Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengupayakan penguatan tata ruang agar menjadi kunci utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Hilirisasi, serta Pembangunan Tiga Juta Rumah, membutuhkan pengelolaan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkeadilan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan lahan. Ruang harus kita kelola dengan baik agar tidak saling memakan ruang itu sendiri,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN berusaha melindungi ketetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Rencana Tata Ruang.

“Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam tata ruang provinsi telah mencapai sekitar 67,87%. Namun, angka tersebut masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu 87% dari luas Lahan Baku Sawah (LBS) yang harus ditetapkan sebagai sawah abadi,” ungkap Suyus Windayana.

Tantangan dalam upaya perlindungan tersebut ada di tingkat kabupaten dan kota. Dari sekitar 504 kabupaten/kota, baru 41,32% luas LBS yang dialokasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Baru ada 104 kabupaten kota yang telah memenuhi RTRW-nya dan sekitar 400 kabupaten/kota yang masih perlu direvisi RTRW-nya

“Untuk daerah yang belum sesuai, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional, sementara kita lakukan _freeze_ terlebih dahulu terhadap alih fungsi lahan di kawasan pangan. Kawasan tersebut harus tetap digunakan sebagai kawasan pangan dan tidak boleh beralih,” tegas Dirjen Tata Ruang.

Suyus Windayana juga mengungkapkan ada reformasi kebijakan dalam regulasi perencanaan tata ruang yang menetapkan perubahan RTRW tidak lagi harus menunggu lima tahun.

“Revisi tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial dan lebih cepat, khususnya untuk menyesuaikan kebijakan strategis nasional, seperti ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana,” jelasnya.

Tata Ruang Faktor Utama 

Dalam pertemuan ini, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyadari bahwa memang tata ruang merupakan faktor utama dalam pembangunan di daerah.

“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, sebelum merencanakan pembangunan infrastruktur di sektor apa pun, arah dan batasan spasial harus ditetapkan terlebih dahulu,” ucapnya.

Untuk itu, kata Wamen Ossy, memitigasi potensi bencana alam dan meminimalisir kerugian yang timbul akibat bencana alam, perencanaan tata ruang berbasis disaster risk reduction menjadi penting diimplementasikan.

“Kedudukan tata ruang sangatlah penting dalam penanganan bencana ini. Pada tahap pra-bencana, tata ruang berperan dalam pencegahan, penegakan dan mitigasi bencana. Lalu, pada tahap pasca bencana, tata ruang digunakan sebagai acuan rekonstruksi pasca bencana sehingga penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) ini harus berbasis pada mitigasi risiko bencana,” tegas Wamen Ossy di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta.

Terkait mitigasi bencana, Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyusunan Peta Zona Rawan Bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai masukan revisi RTR. Di dalam Peta Zona Rawan Bencana ini, melalui overlay berbagai peta bahaya dan potensi bencana, diperoleh empat zona rawan bencana, yaitu zona pengembangan, zona pengembangan terbatas, zona sangat terbatas, dan zona terlarang

“Jadi keluarlah output berupa Peta Zona Rawan Bencana yang ini kemudian harus diikuti oleh pemerintahan dan lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu. Dengan begitu, kita sudah melakukan apa yang disebut sebagai perencanaan tata ruang berbasis dengan disaster risk reduction,” jelas Wamen Ossy.

Dalam pertemuan ini, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanganan Bencana Alam DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengumpulkan sejumlah menteri, wakil menteri dan kepala lembaga terkait untuk membahas soal Indonesia yang rawan bencana setiap akhir tahun. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi bencana.

“Dampak bencana tidak terbatas pada kerugian materiil seperti kerusakan bangunan dan fasilitas umum, tetapi juga mencakup kerugian non materiil seperti hilangnya nyawa manusia, trauma psikologi, dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah komando operasi terpadu yang jelas dan efektif, yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan,” pungkas Cucun Ahmad Syamsurijal

Hal ini karena sejak beberapa tahun lalu, di kawasan itu telah terjadi perubahan tata ruang, yang berdampak negatif dan menimbulkan bencana.

“Di Bogor, daerah rawan bencana, daerah resapan air, dan perkebunan, tata ruangnya diubah menjadi tempat wisata dan permukinan. Tanpa adanya perubahan tata ruang, potensi bencana bisa terjadi di wilayah itu,” kata dia, Minggu (6/7/2025).

Dia menilai, perubahn tata ruang merupakan cara untuk menghindari bencana yang sering terjadi di Jawa Barat. Perubahan yang sama juga akan dilakukan di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Tasikmalaya.

