THR – Daerah Eranasional.com

Pelanggaran THR Meningkat, Kemenaker Dorong Penindakan Tegas

Aditya — Sun, 29 Mar 2026 19:20:05 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan terus memproses ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dilaporkan oleh para pekerja di berbagai daerah. Hingga 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.461 kasus masih dalam tahap penanganan, sementara 173 kasus lainnya telah dinyatakan selesai. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan THR masih menjadi isu berulang yang muncul hampir setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Ia meminta para gubernur untuk segera menginstruksikan pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan guna memeriksa perusahaan yang dilaporkan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar hak pekerja dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Ia juga menekankan bahwa Posko THR yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berfungsi optimal sebagai sarana pengaduan sekaligus penyelesaian masalah. Posko ini diharapkan menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan transparan. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Maret 2026, pemerintah telah menerbitkan ratusan dokumen hasil pemeriksaan, termasuk 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, tujuh Nota Pemeriksaan I, serta beberapa rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa jumlah aduan yang masuk pada tahun ini tergolong tinggi. Dalam periode 21 hingga 25 Maret saja, tercatat ada lebih dari seratus laporan baru yang diterima. Secara keseluruhan, sejak posko pengaduan dibuka, jumlah laporan telah mencapai lebih dari dua ribu kasus, angka yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dewi Perssik Buka Suara Soal Kritik THR, Sebut Total Bantuan Fantastis

Aditya — Wed, 25 Mar 2026 22:24:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Aksi berbagi yang dilakukan oleh pedangdut Dewi Perssik pada momen Lebaran 2026 mendadak menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di media sosial. Niat untuk menebar kebahagiaan di kampung halamannya di Jember justru berujung pada kritik dari sebagian warganet, terutama terkait nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan sosial tersebut, Dewi Perssik yang akrab disapa Depe membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ribuan warga. Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah penerima bantuan mencapai sekitar 8.400 orang, menjadikannya salah satu aksi berbagi dengan skala besar yang dilakukan oleh seorang figur publik di daerah tersebut.

Awalnya, aksi ini mendapatkan respons positif karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, terutama dalam momentum Lebaran yang identik dengan berbagi. Namun, respons tersebut berubah menjadi polemik setelah muncul informasi mengenai nominal uang tunai yang diterima warga, yakni sebesar Rp15 ribu per orang.

Sejumlah warganet kemudian mempertanyakan jumlah tersebut dan membandingkannya dengan ekspektasi mereka terhadap figur publik dengan latar belakang ekonomi mapan. Kritik pun bermunculan di berbagai platform media sosial, memicu diskusi panjang mengenai standar kepantasan dalam kegiatan filantropi, khususnya yang melibatkan tokoh terkenal.

Menanggapi hal tersebut, Dewi Perssik tidak tinggal diam. Dalam beberapa kesempatan, termasuk melalui siaran langsung di media sosial, ia mengungkapkan rasa kecewanya terhadap reaksi publik yang dinilainya kurang proporsional. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bentuk ketulusan untuk berbagi, bukan untuk mencari penilaian atau pujian.

Lebih lanjut, Depe juga membeberkan total dana yang telah ia keluarkan untuk kegiatan tersebut. Ia menyebut bahwa jumlah keseluruhan mencapai sekitar Rp900 juta, angka yang menurutnya tidak kecil dan merupakan hasil kerja kerasnya sebagai seorang artis.

Selain ASN dan TNI-Polri, Presiden dan Wapres Juga Terima THR

Aditya — Sat, 14 Mar 2026 05:33:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menerima tunjangan hari raya (THR) sebagaimana pejabat negara lainnya. Pemberian THR tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang juga diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan aparatur negara setiap menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR pada tahun 2026. Anggaran tersebut mengalami peningkatan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dana tersebut diperuntukkan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri dari berbagai kelompok penerima. Mereka meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta para pensiunan aparatur negara.

Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang dibayarkan kepada aparatur negara mencakup gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen tersebut meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja.

Menurutnya, pemerintah memastikan bahwa pembayaran THR tahun ini diberikan secara penuh sesuai dengan komponen yang berlaku. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat menjelang Hari Raya, sekaligus menjaga stabilitas konsumsi domestik.

