Kegiatan yang berlangsung di Ruang Buketan pada Kamis (12/3/2026) ini dihadiri oleh Kepala OPD, Camat, hingga perwakilan BUMD untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), membuka resmi acara tersebut dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Inspektur Kota guna memberikan arahan strategis.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan, Khunairi Alhumami, yang memaparkan aspek hukum terkait teknis pencegahan korupsi di birokrasi.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa sosialisasi ini sangat krusial untuk memperdalam pemahaman aparatur negara mengenai potensi praktik korupsi, terutama saat memasuki momentum hari raya.

Ia mengingatkan bahwa meskipun secara umum ASN sudah memahami definisi korupsi, namun secara teknis masih ada celah tindakan yang dianggap biasa padahal melanggar aturan.

“Jangan sampai kita merasa apa yang kita lakukan tidak ada masalah, padahal sebenarnya salah,” tegas Aaf saat memberikan sambutan di depan para peserta sosialisasi.

Aaf juga menyoroti adanya dinamika antara aturan hukum dengan tradisi masyarakat Indonesia yang terbiasa saling memberi atau bersilaturahmi menjelang hari raya Idulfitri.

Meski demikian, integritas harus tetap dijaga mengingat Pemkot Pekalongan telah berkomitmen penuh dalam pembangunan zona integritas di seluruh lini pelayanan publik mereka.

Saat ini, seluruh dinas di Kota Pekalongan telah menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang harus terus dipertahankan melalui pengawasan yang sangat ketat.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Nur Priyantomo turut mensosialisasikan SE Wali Kota Pekalongan Nomor B/13/700/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya di lingkungan pemerintah daerah.

Surat edaran tersebut secara tegas mengatur larangan bagi seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menerima atau memberikan hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

ASN dilarang keras meminta dana, hadiah, maupun THR kepada masyarakat atau perusahaan, baik atas nama pribadi maupun instansi, karena berpotensi memicu konflik kepentingan.

Sekda juga mengingatkan bahwa seluruh fasilitas dinas tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk urusan mudik atau kegiatan lain selama masa libur lebaran.

Gratifikasi dalam bentuk apa pun, mulai dari uang hingga barang pecah belah atau makanan, wajib dilaporkan kepada KPK jika terindikasi berhubungan dengan kewajiban jabatan.

Mekanisme pelaporan harus dilakukan maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan, sementara untuk barang yang mudah busuk terdapat aturan teknis khusus yang lebih fleksibel.

“Saya berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan tidak meminta pemberian dalam bentuk apa pun,” ujar Sekda Nur menutup penjelasannya dengan sangat tegas.

Melalui agenda ini, Pemkot Pekalongan optimis dapat meningkatkan transparansi dan mencegah praktik korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas para aparatur sipil negara. (em-aha)