Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah lonjakan mobilitas masyarakat akhir tahun.

Tito memperkirakan permintaan perjalanan masyarakat pada libur Nataru akan mengalami peningkatan signifikan, yang berpotensi mendongkrak harga tiket angkutan udara.

“Saya memohon kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Ditjen Angkutan Udara, mengumpulkan rekan-rekan airline. Ketika demand tinggi, karena banyak perjalanan nanti akhir tahun ini, mohon jangan mengambil harga yang paling tinggi, acuan yang tinggi,” ujar Tito usai Rapat Koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (26/10).

Menurutnya, peningkatan volume penumpang sudah cukup memberikan keuntungan bagi maskapai tanpa harus mengenakan tarif batas atas.

“Jumlah penumpangnya pasti meningkat. Otomatis tolong kalau bisa diturunkan. Keuntungan kan tetap ada, tapi jangan ambil keuntungan maksimal, supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” tambahnya.

Selain moda udara, lonjakan mobilitas masyarakat melalui jalur darat dan laut pada libur akhir tahun juga memerlukan antisipasi dini.

Guna mengendalikan potensi inflasi, Tito mengusulkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penyaluran lanjutan bantuan sosial, operasi pasar pangan, hingga penerapan subsidi di sektor-sektor tertentu.

Khusus untuk sektor penerbangan, subsidi angkutan udara turut diajukan sebagai salah satu opsi alternatif karena pengaruhnya yang signifikan terhadap laju inflasi. []

Tito menegaskan, pembukaan lahan menggunakan api tidak boleh dilakukan selama status darurat masih berlangsung.

Pemerintah daerah diminta memastikan aturan tersebut diterapkan secara tegas, termasuk jika terdapat kebijakan lokal yang selama ini menjadi dasar praktik pembakaran lahan.

Instruksi itu disampaikan Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan,” ujar Tito.

Ia juga meminta kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta tokoh masyarakat untuk mencegah munculnya titik api baru.

Menurut Tito, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama hingga ke tingkat desa.

Jajaran pemerintah daerah diminta turun langsung untuk menyosialisasikan larangan tersebut sekaligus memastikan masyarakat mematuhinya.

“Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. Para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru, apa pun juga alasannya di masa darurat ini. Nanti setelah darurat selesai, lain cerita kita bicarakan,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah meninjau secara langsung salah satu bangunan masjid yang runtuh di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, pada Senin, 17 Agustus.

Hasil pendataan mengenai tingkat kerusakan kedua jenis fasilitas tersebut akan menjadi dasar bagi kementerian-kementerian terkait untuk segera mengambil langkah penanganan, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan serta pelayanan keagamaan dapat terpenuhi dengan baik.

“Bapak Bupati, saya mohon agar sekolah-sekolah dan rumah ibadah segera didata. Catat berapa jumlah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Pendidikan Anak Usia Dini. Selanjutnya, kelompokkan berdasarkan tingkat kerusakannya, apakah ringan, sedang, atau berat. Semakin cepat pendataan ini selesai dilakukan, semakin cepat pula kita dapat menindaklanjutinya,” ujar Tito.

Berdasarkan pengalaman yang pernah ada, Tito menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah termasuk instansi yang sangat tangkas dalam menangani masalah pendidikan di daerah yang terkena dampak bencana.

Di hadapan warga, Tito turut mengemukakan pengalaman pascabencana tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pada saat itu, tercatat sebanyak 4.922 unit bangunan sekolah mengalami kerusakan. Namun hingga saat ini, hampir seluruh bangunan tersebut telah menjalani pemulihan dan pembangunan kembali.

“Di wilayah Sumatera dahulu tercatat 4.922 sekolah rusak. Sebagian besar sekitar 80 hingga 90 persen, kini sudah kembali berfungsi berkat proses pemulihan dan pembangunan ulang yang berjalan lancar,” jelasnya.

