Eranasional.com – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pemkab Banyuwangi formasi Tahun 2021 hari ini menerima Surat Keputusan (SK). Penyerahan SK dan Pelantikan terhadap 69 pegawai itu dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas di Aula Rempeg Jogopati. Jum’at (18/3).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Nafi’ul Huda, S.Sos, M.Si mengatakan, ķe-69 pegawai tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari kuota PPPK non guru Pemkab Banuuwangi formasi tahun 2021.

“Sebanyak 69 pegawai tersebut merupakan jumlah keseluruhan kuota PPPK Non guru formasi 2021,” jelasnya.

Huda menambahkan, untuk pelantikan dan penyerahan PPPK Guru tahap 1 saat ini masih dalam proses.

“Untuk yang formasi Guru tahap 1 masih proses,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Banyuwangi, Ir. Mujiono, M.Si menaruh segudang harapan terhadap kinerja para pegawai tersebut, diantaranya ;

1. Memberikan Pelayanan terbaik, lebih cepat dan responsif,

2. Kinerja (performance), kualitas kerja, fokus dan effisien,effektif,

3. Integritas, inovatif, kreatif, optimis, kepribadian dan rasa tanggung jawab,

4. Loyalitas, dukungan dan kepatuhan yang konsisten, kualitas kesetiaan atau kepatuhan dengan sikap dan tindakan sesuai normatif, jaga soliditas,

5. Bentuk super tim dalam menyelesaikan program dan kegiatan.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi Choiri menyambut dengan rasa syukur atas capaian yang di raih oleh PPPK.

“Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah swt serta berharap teman-teman PPPK Dinas Pertanian dan Pangan yang baru menerima SK dari ibu Bupati Banyuwangi bisa bekerja lebih bersemangat dalam melakukan penyelesaian kinerjanya sesuai dengan tupoksi. Sehingga capaian target kinerja Dinas Pertanian bisa terselesaikan sesuai jadwal target,” harapnya.

Saya, lanjut Choiri, juga berharap teman-teman PPPK Dinas Pertanian dan Pangan turut membantu dalam pencetusan rintisan beragam inovasi yang bagus untuk menunjang keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk diketahui, dalam pelantikan dan penyerahan SK PPPK Non Guru Formasi 2021 terdapat 14 pegawai dari Dinas Pertanian dan Pangan.

Eranasional.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan sebanyak 364 orang telah dilakukan penindakan oleh Densus AT 88 sepanjang 2021.

Boy menuturkan dari jumlah tersebut dilakukan pemeriksaan dan penyidikan sebanyak 332 orang. Kemudian dilimpahkan pada pidana umum sebanyak 3 orang, meninggal dunia 13 orang, dan dipulangkan 16 orang.

“364 orang dengan rincian pemeriksaan dan penyidikan sebanyak 332 orang, dilimpahkan pada pidana umum sebanyak 3 orang, meninggal dunia 13 orang dan dipulangkan 16 orang,” ujar Boy di kantor BNPT, Jakarta ditulis Rabu (29/12/2021).

Boy menyebut berdasarkan afiliasi kelompok teror, 178 orang diantaranya terafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah, 154 orang terafiliasi JAD (Jamaah Ansharut Daulah), 16 orang terafiliasi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan 16 lainnya terafiliasi FPI.

Ia pun membeberkan beberapa kelompok radikal terorisme yang terpantau masih aktif melakukan pergerakan.

“Beberapa kelompok radikal terorisme terpantau masih aktif melakukan pergerakannya, diantaranya adalah Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Ansharut Khilafah (JAK), Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), Negara Islam Indonesia (NII), Mujahidin Indonesia Timur (MIT),” tutur Boy.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Papua itu menuturkan pada bidang pendanaan terorisme, bersama pemangku kepentingan lain, BNPT telah mengambil bagian dalam merilis Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021. Dimana kata dia pihaknya mencatat modus pendanaan di Indonesia berasal dari beberapa sumber.

Pertama yakni pemanfaatan kotak amal dan sumbangan (dengan cover donasi sosial untuk menimbulkan simpati masyarakat). Kedua, berasal dari penggalangan dana dengan cover bisnis-bisnis lokal (seperti industri rumah tangga atau menjual makanan).

Ketiga yakni berasal dari penjualan aset pribadi, keempat dari Crowdfunding oleh individu yang bekerja di luar negeri.

“(terakhir) Crowdfunding dengan memanfaatkan sosial media (online) seperti MLM / skema Ponzi,” katanya.