Selain itu, Airlangga juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan kebijakan gaji ke-13 yang biasanya diberikan kepada aparatur negara pada pertengahan tahun. Jika THR dibayarkan menjelang Lebaran, maka gaji ke-13 umumnya dicairkan sekitar bulan Juni sebagai bagian dari dukungan kebutuhan pendidikan keluarga aparatur negara.

“Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Penyaluran THR tersebut menyasar sekitar 2,4 juta ASN pusat, termasuk anggota TNI dan Polri. Selain itu, terdapat sekitar 4,3 juta ASN daerah yang juga menjadi penerima manfaat kebijakan ini. Pemerintah juga menyalurkan THR kepada sekitar 3,8 juta pensiunan aparatur negara.

Proses pencairan THR mulai dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau bertepatan dengan pekan pertama bulan Ramadan. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Pajak THR 2026 Jadi Sorotan, Guru Besar UI Jelaskan Dasar Aturannya

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 07:44:50 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perbincangan mengenai pengenaan pajak terhadap tunjangan hari raya (THR) kembali menjadi sorotan publik menjelang perayaan hari besar keagamaan pada 2026. Isu ini ramai diperbincangkan terutama setelah muncul perbandingan antara perlakuan pajak THR bagi aparatur negara dan pekerja sektor swasta.

Di satu sisi, pemerintah memutuskan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, dan Polri. Kebijakan tersebut membuat penerima THR dari kalangan aparatur negara mendapatkan tunjangan secara utuh tanpa potongan pajak.

Sementara itu, bagi pekerja swasta, pemotongan Pajak Penghasilan atas THR umumnya tetap diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan diskusi di masyarakat, bahkan memicu perdebatan di media sosial mengenai keadilan kebijakan tersebut.

Guru Besar Ilmu Perpajakan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menjelaskan bahwa pemotongan pajak terhadap THR sebenarnya bukanlah kebijakan baru yang muncul belakangan ini. Menurutnya, aturan tersebut telah lama menjadi bagian dari sistem perpajakan di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, setiap tambahan penghasilan yang meningkatkan kemampuan ekonomi seseorang pada dasarnya dapat dikenai pajak.

Dalam kerangka hukum tersebut, THR dikategorikan sebagai penghasilan karena memberikan tambahan kemampuan finansial bagi penerimanya.

“Aturan mengenai pemotongan PPh Pasal 21 atas THR sebenarnya sudah berlaku sejak lama, bahkan sejak Undang-Undang Pajak Penghasilan diberlakukan pada tahun 1983,” kata Haula dalam keterangannya kepada media.

Ia menambahkan bahwa dalam teori perpajakan modern terdapat konsep yang dikenal sebagai employment income atau penghasilan dari hubungan kerja. Dalam konsep ini, semua bentuk kompensasi yang diterima karyawan dari pemberi kerja dapat dikategorikan sebagai penghasilan.

Namun demikian, dalam praktik perpajakan terdapat pembedaan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur. Gaji bulanan termasuk dalam kategori penghasilan teratur karena dibayarkan secara rutin setiap bulan.

Airlangga Tegaskan Gaji Ke-13 dan THR Dua Kebijakan Berbeda, ASN Cair Juni 2026

Aditya — Tue, 03 Mar 2026 20:30:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan pada Juni 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3).

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan gaji ke-13 merupakan agenda rutin tahunan pemerintah yang diberikan pada pertengahan tahun. Kebijakan ini menyasar berbagai kelompok aparatur negara, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pencairan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan gaji ke-13 dengan Tunjangan Hari Raya (THR), karena keduanya memiliki tujuan dan waktu pencairan yang berbeda.

“Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang kerap menganggap kedua komponen tersebut serupa. Padahal, dari sisi kebijakan fiskal, gaji ke-13 dan THR dirancang dengan pertimbangan yang berbeda.

THR sendiri telah mulai dicairkan sejak 26 Februari 2026 dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya keagamaan. Sementara itu, gaji ke-13 lebih difokuskan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dan pengeluaran tambahan di pertengahan tahun.

