Dalam Operasi Keselamatan 2026, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa pemotor yang melawan arus akan menjadi salah satu target utama penindakan.

Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris Syahbudin, menyampaikan bahwa kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat operasi maupun di luar masa operasi.

Menurutnya, melawan arus adalah pelanggaran yang berisiko tinggi karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Melansir laman resmi Korlantas Polri, ada sejumlah risiko yang muncul dari tindakan melawan arus. Pertama, potensi kecelakaan lalu lintas meningkat tajam. Pengendara yang melawan arus berpotensi bertabrakan dengan kendaraan yang melaju dari arah yang benar. Kedua, kemacetan tidak bisa dihindari karena jalur yang diambil pengendara lawan arus akan menimbulkan penumpukan kendaraan di persimpangan jalan. Ketiga, tindakan ini juga membahayakan pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, hingga kaum difabel.

Sanksi bagi pengendara yang melawan arus diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar aturan rambu atau marka jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu. Hal yang sama berlaku bagi pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas.

Petugas di lapangan kerap memberikan teguran bagi pelanggar lalu lintas, terutama bagi pengemudi yang turut menyumbang potensi terbesar bahaya kecelakaan. Namun, dalam operasi khusus seperti Operasi Keselamatan, penindakan dilakukan lebih tegas dengan tilang elektronik maupun manual. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Korlantas juga mencatat bahwa mayoritas korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas berada dalam rentang usia produktif. Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas, termasuk melawan arus, berdampak langsung pada kelompok usia yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Kehilangan nyawa akibat kecelakaan lalu lintas bukan hanya tragedi bagi keluarga, tetapi juga kerugian besar bagi bangsa.

Melawan arus adalah bentuk pelanggaran yang mencerminkan rendahnya disiplin berlalu lintas. Solusi jangka panjang bukan hanya penindakan, tetapi juga edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Edukasi ini harus menekankan bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi salah satu inovasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengendara. Dengan sistem ini, pelanggaran seperti melawan arus dapat terdeteksi secara otomatis melalui kamera pengawas, sehingga penindakan lebih transparan dan akuntabel.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya berkendara yang aman. Melawan arus mungkin terlihat sebagai jalan pintas, tetapi risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan sesaat. Dengan adanya operasi keselamatan dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa tertib berlalu lintas adalah investasi bagi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Kepolisian menegaskan bahwa tujuan utama operasi bukan sekadar memberikan sanksi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif. Dengan disiplin berlalu lintas, angka kecelakaan dapat ditekan, kemacetan berkurang, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

Kini, pesan yang jelas disampaikan kepada para pemotor jangan pernah melawan arus karena bisa membahayakan nyawa. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama, dan setiap pengendara memiliki peran penting dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyampaikan, bahwa pemberitahuan ETLE via WhatsApp ini merupakan bagian dari digitalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem ini, masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dan terekam oleh ETLE akan menerima notifikasi langsung melalui WhatsApp.

Pemberitahuan tersebut dikirim ke nomor telepon pemilik kendaraan yang terdaftar.

“Notifikasi tilang ETLE akan dikirim secara digital melalui WhatsApp ke nomor telepon pemilik kendaraan yang terdaftar. Ini adalah bagian dari upaya digitalisasi pelayanan,” jelas Latif, Sabtu 18 Januari 2025.

Latif menambahkan bahwa pemberitahuan ini akan dikirimkan dengan cepat.

Pelanggar lalu lintas akan segera menerima notifikasi di ponsel mereka hanya dalam waktu sekitar satu menit setelah pelanggaran terjadi.

“Misalnya pada saat melakukan pelanggaran, hitungan berapa? Satu menit ya? Satu menit langsung akan muncul notifikasi (pelanggaran) di handphone. Di situ (pelanggar) untuk bisa langsung konfirmasi di situ,” katanya.

Sistem ini memanfaatkan data nomor telepon yang diwajibkan untuk dicantumkan oleh pemilik kendaraan saat mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Jika masyarakat menerima notifikasi tilang, mereka diminta untuk melakukan klarifikasi melalui situs resmi etle-pmj.id.

“Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan inovasi ini dengan baik, sehingga proses tilang menjadi lebih cepat dan efisien,” ujar Latif. []

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta akan segera mencairkan dana hibah pengadaan electronic traffic law enforcement (e-TLE) tahap III. Total dana yang akan dicairkan sebesar Rp75,4 miliar.

Hal tersebut diketahui dari Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 214 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun Anggaran 2023. Kepgub itu diteken oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 24 Maret 2023.

Penerima hibah Pemprov DKI Jakarta itu ialah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hibah tersebut ditujukan untuk pengembangan e-TLE tahap III.

“Hibah berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada APBD DKI Jakarta Tahun 2023 melalui dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” demikian bunyi diktum kedua Kepgub tersebut yang didapat eranasional.com, Senin (17/4/2023).

