“Masih proses, saat ini tim penyidik sedang memenuhi petunjuk P19 JPU Kejati DKI. Sampai saat ini tidak ada kendala dalam pemenuhan pengunjung P19,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Ade Safri mengatakan, pihaknya juga terus memenuhi petunjuk jaksa dalam pemberkasan kasusnya. Ia menyebut penyidikan dalam kasus tersebut akan dilakukan secara transparan.

“Pada prinsipnya pemenuhan P19 dari kantor Kejati DKI Jakarta tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Kami pastikan penyidikan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Penggeledahan tersebut terkait perkara dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Benar. Terkait Sprindiknya TPPU tersangka SYL,” kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

Hari ini, KPK juga memeriksa salah satu advokat yang tergabung dalam Visi Law Office, Rasamala Aritonang. Rasamala adalah mantan pegawai Biro Hukum KPK yang kini menjadi advokat.

Visi Law Office adalah firma hukum yang didirikan oleh mantan jubir KPK Febri Diansyah bersama eks peneliti ICW Donal Fariz pada 22 Oktober 2020. Belakangan Rasamala Aritonang turut bergabung.

Tessa menyebut, Rasamala juga sempat ikut dalam penggeledahan tersebut. Hingga saat ini, penggeledahan masih berlangsung.

Di pengadilan tingkat banding, vonis SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara dan diminta tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Status perkara: permohonan kasasi,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

KPK tak masalah dengan adanya kasasi yang diajukan oleh SYL. Menurut KPK, hal tersebut merupakan hak yang bisa ditempuh terdakwa.

“KPK mempersilakan Terdakwa untuk mengajukan Kasasi sesuai hak yang diberikan oleh aturan hukum yang berlaku,” ujar jubir KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan.

Ratusan massa tersebut menuntut pembebasan dua rekan mereka yang ditahan di Polda Metro Jaya akibat diduga melakukan kekerasan terhadap jurnalis Kompas TV usai sidang putusan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta beberapa waktu lalu.

Massa bergantian melakukan orasi dan membakar ban bekas di depan Kantor Kompas TV Makassar.

Dalam orasinya, massa meminta pihak Kompas TV segera menarik laporan dugaan kekerasan tersebut sehingga dua pendukung SYL yang ditahan di Polda Metro Jaya bebas.

“Kami minta Kompas di Makassar menjadi penyambung dengan Kompas di Jakarta untuk membebaskan dua orang tua kami yang masih ditahan di Polda Metro Jaya,” kata salah satu orator aksi, Kamis 25 Juli 2024.

Massa mengaku usai putusan sidang SYL tidak ada kekerasan yang dilakukan dua pendukung SYL terhadap jurnalis kompas TV.

Massa meminta pihak Kompas TV Makassar untuk berdiskusi agar kedua rekannya yang ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dibebaskan.

Massa aksi juga meminta pihak Kompas TV untuk memperlihatkan bukti dugaan pemukulan yang menyebabkan dua orang pendukung SYL ditangkap dan ditahan.

“Dasar hukum penahanannya itu tidak ada bukti yang jelas, bahkan tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Lantas kenapa kalian menahan orang tua kami tanpa ada bukti yang jelas,” ujar orator aksi.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Jaksa KPK banding atas vonis terdakwa SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

“Baik, kami menyampaikan bahwa per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan, sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH,” kata Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/7/2024).

Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan alasan banding dari Jaksa KPK. Pasalnya, Jaksa KPK juga masih membaca secara jelas amar putusannya.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” pungkas Tessa.

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo alias SYL, dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis siang 11 Juli 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik memanggil sejumlah saksi hari ini, Selasa 16 Juli 2024.

“KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK/TPPU dengan tersangka SYL,” kata Tessa.

Kata dia, saksi yang diperiksa hari ini salah satunya putri SYL, yang juga anggota DPR RI Fraksi NasDem, Indira Chunda Thita.

Penyidik juga akan memeriksa cucu SYL, bernama Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibie sebagai saksi dalam kasus tersebut.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

Namun dia tidak menjelaskan secara detail terkait materi pemeriksaan yang hendak digali oleh tim penyidik terhadap anak dan cucu SYL tersebut.

Sebagai informasi, dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL, nama Thita dan Bibie sempat disebut turut menikmati hasil dari tindak pidana pemerasan SYL.

KPK telah memulai penyidikan perkara dugaan TPPU terhadap SYL sebagai pengembangan dari kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Uang yang disita tersebut di antaranya yang diberikan SYL kepada Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni hingga penyanyi dangdut Nayunda Nabila.

Berikut sederet aliran uang SYL yang diputuskan dirampas untuk negara:

1. Rp 820 juta yang disetor Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK.

Uang tersebut sebelumnya diberikan SYL kepada Partai NasDem untuk pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) pada 2023.

2. Rp 40 juta yang disetor Fraksi Partai NasDem, dana kemanusiaan, pada 7 Maret 2024 ke rekening penampungan KPK.

Uang itu sebelumnya diberikan SYL untuk pendaftaran bakal caleg pada 2023.