Sebelum Cuti Bersama, Fairid Naparin Imbau Perusahaan Swasta di Palangka Raya Cairkan THR

Redaksi Era — Fri, 27 Feb 2026 14:00:03 +0000

‎Palangka Raya, ERANASIONAL.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengimbau seluruh perusahaan swasta di Kota Palangka Raya agar menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan tepat waktu.
‎
‎Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media di sela kegiatan buka puasa bersama di Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Diponegoro, Jumat (27/2/2026) malam.
‎
‎Menurut Fairid, untuk aparatur pemerintah, pembayaran THR sudah menjadi kewajiban yang diatur. Namun dirinya juga menegaskan bahwa perusahaan swasta yang beroperasi dan berdomisili di Palangka Raya wajib memperhatikan hak para pekerjanya.
‎
‎“Selain dari pemerintah yang memang ada THR gaji untuk pegawai, kepada swasta juga saya mengimbau. Seluruh pihak swasta yang berdomisili dan berusaha di Kota Palangka Raya, mohon diperhatikan dan diselesaikan kewajiban-kewajibannya termasuk salah satunya THR untuk para pegawai,” ujarnya.
‎
‎Terkait batas waktu pencairan, Fairid menyebutkan pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum cuti bersama.
‎
‎“Intinya sebelum cuti bersama. Selagi masih aktif kerja, sebelum masuk libur bersama, itu harus sudah diselesaikan,” tandasnya.
‎
‎Saat ditanya apakah ada tenggat resmi dari Pemerintah Kota, Fairid tidak merinci tanggal pasti, namun menekankan prinsipnya adalah sebelum masa cuti bersama dimulai.
‎
‎Mengenai sanksi bagi perusahaan yang dengan sengaja tidak membayarkan THR, ia mengatakan pemerintah akan mengedepankan langkah instruktif dan pengawasan terlebih dahulu.
‎
‎“Kita instruksikan dulu. Kita periksa, kita lihat sambil jalan. Peringatan-peringatan itu pasti tercatat,” jelasnya.
‎
‎Namun apabila ditemukan pelanggaran berulang, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya sanksi tegas.
‎
‎“Kalau ternyata perusahaan itu berkali-kali tidak mengindahkan, tentu ada sanksi. Sanksi itu ada tahapannya, dari peringatan pertama, kedua, ketiga, sampai yang terberat,” tegas Fairid.
‎
‎Pemerintah Kota Palangka Raya berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi kewajiban tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri.

Reporter : Zailani

THR Wajib Cair H-7 Lebaran, Wali Kota Aaf: Perusahaan Harus Patuh Aturan

Abdul Hakim — Fri, 27 Feb 2026 04:19:19 +0000

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian para pekerja dan aparatur sipil negara.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, menegaskan bahwa perusahaan wajib mencairkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

Penegasan tersebut disampaikan Aaf usai membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

“Kita mengikuti sistem sesuai ketentuan pemerintah pusat. Tapi yang jelas, untuk THR perusahaan itu harus sudah selesai paling lambat H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bagian dari regulasi ketenagakerjaan yang harus dipatuhi seluruh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya.

Sementara itu, untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan, Aaf memastikan mekanismenya mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat.

Baik PNS maupun PPPK Penuh Waktu, seluruhnya telah diatur terkait besaran, komponen, dan waktu pencairannya. Pemerintah daerah tinggal menindaklanjuti aturan teknis yang diterbitkan pusat.

Adapun terkait PPPK Paruh Waktu, Aaf menyebut hingga kini belum ada instruksi atau regulasi baru yang mengatur pemberian THR bagi kategori tersebut.

“Kalau yang paruh waktu, belum ada perubahan maupun regulasi baru tentang itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, wacana solusi alternatif, termasuk kemungkinan inisiatif internal di masing-masing perangkat daerah, belum dibahas secara resmi.

Pemkot Pekalongan akan terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun aparatur.

“Perusahaan diimbau disiplin memenuhi kewajiban paling lambat H-7 sebelum Lebaran, sementara ASN dan PPPK diminta menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (em-aha)

YouTuber Ria Ricis Ungkap Niat Suci Bagikan THR Rp10 Miliar di Bulan Ramadan

Aditya — Fri, 20 Feb 2026 19:26:04 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – YouTuber dan selebgram terkenal Ria Ricis menegaskan bahwa niatnya membagikan uang senilai Rp10 miliar kepada followers di bulan Ramadan 2026 bukanlah untuk mencari sensasi atau popularitas. Aksi ini dilakukannya sebagai bagian dari upaya menyucikan harta dan berbagi berkat dengan mereka yang lebih membutuhkan.