Menurut dia, tata ruang telah dirusak oleh praktik alih fungsi hutan menjadikannya sebagai kebun sayur dan tambang.

“Tekad saya ini mungkin banyak yang menentang, protes dan lain-lain. Tapi, itu tidak penting. Bagi saya penyelamatan harus dilakukan dilakukan. Untuk apa pembangunan dilakukan dengan biaya besar, tapi rontok oleh bencana,” jelas dia.

Dedi menegaskan ancaman bencana di Jakarta, problem utamanya ada di Bogor, khususnya Puncak dan Megamendung.

Selesaikan Bogor, maka Jakarta akan selesai. Jika Bogor belum selesai, jakarta juga tidak akan pernah selesai. Untuk itu, dia mengajak untuk mengembalikan kawasan Bogor sebagai daerah dengan banyak resapan air. Gunung jangan diganggu dan perkebunan jangan dialihfungsikan.

“Saya ajak kita semua mengurangi nafsu mengembangkan ekonomi di kawasan Bogor. Kita harus memegang prinsip ekosistem. Mari kembalikan fungsi alam secara baik. Itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jabar dan DKI,” kata dia.

Di sisi lain, terkait adanya bangunan yang telah disegel Kementerian Lingkungan Hidup di Puncak, tapi belum dibongkar, menurut Dedi, pembongkaran memang belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, objek itu berdiri di atas lahan bersertifikat dan sudah mengantongi izin resmi. KLH memperkirakan pembongkaran baru bisa dilakukan pada September.

“Prosedur yang harus ditempuh memang cukup panjang. Ini berbeda dengan kasus Hibisc,” pungkas dia.

Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jabar yang digelar di Aula Teratai, Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).

Dalam momen tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan, evaluasi tata ruang di Jabar sangat penting untuk memastikan kelancaran pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

Dia pun menyoroti sejumlah kendala yang selama ini menghambat proses perencanaan dan implementasi tata ruang.

“Hari ini kita sudah rapat dengan Menteri ATR/BPN, memberikan evaluasi yang luar biasa bagi Provinsi Jawa Barat. Kita ingin segera membenahi tata ruang, mendorong Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar berproses lebih cepat. Banyak daerah yang prosesnya mandek, sehingga kita sinkronisasi agar ada kepastian,” ujar Dedi Mulyadi usai Rakor tersebut.

Palangka Raya – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Prov. Kalteng Tahun 2021-2041 dari Ruang Kerjanya, Selasa (10/5/2022). Kegiatan berlangsung secara daring dan luring.

Herson B. Aden saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Nuryakin mengatakan bahwa peninjauan kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang telah diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi peninjauan kembali terhadap rencana umum tata ruang dan peninjauan kembali terhadap rencana rinci tata ruang. Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap període 5 (lima) tahunan.

Herson menjelaskan, seiring dengan perkembangan Prov. Kalteng dalam beberapa tahun sejak diundangkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng, banyak sekali isu strategis yang menjadi masukan dalam proses revisi RTRW Provinsi.

Isu strategis tersebut antara lain : Kebakaran hutan dan lahan, tumpang tindih perijinan, degradasi dan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, food estate dan penyelesaian pembangunan rel kereta api (KA) Batanjung – Bangkuang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2021; Pengelolaan dan penetapan hutan ada hak-hak masyarakat, reformasi agraria, Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) serta pemekaran Provinsi Kotawaringin.

“Dari sisi kawasan hutan, Pemprov. Kalteng telah mengusulkan beberapa perubahan kawasan hutan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penelitian terpadu dan merekomendasikan beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Prov. Kalteng,” ujar Herson.

Dalam hal penyusunan Revisi RTRWP Kalteng, lanjutnya, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/3/1/2020 tentang Rekomendasi Hasil Pelaksanaan PK Peraturan Daerah (Perda) Prov. Kalteng Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Prov. Kalteng Tahun 2015-2035. Dalam Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa perlu dilakukan revisi RTRW Prov. Kalteng dengan penggantian Peraturan Daerah yang baru.

“Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Prov. Kalteng bermaksud untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP), terutama pada KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng,” imbuh Herson.

Herson menambahkan hasil dan rekomendasi KLHS Revisi RTRW Prov. Kalteng nantinya akan diintegrasikan dengan Rancangan Akhir Revisi Perda RTRW Prov. Kalteng sebelum disahkan menjadi Perda RTRW Prov. Kalteng. Pelaksanaan penyusunan KLHS ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama ini dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah Kalteng.