Dalam Kepgub itu, tertera kegiatan hibah ialah pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas. Rincian aktivitas pemberian hibah uang kepada Ditlantas Polda Metro Jaya untuk pengembangan e-TLE tahap III.

“Kode rekening belanja hibah uang kepada pemerintah pusat. Anggaran Rp 75.477.263.795,” bunyi dictum itu lagi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berharap agar dana hibah untuk pengadaan e-TLE tahap III dicairkan tepat waktu. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif mengatakan, penambahan kamera tilang elektronik di Ibu Kota merupakan kebutuhan mendesak.

Hal itu disampaikan Latif saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Latif memandang selama ini Jakarta sudah ketinggalan dari negara tetangga lantaran masih menerapkan tilang manual.

“Karena kalau kita tidak sesegera mungkin, nanti saya takutnya Jakarta ketinggalan dari Timor Leste, karena sebetulnya Jakarta ini sudah ketinggalan 10 tahun dibanding kota kota besar lainnya, karena kalau kita masih pengaturan penindakan pelanggaran secara manual,” kata Latif, Selasa (24/1).

Merujuk paparan yang ditampilkan dalam rapat hari ini, di tahap III ini total e-TLE bakal dipasang di 70 titik. Sejauh ini, sudah ada 57 kamera e-TLE yang terpasang di jalanan Ibu Kota.

Karena itu, Latif berharap akhir 2023 sebanyak 127 kamera e-TLE terpasang dan siap memantau pelanggaran lalu lintas.

BALIKPAPAN, Eranasional.com – Polda Kaltim telah menerapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) sesuai instruksi Kapolri di Kota Balikpapan.

Balikpapan menjadi kota pertama di Provinsi Kalimantan Timur yang menerapkan sistem tilang elektronik yang terpasang di 16 titik.

“Kita sadari bahwa ETLE di Kaltim secara kuantitas sangat minim,” kata Kasi Gar Subdit Bingakkum Ditlantas Polda Kaltim AKP Alimuddin saat menjadi narasumber dalam dialog Efektifitas Penerapan ETLE dan evaluasinya, secara virtual di Samarinda, Antara, Kamis, 12 Januari.

Penerapan ETLE ini dilakukan untuk meniadakan denda di tempat. Ini tujuannya agar tidak ada lagi penindakan langsung di lapangan.

Alimudin menjelaskan, penerapan ETLE baru berjalan di Kota Balikpapan. Sementara dalam proses uji coba di Samarinda di 4 titik, tetapi beberapa daerah lain segera menyusul.

Sambungnya, Polda Kaltim menginstruksikan semua pihak baik polres maupun pemerintah daerah turut andil dalam hal pengadaan ETLE.

Artinya Polres jajaran diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membantu pengadaan.

“Kita berharap peran serta pemda untuk dapat memberikan bantuan. Sehingga kinerja di lapangan dapat berjalan maksimal dalam menekan angka laka lantas,” jelasnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data ada 1.000 pelanggaran selama 2022 yang tertangkap ETLE statis.

Dengan adanya penerapan ETLE, seluruh pengendara diharapkan tetap dapat mematuhi seluruh peraturan lalu lintas. Sehingga risiko kelalaian akibat berkendara bisa diminimalisasi. **

JAKARTA, Eranasional.com – Polisi Lalu Lintas (Polantas) akan kembali melakukan penegakan hukum tilang secara manual jika pelanggaran para pengguna jalan masih tinggi dan tidak muncul kesadaran untuk mematuhi aturan.

“Kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran, maka penegakan hukum dengan kehadiran polisi dengan penegakkan hukumnya secara manual akan kita munculkan lagi, sambil kita lengkapi fasilitas untuk E-TLE di lapangan,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi di NTMC, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ungkap Firman, sejak Polri memberlakukan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), belum terlihat peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berkendara di jalan raya.

Justru, kata Firman, guna menghindari tilang elektronik, para pengguna kendaraan bermotor mengakalinya dengan mencopot atau bahkan mengganti pelat nomor kendaraan mereka.

Menurut Firman, meski ada pelanggaran sejak pihaknya meniadakan tilang manual, jajaran Polantas tidak tinggal diam. Meski tidak bisa menilang pelanggar itu, Firman menyebut, pihaknya tetap memberikan teguran.

“Kalau kita akan tetap memberikan teguran, bahkan untuk potensi yang langkahnya bisa fatal, kita harus memberikan peringatan-peringatan,” ucap Firman.

Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya kembali menerapkan tilang secara manual untuk jenis pelanggaran tertentu.

Tilang manual tersebut menyasar pelanggaran seperti memalsukan atau melepas pelat nomor polisi, balap liar, dan menggunakan knalpot bising.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, pemberlakuan tilang manual tersebut dilakukan agar para pengemudi nakal yang bermaksud menyiasati tilang elektronik tetap bisa ditindak.

“Untuk tilang manual diberlakukan untuk yang memalsukan nopol dan melepas nopol, balapan liar dan knalpot brong. Itu saja pelanggaran-pelanggarannya,” jelas Latif, Selasa (6/12/2022).