Melalui unggahan terbarunya di media sosial, Ricis menekankan bahwa kegiatan bagi-bagi uang ini merupakan bentuk syukur dan terima kasih atas dukungan penggemar yang terus mengiringi perjalanan kariernya di dunia konten digital.

“Harta harus dicuci karena bukan sepenuhnya punyaku. Aku ingin bertemu orang-orang yang lebih membutuhkan,” kata Ria Ricis saat ditemui di Jagakarsa, Jakarta Selatan, melansir dari Wartakotalive, Jumat (20/2/2026). “Berbagi kepada followers adalah salah satu cara untuk berterima kasih dan menunjukkan kepedulian.”

Rencana membagikan uang lebaran hingga Rp10 miliar ini sebenarnya sudah lama direncanakan Ria Ricis. Ia menyebut ini sebagai cara memaknai Ramadan tahun ini secara lebih bermakna dan spiritual. “Ini caraku untuk menyemarakkan Ramadan dan memberi THR sebesar Rp10 miliar,” jelasnya.

Ricis menekankan bahwa tanpa dukungan penggemar, ia tidak akan bisa mencapai titik kariernya saat ini.

Selain sebagai wujud rasa syukur, berbagi rezeki juga dianggap Ria Ricis sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Ia menambahkan bahwa seluruh uang yang dibagikan tidak dipegang secara pribadi. “Aku sebenarnya nggak pegang duit sama sekali, bahkan ATM-nya dipegang stafku. Aku ingin memastikan semuanya berjalan transparan dan tepat sasaran,” ucapnya.

Tim manajemen Ria Ricis merancang skema pembagian uang tersebut dengan matang, salah satunya melalui siaran langsung di platform e-commerce agar bisa menjangkau lebih banyak followers sekaligus menjaga proses distribusi tetap adil dan aman. Ricis pun bersyukur dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para penggemarnya.

“Kayaknya semua followers bisa dapat THR ini,” tambahnya sambil tersenyum.

Baginya, keikhlasan adalah kunci agar harta menjadi berkah. Ria Ricis percaya bahwa membagikan rezeki secara tulus akan mendatangkan energi positif dan keberkahan bagi dirinya sendiri maupun penerima.

Ria Ricis lahir pada 1 Juli 1995 di Batam, Indonesia. Ia tumbuh bersama dua kakak perempuannya, Oki Setiana Dewi dan Shindy Kurnia Putri Sastromartodjo, dan menghabiskan masa sekolahnya di kota kelahiran. Prestasinya sejak muda menunjukkan bakat dan dedikasinya di bidang seni dan konten digital.

Perjalanan kariernya dimulai dari aktivitasnya di media sosial, terutama Instagram. Ricis pertama kali membuat akun resmi pada Juli 2014, namun baru aktif menekuni dunia selebgram sejak 2016. Ia kemudian mulai dikenal luas setelah mengunggah video-video singkat yang sedang populer saat itu, yang kemudian memikat perhatian banyak orang hingga memberinya julukan penggemar “The Ricis”.

Kesuksesannya di Instagram membuka peluang bagi Ricis untuk tampil di televisi, namun ia memilih untuk tetap fokus mengembangkan konten di platform digital, termasuk YouTube. Ia kerap meminta penggemarnya mengajukan ide video agar kontennya tetap relevan dan dekat dengan audiens.

Selain karier, kehidupan pribadi Ria Ricis juga menarik perhatian publik. Ia menikah dengan Teuku Ryan Rushariandi pada 12 November 2021 dan dikaruniai seorang anak bernama Cut Raifa Aramoana. Sayangnya, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada 2024. Meskipun menghadapi tantangan pribadi, Ricis tetap fokus pada karier dan pengembangan kontennya serta tetap konsisten berbagi kebaikan kepada penggemar.

Bagi Ria Ricis, berbagi uang bukan hanya soal angka besar, tetapi tentang makna spiritual dan sosial di balik aksi itu. Ia berharap kegiatan ini dapat menginspirasi orang lain untuk lebih peduli kepada sesama dan menekankan pentingnya keikhlasan dalam memberi.

“Aku ingin harta yang aku miliki bisa bermanfaat bagi banyak orang. Semoga ini jadi berkah, bukan hanya untuk mereka yang menerima, tapi juga untuk diriku sendiri,” ucapnya.