Herson berharap seluruh peserta FGD dapat memberikan informasi tersebut sehingga dapat dijadikan bahan bagi tim dalam penyusunan KLHS dan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengkaji muatan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Prov. Kalteng.

“Untuk Tim Penyusunan KLHS Revisi RTRW, saya berharap untuk melakukan kajian seluruh KRP dan mampu merumuskan alternatif penyempurnaan KRP yang telah ada dalam rancangan Revisi RTRW Prov. Kalteng, sehingga dapat menjadi jaminan bahwa revisi RTRW Prov. Kalteng telah memperhatikan seluruh aspek-aspek kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas herson.

Turut hadir Perangkat Daerah terkait Prov. Kalteng dan undangan lainnya. MMC/AF

Jakarta- Sebagai rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Planologi ITB ke-62, Ikatan Alumni Planologi ITB (API) bersama-sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi Pangripta Loka ITB menyelenggarakan talkshow webinar AlumniBicara #2 dengan tema ‘Perencanaan di Masa Pandemi:

Bagaimana Mempersiapkan Ruang di Masa Depan’. Webinar ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, mulai dari Bappeda DKI Jakarta, Tim Akselerasi Jawa Barat, WWF, CORE Indonesia, dan Telkom University. Keynote Speech dalam acara ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

Dalam keynote speech, Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyampaikan apresiasi dan mengingatkan urgensi pentingnya perencanaan wilayah dan kota serta profesi perencana di dalam mendukung bangsa Indonesia untuk melewati pandemi.

Menurut Budi, pada dasarnya peningkatan kasus infeksi Covid-19 terjadi akibat adanya kerumunan penduduk.

“Dengan ketidakpastian mengenai kapan pandemi akan berakhir, menjadi penting bagi para perencana wilayah dan kota perlu mengatur bagaimana tata ruang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan dan bagaimana tata ruang dan rancang bangunan dapat mengakomodasi lebih banyak ruang terbuka, sirkulasi udara, dan cahaya matahari untuk mematikan virus,” tambahnya melalui virtual zoom, Sabtu (11/9)

Di akhir keynote speech, Budi mengajak semua hadirin untuk dapat menghadapi badai pandemi ini seperti nenek moyang bangsa Indonesia, para pelaut, menghadapi badai di lautan. Badai pandemi perlu dihadapi dengan memahami dengan baik karakter badainya dan bersama-sama secara kompak menggunakan kepandaian dan keahlian kita semua.

Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat, Diding Sakri menyampaikan bahwa perencanaan perlu memerhatikan karakter pandemi dan dampaknya yang bersifat regional, terutama terkait ekonomi dan ketenagakerjaan. Diding menyebut kasus covid terkonsentrasi di kawasan perkotaan yang didominasi oleh kegiatan sektor manufaktur dan jasa.

Pemerintah Jawa Barat memfokuskan vaksinasi di daerah-daerah dengan kasus infeksi covid terbesar dan saat ini kecepatan vaksinisasi di Jawa Barat adalah yang paling cepat di Pulau Jawa. Di Jawa Barat sendiri, terjadi penurunan jumlah pekerjaan sebanyak 700 ribu pekerjaan di hampir semua sektor kecuali pertanian, kehutanan, dan perikanan yang diiringi penurunan PDRB sebesar sekitar Rp.1520 Triliun.

Survey JPAL menunjukkan ada fenomena urban-rural temporary migration yang cukup signifikan, sebanyak 700.000 orang selama pandemi, yaitu berpindahnya penduduk dari kota ke desa untuk mencari pekerjaan akibat parahnya pandemi di kota. Kondisi ini menjadi trend baru yang perlu diantisipasi oleh perencanaan wilayah dan kota.

Sementara dari perspektif perencanaan kota, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI dalam hal penganggaran dan perencanaan tata ruang.

Salah satu isu penting yang dihadapi DKI saat ini adalah peningkatan jumlah anak yatim/piatu yang perlu dibantu oleh pemerintah dalam jangka panajng.

Djoko menyebut bahwa selain menghadapi pandemi, DKI juga tetap perlu tetap mengejar tujuan-tujuan pembangunan utama untuk mengantisipasi masa depan, antara lain visi DKI Jakarta untuk menjadi Pandemic-Proof City, Crisis-Resilient City, Digitally Advanced City, dan Sustainable & Livable City.

Peneliti dari Digital Business Ecosystem Research Center, Dodie Tricahyono menyampaikan pentingnya memahami perubahan gaya hidup, akibat pandemi, yang dirangkum dalam istilah Megashift: Stay@Home Lifestyle (online shopping, DIY), Empathic Society, Go Virtual, Bottom of The Pyramid (contact-free, pay-later, staycation).