Mengingat pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, Tito memastikan pemerintah pusat memberikan perhatian penuh agar kegiatan belajar para siswa di daerah terdampak tetap berjalan tanpa terputus.

Apabila bangunan sekolah mengalami kerusakan berat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap mengirimkan tenda darurat selagi proses perbaikan bangunan sedang dikerjakan.

“Hal yang paling utama adalah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Terkait hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan segala keperluannya, mulai dari tenda darurat, kursi lipat, hingga perlengkapan lainnya agar proses pendidikan tidak terhenti,” tambah Menteri Dalam Negeri.

Setelah berkeliling dan berkomunikasi langsung dengan para penyintas di posko pengungsian, Tito juga menyempatkan diri meninjau Sekolah Menengah Pertama Abdurrahman Wahid, salah satu satuan pendidikan yang mengalami kerusakan berat di Kecamatan Lamba Leda Utara.

Di sekolah yang terletak di kawasan pesisir utara Kabupaten Manggarai Timur tersebut, ia turut menyerahkan bantuan berupa sumbangan pribadinya secara langsung kepada pengurus sekolah. []

Hal itu disampaikan Tito saat menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6).

Tito menegaskan, data yang dihasilkan melalui sensus menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito dalam keterangan tertulis.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran terkini dan menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat.

Data tersebut nantinya menjadi landasan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Selain mendukung kebijakan nasional, sensus ekonomi juga dinilai memberi manfaat langsung bagi daerah. Melalui data yang lebih akurat, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayah sekaligus menjadikannya dasar dalam menyusun program pembangunan.

Tito menambahkan, pengumpulan data akan dilakukan petugas BPS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

“Sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS. Itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

Karena itu, Tito mendorong gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera berkoordinasi dengan kepala BPS di wilayah masing-masing demi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, penandatanganan SEB menjadi pijakan bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data di kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan, minimnya dukungan terhadap sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat dan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi tolong proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” kata Tito.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas. []

Anggaran ini khusus dialokasikan untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana di tiga provinsi sekaligus, yaitu Sumatera Utara, Sumaetra Barat, dan Aceh.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membongkar bahwa tambahan dana ini sebenarnya sudah mendapat lampu hijau langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Bahkan, proses distribusinya ke daerah-daerah terkait sudah berjalan.

“Bapak Presiden pada Januari sudah menyetujui tambahan TKD kepada daerah-daerah di tiga provinsi ini, totalnya Rp10,6 triliun,” ujar Tito dalam Konferensi Pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pasca-Bencana Sumatera di gedung DPR RI, Senin (25/5/2026).

Jika dibongkar lebih rinci, pembagian dana triliunan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Provinsi Aceh mendapatkan jatah sebesar Rp1,65 triliun, Sumatera Barat mengantongi Rp2,63 triliun, dan porsi terbesar jatuh kepada Sumatera Utara yang menerima Rp6,35 triliun.

Biar gak ada main mata, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui satuan tugas khusus bakal terus memantau pergerakan uang ini.

Tujuannya jelas, agar setiap rupiah yang keluar benar-benar dipakai untuk membantu warga terdampak bencana.
Tiap daerah juga wajib menyusun rencana aksi yang sah secara hukum.

“Dan kami sudah menginventarisasi rencana kegiatan mereka semua dengan dibuatkan peraturan gubernur atau wali kota atau bupati,” tegas Tito.

Gak cuma berhenti di angka Rp10,6 triliun, pemerintah ternyata juga menyiapkan skenario jangka panjang.

Tito membocorkan ada komitmen anggaran luar biasa senilai Rp100 triliun yang disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera selama tiga tahun ke depan.

Skema proyek raksasa ini dibagi menjadi tiga tahap. Untuk tahun 2026 ini, dana yang dikucurkan mencapai Rp38,9 triliun.

Selanjutnya, pada tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan ditutup pada tahun 2028 dengan alokasi sebesar Rp28,2 triliun.

