Eranasionl.Com, Pulau Taliabu – Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten pulau taliabu menunggak hutang pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, senilai 1 miliyar lebih. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Pulau Taliabu, Rosita Umagapi, pada reporter media ini. Kamis (04/02/2021.)

“Tunggakan piutang Pemda Taliabu sebanyak 3 bulan, pada Oktober, November, Desember, tahun 2019. kemudian Tahun 2020 juga pada bulan Oktober, November, Desember sebanyak 3 bulan totalnya senilai 840.000.000, (Delapan Ratus empat juta) sekian. Ditambah lagi Hutang tahun berjalan 2021 ini januari-Februari sekarang ini. Jadi totalnya semua itu 1 Miliyar Lebih.” Ungkap Rosita Umagapi.

Saat di tanyakan upaya pihak BPJS dalam penagihan tunggakan piutang ke pemda tersebut, Rosita mengatakan pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin.

“Kalau bicara upaya soal penagihan hampir setiap hari saya ke Dinas kesehatan karena pagu Anggarannya melekat pada dinas kesehatan. Kemudian juga saya sering berkoordinasi sama pihak BPPKAD dan pak sekda tapi jawaban yang saya dapat dari pak sekda hanya disuruh sering-sering berkoordinasi sama pihak pemegang anggaran.”Tuturnya

Secara terpisah saat reporter media mencoba konfirmasi soal tunggakan piutang, Aima Larakaba. S.KM, selaku Pelaksanaan Harian (PLH) kadis kesehatan pulau taliabu, belum bisa menjelaskan hal tersebut “Maaf kalo terkait it sy tidak bisa beri penjelasan bukan tupoksi saya, sekali lagi maaf.” Ungkap singkatnya melalu pesan WhatsApp. (Mohri)

Eranasional.Com, Pulau Taliabu – Jalan Zainal Mus, yang hendak menuju area perkantoran di Bobong ibukota kabupaten pulau taliabu berlubang hingga menjadi tempat genangan air.

Amatan Reporter Media ini, (03/02/2021) Hal itu membuat kesulitan masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang hendak bepergian ke area perkantoran, Kantor Urusan Agama (KUA), kecamatan Taliabu Barat, Kantor Polsek Taliabu Barat, Kantor Pengadilan Negeri Bobong dan Kantor Bupati Pulau Taliabu.

Jasrin, salah satu pengguna roda 2 saat melintas di JL. Zainal Mus juga mengeluhkan kerusakan jalan tersebut “sudah dari 2019 setiap saya lewat di sini memang sulit, kalau musim panas begini masih agak mendingan tapi kalau di musim hujan tidak bisa sama sekali, karena di tengah genangan air situ ada lubang kalau mereka yang lewat tidak berhati-hati bisa celaka.”Ungkapnya

Dia berharap agar pemerintah daerah secepatnya memperbaiki kerusakan jalan tersebut, “Ya harapan kami masyarakat agar pemerintah memperbaikinya, tapi kalau pemerintah juga acuh tahu kita masyarakat bisa apa.”tuturnya penuh pasrah.

(Mohri)

Pulau Taliabu – Terhitung sejak 22 Oktober 2018 lalu Pengadilan Negeri (PN) Kelas II telah hadir di kabupaten pulau taliabu, Namun sangat di sayangkan hingga kini memasuki tahun 2021 ahan untuk pembangunan Kantor Pengadilan tersebut belum juga di sediakan oleh pemerintah kabupaten Pulau Taliabu.

Pelaksana Tugas Harian (PLH) Ketua Pengadilan Negeri Bobong, Willy Marsaor. SH, saat di konfirmasi Reporter Media ini, pada Senin 01 Februari 2020, mengatakan “Informasi yang kami dapat dari kabag aset Di BPPKAD Katanya sih di tahun Ini sudah ada sertifikatnya, kemudian akan serah terima dari pemda ke pengadilan belum tahu juga kapan?”Ungkapnya penuh tanya.

Dirinya melanjutkan “sebenarnya dari tempo hari persiapan tanahnya sudah ada, namun kami mau membangun gedung kalau sudah jelas tanahnya, sertifikatnya, kemudian serahterimanya seperti apa.” Ujarnya.

Padahal sebelumnya sudah ada MOU Antara pihak Mahakama Agung Dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan lahan pembagunan gedung Pengadilan.

“Waktu dulu itu ada MOU antara pimpinan kami di Mahkamah Agung dengan mereka (Pemda) untuk sanggupi menyediakan lahan.” Kata Willy Marsaor.