Lebih jauh, Ria Ricis menekankan bahwa kegiatan ini juga sebagai cara mengajarkan generasi muda untuk menghargai dan berbagi rezeki. Di era media sosial, fenomena influencer memiliki dampak yang luas, dan Ricis ingin memanfaatkan posisinya untuk memberi contoh positif.

Ia berharap, aksi sosial ini dapat memotivasi pengikutnya untuk tidak hanya mengejar popularitas atau materi, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Hal ini sejalan dengan filosofi Ramadan yang menekankan kepedulian terhadap sesama, berbagi rezeki, dan meningkatkan kualitas spiritual.

Dengan strategi yang matang, dukungan manajemen profesional, serta komitmen untuk berbagi secara ikhlas, Ria Ricis berhasil menjadikan kegiatan ini bukan sekadar hiburan atau sensasi, melainkan gerakan sosial yang bermakna. Aksi bagi-bagi THR Rp10 miliar di bulan Ramadan 2026 ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai influencer yang bertanggung jawab dan peduli terhadap komunitas penggemarnya.

Posko THR 2026 Dibuka, Pekerja Bisa Lapor Perusahaan yang Ingkar Janji

Aditya — Wed, 11 Feb 2026 14:20:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menjelang Lebaran 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak pekerja dengan membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini hadir sebagai sarana bagi pekerja atau buruh untuk melaporkan perusahaan yang tidak memberikan hak THR sesuai ketentuan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kebijakan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja. “Setiap tahun kita punya posko pengaduan THR, dan seperti tahun sebelumnya kalau ada perusahaan tidak bayar THR silahkan sampaikan pada kami,” ujarnya kepada awak media, Rabu (11/2/2026).

Yassierli menegaskan bahwa pemberian THR bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, setiap pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Artinya, bahkan pekerja baru sekalipun berhak atas THR jika sudah bekerja minimal satu bulan.

Lebih lanjut, aturan tersebut juga mengatur kriteria utama penerima THR, yakni pekerja yang menerima upah sebagai imbalan dari pengusaha. Dengan demikian, seluruh pekerja yang memiliki hubungan kerja formal berhak atas THR, tanpa terkecuali. Yassierli menekankan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT,” tegasnya.

Posko pengaduan THR yang dibuka Kemenaker setiap tahun menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan hak pekerja terpenuhi. Melalui posko ini, pekerja dapat melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR, membayar tidak sesuai ketentuan, atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah.

Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Kemenaker bersama dinas ketenagakerjaan di daerah. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan pekerja tidak lagi ragu untuk memperjuangkan haknya.

Selain membuka posko pengaduan, Kemenaker juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar memahami kewajiban mereka. Yassierli menekankan bahwa pemberian THR bukan hanya bentuk penghargaan kepada pekerja, tetapi juga bagian dari menjaga hubungan industrial yang harmonis. Dengan memberikan THR tepat waktu, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi pekerja.

Sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan kewajiban ini, hubungan kerja bisa terganggu dan menimbulkan konflik.

Program posko THR juga mendapat dukungan dari serikat pekerja. Mereka menilai langkah Kemenaker sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh. Serikat pekerja berharap pemerintah tidak hanya membuka posko, tetapi juga menindak tegas perusahaan yang terbukti melanggar aturan. Dengan adanya sanksi yang jelas, perusahaan diharapkan lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran THR.

Dukungan ini menunjukkan bahwa kebijakan posko THR menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Bagi pekerja, keberadaan posko THR memberikan rasa aman. Mereka memiliki saluran resmi untuk melaporkan jika haknya tidak dipenuhi. Hal ini penting karena banyak pekerja yang selama ini merasa takut atau ragu untuk menuntut haknya secara langsung kepada perusahaan. Dengan adanya posko, pekerja dapat melaporkan secara formal tanpa khawatir akan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak perusahaan.

Di sisi lain, pengusaha juga diingatkan untuk mempersiapkan pembayaran THR sejak dini. Kemenaker menekankan bahwa THR harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Dengan aturan ini, pekerja dapat menggunakan THR untuk kebutuhan Lebaran, seperti membeli kebutuhan pokok, pakaian, atau biaya perjalanan mudik.

THR menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran, sehingga keterlambatan atau ketidakpatuhan perusahaan bisa berdampak luas pada ekonomi.

