Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa kondisi keuangan saat ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga efisiensi menjadi harga mati bagi seluruh jajaran OPD.

“Anggaran kita sekarang hanya sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2025, jadi memang berat. Di awal tahun saja beban kita sudah cukup tinggi akibat jalan rusak dan bencana,” tutur Aaf, sapaan akrab Wali Kota, Rabu (11/3/2026).

Aaf menjelaskan, proyek prestisius yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terpaksa dipinggirkan. Salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas kolam renang yang sempat menjadi janji politiknya.

“Program prioritas visi-misi tetap kita utamakan yang benar-benar urgent. Pembangunan kolam renang tidak kita anggap mendesak karena kebutuhan lain bagi warga masih jauh lebih banyak,” tegasnya.

Meski terjepit, Pemkot berkomitmen agar layanan kesehatan, sosial, dan program rumah tidak layak huni (RTLH) tetap berjalan. Ia meminta masyarakat memaklumi jika tidak semua usulan pembangunan bisa diakomodasi.

“Tidak semua usulan warga bisa kita penuhi sekaligus. Ada yang bertahap, bahkan ada program yang terpaksa dihilangkan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki saat ini,” jelas Wali Kota.

Mengenai nasib tenaga honorer, Aaf meminta PPPK paruh waktu bersabar terkait THR. Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah gegabah sebelum ada payung hukum yang jelas dari pemerintah pusat.

“Kalau memaksakan memberi THR tanpa dasar aturan, justru bisa jadi temuan BPK. Kita harus hati-hati, jangan sampai niat baik malah menjadi masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Senada, Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menyebutkan bahwa kunci menghadapi keterbatasan ini adalah sinkronisasi program dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Pembangunan Kota dan Provinsi harus selaras. Kami sudah melakukan sinkronisasi dengan mengacu pada Pergub Nomor 7 Tahun 2025 agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran,” kata Andrianto.

Andrianto memastikan bahwa seluruh aspirasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan telah dirumuskan secara partisipatif. Ia menargetkan RKPD 2027 akan disahkan tepat waktu pada Juli mendatang.

“Target kami, pada 1 Juli 2026 nanti RKPD Kota Pekalongan Tahun 2027 sudah ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota melalui berita acara kesepakatan Musrenbang ini,” pungkasnya. (em-aha)

Penjelasan ini disampaikannya pada Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan yang diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak tersebut berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.

“Kita ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah-daerah yang terkena bencana, tiga provinsi bencana Sumatera,” ujarnya.

Presiden Putuskan Penambahan TKD

Ia mengatakan, Presiden memutuskan penambahan tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah yang terdampak bencana secara langsung. Namun, penambahan ini diberikan kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh, termasuk yang tidak terdampak.

“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak se-provinsi, karena dianggap bencana, bencana provinsi,” ujarnya.

Saat ini kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI) Nomor 59 Tahun 2026.

“Dirinya juga telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya. Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden meminta agar anggaran tambahan tersebut betul-betul digunakan untuk mempercepat pemulihan bencana.

Bagi daerah yang tidak terdampak bencana, lanjut ia mengatakan, anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung program mitigasi ataupun pencegahan bencana, seperti memperbaiki jembatan atau bendungan yang dianggap rawan terdampak.

“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang misalnya, pendidikan latihan untuk penanganan bencana. Bahkan saya juga membuat kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” jelasnya.

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp10,65 triliun. Jadi, bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri,” ucap Menkeu Purbaya

Bendahara Negara menegaskan, bahwa besaran tambahan anggaran yang disetujui lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Lebih lanjut Menkeu Purbaya mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diberikan kepada 47 daerah merupakan wilayah yang terdampak langsung bencana dan 20 daerah lainnya tidak terdampak namun mengalami penurunan TKD.

“Ada 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang mengalami penurunan TKD. Semuanya akan direvisi ke atas,” tambah Menkeu Purbaya.

Menurutnya tambahan alokasi TKD ini berupa penyelesain kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum atau DAU tambahan, dan dana otsus untuk Aceh.

Menkeu Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan sudah transfer dana TKD ke tiga daerah bencana Rp 13 triliun sampai dengan 17 Februari 2026.

Realisasi ini meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,78 triliun.

“Kondisi keuangan daerah penerima bantuan dinilai cukup memadai. Jadi kita pastikan mereka saat itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” jelas Menkeu Purbaya.

Pada Januari 2026, tercatat di Aceh sebesar Rp3,5 triliun, Sumatera Utara Rp4,5 triliun dan Sumatera Barat Rp1,8 triliun, sehingga total dana kas mencapai Rp9,9 triliun.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pencairan tambahan anggaran TKD tersebut ditargetkan paling lambat disalurkan ke daerah pada 28 Februari 2026, dengan persyaratan yang dipermudah.

“Minggu depan atau paling lambat 28 Febuari ini mulai ditransfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir enggak ada,” tandas Menkeu Purbaya.