BANDUNG, Eranasioanl.com – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak warga Kota Bandung untuk melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu dan tepat nilai. Hal itu disampaikannya usai mendapat penghargaan sebagai Pejabat Publik dengan Penyampaian SPT Tahun 2022 Lebih Awal dalam acara Gebyar Apresiasi Pajak 2023 di Trans Luxury Hotel, Senin (20/3/2023) malam.

“Saya mengajak kepada wajib pajak Kota Bandung untuk melapor pajak tahunan, sehingga pajak tersebut bisa tepat waktu dan tepat jumlah,” pesan Yana.

Sebagai informasi, Yana mendapat penghargaan ini bersama dua pejabat publik lainnya. Yaitu Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Penjabat Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat I Erna Sulistyowati berharap, para pejabat publik yang mendapat penghargaan dapat menginspirasi pejabat publik lainnya di Jawa Barat untuk melaporkan SPT lebih awal.

Ia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di tahun 2022 mencapai 114,17 persen dengan pertumbuhan 32,28 persen.

“Ini juga berkat andil para wajib pajak yang luar biasa,” terangnya.

Ia juga mengingatkan tenggat waktu pelaporan SPT pada 31 Maret untuk perorangan dan 30 April untuk badan usaha. Oleh karenanya, masyarakat Jawa Barat diminta memperhatikan tenggat waktu tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Staff Ahli Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti yang hadir mewakili Gubernur Jabar menyebut, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

“Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara,” pesannya.

Selain kategori Pejabat Publik dengan Penyampaian SPT Tahun 2022, beberapa kategori yang mendapat apresiasi antara lain: Wajib Pajak Pribadi dengan Kontribusi Terbesar 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, Wajib Pajak Badan Cabang dengan Kontribusi Terbesar 2022, serta Wajib Pajak Badan Pusat dengan Kontribusi Terbesar 2022.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Ada pemandangan berbeda di halaman Kantor Bupati Barito Timur, Jumat (17/03/2023) pagi. Usai pelaksanaan Apel Kesadaran Nasional, para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur langsung menuju mobil pelayanan keliling Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang.

Para pejabat tersebut  melakukan transaksi pembayaran lunas PBB P2  yang sudah disediakan oleh Bank Kalteng. Tampak terlihat yang melakukan transaksi pertama yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si disaksikan oleh Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh.

Setelah Sekda Bartim melunasi PBB P2, kemudian dikuti oleh para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur lainnya. Secara bergiliran mereka juga melunasi PBB P2 yang secara simbolis diserahkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur Suma Wara Maharati, M.Si kepada Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abul Saleh dan Sekda Bartim Panahan Moetar.

Sebelum para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur membayar pajak di mobil layanan Bank Kalteng, pada saat apel kesadaran nasional Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam sambutanya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul saleh mengingatkan, batas waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Pribadi, paling lambat tanggal 31 Maret 2023 dan SPT Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April 2023.

Bupati Bartim pun meminta kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur segera membayar pajak, karena laporan dapat dilakukan secara online.

“Jika mengalami kesulitan silahkan menghubungi kantor Pajak Terdekat. Dan kami mohon sampaikan kewajiban ini secara luas kepada masyarakat Kabupaten Barito Timur. Partisipasi ASN dalam membayar pajak PBBP2 lebih cepat,lebih baik untuk kemajuan Barito Timur,” harap Bupati Bartim.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan sosialisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Terhutang (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)Tahun 2023 di kecamatan se Kabupaten Barito Timur.

Selain melaksanakan sosialisasi, juga dilakukan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Terhutang (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)Tahun 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur Suma Wara Maharati, M.Si kepada kontributor MMC Bartim, Senin (13/03/2023) menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan penyerahan SPPT PBB P2 sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan di 8 kecamatan.

“Hari ini sosialisasi pajak daerah dan penyerahan SPPT PBB P2 dilaksanakan di Aula Kecamatan Awang, semuanya berjalan lancar,” terang Kepala Bapenda Kab. Bartim Suma Wara Maharati, M.Si.

Suma panggilan akarb Suma Wara Maharati menjelaskan sebelum melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Awang jajarnya juga sudah melaksanakan sosialisasi dan penyerahan SPPT PBB P2 di 7 (tujuah) kecamatan.

“Peserta sosialisasi di kecamatan adalah kolektor PBB tiap desa, perangkat desa dan Kepala Desa di masing-masing kecamatan. Tinggal 2 (dua) kecamatan yang belum yaitu Kecamatan Dusun Timur dan Kecamatan Dusun Tengah. Sosialisasi di Kecamatan Dusun Tengah rencananya Selasa 14 Maret 2023 dan Kecamatan Dusun Timur Kamis 16 Maret 2023,” papar Suma.

Karena sudah melaksanan sosialisasi kepada Aparat Desa dan Kolektor PBB, Suma berharap, Aparat Desa dan Kolektor PBB dapat segera menyampaikan Pajak Terhutang PBB kepada wajib pajak yang ada di desa masing-masing.

“Tanggal jatuh tempo pembayaran PBB adalah tanggal 30 September 2023. Tempat pembayaran PBB yaitu BRI dan Bank Pembangunan Kalteng serta melalui pembayaran online melalui aplikasi Betang mobile dari Bank Kalteng dan Brimo dari BRI,” jelas Suma.

Bagi wajib pajak yang tidak membayar atau kurang bayar, kata Suma, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Tatacara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

“Dendanya berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,” terang Suma.
Karena itu Kepala Bapenda Kab. Bartim menghimbau kepada seluruh wajib pajak di Kabupaten Barito Timur segera membayar pajak di tempat yang sudah ditentukan.