Pengamat ketenagakerjaan menilai kebijakan posko THR sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja. Dengan adanya posko, pemerintah menunjukkan komitmen untuk menegakkan aturan dan melindungi hak buruh. Selain itu, kebijakan ini juga membantu

Ribuan Tenaga Non-ASN dan Guru PAUD Pemkot Pekalongan Terima THR

Abdul Hakim — Mon, 17 Mar 2025 09:41:06 +0000

Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Sebanyak 3.824 tenaga Non-ASN dan Guru honorer PAUD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang berasal dari penstasyarufan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekalongan.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, didampingi Kepala Baznas Kota Pekalongan, Sakdhullah, kepada perwakilan bendahara masing-masing OPD.

Dan selanjutnya disalurkan kepada para penerima dalam acara yang digelar di Aula Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekalongan, Senin (17/3/2025).

Masing-masing penerima mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 per orang. Pemberian THR ini menjadi bentuk kepedulian Baznas terhadap tenaga Non-ASN dan guru honorer PAUD yang telah berkontribusi dalam menjalankan berbagai tugas di Pemkot Pekalongan.

Usai menyalurkan, Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab menyampaikan apresiasi terhadap Baznas yang telah menyalurkan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan ini diharapkan dapat memberikan sedikit keringanan bagi tenaga Non-ASN san guru honorer PAUD dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

“Alhamdulillah hari ini ada pentasyarufan zakat yang diprakarsai oleh Baznas Kota Pekalongan kepada para tenaga non ASN dan guru honorer PAUD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,” kata Balgis.

Menurut Balgis, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kepada tenaga Non-ASN dan guru PAUD yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.

Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada jajaran Baznas dan para Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang telah membantu mengumpulkan dan menyalurkan zakatnya lewat Baznas.

Meski jumlahnya tidak begitu besar, Wawalkot Balgis berharap, bantuan THR ini dapat meringankan kebutuhan menjelang lebaran.

“Kami juga berharap para tenaga Non-ASN terus bersemangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami mendorong juga agar ke depan mudah-mudahan jumlah zakat yang dikumpulkan dari masyarakat melalui Baznas bisa ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Baznas untuk menyalurkan zakatnya, sehingga penerima manfaat juga bisa lebih banyak lagi.

Sementara itu, Kepala Baznas Kota Pekalongan, Sakdhullah menjelaskan, adapun jumlah penerima manfaat THR kali ini total ada 3.824 orang, terdiri dari 3.040 tenaga non ASN dan 784 guru PAUD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Masing-masing penerima mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000. Bantuan THR ini merupakan hasil dari zakat yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada mereka yang berhak.

Dirinya menegaskan, Baznas Kota Pekalongan selalu berkomitmen untuk menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran.

“Kami ingin zakat yang terhimpun dari masyarakat dapat kembali ke masyarakat yang membutuhkan, salah satunya tenaga Non-ASN yang telah bekerja keras namun mungkin belum mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Semoga berkah dan dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Disampaikan Sakdhullah, selain ditasyarufkan kepada para tenaga non ASN dan guru honorer PAUD, zakat dari masyarakat ini juga diberikan kepada para penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan fakir miskin.

Pihaknya berharap, masyarakat Kota Pekalongan dapat berpartisipasi untuk meningkatkan zakatnya dan menyalurkannya lewat Baznas sebagai satu-satunya lembaga non struktural resmi yang ditunjuk oleh Presiden.

Dimana tugas Baznas adalah menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari muzaki (orang yang wajib membayar zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

“Kami sudah gencarkan sosialisasi melalui media sosial, banner, spanduk-spanduk, dan sebagainya untuk mengajak masyarakat lebih berpartisipasi menyalurkan zakatnya,” terangnya.

Selain dikumpulkan melalui UPZ-UPZ yang ada, kini masyarakat bisa berzakat lewat online di Baznas yakni pembayaran zakat, infak, dan sedekah via website Baznas baznas.go.id/bayar.

“Baznas Kota Pekalongan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini sehingga zakat bisa dilakukan lebih mudah,” pungkasnya. (em-aha)

Syarat dan Ketentuan Driver Ojol yang Bakal Dapat THR di H-7 Idul Fitri

Angie — Fri, 14 Mar 2025 22:09:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol) akan dicairkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para pengemudi mendapatkan hak mereka tepat waktu menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Regulasi ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan hak para pengemudi dan kurir tetap terpenuhi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap kesejahteraan para pekerja sektor informal tetap terjaga, terutama dalam menyambut hari besar keagamaan.

