Kegiatan sosialisasi di Desa Kuwum dihadiri oleh unsur legislatif pusat dan daerah, perwakilan BGN, hingga ratusan masyarakat.

Acara sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi program MBG.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menegaskan bahwa kebijakan gizi nasional harus hadir nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak.

Ia menekankan bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan program.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran aktif Badan Gizi Nasional tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor edukasi gizi nasional.

Menurutnya, BGN harus menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari pola konsumsi tidak sehat, termasuk maraknya makanan ultra-proses.

“BGN harus lebih aktif dan strategis dalam memastikan kebijakan gizi benar-benar menjangkau masyarakat. Edukasi kepada orang tua juga sangat penting agar anak-anak terbiasa dengan pola makan sehat sejak dini,” tegasnya.

Program MBG mengacu pada empat standar utama, yakni kecukupan kalori, komposisi gizi seimbang, standar higienitas, serta keamanan pangan.

Program strategis nasional ini menyasar pada empat kelompok penerima manfaat yakni peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

Program MBG hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan gizi nasional, seperti tingginya angka stunting, anemia, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam mendorong pemenuhan gizi yang lebih merata, memperkuat edukasi masyarakat, serta mendukung pembangunan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. []

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Program MBG yang diselenggarakan di Wantilan Desa Adat Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Selasa (21/4).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, hingga masyarakat setempat

Dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, Charles Honoris menekankan bahwa kebijakan gizi nasional harus benar-benar hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya berhenti pada tataran konsep.

“Langkah-langkah kecil hari ini akan menentukan masa depan bangsa. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh kuat, sehat, dan siap membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa BGN tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator, melainkan harus menjadi motor utama dalam edukasi gizi nasional.

Menurutnya, BGN juga perlu berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari konsumsi makanan ultra-proses yang berisiko bagi kesehatan.

Charles juga mengingatkan bahwa peningkatan penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan gagal ginjal memiliki keterkaitan erat dengan pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak untuk memilih makanan sehat sesuai standar kesehatan global.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan gizi, seperti stunting, anemia, serta ketimpangan akses terhadap pangan bergizi.

Program ini menyasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Charles Honoris berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Catatan ini diberikan untuk memastikan peningkatan standar kebersihan, keamanan pangan, serta kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

SPPG Senganan, yang beroperasi sejak 21 Oktober 2025, saat ini melayani 2.270 penerima makanan (PM) dari 33 sekolah yang tersebar di Desa Senganan, Babahan, Jatiluwih, Apuan, dan Angseri. Dengan cakupan pelayanan yang cukup luas, BGN menilai bahwa kualitas fasilitas dan lingkungan harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Dari aspek infrastruktur, SPPG Senganan tercatat memiliki sejumlah fasilitas yang memadai, seperti pemanas air khusus pencucian ompreng, alat pemanas untuk sterilisasi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, BGN menemukan adanya catatan terkait lingkungan sekitar yang berpotensi memengaruhi standar biosekuriti dan kebersihan udara.

Keduanya adalah ibu bernama Astuti (40) dan anaknya, Resta (19).

Mereka diduga tersesat saat mendaki Gunung Batukaru pada Minggu (6/7/2025).

Kepala Basarnas Bali, I Nyoman Sidakarya menyampaikan, kedua korban tersesat saat turun dari puncak Gunung Batukaru, Tabanan, Bali, pada Minggu (6/7/2025).

“Awalnya mereka melakukan pendakian bersama tujuh orang lainnya dalam satu rombongan,” ujarnya, Senin (7/7/2025), dikutip dari Kompas.

Rombongan memulai pendakian pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 Wita dari jalur Pura Malem Desa Pupuan.

Namun, setibanya mereka di puncak gunung, Astuti dan Resta memutuskan untuk turun terlebih dahulu.

Tetapi, hingga Minggu malam, keduanya tak kunjung kembali.

Berdasarkan laporan yang diterima petugas siaga Basarnas Bali pada pukul 21.15 Wita, keduanya merupakan warga yang tinggal di daerah Tuban, Badung.

“Laporan kami terima, dikatakan perkiraan waktu kejadian kurang lebih pukul 11.00 Wita,” ucap Sidakarya.

Setelah menerima laporan, sebanyak lima orang personel Basarnas dikerahkan untuk melakukan pencarian.

Tim SAR juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) Penebel Tabanan serta pemandu lokal Batukaru.

“Saat ini cuaca di lokasi hujan ringan dengan suhu mencapai 22 derajat dan jarak pandang berkisar 11,6 Km. Semoga upaya pencarian bisa berjalan lancar,” harapnya. []

Mereka mendesak Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, agar meniru sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berpihak kepada warganya.

“Pak Bupati Tabanan seharusnya belajar dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang bagaimana membela kepentingan rakyat,” kata Wayan Subadre, warga Jatiluwih, pada Senin (28/4/2025).

