Preman tersebut mengaku sebagai “jagoan Cikiwul”—kawasan Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul.

Pada Rabu (19/3/2025), muncul postingan dari preman tersebut yang ternyata bernama Suhada alias Mang Ada. Ia meminta maaf atas tindakannya tersebut. Meski begitu, Kamis malam (20/3), Suhada ditangkap.

“Sudah kita amankan semalam di daerah Sukabumi, sementara sedang proses penyidikan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, pada pewarta, Jumat (21/3/2025).

Binsar menyampaikan bahwa kepolisian tidak mentolerir bentuk premanisme di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota yang berkedok Ormas dan LSM yang kerap meresahkan masyarakat.

BANDUNG, Eranasional.com – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan di Kota Bandung secara umum berlangsung kondusif dan berjalan dengan baik.

Mediator Hubungan Industrial Sub Koordinator Pengupahan Disnaker Kota Bandung, Ahmad Mustofa mengatakan, sebagian besar perusahaan di Kota Bandung telah taat menunaikan kewajibannya membayar THR tepat waktu.

“Kalau melihat dari jumlah perusahaan yang jumlahnya ribuan akan tetapi yang konsultasi tidak terlalu banyak. Semoga Kota bandung kondusif dalam pelaksanaan pembayaran THR,” kata Ahmad, kepada Humas Bandung, Rabu 19 April 2023.

Namun, kata Ahmad, Disnaker masih mendapatkan aduan terkait THR. Berdasarkan data hingga 18 April 2023, ada 17 aduan yang masuk terkait persoalan THR.

“Dari data, perusahaan di Kota Bandung ada di antara 3.000-an. Sampai saat ini ada 17 pengaduan mengenai pembayaran THR,” katanya.

Ahmad menyebut aduan didominasi oleh kejelasan besaran THR, waktu pembayaran THR, dibayar pakai uang atau barang dan lainnya.

Dia mengatakan, seluruh aduan soal THR itu sudah diteruskan kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

Menurut dia, aduan itu ditindaklanjuti UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menindaklanjuti, dan melakukan penindakan.

Disnaker Kota Bandung bersifat menampung aduan dari masyarakat dan merekapnya, lalu meneruskannya kepada Disnakertrans Provinsi Jabar.

“Sesuai Permenaker 06 tahun 2016 tentang THR, kewenangan untuk pelaksanaan pembayaran THR dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan ada di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Ahmad mengimbau kepada para pekerja yang belum mendapatkan haknya, untuk dapat melaporkan kepada pos pengaduan Disnaker Kota Bandung dan pos aduan lainnya.

Sedangkan untuk para pengusaha, segera membayar THR kepada pekerja karena merupakan hak normatif.

“Disnaker Kota Bandung tidak pernah menutup atau membuka posko konsultasi/pengaduan, karena tugas kami menerima konsultasi dan menerima pengaduan sepanjang tahun,” ujarnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang ingin mengadukan masalah terkait THR, dapat pula mengakses posko THR Kemnaker 2023 melalui tautan poskothr.kemnaker.go.id atau ke pos pengaduan Jawa Barat di tautan bit.ly/PengaduanTHR2023Jabar. **

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan 2023 untuk aparatur sipil negara (ASN) telah mencapai Rp 11,47 triliun untuk 2,1 juta pegawai per 14 April 2023. Anggaran tersebut telah diterima oleh ASN, TNI, dan Polri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jumlah satuan kerja yang sudah dibayarkan THR sebanyak 13.332 atau 98,79% dari 13.495 satuan kerja pada 84 kementerian/lembaga.

“Sampai dengan 14 April 2023, sudah terbayarkan Rp 11,47 triliun THR untuk ASN pusat, TNI, dan Polri,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang berlangsung secara virtual, Senin (17/4/2023).

Menkeu menambahkan, dalam upaya memberikan THR ke ASN pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah menyalurkan 50% dari dana treasury deposit facility (TDF) ke rekening kas umum daerah (RKUD) sebesar Rp 12,1 triliun pada 14 April 2023 yang digunakan untuk mendukung APBD dalam pembayaran THR.

“Tujuannya agar pemerintah daerah punya cukup cash untuk membayar THR bagi ASN daerahnya, sehingga mereka bisa selesai. Ini kalau dilihat masih di bawah 50%. Kami berharap bisa selesai dalam satu sampai dua hari ke depan bagi keseluruhan pemerintah daerah,” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, pembayaran THR pensiunan pemerintah daerah sudah disalurkan Rp 9,28 triliun untuk 3,3 juta pensiunan dari total 3,4 juta pensiunan. Pembayaran THR keagamaan 2023 ini diharapkan bisa selesai tepat sebelum Lebaran.