Pemberian THR diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pengemudi ojek online dan kurir yang bergantung pada pendapatan harian mereka.

Namun, pemberian THR ini tetap memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pengemudi. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja di sektor ini untuk memahami persyaratan yang telah ditetapkan agar dapat menerima hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Prabowo Pastikan ASN Terima THR di Bulan Maret

Angie — Mon, 17 Feb 2025 13:48:32 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan tetap memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Presiden memastikan, THR ASN akan cair pada Maret 2025.

“Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, para abdi negara khawatir adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga akan turut memangkas THR.

Kemnaker Terima 1.475 Aduan THR

Angie — Wed, 17 Apr 2024 03:01:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menutup layanan Posko THR 2024 pada hari ini dan bersama dinas-dinas ketenagakerjaan akan segera menindaklanjuti 1.475 laporan yang masuk terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.

“Tentunya setelah kita tutup seminggu atau H+7 itu akan kita lakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian aduan tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Berbicara usai acara halalbihalal di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar mengatakan hingga 14 April 2024 telah masuk 1.475 laporan terkait THR ke Posko THR 2024 dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 930 perusahaan.

Anwar menyatakan sejak sebelum Idul Fitri pihaknya sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR yang masuk. Beberapa jenis aduan yang masuk, termasuk THR tidak dibayarkan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, sampai THR telat dibayarkan.

Warning, Menaker Imbau Perusahaan Paling Telat Bayar THR Karyawan Tanggal 4 April

Angie — Wed, 03 Apr 2024 01:44:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk segera membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2024.

Pasalnya, pada 4 April 2024 atau H-7 Idulfitri 2024 merupakan batas terakhir pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh.

“Besok merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami kembali mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini,” kata Ida dalam siaran pers, Selasa (2/4/2024).

Jika terdapat kendala dalam penyaluran THR, Ida mengatakan, Kemnaker telah membuka Posko THR untuk melayani konsultasi dan pengaduan perhitungan THR. Posko tersebut bisa digunakan tidak hanya untuk pekerja tetapi juga pengusaha.

Posko THR dapat diakses secara fisik atau tatap muka, maupun secara online. Untuk layanan secara online, masyarakat dapat menghubungi via poskothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151.

Ida juga telah meminta pemerintah daerah melalui Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membuka Posko THR yang terintegrasi dengan sistem poskothr.kemnaker.go.id.

“Jadi Posko THR ini kami sediakan bagi semua pihak, baik teman-teman pengusaha maupun pekerja/buruh, sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan 2024. Posko ini mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelas dia.

Kapan THR PNS Cair? Begini Bocoran Sri Mulyani

Angie — Wed, 27 Mar 2024 16:14:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan termasuk pensiunan TNI-Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa daerah telah dilaksanakan mulai minggu lalu (22/3/2024). Lantas, bagaimana dengan ASN pusat dan sejumlah daerah lain ?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pencairan THR untuk PNS dan aparat TNI – Polri aktif paling lambat dilakukan pada 10 hari kerja hingga masuk ke rekening.

“Paling cepat 10 hari (kerja), paling lambat ya, diharapkan sebelum lebaran sudah bisa dibayarkan semua,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (27/3/2024).

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya terus menanti penyerahan SPM atau Surat Perintah Membayar-nya dari seluruh bendahara-bendahara.

“Jadi belum terdapat atau belum dapat update dari yang sudah dibayarkan tetapi dari para bendahara, Satker (Satuan Kerja), mereka sudah menyampaikan SPM-nya kepada kita,” kata Sri Mulyani.

Dia berjanji akan melihat laporan berapa yang sudah yang sudah dibayarkan. Adapun, hingga 24 Maret 2024, Sri Mulyani menuturkan pencairan THR untuk pensiunan PNS, TNI dan Polri telah mencapai Rp 13,4 triliun.

Secara lebih rinci, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Rp3,2 triliun untuk TNI, Polri dan ASN pusat sebanyak 625.112 pegawai berasal dati 4.722 satker.