Wakil Ketua BK DPRD Depok, Turiman, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan internal hanya menemukan adanya pelanggaran etik, bukan tindak jual-beli proyek.

“Dari hasil sidang dan pengumpulan bukti, kami sepakat bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jenis sanksinya akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” ujar Turiman di Gedung DPRD Depok, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemanggilan pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya, tidak ditemukan adanya transaksi, kompensasi, maupun fee yang mengarah pada praktik jual-beli proyek.

“Yang kami temukan hanyalah bentuk kerja sama usaha yang ternyata melanggar etika sebagai anggota DPRD,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Turiman juga meluruskan kesalahpahaman publik terkait istilah pokok-pokok pikiran (pokir) atau aspirasi dewan. Ia menegaskan, pokir bukan merupakan proyek pribadi anggota dewan.

“Anggota DPRD hanya berperan mengusulkan program berdasarkan aspirasi masyarakat. Proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pihak eksekutif,” jelasnya.

Mengenai sanksi, Turiman menyebut ada tiga kategori yang berlaku ringan, sedang, dan berat. Namun, ia belum dapat memastikan sanksi mana yang akan dijatuhkan kepada TR.

“Keputusan sudah ada, tinggal diumumkan secara resmi setelah koordinasi dengan pimpinan DPRD,” pungkasnya.

Fokus utama Tati tetap pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang belajar, agar proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman dan efektif.

“Saya sangat terinspirasi oleh suami saya yang sangat peduli pada pendidikan dan memiliki latar belakang internasional. Meskipun demikian, sejak awal saya terjun ke dunia politik di Depok, saya telah memilih untuk fokus pada sektor pendidikan,” kata Tati usai dilantik di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (3/9/2024).

Dukungan penuh dari suami yang berkewarganegaraan Maldives semakin menguatkan tekad Tati untuk memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di kota ini.

“Suami saya suport saya untuk fokus pada pendidikan. Beliau yakin bahwa pendidikan adalah kunci masa depan bagi generasi muda,” imbuhnya.

DEPOK, Eranasional.com- Anggota DPRD (Dewan) Kota Depok dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tati Rachmawati, menyatakan siap untuk memperjuangkan aspirasi warga Beji dan memberikan Pokok Pikiran (Pokir) kepada masyarakat Beji, untuk tahun 2024 mendatang.

Walaupun pada tahun 2021 lalu, Pokir yang ia berikan hilang tidak direalisasikan oleh dinas, ungkapnya, namun sekarang ia tetap berupaya agar Pokirnya, bisa terealisasi dan dapat dirasakan oleh warga masyarakat Beji seutuhnya.

“Pokir yang tahun lalu hilang tapi menurut Dinas, bahwa pokirnya itu sama dengan yang diajukan oleh dewan yang lain. Karena sudah dilaksanakan oleh dewan yang lain, ya sudah,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang Kelurahan Beji, di Aula Kelurahan, Rabu (11/1/2023).

Dikarenakan memang tahun lalu tidak dapat terealisasi, maka itu akan diajukan untuk dilaksanakan tahun ini.

“Ya itu aja sih antisipasinya, habis mau gimana lagi kalau sudah hilang,” tukas Tati.

Selanjutnya, Ia mengutarakan, pokirnya yang hilang tahun lalu itu untuk warga Kelurahan Beji, ada drainase dan turap, untuk RTLH ia tidak punya usulan dari warga kepadanya.

“Mungkin karena di Beji ini banyak dewan, kita ambil positifnya saja, karena banyak dewan disini, ya sudah saya belakangan dulu tidak apa – apa, yang penting lain waktu bisa dilaksanakan,” pungkasnya.

Tati mengatakan, kejadian hilangnya Pokir miliknya, mungkin lantaran pemerintah punya pandangan – pandangan lain yang minta diprioritaskan. **