Langkah ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan fasilitas publik dan ekonomi warga Sumatera yang sempat lumpuh. []

Penjelasan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Daerah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, Aceh, Jumat (6/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI. Langkah ini merupakan upaya untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

“Harapannya daerah-daerah bisa untuk melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,” ujarnya.

Sebelumya pada rapat secara virtual bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana, Kamis (5/3/2026),

Mendagri menjelaskan, penambahan TKD ini untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana.

Bahkan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujar Mendagri pada rapat tersebut.

Dari total Rp10,6 triliun tersebut, masing-masing daerah mendapat jumlah yang beragam. Untuk daerah se-Provinsi Aceh dialokasikan sekitar Rp1,6 triliun, se-Provinsi Sumut Rp6,3 triliun, dan se-Provinsi Sumbar Rp2,6 triliun.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026. Mendagri juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program mitigasi maupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya pada rapat.

Penjelasan ini disampaikannya pada Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan yang diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” ujarnya.

Presiden Putuskan Penambahan TKD

Ia mengatakan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026.

“Dirinya juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya. Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, lanjut ia mengatakan, anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi ataupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya.

Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait pembahasan percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

“Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar.

” Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi. Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Pemetaan Yang Lebih Jelas

Selain itu, Tito juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan.

Hal tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tandasnya.

Hal itu dikatakan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Menangani Keterbatasan Akses atau Jembatan Menuju ke Satuan Pendidikan yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menerima banyak masukan mengenai sulitnya akses bagi anak-anak sekolah, terutama di daerah terpencil.

“Sehingga mereka harus berjuang untuk bisa ke sekolahnya. Ada yang harus melewati sungai, ada yang harus melewati jembatan gantung, tali, yang tidak layak dan membahayakan,” ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa Presiden sangat tersentuh dengan kondisi jembatan rusak yang banyak digunakan oleh para siswa. Karena itu, Rakor tersebut digelar untuk menginventarisasi jumlah jembatan rusak menuju sekolah di seluruh daerah.

“Jembatan yang diperlukan untuk akses anak sekolah yang mereka, baik yang tidak punya jembatan, melewati sungai sehingga harus mereka menyeberang sungai dulu, buka baju, setelah itu baru mereka ke sekolahan, pulang lagi. Kemudian mungkin ada jembatan, tapi tidak layak,” jelasnya.

Ia mengatakan, Presiden telah menyiapkan crash program untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang menjadi akses utama menuju sekolah.

Program ini bersumber dari dana cadangan pemerintah pusat dan tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pelaksanaan program ini memerlukan data akurat dari daerah.

Pendataan mencakup jembatan yang tidak layak, rusak, tidak ada sama sekali, maupun jalur yang harus dilintasi siswa seperti sungai atau jurang. Hasil pendataan akan diserahkan kepada Presiden dan selanjutnya menjadi dasar penugasan kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan.

“Saya mohon untuk rekan-rekan, segera melakukan cek lapangan, bisa melibatkan kepala desa, bisa melibatkan camat, untuk mendata, dan nanti kita sudah siapkan formulir,” tegasnya.

Data harus dikirim paling lambat 4 Desember 2025 kepada Kemendagri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Mendagri mengimbau kepala daerah agar berkomunikasi dengan jajarannya untuk mendukung pendataan tersebut.

“Tanggal 4 [Desember 2025] nanti, saya akan betul-betul lihat, mana daerah-daerah yang mengirimkan, mana yang tidak,” tandasnya.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan pentingnya menghidupkan kembali fungsi layanan sosial berbasis desa yang selama ini sempat terhenti.

Dia menegaskan bahwa Puskesos dapat menjadi titik layanan pertama bagi warga yang membutuhkan bantuan, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga persoalan administrasi kependudukan.