3. Uang sebesar Rp 20 juta disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 11 Desember 2023 ke rekening penampungan KPK.

4. Uang sebesar Rp 20 juta disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 13 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK.

5. Uang Rp 30 juta yang disetor Nayunda Nabila Nirzina pada 21 Mei 2024 ke rekening penampungan KPK.

6. Uang sebesar Rp 253 juta yang disetor Kemal Redindo Syahrul (anak SYL) pada 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK.

7. Uang sebesar Rp 293.295.000 yang disetor Indira Chunda Thita S (anak SYL) pada 25 Juni 2024 ke rekening penampungan KPK.

Adapun uang tersebut bersumber dari uang yang dikumpulkan dari para pejabat eselon I Kementerian Pertanian (Kementan).

“Barang bukti tambahan nomor urut 1 sampai nomor urut 7 tersebut dirampas untuk negara dan diperhintungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo,” kata hakim dalam sidang vonis SYL, Kamis 11 Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL pada Kamis.

Selain pidana penjara, SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.147.144.786 ditambah 30 ribu dolar AS subsider dua tahun penjara.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK yang ingin SYL dihukum dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp 44,2 miliar dan 30 ribu dolar AS subsider empat tahun penjara.

Sementara dua terdakwa lainnya, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyono, divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. []

Dia menyampaikan ucapan terima kasih ke Presiden Jokowi karena telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai menteri.

Dia mengaku tindakan yang dinilai terbukti oleh majelis hakim merupakan konsekuensi dari jabatannya sebagai Mentan.

“Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada Joko Widodo selaku Presiden yang menunjuk saya sebagai menteri, mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan di seluruh Indonesia,” kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat usai sidang, Kamis 11 Juli 2024 Dipantau dari Breaking News Kompas TV.

“Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi telah memberi saya kesempatan sebagai menteri, apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya,” tambahnya.

SYL mengaku bangga karena selama memimpin Kementan, sebanyak 71 penghargaan nasional di terima presiden.

“Saya mendapatkan hukuman 10 tahun ditambah dengan dua tahun dari subsider uang pengganti bukan persoalan yang sedikit. Tetapi saya merasa bangga pada saat saya menjadi menteri 71 penghargaan nasional di antaranya diterima oleh Presiden, penghargaan PBB melalui International Rice Research Institute (IRRI) dan 71 lainnya,” jelasnya.

“Yang kedua ingin saya sampaikan selama ini saya tidak, terlalu asyik di lapangan, saya tidak mengontrol hal-hal yang kecil, mungkin itu bagian dari kesalahan saya,”tambah SYL.

Selain kepada Presiden Jokowi, SYL juga menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang telah mengajarkannya kebangsaan dan konsisten membela rakyat dan bangsa.

“Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan, maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa,” tegasnya.

Kata Herik, kekerasan tersebut merupakan ancaman terhadap wartawan dan kebebasan pers.

“Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pada jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini,” ucapnya, dikutip dari rekaman video, Kamis, 11 Juli 2024.

Herik menambahk, aksi kekerasan terhadap jurnalismasuk dalam pelanggaran informasi, dan kemerdekaan pers.

“Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam bentuk pelanggaran informasi yang baik kepada publik tetapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers,”ucapnya.

Ia mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas pelaku dugaan kekerasan terhadap wartawan tersebut.

“Izinkan kami mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut,”tegasnya.

“Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan, tidak boleh di masa mendatang kejadian lagi,” tambahnya.

Ia pun menyatakan akan mengawal hingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ditindak secara hukum.

“Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu memberikan informasi yang baik kepada publik juga,”ucapnya.

“Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi kekerasan kepada jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut,” pungkas Herik. []

Menurut hakim Rianto Adam Pontoh, hal yang memberatkan SYL adalah berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan.

“Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan,” ucap hakim, dikutip dari YouTube Kompas TV,”Kamis 11 Juli 2024.

Hakim juga berpendapat, terdakwa sebagai Menteri Pertanian tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik.

“Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ucapnya.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa serta kolega terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi,” lanjut hakim.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah SYL belum pernah dihukum dan telah berusia lanjut.

“Terdakwa telah berusia lanjut, kurang lebih 69 tahun, terdakwa belum pernah dihukum,” jelas hakim.

Terdakwa SYL juga dianggap telah memberi kontribusi positif selaku Mentan dalam menangani krisis pangan saat pandemi Covid 19.

Hal lain yang meringankan adalah terdakwa sudah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim membacakan vonis untuk tiga terdakwa, yakni SYL, Muhammad Hatta, dan Kasdi Subagyono.

Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 300 juta untuk mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Termasuk uang pengganti sejumlah Rp 147.144.786 dan 30 ribu USD.

Sementara untuk dua terdakwa lain, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono, masing-masing pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. []

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp 300 juta serta mewajibkan penggantian kerugian negara.

Vonis terhadap SYL dibacakan dalam sidang kasus dugaan suap dan dengan terdakwa SYL, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Menurut Majelis hakim, SYL, Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

“Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 kesatu, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,” ucap hakim membacakan.

Menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.

“Dua, menjatuhkan pidana kepada Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,”tambahnya.