Pihaknya juga berharap agar pemerintah daerah secepatnya menyediakan lahan untuk pelaksanaa pembangunan Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II bobong, “semoga saja secepatnya serah terima itu bisa dilakukan. Karena ini demi efektifnya pelayanan kami pada hajat hidup masyarakat di Pulau taliabu juga.”Tuturnya penuh harap. (Mohri)

TALIABU – Ketua badan pemenang pemilu (Bapilu), Dewan Pimpinana Cabang, partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDC PDI Perjuangan), Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun kepada media ini Senin (18/1/2021) mengatakan, pekan depan Mahkama Konsitusi bakal sidang perkara Pilkada Taliabu.

Katanya, sesuai dengan atas permohonan pemohon yang diterbitkan Mahkama Konstitusi dengan nomor : 11/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021 menerengkan bahwa, telah resmi pilkada Taliabu  masuk dalam e-BRPK. Hal itu juga sesuai dengan PMK Nomor 8 tentang Tahapan dan Jadwal Sidang.

“Ingin Kami sampaikan Bahwa hari ini tepat taggal 18 Januari 2021 telah resmi pilkada Taliabu  masuk dalam e-BRPK atas permohonan Pemohon dengan nomor :11/PHP.BUP-XIX/2021. Dan sesuai PMK tentang jadwal sidang. Jadi sidang pendahuluan akan dimulai pada tanggal 26 nanti dan putusan sela (Dismisal) pada tanggal 15-16 Februari 2021,”Jelasnya saat di Konfirmasi media ini melalui via watsapp.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Nomor Urut Satu, H. Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi, melalui ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman menghimbau kepada Partai Koalisi, Tim Koalisi, Ketua Tim Relawan, Tim Relawan, Simpatisan dan pendukung untuk selalu menaati proses hukum yang sedang berjalan.

“Perlu disampaikan bahwa, mohon menjelaskan kepada masyarakat secara baik dan cermat agar kiranya menghindari kalimat provokasi dan atau lainnya yang menimbulkan perpecahan, kegaduhan dan tetap tidak menimbulkan kerumunan serta menjalan protokol kesehatan,”Imbaunya.

Selain itu, Budiman juga meminta agar semuanya simpatisan tetap menjunjung tinggi proses di Mahkamah Konstitusi hingga pada putusan nanti. “Saya meminta agar kita semua dapat menaati dan menjunjung tinggi proses yang saat ini masih berjalan di Mahkam Konstitusi”tutupnya, (Sal/Mohri)

Pulau Taliabu – Pekan Ini Inspektorat Pulau Taliabu (Pultab) bakal kembalikan laporan Hasil Audit Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019, Pada desa-desa di 4 kecamatan, Pulau Taliabu untuk di tanggapi.

Inspektur Inspektorat Pultab, Gesberd Tani, saat ditemui media ini pada Rabu 13 Januari 2021 mengatakan tujuan Audit pengelolaan keuangan Desa merupakan tujuan Audit Rutin, terkait pengelolaan ADD Maupun DD yang ada didesa sesuai dengan peruntukannya.

Gesberd Tani, melanjutkan pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019, yang kita Audit di Tahun 2020 sudah 4 kecamatan yang telah rampung Yakni “desa-desa di kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kecamatan Tabona dan Kecamatan Taliabu Barat akan kita kembalikan untuk di klarifikasi oleh desa yang bersangkutan dengan jangka waktu tertentu.”Ungkapnya

Tak hanya itu Gerseberd tani juga menegaskan akan serius dalam hal pemeriksaan Keuangan desa, “jika ada kepala desa yang menggunakan ADD maupun DD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan ada sanksinya.”katanya

Dia menjelaskan Jika Hasil pemeriksaan awal kami (Inspektorat) kalau ada indikasi kerugian negara atau daerah, maka akan kita merekomendasikan pada desa yang bersangkutan untuk melakukan pengembalian, dengan jangka waktu tertentu. “Namun jika desa yang bersangkutan tidak bisa melakukan pengembalian maka akan kita lanjutkan dengan Audit investigasi untuk menetapkan unsur kerugian daerah dan kami akan menyerahkan ke pihak kepolisian, untuk di tindak sesuai dengan kewenangannya.”Tutupnya. (Mohri)

Eranasional.com – Dibalik kepolosan wajah Abdulmajid Muslihi ternyata menyimpan sikap otoriter sebagai pemimpin didesa Wolio, Kecamatan Tabona, Pulau Taliabu, hal ini dilihat dari beberapa perangkat desa yang dipecat secara sepihak olehnya.

Melalui Surat keputusan kepala Desa Wolio No 02 Tahun 2020 tanpa mencantumkan pertimbangan yang jelas Kepala desa Abdulmajid Muslihi langsung memberhentikan Supardin dari jabatannya sebagai Kepala Dusun (Kadus) 01, di desa Wolio.