“Ini menjadi tempat keluhan warga yang membutuhkan bantuan apa pun. Mungkin anaknya mau nebus ijazah enggak bisa, sakit enggak bisa berobat. Mungkin mereka juga kelaparan, masalah-masalah administrasi KTP, segala macam itu,” ujar Saifullah Yusuf dalam pertemuan di Rumah Dinas Mendagri, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti fenomena banyaknya kasus sosial yang tidak terdeteksi pemerintah desa, seperti warga kelaparan, lansia terlantar, hingga penduduk rentan yang hidup sendiri.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya operator desa yang berfungsi menginput dan memperbarui data sosial.

“Karena itu, pihaknya meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (Pemda) memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mengaktifkan kembali layanan tersebut,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa secara kelembagaan, desa sebenarnya telah memiliki wadah layanan terpadu, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tugas lembaga ini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.

Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Apalagi Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Mendagri Tito pun mendorong agar bidang sosial di Posyandu diaktifkan kembali dan diperkuat.

“Sebetulnya itu sudah ada lembaga itu, sudah ada peraturannya. Namanya saya yakin pasti paham, namanya yaitu Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu,” jelas Mendagri.

Mendagri meyakini upaya penguatan layanan sosial di Posyandu bakal disambut baik oleh pemerintahan desa.

“Pasalnya, langkah tersebut akan membantu tugas-tugas mereka dalam melayani masyarakat, terlebih bila nantinya ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi kegiatan tersebut,” tandas dia.

Menurutnya, program tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama kalangan bawah. Selain itu, program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen menyediakan tiga juta rumah bagi rakyat.

“Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat programnya beliau, apa saja, pasti programnya yang pro rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Universitas Diponegoro, dan REI di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (5/11/2025).

Ia menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo tersebut terus direalisasikan secara optimal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bentuk kolaborasi itu salah satunya menghasilkan kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Mendagri menjelaskan, dengan adanya kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR, Pemda justru akan semakin diuntungkan. Pasalnya, masyarakat kelak akan membayar pajak kepada Pemda, sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dan ini manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat yang belum punya rumah, atau yang berpenghasilan rendah, supaya rumahnya direnovasi misalnya. Bukan hanya itu, tapi perhitungan ekonomi, kalau tiga juta rumah dibangun [akan mendorong pertumbuhan ekonomi],” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Pasalnya, Jateng dinilai memiliki potensi besar karena seluruh daerahnya telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP diyakini akan semakin memudahkan pelayanan PBG di tingkat kabupaten/kota.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah se-Jateng. Koordinasi tersebut dapat melibatkan para pihak seperti pengusaha real estate, asosiasi perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan upaya tersebut, kebijakan tiga juta rumah diyakini dapat direalisasikan dengan baik di Jateng.

“Semua harus ditemukan dan dikawinkan. Dikawinkan antara pemerintah dengan para pengusaha perbankan, semua harus ketemu sehingga akhirnya semua bisa menyadari dan ini bergerak,” tandasnya.

Mendagri mengklaim, target ini masih aman untuk menjaga keseimbangan sehingga tetap menguntungkan produsen maupun konsumen karena harga komoditas tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah.

“Artinya range yang ingin kita target, itulah 1,5 persen sampai 3,5 persen. 2,86 persen masih pada posisi aman,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan bahwa komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara YoY pada Oktober 2025 adalah perhiasan, diikuti cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar.

Sementara itu, komoditas penyumbang tertinggi inflasi secara bulanan (September ke Oktober) meliputi perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.

“Saat ini memang terjadi kenaikan harga emas tingkat internasional, dunia. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sendiri, karena ini menyangkut tren global,” jelasnya.

Mendagri kemudian memaparkan tiga komponen pembentuk inflasi. Pertama, administered prices atau harga yang diatur pemerintah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), transportasi, dan air minum.

Kedua, kata Mendagri volatile items yang harganya berfluktuasi seperti bahan makanan, minuman, dan tembakau. Ketiga, core inflation atau inflasi inti yaitu inflasi di luar harga yang diatur pemerintah dan di luar pangan.