Selain itu Hakim menghukum terdakwa SYL untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 14 miliar ditambah 30 ribu USD.

Permohonan bebas itu diminta, karena SYL mengeklaim tak bersalah sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hal itu disampaikan SYL dalam pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

“Saya bukan penjahat, apalagi pemeras. Saya bukan pengkhianat, tapi saya adalah pejuang,” kata SYL.

SYL menyesali perbuatannya dan siap bertanggung jawab bila benar terbukti melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

“Namun saya ingin bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta di sisa hidup saya, di umur 70 tahun ini.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas izin Allah SWT dan dilandasi hati nurani untuk memutuskan kepada saya putusan bebas atau putusan yang seadil-adilnya,” pungkas dia.

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini SYL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang pungli mencapai Rp 44,7 miliar.

Diduga, uang berasal dari hasil pungli terhadap pejabat Kementan. Uang yang terkumpul diyakini dipakai untuk kepentingan pribadi SYL dan juga keluarganya.

Selain pidana penjara, SYL juga dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, SYL juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30.000, yang dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini.

Melalui pleidoi atau pembelaannya, SYL menanggapi diksi tamak tersebut. Dia merasa kaget dengan penyematan sifat itu kepada dirinya.

“Saya merasa sangat terkejut, dalam tuntutan jaksa menggunakan terminologi kata tamak dalam pertimbanganya untuk memberatkan saya, saya sangat tidak mengerti dan paham dengan kata itu karena tak pernah mendengar dalam dakwaan dan juga hal tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan selama ini,” kata SYL dalam pembelaannya yang dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

SYL menilai penyematan sifat tamak ke dirinya itu adalah hanya sebagai asumsi. Sebuah pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian.

“Padahal faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawahan saya, apalagi secara aktif menagih-nagih, baik secara tatap muka atau langsung, dan telepon maupun melalui WhatsApp,” kata dia.

Bahkan kata dia, ada pembentukan opini dan tekanan luar biasa dari pihak tertentu terhadap dirinya dan keluarga.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 5 Juli 2024.

“Saya membaca pledoi ini dalam ruang sesak pengadilan, di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian selama ini bagai langit mendung yang kadang mengandung guntur dan petir bagi saya,” kata SYL, dikutip dari siaran Kompas TV.

SYL mengaku, sebagai warga negara yang taat hukum, ia meyakini bahwa dalam sidang inilah cahaya keadilan yang terang benderang akan didapatkan melalui putusan majelis hakim yang terhormat.

“Majelis hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan psikis serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata,” kata SYL.

“Saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opini yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertetu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun di proses persidangan,” Sambungnya.

Pembentukan opini tersebut, kata dia, mulai dari berita bohong atau hoaks yang menyebut dirinya menghilang dan melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri.

Sampai pada hal-hal yang menurutnya melampaui batas adab masyarakat Indonesia.

“Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa baik sebagai aparatur maupun anggota masyarakat,”ucap SYL.

SYL mengatakan pembentukan opini tersebut seakan menjadi vonis yang mendahului putusan hakim.

Ia menyebut hal itu membuat orang-orang yang ingin memberi dukungan kepada dirinya menjadi panik dan ketakutan.

“Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya baik dalam kedinasan maupun pergaulan,”keluhnya.

“Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnah, apalagi sepemahaman saya, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini,” ungkap SYL

“Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan karena pertimbangan mempunyai latar belakang pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan, dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri, namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi,” kata SYL.

“Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri, terlebih tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan, yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri,” pungkasnya. []

Hal tersebut disampaikan jaksa KPK Meyer Simanjuntak saat membacakan berkas tuntutan perkara dugaan pemerasan dan gratifkasi dengan terdakwa SYL, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat 28 Juni 2024.

“Bahwa dalam persidangan Terdakwa melakukan pembelaan dan bantahan sebagai berikut. Satu, terdakwa tidak pernah memerintahkan atau meminta uang kepada para pejabat di Kementan RI melainkan inisiatif dari para pejabat Kementan yang memberikan dan menawarkan uang serta pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarganya,” kata jaksa, Dikutip dari KompasT V.

“Tanggapan penuntut umum bahwa keterangan terdakwa bertentangan dengan keterangan alat bukti di persidangan,”sambungnya.

Kata dia, berdasarkan lima saksi di persidanganya, yakni Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan periode 2021–2023, Kasdi Subagyono; Sekjen Kementerian Kementan periode 2019-2021, Momon Rusmono; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta.

Kemudian mantan ajudan SYL, bernama Panji Haryanto; dan Protokol Menteri Pertanian era SYL, Rini Octarini.

Di mana kelima saksi tersebut bersaksi mengetahui terkait perintah atau permintaan SYL kepada pejabat Kementan untuk patungan guna membiayai kebutuhan SYL.

“Keterangan Kasdi Subagyono, Momon Rusmono, Muhammad Hatta, Panji Hartanto, dan Rini Octarini pernah mendengar secara langsung Terdakwa memerintahkan dan meminta uang,”jelas Jaksa.