Supardin saat di wawancarai reporter media ini, pada Rabu, 06 Januari 2021, mengatakan dirinya sangat kaget saat menerima surat pemberhentian yang di layangkan oleh kepala desa.”Waktu itu, Ajid (anggota Linmas Desa) datang membawa surat dari desa, saat saya baca isinya adalah tentang pemberhentian, saya sangat kaget dan bingung, sebenarnya salah saya apa? Kok saya di berhentikan? tanpa mengetahui kesalahan saya.”Ujar supardin dengan nada kesal.

Tak hanya Supardin yang di pecat dari jabatannya sebagai Kadus, informasi yang di himpun Media ini terdapat 3 perangkat desa mengalami nasib yang sama yakni, Tamin Banapon, Sebagai Ketua RT 001, Hairudin Sebagai RW 001 Dan Armin sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Wolio.

Secara terpisah Kades, Abdulmajid Muslih, saat ditemui pada Kamis 7 Januari 2021, memberikan alasan terkait pemberihentian 4 perangkat desa dirinya beralasan bahwa perangkat desa tersebut seringkali lalai dalam menjalankan tugas-tugas di desa, “mereka yang di berhentikan itu karna setiap kami perintah sudah tidak ikut lagi. ketika ada kegiatan didesa, mereka lebih memilih kegiatan pribadinya masing-masing, bahkan kalau saya tidak berada di di desa mereka seringkali tidak ikut arahan dar.”Tuturnya

Lanjut dia padahal setiap rapat yang kami selenggarakan “saya selalu ingatkan agar selalu aktif dalam kegiatan di desa.” Tutupnya. (Mohri)

Eranasional.Com – Baru 2 pekan mantan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pulau Taliabu, Drs. Maddaremeng, tinggalkan Kabupaten Pulau Taliabu, kini masalah sampah di kota bobong mulai tidak terurus oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Amatan reporter media Eranasional.Com. pada Kamis 24 Desember 2020, sampah di beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dalam kota bobong mulai penuh dengan berbagai macam jenis sampah yang tertumpuk dan bahkan berserakan hingga ke tepi jalan.

Tumpukan sampah pada TPS yang berserakan tersebut juga diresahkan warga pengguna jalan raya dalam kota bobong, “sampah dalam kota ini mulai tidak terurus, bau busuknya tersebar dimana-mana.”Ujar Hamsan, salah satu pengguna jalan raya.

Padahal sebelumnya Drs Maddaremeng yang dalam masa tugasnya sebagai Pjs Bupati Pulau Taliabu, baru-baru ini telah menekankan pada OPD terkait, Yakni Dinas Lingkungan Hidup Pulau Taliabu agar lebih jelih dalam penanganan sampah dalam kota bobong.

Hingga berita ini dikirimkan ke meja redaksi pihak dinas Terkait Belum dapat dikonfirmasi, soal tumpukan sampah di kota bobong. (Mohri)

Eranasional.Com, BOBONG – Juru bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati H. Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi, Budiman L Mayabubun saat konfrensi pers di Coffe Shop “Liang Haya” selasa (15/12) mengatakan, saks Paslon MS-SM menolak hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan siap mengadu ke Bawaslu Propinsi Maluku Utara dan Mahkamah Konstitusi.

Katanya, pelanggaran yang terstruktur, sistenatis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yang melakukan mobilisasi oleh camat dan kades-kades untuk melakukan perekaman di Disdukcapil Pulau Taliabu yang menimbulkan pemilih tambahan yang sangat tinggi di desa-desa kecil. Kita juga menemukan selisih angka-angka di beberapa TPS, diantaranya TPS 2 Desa Parigi, Kecamatan Taliabu Timur yang mana surat suara dengan pemilih itu tidak sesuai dan kelebihan 125, namun lagi-lagi itu baik di tingkat PPK maupun di KPU kita meminta untuk mengkroscek kembali tapi tidak digubris oleh KPU maupun PPK.

“Untuk dugaan peneyelenggara pemilu di tingkat PPS dan KPPS merupakan tim sukses AMR, ini laporannya kami sudah masukkan ke Bawaslu. Kemudian menyangkut dengan adanya pencairan dana desa oleh kades-kades pada H mindua hari pencoblosan, padahal edaran mendagri untuk tidak ada pencairan dana desa sebelum adanya pemilu kada jelang hari pencoblosan. Kita juga telah memasukkan laporan ke Bawaslu terkait dengan hibah lahan di Desa Sahu, ini merupakan TSM dan sudah tahu kalau penggunaan dan pemanfaatan program itu adalah diskualifikasi”tutur Budiman.

Politisi muda PDI Perjuangan itu juga bilang, pihaknya sudah menemukan ada penggunaan dan pemanfaatan program pemerintah daerah untuk kepetingan pasangan calon 02 di desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara. “Kita juga telah menemukan adanya pemanfatan program di desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, dan juga adanya intimidasi terhadap penerima bantuan PKH”ucapnya.