Selain itu, Jokowi juga menerima bisikan untuk berhati-hati karena Papua bisa lepas dari Indonesia bila proses divestasi saham sebesar 10% dari PTFI ke Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan, MIND ID, tetap dilakukan.

“Waktu mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, ‘Pak, hati-hati, Papua bisa lepas’ ‘Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati’. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang,” kata Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 secara virtual.

Selain itu, Jokowi menggarisbawahi bahwa PTFI sudah bukan dimiliki oleh Amerika Serikat (AS), melainkan Indonesia. Sebab, saat ini pemerintah Indonesia sudah memegang sama PTFI sebesar 51% dari sebelumnya hanya 9%.

Bahkan, kata Jokowi, Indonesia bajak segera menambah kepemilikan saham PTFI menjadi 61%.

Jokowi menggarisbawahi PTFI, meski sudah beroperasi selama 50 tahun, tidak pernah memiliki keinginan untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, membahas konsesi tambang dan investasi di IKN, Kamis (22/8/2024).

“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan,” kata Gus Yahya.

PBNU adalah ormas pertama yang telah memproses WIUPK. Ormas keagamaan tersebut dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Gus Yahya menyebutkan, lokasi tambang batu bara tersebut berada di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan luasan 26.000 hektare. Lahan tersebut akan segera digarap oleh badan usaha yang dimiliki PBNU.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja,” ujar Gus Yahya.

Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya saat Mukernas Perindo di Jakarta Concert Hall, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (30/7/2024).

“Lah kalau nanti terjadi juga mau diserang lagi karena negara kita ini memang luar biasa resources-nya, orang urusan tambang aja sekarang pada heboh. Woh mau nyari tambang, mau nyari tambang,” kata Megawati.

“Saya tuh sampai bilang sama temen-temen. makanno (pangano) tambang iku, nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye,” imbuh dia.

Menurutnya saat ini dunia juga sedang ketar-ketir terkait ketersediaan beras. Katanya, Indonesia harus ekstra waspada.

“Apa negara sekarang kalau ndak percaya sama saya. Negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan (ekspor) karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya ke mana,” tutur dia.

Mega menambahkan, PDIP sudah dari tahun ke tahun mengeluarkan instruksi untuk rakyat dan petani semakin galak menanam tanaman selain padi sebagai pengganti beras.

“Kalau nanti enggak ada jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya. Bahwa kalau kemudian itu jadi terus kita bingung mau cari ke mana,” tutupnya.

Malam jelang kedatangan Jokowi, beberapa spanduk berisikan protes mewarnai sepanjang jalan menuju bandara.

Dari pantauan di lapangan, Selasa 2 April 2024 malam, salah satu spanduk terpasang di tanjakan jalan Sungai Buluh arah Bandara Muara Bungo dan di simpang tiga arah Kantor Pengadilan Negeri (PN) Bungo.

“Selamat Datang Presiden RI di Kerajaan Tambang Batu Bara Ilegal dan Mafia Tanah Pak Wo Syamsudin Ibrahim dan KBPC Group yang Merugikan Negara Sebanyak Rp 828 Miliar, Mematikan Kami Perlahan,” bunyi salah satu spanduk.

Di tempat terpisah, spanduk bertuliskan “Presiden Jokowi Tolong Kami Keadilan dan Hukum Tidak Berjalan di Bumi Muara Bungo Ini” membentang di pinggir jalan arah menuju PN Bungo.

Dalam sebuah pesan singkat yg beredar, disebutkan dari pihak PT KBPC diduga langsung menurunkan spanduk-spanduk tersebut bersama aparat setempat.

“Pihak KBPC Group diduga memfasilitasi & mengucurkan dana untuk mensuport Tim lakukan Sweeping,” tulis pesan tersebut, dikutip, Rabu 3 April 2024.

Humas Aliansi Gerakan Peduli Rakyat Maju (AGPRM) Bungo, Bintang membenarkan permasalahan yang tertulis di spanduk tersebut.

“Khususnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya atau mengatasnamakan saya atau mengatasnamakan satuan tugas (satgas) investasi, yang notabene-nya pelanggar hukum, kita akan proses secara hukum di APH,” kata Bahlil dalam konferensi pers prospek investasi pascapemilu 2024 yang disiarkan secara virtual, Senin (18/3/2024).

“[Ini dilakukan] karena di Dewan Pers tidak bisa mengadili sifatnya pidana dan harus ke APH, maka kami lagi pertimbangkan laporkan ke APH,”

Pernyataan ini dilontarkan usai Bahlil yang tengah menjadi sorotan publik lantaran. Dirinya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mencabut dan mereaktivasi izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU) lahan sawit di beberapa daerah.

Menurut laporan Tempo, Bahlil diduga meminta sejumlah imbalan uang hingga miliaran rupiah dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan satgas tersebut. Bahlil kabarnya meminta porsi saham dari perusahaan-perusahaan yang dicabut dan dipulihkan lagi IUP atau HGU-nya.

Sekadar catatan, pembentukan Satgas tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.

“Kami sudah dengar berbagai dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau mau menghidupkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit harus bayar sekian, dan ada yang minta saham katanya. Ya Kami akan segera panggil Pak Bahlil,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang sebagai ketua satgas dalam mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit beberapa perusahaan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan waktu pemanggilan Bahlil, karena masih dalam proses. Selain itu, DPR RI baru memasuki masa persidangan.

Sugeng menilai bahwa pembentukan Satgas tersebut pun mencederai tata kelola pemerintahan. Alasannya, tupoksi Satgas tersebut dalam mengevaluasi IUP milik perusahaan melampaui tugas milik tiga kementerian.

“Kami sudah sejak awal tidak setuju yang namanya satgas,” ujarnya.

Terpisah, anggota Dewan Pers Yadi Heriyadi Hendriana mengakui bahwa lembaga tersebut telah menerima laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang melaporkan media Tempo terkait konten yang mencatut nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

“Pak Bahlil sudah mengadukan Tempo, Senin (4/2/2024), diwakilkan oleh staf khususnya, Tina Talisa,” kata Yadi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa.

Ia menyebut terdapat dua produk media Tempo yang dilaporkan, yaitu podcast Bocor Alus bertajuk “Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia” dan investigasi Majalah Tempo yang berjudul “Main Upeti Izin Tambang”.

Diketahui, pemberitaan yang menuding Menteri Bahlil melakukan ‘permainan’ jual beli izin tambang itu merupakan informasi yang tak terverifikasi.

“Pak Menteri Bahlil berkeberatan karena sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi,” kata Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang diberi kuasa oleh Menteri Bahlil.

Tina mengatakan, Menteri Bahlil menyayangkan konten podcast yang ditayangkan Sabtu, 2 Maret 2024, dan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul “Main Upeti Izin Tambang”.

Ia menilai, karya jurnalistik tersebut merugikan Kementerian Investasi/BKPM, serta Menteri Bahlil karena tidak memenuhi kode etik jurnalistik, sehingga bisa memberikan kesan negatif terhadap publik.

Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengaduan sengketa pemberitaan diatur Dewan Pers untuk mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, pihaknya akan melaporkan media yang memberitakan hal tersebut ke Dewan Pers.

Eranasional.com | Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7%, yang dimana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

(Red).