Operasi tersebut menyasar sejumlah tempat usaha, yaitu warung yang diindikasi menjual minuman keras (miras), tempat karaoke, tempat hiburan malam, panti pijat, kost-kostan, dan sebagainya di sejumlah titik lokasi yang ada di Kota Pekalongan.

Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana mengungkapkan bahwa, operasi cipkon dan pekat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Seruan Wali Kota Pekalongan terkait kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriyah.

Sesuai surat edaran tersebut, maka selama Ramadan tempat hiburan malam harus tutup dan pelarangan penjualan minuman beralkohol, narkoba, petasan (mercon), dan lain-lain.

Seruan tersebut juga ditandatangani oleh para pejabat Forkopimda Kota Pekalongan.

“Selama Ramadan, kami akan menggencarkan operasi dalam rangka memberikan rasa tenang dan aman kepada masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya, Senin, 25 Maret 2024.

Menurutnya, kegiatan ini bersinergi bersama Polri dan TNI, serta instansi terkait lainnya.

“Memang kami belum mulai, karena kami masih konsentrasi ke kegiatan lain. InshaAllah, nantinya akan kami intensifkan selama 4 kali atau lebih selama Ramadan ini,” pungkasnya. (em-aha)

Lima sektor usaha itu adalah yang terdampak tarif pajak hiburan 40%-75% Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Surat Edaran bernomor 091/DPP GIPI/II/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 itu ditujukan kepada pelaku usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

Isinya, secara garis besar ialah menyerukan kepada lima sektor usaha itu supaya membayar pajak sesuai tarif lama sambil menunggu proses hukum Pasal 58 ayat 2 UU HKPD selesai dibahas Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam skema tarif pajak hiburan khusus yang lama, seperti untuk lima sektor itu ditetapkan tanpa tarif minimal 40% dalam UU PDRD. UU itu hanya mematok batas maksimal tarif pajak 75% untuk hiburan khusus.

Hotman Paris menduga ada permainan terkait pajak tempat hiburan ini. Disebutkan, oknum pejabat tersebut menginginkan bisnis atau industri hiburan ditutup dengan menaikkan pajak dengan jumlah sangat besar.

“(Diduga) ada oknum yang menginginkan bisnis ini (hiburan) ditutup di Indonesia dengan memakai UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Bahkan di beberapa daerah sekarang ada yang sudah naik 75 persen dari gross pendapatan. Coba, masuk akal enggak?” kata Hotman Paris seusai bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Oleh karena itu, Hotman Paris mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menuntaskan persoalan tersebut. Apabila kenaikan pajak itu tetap dilakukan, maka bisnis industri hiburan di Indonesia terancam bangkrut.

“Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen agar diperiksa,” terangnya.

Sementara itu, kenaikan pajak hiburan ini juga dikhawatirkan oleh sejumlah pemilik karaoke, seperti Inul Daratista. Pedangdut tersebut berulang kali meminta, agar pihak-pihak yang menyetujui dan terlibat kenaikan pajak ini supaya dipertimbangkan kembali.

Inul mengatakan, jika kenaikan pajak hiburan itu terjadi, maka usahanya terancam gulung tikar. Kemudian akibatnya, 5.000 karyawannya akan dirugikan dan bisa terjadi PHK besar.

“Ada karyawan saya yang punya anak dua, kalau dirata-ratakan kurang lebih ada sekitar 15.000 sampai 20.000 orang yang akan terdampak,” ujar Inul Inul dalam podcast EdShareOn (Eddy Sharing and Discussion) milik Eddy Wijaya.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Anggota Satpol PP Palangka Raya dari tim Pengawasan Gabungan Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penegakan Produk Hukum Daerah bersama Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengadakan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat di hari pertama Ramadan, Kamis (23/3/2023).

Sosialisasi ini dilakukan guna meninjaklanjuti Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor 556.3/809/DPKKO-Par/III/2023 tentang Pengaturan Usaha Hiburan Umum, Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Kedai Makan dan Minum selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M.

Sosialisasi ini dimulai pukul 20.00 WIB sampai pukul 23.30 WIB dan ada 12 tempat yang dikunjungi tersebar di Jalan G. Obos, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Mangku Rambang, Jalan Patimura, Jalan Raden Saleh, dan Jalan C. Bangas. Kegiiatta ini dipimpin oleh Kabid Trantib, Berry Pasti.

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Benhur Pangaribuan mengatakan dari 12 lokasi yang dikunjungi tersebut hanya 4 tempat usaha yang tutup dan mengikuti aturan sesuai surat edaran walikota.

“Sedangkan yang lainnya masih buka dengan alasan belum menerima surat edaran walikota mengenai aturan jam operasional selama Ramadan,” sebut Benhur, Jumat siang.