“Emas ini masuk dalam core inflation. Di satu sisi menunjukkan ada daya beli masyarakat, mereka bisa membeli emas. Tapi di sisi lain, kalau terlalu bergejolak terus naik, itu akan mengakibatkan inflasi naik juga,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah terus menjaga stabilitas komoditas bergejolak agar tetap terkendali. Mendagri juga menyoroti pentingnya kebijakan subsidi dalam menjaga daya beli dan inflasi, salah satunya melalui subsidi listrik yang manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.

Mendagri turut mengimbau berbagai pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak menaikkan tarif layanan seperti air minum, karena berpotensi mendorong inflasi.

Selain itu, Mendagri menyampaikan bahwa ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menjaga stabilitas harga tiket transportasi jelang Nataru. “Kita akan komunikasi dengan Menteri Perhubungan dan airlines untuk tidak menaikkan sampai ke harga tertinggi,” jelasnya.

Di samping itu, ia menekankan pentingnya penguatan daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah agar harga pangan tetap stabil sebelum Nataru.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta Pemda memberikan perhatian terhadap program strategis nasional, khususnya pembangunan Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses hunian layak.

“Daerah-daerah enggak bisa bekerja sendiri dengan APBD. Ini memanfaatkan betul, tangkap betul program dari Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman),” jelasnya.

“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).

Untuk mempercepat proses tersebut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia meminta Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah. “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

Ia menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut terdiri dari empat tim dengan pembagian tugas yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Satgas ini akan bekerja secara paralel dengan pihak terkait lainnya, termasuk TNI.

“Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

Mendagri optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

“Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Mendagri menjelaskan bahwa transformasi digital di pemerintahan membutuhkan dua tahapan utama. Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial di lingkungan Pemda agar proses digitalisasi berjalan optimal. Kedua, menyiapkan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional agar seluruh Pemda saling terhubung dan datanya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Dengan integrasi tersebut, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan karena alur transaksi dan pelaporan menjadi lebih transparan.

“Mudah-mudahan nanti juga, bisa disuarakan ke teman-teman lain, 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten untuk digitalisasi pemerintah, e-government. Dari awal, kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem digital,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti peran strategis sistem digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government. Dukcapil menyimpan sekitar 99 persen data penduduk Indonesia lengkap dengan biometrik, mulai dari sidik jari, iris mata, hingga face recognition. Data tersebut menjadi salah satu kunci verifikasi di sektor finansial, termasuk perbankan, layanan investasi, online shopping, dan teknologi finansial.

“Daripada menggunakan KTP zaman dulu, dan kemudian bisa itu palsu, sekarang cukup menggunakan satu alat, yaitu dilihat wajah. Orangnya cukup melihat wajahnya saja, dan melihat ini benar si A atau si B. Karena tidak mungkin akan tertukar,” terangnya.

Mendagri menegaskan agar Pemda tidak lagi menggunakan pola pikir lama dan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan saat ini. Digitalisasi, ujarnya, merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mencontohkan pajak hotel, restoran, dan parkir yang selama ini dibayarkan masyarakat, namun tidak seluruhnya tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pemda perlu membenahi mekanisme pemungutannya agar penerimaan dari sektor-sektor tersebut tercatat dengan benar.

Dia menambahkan, melalui sistem digitalisasi, penerimaan pajak masyarakat dapat langsung tercatat dan masuk ke Bapenda, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD tanpa menambah beban baru, khususnya bagi masyarakat kecil. Oleh karena itu, Pemda perlu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan PAD melalui mekanisme pencatatan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Saya berpikir ini gimana caranya teman-teman [Pemda] bisa mendapatkan pendapatan, PAD, dengan digitalisasi,” tandasnya.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Satgas itu akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda],” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan pada kesempatan pertama akan menggelar rapat teknis bersama Pemda untuk memastikan perkembangan di masing-masing wilayah. Ia juga menugaskan Satgas untuk secara rutin melaporkan capaian daerah kepada Mendagri.

Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

“[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas),” tandasnya.