.COM – Sejumlah oknum dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Gowa dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gowa diduga melakukan razia kendaraan hampir setiap hari tanpa surat perintah resmi.

Kegiatan tersebut ditengarai menjadi ajang pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat.

Pada Sabtu, 19 April 2025, razia kembali digelar di sepanjang jalan samping Bank BPD Kabupaten Gowa.

Berdasarkan keterangan dari salah seorang pengendara berinisial SF, dirinya diberhentikan oleh salah satu petugas lalu lintas ketika melintas dari arah Jembatan Kembar menuju Makassar.

“Saya diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Saya menjelaskan bahwa saya memang sempat terkena tilang di Kabupaten Bantaeng dan lupa menebusnya,” ujar SF kepada wartawan, Minggu 20 April 2025.

SF mengaku diarahkan kepada seseorang yang diduga bukan anggota kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara informal.

“Orangnya tidak berseragam. Saya diminta sejumlah uang, dan karena hanya memiliki uang sebesar Rp 200 ribu, saya berikan itu. Setelah itu saya langsung diperbolehkan melanjutkan perjalanan,” jelasnya.

Dugaan praktik pungli ini semakin menguat karena kegiatan razia disebut dilakukan hampir setiap hari, dengan pola yang sama dan tanpa keterlibatan prosedur hukum yang jelas.

Masyarakat mendesak Kepala Korlantas Mabes Polri, Kapolda Sulawesi Selatan, serta Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas oknum yang terlibat.

“Praktik semacam ini sangat merusak citra institusi kepolisian dan pemerintah daerah. Diperlukan langkah cepat dan terukur untuk menegakkan integritas dan hukum,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Gowa maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa terkait dugaan tersebut. []