Perubahan gaya hidup menjadi masukan ke dalam model pertumbuhan perkotaan untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi terhadap tata ruang. Pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital yang akan menjadikan teknologi digital tidak sekedar teknologi namun juga lifestyle.

Percepatan transformasi ini perlu diantisipasi dan dikawal oleh perencanaan, karena meskipun IoT dapat memberikan efisiensi dalam berbagai proses, namun tidak otomatis akan meningkatkan kualitas kehidupan.

Isu perubahan komposisi pekerjaan dan migrasi menjadi hal yang ditekankan oleh Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia. Pandemi mengakibatkan meningkatnya pekerjaan sektor informal karena banyaknya perusahaan di sektor formal yang terpaksa merumahkan pegawainya.

Penataan ruang perlu untuk memerhatikan isu ini mengingat informalitas ketenagakerjaan memiliki kaitan yang erat dengan informal settlements (permukiman informal). Hal ini diperparah dengan fakta bahwa bahkan sebelum pandemi, jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur sudah menurun akibat peningkatan upah minimum yang cukup besar dan kecenderungan otomatisasi.

Selama pandemi, terjadi peningkatan pertumbuhan pendapatan dari minimarket sementara supermarket atau retail besar justru anjlok. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi kegiatan ekonomi perdagangan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk.

Isu penting terakhir yang perlu menjadi perhatian perencana adalah, karena banyak penduduk menghindari kerumunan di pusat kota, permintaan lahan di wilayah peri-urban / pinggir kota akan meningkat, sehingga harga lahan juga akan meningkat dan beresiko membuat sulit penduduk berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses ruang untuk tempat tinggal.

Narasumber terakhir, Pitra Moeis mengingatkan pentingnya menyadari dan memahami perbedaan dampak pandemi dan tata ruang antara Pulau Jawa dan di wilayah lainnya di Indonesia. Pendekatan dan muatan perencanaan harus dirumuskan secara spesifik menyesuaikan dengan karakteristik wilayah yang akan direncanakan.

Menutup acara webinar tersebut, Budi Sadikin kembali mengingatkan pentingnya memahami pandemi melalui data dan riset serta upaya untuk flatten the curve, agar perencanaan dapat menghasilkan kebijakan yang paling tepat untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Jakarta – Tata ruang saat ini menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai dasar acuan pelaksanaan pembangunan, perizinan, investasi dan juga menjadi penyelamat lingkungan. Namun, selama ini terdapat kondisi dan kendala yang dihadapi sehingga dirasa belum optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia pada tahun lalu telah melakukan terobosan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK sebagai jawaban atas permasalahan mengenai perizinan sampai regulasi yang ada.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam webinar Alumni Bicara #1 dengan tema “Perencanaan di Era Kemudahan Investasi: Menciptakan Ruang yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Alumni Planologi ITB (API) secara daring, Jumat, (10/09/2021).

Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa peran tata ruang akan semakin penting dan dominan, maka dari itu tata ruang perlu dijaga dengan baik agar ke depannya menjadikan tata ruang yang inklusif dan berkelanjutan.

“Menjaga tata ruang menjadi bagian penting untuk kita, maka kita sebagai pembuat regulasi perlu melibatkan peran akademisi maupun praktisi agar mereka dapat memberikan petunjuk, sehingga dibutuhkan lebih banyak kerja sama antara regulator dan praktisi,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga berkata peran tata ruang dalam perizinan dan investasi begitu penting. Dan saat ini telah diperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengawal atau pengawas baik itu persetujuan lingkungan maupun persetujuan bangunan.

“KKPR yang ideal menurut saya ialah pemanfaatan ruang yang fit for purpose. Misalnya kalau di suatu tempat boleh dibangun perumahan maka memang _fit for purpose perumahan di sana dituangkan dalam KKPR. Dan kalau dalam KKPR, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sudah ditentukan ternyata tidak fit for purpose maka diperkenalkan partisipasi masyarakat atau yang disebut Forum Penataan Ruang,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian ATR/BPN, Dwi Haryawan menjelaskan pembagian kewenangan KKPR terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan di antaranya terdapat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Di tingkat pusat merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional, bersifat strategis nasional, perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga. Dan di provinsi usulan kegiatan pemanfaatan ruang berada di lintas wilayah administrasi kabupaten/kota dalam satu provinsi,” imbuhnya.