Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau pelaksanaan Tracing Tuberkulosis (TBC) Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekaligus meninjau implementasi Desa Siaga TBC di Kabupaten Maros.

Dalam sambutan tertulisnya, Pemkab Maros menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diduga mengidap TBC merupakan salah satu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya percepatan penanggulangan TBC untuk mendukung program Quick Wins dalam delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan target menurunkan angka kasus TBC hingga 50 persen pada 2030.

“Saat ini, Kabupaten Maros memiliki sasaran penerima layanan kesehatan dasar sebanyak 427.850 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan dan 103 desa/kelurahan,”ujar Bupati MAros, Chaidir Syam.

Dia menambahkan, pelayanan kesehatan didukung oleh 14 UPTD Puskesmas, 28 Puskesmas Pembantu (Pustu), RSUD dr. La Palaloi, RSUD Camba, serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang baru menyelesaikan proses survei akreditasi.

“Berdasarkan data capaian penanggulangan TBC di Kabupaten Maros, jumlah penemuan kasus terus mengalami peningkatan,”jelasnya.

Pada 2024 tercatat sebanyak 943 kasus atau 54,82 persen, meningkat menjadi 998 kasus atau 58,13 persen pada 2025.

Sementara pada semester pertama 2026 telah ditemukan 546 kasus atau 32,13 persen dari target tahunan.

Sementara itu, capaian skrining terhadap suspek TBC juga menunjukkan tren positif. Pada 2024, skrining mencapai 6.668 orang atau 79,77 persen, kemudian meningkat menjadi 9.014 orang atau 108,03 persen pada 2025.

Hingga semester pertama 2026, sebanyak 6.256 orang telah menjalani skrining.

Pemkab Maros juga memanfaatkan teknologi Chest X-Ray berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat proses tracing TBC.

Dari target 86 lokasi, kegiatan tracing telah dilaksanakan di 16 lokasi dengan total 1.600 peserta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan 200 orang memiliki kelainan yang mengarah pada TBC, 204 orang mengalami kelainan namun bukan TBC, dan 1.042 orang dinyatakan normal.

Dari proses tersebut terdeteksi 438 orang sebagai terduga TBC, dengan 57 orang di antaranya terkonfirmasi menderita TBC, terdiri atas 54 kasus klinis dan 3 kasus bakteriologis.

Untuk memperkuat penanganan TBC di tingkat masyarakat, Pemkab Maros berharap mendapat dukungan pemerintah pusat berupa penambahan fasilitas kesehatan, seperti mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) dan Portable X-Ray with AI.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK NF) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

“Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan eliminasi TBC, Pemkab Maros telah menetapkan seluruh 103 desa/kelurahan atau 100 persen sebagai Desa Siaga TBC serta membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC)<“jelasnya.

Pemkab Maros juga meluncurkan inovasi berbasis kearifan lokal bertajuk SIPAKATU (Sipakatau–Memanusiakan Manusia).

Program ini melibatkan tenaga kesehatan bersama kader dan Duta SIPAKATU untuk menghapus stigma terhadap penderita TBC sekaligus mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan sejak dini sebagai upaya mewujudkan target Eliminasi TBC 2030. []

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Pentingnya Kolaborasi 

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak.

Oleh karena itu, lanjut ia mengatakan, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang menjadi salah satu desa percontohan dalam penguatan penanggulangan TBC berbasis komunitas.

“Setiap lima menit ada dua yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih,” ujar Menkes dalam dialog bersama warga dan pemangku kepentingan, Rabu (11/6/2025).

TBC merupakan penyakit menular yang bisa disembuhkan, namun masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menkes menegaskan pentingnya deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas sebagai kunci pengendalian penyakit ini.

“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” ucap Menkes Budi.

Menkes menekankan empat langkah penting yang harus dilakukan masyarakat untuk menghentikan penyebaran TBC, yakni menemukan pasien, memastikan segera minum obat, menyelesaikan pengobatan, dan memberikan terapi pencegahan bagi kontak erat.

Kegiatan ini dilakukan di 1.097 posyandu yang tersebar di Kota Tangerang.

Kegiatan yang berlangsung pada 1-30 Juni 2024 ini salah satunya sebagai upaya screening untuk pencegahan dini Tuberkulosis (TBC).

Pelaksana Harian (Plh) Dinkes Kota Tangerang Mugiya Wardhany menjelaskan, Intervensi Serentak Pencegahan Stunting se-Kota Tangerang ini menargetkan 85.474 balita di wilayah tersebut. Seluruhnya akan diukur dan diinput ke dalam aplikasi SiData dan e-PPGBM.

“Semua harus diukur, sebanyak 85.474 balita di Kota Tangerang, “kata Mugi, Sabtu(8/6/2024).

Untuk menyukseskan program ini, para orang tua harus memahami tahapan setiap meja di dalam posyandu. Pada program intervensi serentak pencegahan stunting ini, posyandu menyediakan enam tahap atau meja yang perlu diikuti seluruh bayi atau balita yang datang.

Pertama meja pendaftaran, kedua meja penimbangan atau pengukuran dan deteksi dini risiko, meja tiga pencatatan dan pelaporan ke aplikasi SiData, meja empat pelayanan kesehatan, meja lima penyuluhan kesehatan. Terakhir, adalah meja tambahan yaitu skrining TBC pada anak yang turut dimasifkan oleh Dinkes Kota Tangerang.

“Diupayakan 100 persen bayi dan balita di Kota Tangerang datang ke posyandu untuk mengikuti skrining indikasi stunting ataupun TBC. Sehingga, selanjutnya masing-masing OPD terkait dapat melakukan penanganan sesuai data yang dihasilkan secara lebih tepat, karena, by name by address masing-masing anak yang terindikasi stunting atau tbc,” papar Mugi.