Pria yang akrab disapa Supri itu mengungkapkan, dirinya sempat didatangi aparat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tabanan dan menerima surat peringatan (SP) karena mendirikan warung di atas tanah miliknya sendiri.

Namun, ketika ia mempertanyakan dasar pelarangan tersebut, pihak Dinas PU tidak bisa memberikan penjelasan yang pasti.

“Mereka sendiri tidak yakin apakah warung yang juga menjadi rumah saya ini masuk zona hijau. Anak saya minta ditunjukkan gambar tata ruangnya, tidak diberi,” ujarnya.

Subadre menambahkan, dirinya sudah pernah mengajak pengurus Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih untuk memperjuangkan nasib warga, namun tidak ditanggapi.

Ia menyatakan kecewa dengan sikap pengurus DTW yang kurang responsif terhadap persoalan masyarakat.

Meski demikian, ia bersyukur mendapat dukungan didapat dari tokoh-tokoh desa adat Jatiluwih. Dalam waktu dekat, mereka berencana mendatangi kantor Dinas PU Tabanan untuk meminta kejelasan.

“Tokoh dan masyarakat adat Jatiluwih mendukung kami agar bisa mendirikan warung demi memiliki penghasilan,” ujarnya.

Jika benar warung tersebut berada di zona hijau, Subadre meminta Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan solusi yang berpihak kepada rakyat.

“Jangan asal perintahkan bongkar tanpa solusi. Apapun risikonya, saya akan tetap berjualan selama belum ada kejelasan dari Bupati Tabanan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada warga dapat menyebabkan banyak warga khususnya pemuda Desa Jatiluwih memilih merantau ke luar daerah untuk bekerja, padahal potensi wisata dan pertanian desanya sangat besar.

“Jatiluwih ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) karena keindahan teraseringnya. Tapi pendapatan dari bertani tidak cukup karena dukungan dari Pemkab Tabanan tidak total, ditambah lagi warga dilarang berjualan. Kalau begini, bagaimana kami menafkahi keluarga,” pungkasnya.

Petani Sorot Perilaku Pengurus DTW Jatiluwih

Sementara itu, para petani di kawasan Jatiluwih, Tabanan, Bali, meminta dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan pengurus Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih.

Mereka menilai hal ini penting untuk memastikan pengurus DTW berpihak pada kepentingan petani.

“Selama ini kami hanya diminta mengusulkan nama, tapi orang yang kami usulkan belum tentu terpilih. Kami ingin punya hak untuk turut menentukan siapa yang layak menjadi pengurus DTW,” ujar Nyoman Tengok, petani Jatiluwih.

Tak hanya itu, pria berusia 36 tahun ini juga meminta ada dari perwakilan petani yang masuk ke dalam pengurus DTW sehingga dapat membuat program.

Tengok menilai pengurus DTW saat ini kurang menunjukkan kepedulian terhadap nasib petani, padahal keberadaan DTW tidak terlepas dari kontribusi petani.

Seperti dijelaskan di atas, UNESCO menetapkan Desa Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia. DTW sendiri dipercaya mengelola kawasan tersebut, termasuk penjualan tiket masuk.

Namun dalam perjalanannya, Tengok menyebut pengurus DTW saat ini tidak memperjuangkan kesejahteraan petani, terutama dalam hal pembagian hasil penjualan tiket.

“Pengurus sebelumnya berhasil memperjuangkan kenaikan jatah petani dari 45 persen menjadi 55 persen. Tapi kami tidak tahu apakah sistem ini masih diterapkan. Pengurus DTW sekarang kurang transparan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya dukungan DTW terhadap persoalan pertanian. Subsidi pupuk organik dari pemerintah dinilai belum mencukupi, sehingga petani harus membeli pupuk dari pihak lain dengan harga tinggi, yang berujung pada kerugian.

“Secara moral, DTW seharusnya peduli terhadap persoalan pupuk. Jika kami tidak bisa mengolah sawah secara optimal, maka daya tarik wisata Jatiluwih akan menurun, karena yang dijual adalah lanskap pertanian,” jelas Tengox.

Karena pendapatan yang minim, beberapa petani berinisiatif membuka warung di sekitar lahan untuk menambah penghasilan. Namun, upaya tersebut justru mendapat hambatan dengan tuduhan melanggar zona hijau.

“Kami bahkan mendapat surat peringatan, dan DTW tidak membela kami. Mereka hanya diam,” katanya.

Sebagai solusi, Wayan Tengok mengusulkan agar jatah 45 persen untuk Pemkab Tabanan dikurangi menjadi 10 persen. Sisanya, yakni 35 persen, diusulkan untuk langsung diberikan kepada petani tanpa melalui DTW.

“DTW cukup menerima 55 persen, yang kemudian dibagi lagi kepada petani, desa adat, dan pihak lain. Lakukan secara transparan agar semuanya jelas,” ujarnya.

“Kalau pembagian dari hasil menjual tiket lumayan, ditambah lagi hasil penjualan pertanian bagus, saya rasa warga tidak akan berjualan, fokus saja bertani,” pungkasnya. []