Dalam sosialisasi tersebut petugas kemudian meminta pelaku usaha patuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku di wilayah Kota Palangka Raya dan tetap bersama mengedepankan toleransi beragama di bulan suci Ramadan.

BANDUNG, Eranasional.com – Sesuai Surat Edaran Nomor : 938-Disbudpar/2023 perihal Penutupan Usaha Pariwisata Hari Besar Keagamaan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melarang klab malam, diskotik, pub, karaoke, sanggar tari, arena bola sodok (biliar) beroperasi selama Ramadan.

Adapun dasar aturan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (pasal 73 ayat 6).

“Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke, pub, panti pijat, rumah biliar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada Bulan Suci Ramadan dan hari-hari besar keagamaan,” isi surat edaran tersebut.

Penutupan dimulai pada Selasa 21 Maret 2023 mulai pukul 18.00 WIB. Mereka diperbolehkan buka kembali pada Selasa 25 April 2023 pukul 18.00 WIB.

Sedangkan untuk pemutaran film-film di bioskop diharapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi hari keagamaan.

Apabila ternyata perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

MEDAN – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyegel 3 tempat hiburan malam lewat razia yang digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 13-14 November 2021.

Ketiga tempat hiburan malam itu yakni The Shoot Pool di Jalan Pattimura serta High Five dan Heaven7 di Jalan Abdullah Lubis. Penutupan ketiganya dilakukan karena kedapatan operasionalnya melanggar aturan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlaku.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP Rahmat Harahap menjelaskan, sebelum dilakukan penyegelan, tim terlebih dahulu melakukan pembubaran dan melakukan verifikasi izin operasi usaha.

“Sebelum kita lakukan penyegelan, terlebih dahulu tim melakukan pembubaran secara baik-baik dan melakukan verifikasi izin operasi, dan ini kita tutup untuk sementara selama empat belas hari,” jelas Rahmat. Baca: Api di Kilang Minyak Cilacap Kembali Berkobar, Warga Sekitar Mengungsi.

Sementara itu, Wali Kota Bobby Nasution menyayangkan masih banyak pelaku usaha yang malanggar aturan PPKM, padahal katanya, saat ini level PPKM Kota Medan sudah mulai menurun.

“Saat ini, berkat usaha, kerja tim dan kolaborasi semua pihak termasuk masyarakat kota Medan, sudah menjadikan level PPKM berada pada level 2, dan kita sedang berupaya keras untuk menjadikan Medan di level 1, untuk itu saya tegaskan kepada para pelaku usaha agar menaati aturan,” tegas Bobby di lokasi razia. Baca Juga: Banjir dan Longsor Mengintai, Jabar Kampanyekan Tanam Pohon dan Sumur Resapan.

ERANASIONAL, Jakarta | Guna menerapkan Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama polsek Tambora yang dipimpin langsung Kanit 1 AKP Arif Purnama Oktora dan Kanit Reskrim Polsek Tambora Akp Suparmin melakukan pengecekan kegiatan tempat hiburan malam, Sabtu (06/02/2021) malam.

Pada operasi tersebut, sebanyak enam tempat hiburan malam jadi sasaran petugas, antaranya New Kaliber, Coloseum, New Royal, New Sari Ayu, MTR dan Kutabex.

“Kita lakukan operasi guna mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo Minggu (07/02/2021).

Hasilnya, Tempat hiburan Kutabex  yang beralamat di Jalan  KH M Masyur No101 Tambora Jakarta Barat, disegel Polisi lantaran nekat buka diatas jam ketentuan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Terpantau sebanyak 50 pengunjung terdiri dari 26 wanita dan 24 pria diamankan,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Akbp Ronaldo Maradona Siregar mengungkapkan, kami menerima adanya informasi dari masyarakat jika ada tempat hiburan yang masih buka diluar jam ketentuan PPKM, maka petugas mengecek kebenarannya.

Dilokasi tampak memang benar jika tempat hiburan itu buka sehingga kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dilakukan penutupan paksa dan disegel.

“Karena sesuai intruksi pemerintah bahwa tempat hiburan tidak boleh buka dalam masa pandemi, dan lebih-lebih kita masih dalam PPKM,” sebutnya.

Sementara, Kanit 1 Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKP Arif Purnama Oktora menambahkan,  pihaknya melakukan himbauan kepada para pengunjung sekaligus mendata para pengunjung beserta identitasnya sebanyak 50 orang.

“Kita lakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Polsek Tambora untuk dilakukan penyegelan dan penutupan terhadap tempat hiburan Kutabex,” tambahnya.

( Humas Polres Metro Jakarta Barat)