Sebagai informasi, tren prevalensi stunting pada balita di Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2018 di angka 19,1 persen menjadi 11,8 persen di tahun 2022.

Kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka 17,6 persen, meskipun masih di bawah angka Provinsi Banten yaitu 24 persen dan nasional di 21,5 persen.

Sedangkan pada kasus TBC pada anak, seperempat dari jumlah kasus TBC tahun 2023 masuk dalam kelompok anak-anak. Dinkes Kota Tangerang mencatat, kasus TBC tahun 2022 sekitar 9 ribuan kasus dan 700 kasus di antaranya adalah anak-anak.

Angka ini meningkat di tahun 2023, dari temuan 10.935 kasus, 2.500 di antaranya adalah anak-anak. Sedangkan per 2024 hingga Mei ini, sudah 321 anak di Kota Tangerang tercatat dalam pengobatan TBC.

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari menjelaskan tujuan pembentukan kampung siaga TBC untuk memberikan edukasi penyakit TBC mulai dari gejala-gejala hingga penanggulangan.

“Tadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya setiap RW punya percontohan kampung siaga TBC,” kata Erizon usai pencanangan Kampung Siaga TBC di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin.

Melalui kampung siaga TBC, kata Erizon, apabila ada warga yang terjangkit penyakit ini maka bisa segera dilaporkan kepada tim kesehatan di puskesmas agar bisa segera dilakukan pemeriksaan dan pengobatan.

“Puskesmas akan melakukan pemeriksaan kesehatan, apakah benar seseorang mengalami penyakit TBC dan diobati selama enam bulan sampai sembuh,” kata dia.

Erizon berharap Dinas Kesehatan dapat mempercepat penanggulangan TBC demi mewujudkan Jakarta bebas TBC tahun 2030 dengan membentuk kampung siaga TBC di 267 RW di Jakarta.

“Nantinya, ada satu RW setiap kelurahan menjadi percontohan sebagai kampung siaga TBC, jadi komitmen setiap wilayah seperti RT RW, lurah, camat dan wali kota,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sudinkes Jakarta Barat, Arum Ambarsari menyebut kasus TBC yang ditemukan di fasilitas kesehatan (faskes) di Jakbar pada tahun 2023 sebanyak 12.991 kasus.

Sedangkan dari awal tahun sampai dengan 14 Mei 2024, tercatat 3.569 kasus di faskes wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus TBC di Jakbar pada 2021 berjumlah 4.956 kasus dan meningkat pada 2022 yang berjumlah 8.892.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surabaya, per 2023 diestimasikan terdapat lebih dari 10.000 kasus TBC yang terjadi di sana, dengan 8800 lebih penderita sudah tertangani oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Secara nasional, Kementerian Kesehatan juga mencatat kasus TBC di Indonesia terjadi sebanyak 301 insiden per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebesar 34 kasus per 100.000 penduduk.

Hal ini lantas menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang kasus TBC terbesar kedua setelah India.

Diketahui penyakit yang kebanyakan menyerang organ paru ini dikenal sebagai penyebab utama kematian akibat penyakit infeksi di dunia.

Menurut, kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menjelaskan, awal 2024 ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya, sudah melakukan pemeriksaan atau screening TBC secara massal kepada 273.000 masyarakat di Kota Surabaya.

Kami berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis Dinas Kesehatan untuk mempermudah untuk menemukan penderita TB tersebut.

“Partisipasi aktif, dari Komunitas Pendamping, Peran Serta Puskesmas tentunya menjadi ujung tombak kami dalam upaya untuk mengeleminasi Tuberkolosis di Kota Surabaya,” ujar Nanik saat family gathering untuk ratusan penderita TBC di Taman Flora, Surabaya, Senin 6 Mei 2024.

Kata dia, banyak sekali pasien yang sampai saat ini masih malu untuk membuka diri jika mereka terdiagnosa penyakit TB, dan itu menjadi hal yang menyulitkan untuk menjangkau mereka. []

Toh, menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi cakupan TPT di Indonesia masih sangat rendah yaitu 2,6% dari target 50% pada 2023.

Layanan TPT sendiri bisa diakses pada fasilitas tingkat pertama (FKTP) khususnya puskesmas. Layanan ini pun gratis jika menggunakan layanan BPJS.

Berdasarkan Global TB Report 2023, saat ini Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah negara India dengan estimasi kasus TBC baru sebanyak 1.060.000 kasus dengan kematian mencapai 134.000 per tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

TBC merupakan penyakit kronis yang menular dan mematikan, sekitar 17 orang per jam meninggal akibat TBC.

Kelompok yang dengan sistem imunitasnya rendah:

1. Orang dengan HIV/AIDS

2. Tinggal serumah dengan pasien TV

– Anak usia di bawah 5 tahun

– Anak usia 5-14 tahun

– Remaja dan dewasa (usia di atas 15 tahun)

3. Kelompok dengan risiko lainya dengan HiV negatif lainnya.

-Kekebalan Tubuh rendah (pasien kanker, cuci darah, konsumsi steroid jangka panjang, cangkok, organ

– Warga binaan pemasyarakatan (WBP), petugas kesehatan, sekolah berasrama, barai militer, pengguna Narkkba suntik.

Bagaimana Pemberian TPT?

Tiga jenis panduan obat untuk pencegahan di Indonesia.

6 H: Isoniazid selama pengobatan 6 bulan

3 HP: Isoniazid dan Ridapentine selama 3 bulan. [Kontak serumah usia kurang dari 2 tahun]

3 HR: Isoniazid dan Rifampisin selama bulan. [Kontak serumah usia kurang dari 5 tahun]