Tito mengaku akan segera bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang dituduh memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

“Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya, dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga (soal Pergub),” kata Tito di Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025.

Oleh karena itu, Tito belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

Teguh berdalih bahwa Pergub tersebut merujuk kepada peraturan pemerintah yang sudah yakni pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Isi Pergub Nomor 2 Tahun 2025 sebenarnya bukan hal baru. Pergub ini mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ada sebelumnya,” kata Teguh dalam pernyataannya pada Jumat 17 Januari 2025.

Kendati demikian, Teguh menegaskan bahwa Pergub yang telah dirancang sejak 2023 sebelum diterbitkan pada tahun ini sebenarnya mempunyai semangat utama untuk melindungi keluarga ASN.

“Pergub ini bukan berarti pemerintah provinsi mengizinkan poligami. Justru sebaliknya, aturan ini memperketat ketentuan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prosedur dan perlindungan keluarga ASN,” jelasnya.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” lanjutnya.

Teguh menjelaskan, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengetatan perkawinan dan perceraian ASN Jakarta. ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan.

“Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan bahwa penyusunan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

“Pergub ini bukan dibuat secara instan. Pembahasannya telah melibatkan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan stakeholder lainnya sejak 2023. Proses harmonisasi juga telah dilakukan dengan pemerintah pusat,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

Hal tersebut tertuang dalam Keppres No 125P tanggal 16 Oktober 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta.

“Pada Keppres tersebut, Presiden Jokowi memberhentikan dengan hormat Bp. Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Bp. Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta,” kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Ini artinya Heru Budi menjabat PJ Gubernur Jakarta selama 2 tahun. Ia diangkat pada 17 Oktober 2022.
Sementara itu nama Teguh sebelumnya diusulkan oleh 8 fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Mereka adalah Fraksi Gerindra, Golkar, PKB dan PPP, PAN, Perindo dan Demokrat, PSI, NasDem.